2. 1. UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara;
2. UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 202
5;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna
n Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional G
uru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Inpassing dalam Jabatan Fungsio
nal;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetap
an dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sum
pah/janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan
Tinggi.
3. Jenis Jabatan Fungsional
Instansi wajib mengembangkan jabatan fungsional sebagai pilihan karier
yang prospektif bagi PNS dan bukan sekedar alternatif karier
BENEFIT MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL
1. KP bisa 2 Tahun;
2. Tunjangan Jabfung yang menarik;
3. BUP Pensiun maksimal;
4. Mutasi diagonal;
4. KebijakanPemprovJateng
dalam pembinaan Jabatan Fungsional
1. Analisis kebutuhan JF;
a. Penyusunan Anjab (uraian, syarat dan peta jab)
b. Penyusunan ABK (Jumlah, beban kerja dll)
2. Penetapan formasi JF;
3. Pemenuhan SDM JF
a. Pengadaan CPNSD formasi JFT & pengangkatan JFT konsistensi dengan formasi;
b. Redistribusi (pemenuhan SDM yg ada);
c. Mutasi PNS dari instansi pusat/daerah;
d. Pengangkatan dari Jab Lain (struk/jft)
4. Pembinaan JF;
a. Fasilitasi penetapan SK Gubernur JF (KP, KJ, Inpassing, PPK dll) dan Surat Pengantar Gubernur ke
Presiden Hal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang Utama dari Prov/Kab/Kota;
b. Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional di Provinsi Jawa Tengah;
c. Sosialisasi dan pembinaan JF di daerah/ SKPD sebagai upaya peningkatan pemahaman JF/ peratura
n, tertib administrasi dan minat PNS menjadi tenaga JF serta bahan optimalisasi penguatan JF di SKPD/
Kab/Kota;
d. Monitoring dan Evaluasi JF untuk mengetahui kondisi (up dating data dan permasalahan) serta sebag
ai bahan instrumen penyusunan kebijakan pengembangan JF.
5. Pengembangan SDM JF
a. Pendidikan formal (tubel dan izin belajar);
b. Diklat Teknis dan Penjenjangan;
c. Ujian peningkatan pendidikan dan penyesuaian pangkat: dll
5. www.themegallery.com
• Anjab dan ABK
• Usulan dan penetapan kebutuhan
• Pemenuhan SDM tdk berbanding lurus dg Pensiun
• Kompetensi SDM dengan tuntutan tugas
• Pemahaman regulasi dan tertib administrasi
•Diklat, uji kom & pengembangan kompetensi
lainnya
•Kinerja
• Pengembangan Karier
Formasi
SDM
Kompetensi
& karier
Permasalahan Jabfung
Masalah utama perubahan dan tumpang tindih regulasi
6. • Pengangkatan dan kenaikan jabatan berdasarkan pada formasi
• Pengangkatan untuk kebutuhan/formasi ditetapkan oleh
Menpan RB
Formasi
• Uji Kompetensi tidak dipersyaratkan bagi ketentuan yg
mengatur syarat diklat
• Permenpan blm diubah dlm 3 tahun, tidak mensyaratkan uji
kom Instansi dpt melaksanakan uji kom
Uji Kom
• Hukuman sedang dan berat berupa penurunan pangkat tidak
diberhentikan dari jabfungnya
• Tidak ada pembebasan sementara karena dlm jangka waktu
tertentu tdk dpt mengumpulkan AK untuk KP/KJ
Pembebasan
Sementara
Permenpan RB 13 Tahun 2019 & surat Menpan RB Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019
7. • PJF ditugaskan secara penuh dari PJF-nya, diangkat kembali sesuai
jenjang dan AK terakhir/ditambah AK dr Tupoksi
• Pengangkatan kembali tdk dibatasi usia paling tinggi pada jenjang yg
diduduki
• Paling lama 1 tahun dapat mengikuti uji kompetensi sesuai pangkatnya
untuk promosi ke jenjang jabatan lebih tinggi
Pengangkatan
Kembali
• Perpindahan antar JF Ahli Utama dapat dilakukan selama memenuhi
syarat
• Perpindahan antar JF bagi yg ditugaskan di luar JF-nya (JPT,
Administrator dan Pengawas) dapat diangkat dalam jabatan yg setara
apabila memenuhi syarat
Perpindahan
dari jabatan
lain
• Pengunduran diri dpt dipertimbangkan apabila tdk dpt melaksankan
tugas JF-nya
• Tidak memenuhi syarat jabatan yaitu syarat kualifikasi pendidikan dan
kompetensi
Pemberhentian
Permenpan RB 13 Tahun 2019 & surat Menpan RB Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019
8. • Paling lama 1 tahun sejak diangkat PNS dan lulus uji kom
diangkat PJF, ttp apabila syaratnya diklat maka wajib lulus
diklat/tdk mengikuti uji kom
• Syarat diklat dilaksankan paling lama 3 tahun dan apabila tdk
lulus maka tdk mendapat KJ 1 tingkat
• PNS formasi JF yg belum diklat agar dilakukan pengangkatan
sesuai formasi JF-nya
• AK untuk angkat pertama dinilai & ditetapkan pada saat mulai
melaksanakan tugas JF
Pengangkatan
Pertama
• Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada JPT Pratama, Administrator atau Pengawas yg terkait
tugas JF
• Kedudukannya ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
analisis tugas dan fungsi unit kerja, anjab dan ABK sesuai
ketentuan perundang-undangan
Kedudukan
Permenpan RB 13 Tahun 2019 & surat Menpan RB Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019
9. Berkedudukan sebagai Pelaksana teknis
fungsional pada Instansi Pemerintah
Berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada PPT Pratama,
Administrator atau Pengawas yg terkait
tugas JF
Kedudukannya ditetapkan dalam peta
jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, anjab dan ABK sesuai
ketentuan perundang-undangan
JF merupakan jabatan karier PNS dan tugasnya
memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian
dan keterampilan tertentu
10. Pejabat yg memiliki kewenangan mengangkat dalam JF
sesuai ketentuan per UU ngan yaitu PPK/diberikan
pendelegasian kewenangan
Pertimbangan yaitul ingkup tugas organisasi dengan
rincian tugas JF, serta beban kerja yang memungkinkan
untuk pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional
ybs
Mekanisme yaitu pertama, perpindahan dari
jabatan lain, inpassing dan promosi
11. www.themegallery.com
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
Memenuhi syarat pengangkatan Pertama
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan
diduduki paling kurang 2 (dua) tahun
nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir
Syarat lain yang ditentukan oleh Menteri
Usia paling tinggi 53 tahun (terampil, ahli pertama dan Ahli Muda), 55
tahun (Ahli Madya) dan 60 Tahun (Ahli Utama) khusus untuk JPT
Harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang
akan diduduki
12. www.themegallery.com
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DR
JABATAN LAIN JENJANG AHLI UTAMA
Bagi Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang ahli utama dapat diangkat dalam JF
ahli utama yang lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF ahli
utama yang akan diduduki;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun
oleh Instansi Pembina;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki
paling kurang 2 (dua) tahun;
7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
8. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
Pengangkatan dalam Ahli Utama harus
mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang
akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri
13. www.themegallery.com
PENGANGKATAN MELALUI INPASSING
Persyaratan :
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF
Keahlian/keterampilan;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan
diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan
7. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh menteri
8. Tersedia kebutuhan/formasi sesuai jenjang jabatan yg akan diduduki
Pertimbangan yaitu penetapan jabfung baru, perubahan lingkup
organisasi dan kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis
nasional. Ditetapkan bagi PNS yg telah memiliki pengalaman
dan/atau msh melaksanakan tugas di bidang JF yg akan diduduki
sesuai keputusan Pyb.
14. TAHAPAN INPASSING
Usulan dr
Instansi
Verifikasi dan validasi
oleh Instansi Pembina
(Anjab, ABK dan
PETA JABATAN)
Uji Kompetensi (Teknis, manajerial &
sosio kultural) minimal portofolio
ditambah metode lain dilaks maksimal
6 bln sblm masa inpassing selesai
Pelaporan
Rekomendasi Pengangkatan
(berlaku 2 th dan ditetapkan
1 bln stlh Uji Kompetensi
Pengangkatan
(SESUAI FORMASI)
Pns dibebaskan sementara, dapat diinpassing selama blm
diberhentikan, dg penghitungan angka kredit paling singkat 2 th stl
h diinpassing
Formasi belum ditetapkan oleh Menteri, tetap bias dilaksankan uji
kompetensi
LAIN-LAIN
Penetapan Formasi oleh Menpan Berdasarkan
Pertek (Pertimbangan Teknis) Instansi Pembina
15. PP
11/2017
PERKA
BKN
7/2017
TINDAK LANJUT PP 11/2017
PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL
Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan
Fungsional
PNS yang
diangkat dalam
Jafung melalui
Pengangkatan
Pertama,
Perpindahan dari
Jabatan Lain, dan
Inpassing
Dilakukan
paling lambat
30 (tiga puluh)
hari kerja sejak
keputusan
pengangkatan
ditetapkan
Apabila 30 hari tidak
dilantik, ditetapkan
keputusan
pengangkatan baru
Apabila berhalangan
dilantik (sakit,dll)
diberikan tenggat
waktu 14 hari
Sumpah/janji
Jafung diambil
oleh PPK
Dapat
didelegasikan/
menunjuk
pejabat lain
16. www.themegallery.com
Promosi Jabatan Fungsional
Persyaratan melalui promosi (pengangkatan dan kenaikan jenjang) :
1. mengikuti dan lulus uji sesuai standar kompetensi yang telah disusun
oleh Instansi Pembina;
2. nilai SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. memiliki rekam jejak yang baik;
4. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS
6. Tersedia formasi
1. Dasar promosi yaitu pengembangan karir dan kebutuhan
organisasi yang bersifat strategis
2. Kriteria yaitu termasuk dalam kelompok rencana suksesi,
inovasi dan memenuhi syarat kompetensi
3. Bentuk promosi yaitu pengangkatan pada JF, kenaikan jenjang
JF dan mutasi diagonal
AK untuk pengangkatan dalam JF
melalui promosi dinilai dan
ditetapkan dari tugas jabatan
17. 1. mengikuti dan lulus uji Kompetensi;
2. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
3. Minimal 1 tahun dari jabatan terakhir;
4. Tersedia Formasi
5. Syarat lain yang diatur Menteri
Memenuhi angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki
kewenangan menetapkan
1. Karpeg;
2. SPMT
3. Sertifikat Uji Kom
4. Ijazah
5. SK pangkat
6. PAK
7. SKP 2 tahun terakhir
8. SK jabatan
Berkas yg dilampirkan
di copy dan
dilegalisasi oleh
Pejabat yang
berwenang :
18. PERSYARATAN :
1. Memiliki ijazah S1/D4 sesuai dg
kualifikasi yg akan diduduki dlm JF-
nya
2. Tersedia formasi
3. Mengikuti & lulus uji kompetensi
4. Memiliki pangkat paling rendah
Penata Muda (III/a)
5. Berusia paling tinggi sesuai
pengangkatan dari jabatan lain
Pada saat
pengangkatan,
pangkatnya sama dg
yg dimiliki tetapi
jenjangnya sesuai AK
yg ditetapkan.
Sedangkan AK yg
diperoleh berdasarkan
tugas jabatan
mempertimbangkan
pengalaman dlm
pelaksanaan tgs JF
19. www.themegallery.com
Pengangkatan keterampilan dan keahlian s.d
Ahli Madya dilakukan oleh PPK, sedangkan
Ahli Utama oleh Presiden
Usulan JF Ahli Utama Pusat oleh PPK Pusat,
Provinsi oleh PPK Provinsi dan Kab/Kota PPK
Kab/Kota melalui Gubernur
PPK dapat mendelegasikan wewenangnya/kuasa untuk
pengangkatan JF selain Ahli Madya dan Ahli Utama
(pengangkatan, pemindahan, henti & angkat kembali)
PPK Pusat dan Provinsi minimal JPT Pratama
membidangi kepegawaian dan PPK Kab/Kota kepada Pyb
PPK menyampaikan tembusan kepada Menteri dengan
tembusan Kepala BKN
Delegasi/kuasa atas nama PPK
20. www.themegallery.com
KEBUTUHAN PNS DALAM JF (FORMASI JF)
Pasal 79 Permenpan RB 13 Th 2019 tgl 29 Juli 2019 ttg Pengusulan,
penetapan & pembinaan jabfung, pengangkatan dlm Jabfung blm dpt
dilakukan sblm pedoman kebutuhan ditetapkan.
Penetapan kebutuhan PNS dalam JF
dihitung berdasarkan beban kerja yang
ditentukan dari indikator kebutuhan JF
Indikator kebutuhan JF sebagaimana
dimaksud pada ditetapkan berdasarkan
karakteristik JF dan organisasi
Perhitungan kebutuhan JF dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
21. www.themegallery.com
PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL
Mengundurkan diri dari
Jabatan;
Diberhentikan sementara
sebagai PNS;
Menjalani cuti di luar
tanggungan negara;
Menjalani tugas belajar
lebih dari 6 (enam) bulan;
Ditugaskan secara penuh
di luar JF;
Tidak memenuhi
persyatan Jabatan
1
2
3
4
5
6
Dapat dian
gkat kemba
li apabila
tersedia ke
butuhan
Permenpan RB 13 Th
2019 tgl 29 Juli 2019 ttg
Pengusulan, penetapan
& pembinaan jabfung :
1. Bebas sementara krn
AK dicabut dan apabila
sdg menjalani belum
diberhentikan untuk
diangkat kembali
2. Dibebaskan sementara
krn hukdis tingkat
sedang/berat turun
pangkat dpt diangkat
kembali apabila sdh
slsai menjalani
22. PEMBERHENTIAN JAFUNG
MENGUNDURKAN D
IRI DARI JABATAN
TIDAK MEMENUHI PER
SYARATAN JABATAN
dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan
pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas JF
Tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang
sebelum ditetapkan pemberhentiannya
wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan
SESUAI PERMENPAN 13 Tahun 2019
PPK menetapkan pemberhentian Pejabat
Fungsional karena Pengunduran diri setelah
mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina dan
dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
yang membidangi pembinaan JF
Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan
Yang dipersyaratkan untuk menduduki
JF
Tidak memenuhi standar kompetensi
yang ditentukan pada JF yang diduduki
23. PENGANGKATAN KEMBALI
SEBELUMNYA SBG
PEJABAT FUNGSI
ONAL
ANGKAT K
EMBALI JA
FUNG
FORMASI
LOWONG
PEMBERHENTIAN
JAFUNG
Ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Administrasi dan JPT
Diberhentikan sementara sebagai
PNS (menjabat Kades, Komisioner, dll.)
Cuti Luar Tanggungan Negara
Tugas Belajar lebih dari 6 bulan
MUTASI ANTAR PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK) WAJIB
DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONALNYA
Sesuai Angka Kredit dan Jabatan Terakhir
Dan dapat ditambah dengan angka kredit
Saat diberhentikan (jika ada)
Dapat disesuaikan jabatannya sesuai
Pangkat terakhirnya dengan syarat dalam
1 tahun wajib mengikuti dan lulus uji
Kompetensi dan sesuai kebutuhan org.
Dapat dilakukan pengangkatan
Perpindahan ke dalam jafung pada
Jenjang yang setara
TIDAK MEMPERSYARATKAN BATAS USIA,
SEBELUM BUP PADA JAB TERAKHIRNYA
25. Pada awal tahun pejabat
fungsional wajib menyusun SKP
SKP disusun sesuai tupoksi dalam
jabatannya
SKP yang telah disusun harus disetu
jui dan ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja
Untuk kepentingan dinas, SKP yang
telah disetujui dan ditetapkan dapat
dilakukan penyesuaian
1
SKP
DUPAK, PENILAI
AN DAN PENETA
PAN AK
PENGANGKATAN DL
M JABATAN, KENAIK
AN JABATAN DAN PA
NGKAT
2
3
4
AK
PENGEMB. KARIER
Penilaian prestasi kerja jabfung ditetapkan dg AK oleh
PPK, dg minimal penilaian 1 tahun 1 kali
26. PENGUSULAN ANGKA KREDIT
PEJABAT
FUNGSIONAL
MENCATAT DAN
MENGINVENTARISASI
KEGIATAN YANG
DILAKUKAN
HASILNYA DITUANGKAN DALAM
DUPAK DAN DIUSULKAN PADA
PEJABAT BERWENANG ≤ 1x
DALAM SETAHUN
PENILAIAN
PEJABAT YG BERWENANG
MENGUSULKAN PAK MENYAMPAI
KAN USUL PAK KPD PEJABAT YG
BERWENANG MENETAPKAN AK
PEJABAT YANG
BERWENANG ME
NETAPKAN AK
TIM
PENILAI
BAHAN PENILAIAN AK DISAMPAIKAN
OLEH PIMPINAN UNIT KERJA PALING
RENDAH ES.III/IV BIDANG KEPEGAWAIAN
SETELAH DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG
YANG BERSANGKUTAN KPD PEJABAT
YANG BERWENANG MENILAI AK
SEKRETARIAT
TIM PENILAI
PAK
PPK/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau
Pejabat yang ditunjuk bagi Pejabat Fungsion
al Keterampilan dan Ahli Pertama sampai
dengan Ahli Madya pangkat Pembina
golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi
Instansi Pembina Pusat Jabatan
Fungsional bagi Pejabat
Fungsional Ahli Madya pangkat
Pembina Tingkat I (IV/b) ke
atas di lingkungan Provinsi
dan Kabupaten/Kota
28. POLA KARIR
Pejabat Fungsional dapat dimungkinkan perpindahan (mutasi) diagonal.
Perpindahan diagonal adalah perpindahan pegawai dari jabatan struktural
ke jabatan fungsional atau sebaliknya.
30. Analisis Kebutuhan
Talent :
1. Identifikasi
jabatan target;
2. Kriteria adm jab
target.
Penilaian
Potensi
Penilaian SKP
dan Perilaku
360°
Hasil
Penilaian
Potensi
Hasil
Penilaian
SKP dan
Perilaku
360°
Pro
mosi
Jaba
tan
Penilaian
SKP dan
Perilaku
360°
Visi Misi
Nilai-nilai
Kebutuhan
Organisasi
JALUR DIAGONAL KE DEPAN
MELALUI MANAJEMEN TALENTA
Peta
Talent
9 kotak
J
A
J
F
T
S
1. Diklat
2. Mentor
ing
3. Evalua
si
Penem
patan
Muta
si
DIago
nal
1. Diklat
2. Mentor
ing
3. Evalua
si
Penem
patan
MS/
MMS
KMS/
TMS
Tale
nt
Pool
31. www.themegallery.com
EVALUASI PEMBINAAN JF
Jika dimungkinkan dapat dilakukan pemilihan Pejabat Fungsional
berprestasi.
Evaluasi pembinaan JF oleh
Instansi Pembina dan
Organisasi Profesi
Mengevaluasi pengembangan
kompetensi dan karier JF
Identifikasi tugas dan kendala
pengembangan JF &
rekomendasi penyelesaian dan
pengembangan JF
