4. Pemahaman
Kebijakan Teknis Pembinaan JF Analis SDM Aparatur
kerangka kerja
pelaksanaan dan
teknis JF Analis SDMA
di Instansi Pemerintah
upaya sistematis dan
berkesinambungan
untuk memastikan
terwujudnya kualitas &
profesionalitas pegawai
jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, dan
wewenang untuk melakukan
pengelolaan sistem SDM
Aparatur melalui kegiatan
perumusan, analisis, evaluasi,
pengembangan, asistensi,
konsultasi dan penyusunan
saran kebijakan dalam konteks
kebutuhan serta kepentingan
terbaik organisasi sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan dan praktik SDM
profesional mutakhir
Dasar Hukum
Kerangka Pembinaan
Disain Jabatan Analis
SDMA
Pengelolaan, Etika Profesi dan Akuntabilitas
6. Dasar Hukum PJFK
UU Nomor 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara
PP Nomor 11/2017 - PP Nomor 17/2020
Manajemen PNS
PP Nomor 49 Tahun 2018
Manajemen PPPK
PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan JF
PNS
PermenPANRB Nomor 37, 38, 39, 94 Tahun 2020
Tentang JFK
PerBKN tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pembinaan JF
Kerangka Kerja Implementasi Kebijakan Teknis Pembinaan JF Analis SDMA di Instansi Pemerintah
7. Isi Kebijakan Teknis
BAB I KERANGKA DASAR PEMBINAAN JF ANALIS SDMA Tujuan, Ruang Lingkup dan Pemangku Kepentingan Pembinaan JF Analis SDMA
BAB II PELAKSANAAN TUGAS JF ANALIS SDMA DI
INSTANSI PEMERINTAH
1. Kedudukan JF Analis SDMA di Instansi Pemerintah
2. Rincian Tugas dan Standar Kualitas Hasil Kerja JF Analis SDMA
3. Peran, Tanggungjawab dan Wewenang JF Analis SDMA
4. Standar Kompetensi JF Analis SDMA
BAB III PENGELOLAAN JF ANALIS SDMA DI INSTANSI
PEMERINTAH
1. Penyusunan, Pengusulan, Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan Formasi JF Analis SDMA
2. Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Uji Kompetensi JF Analis SDMA
3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi JF Analis SDMA
4. Pengembangan Karier JF Analis SDMA
5. Penilaian Kinerja JF Analis SDMA
6. Penilaian Angka Kredit JF Analis SDMA
7. Penilaian Kualitas Hasil Kerja JF Analis SDMA
8. Kenaikan Pangkat JF Analis SDMA
9. Kenaikan Jabatan JF Analis SDMA
10. Pemberhentian JF Analis SDMA
11. Pengembangan Sistem Informasi JF Analis SDMA
BAB IV ETIKA PROFESI JF ANALIS SDMA DI INSTANSI
PEMERINTAH
1. Organisasi Profesi JF Analis SDMA
2. Kode Etik dan Perilaku JF Analis SDMA
3. Advokasi JF Analis SDMA
BAB V AKUNTABILITAS PENERAPAN JF ANALIS SDMA DI
INSTANSI PEMERINTAH
1. Monetoring & Evaluasi Penerapan JF Analis SDMA
2. Pelaporan Penerapan JFAnalis SDMA
Kerangka
Kerja
Implementasi
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Analis
SDMA
9. Kerangka Kerja Pembinaan
upaya sistematis, terukur
dan berkesinambungan
terhadap JF
Arti Pembinaan
untuk mewujudkan
standar
kualitas dan
profesionalitas JF
Tujuan Pembinaan
Instansi Pembina
JF
Instansi Pengguna
(K/L/Daerah)
Organisasi Profesi
JF
Lembaga
Profesional
Standar
Kualitas
Profesionalitas
Jabatan
Hasil Kerja
JF
KSA-Kompetensi
JF
Kenaikan Pangkat/Jabatan
Pengembangan Karier JF
Mengacu pada
standar/pedoma
n pembinaan JF
Proaktif dan
pelibatan
stakeholders
Dilakukan
sistematis,
terintegrasi dan
berkesinambungan
Dilakukan
monitoring dan
evaluasi berkala
Prinsip Pembinaan
Pelibatan stakeholders
Pelaksanaan
Tugas JF
Pengelolaan
JF
Penerapan
Etika Profesi JF
Akuntabilitas
Pelaksanaan JF
Ruang
Lingkup
Perbaikan
Secara
terus menerus
11. JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
Pranata
SDMA
Auditor
Manajemen ASN
Asesor SDM
Aparatur
Analis SDM
Aparatur
Menganalisis Sistem Pengelolaan
Kepegawaian ASN/SDMA
Asesmen
Potensi & Kompetensi
Mengaudit
Penerapan Manajemen ASN
Unit Pengelola
Kepegawaian/SDM/Organisasi
di K-L-Daerah
Unit Pengelola
Kepegawaian/SDM/Kompetensi
di K-L-Daerah
Unit Pengawasan &
Pengendalian/Pusbin JFK
di BKN
Spesialis SDMA/Profesional SDMA
Praktisi yang Ahli di Bidang Kepegawaian ASN/SDM Aparatur
sebagai
sebagai
PermenPANRB Nomor 37/2020 PermenPANRB Nomor 39/2020 PermenPANRB Nomor 94/2020
PermenPANRB Nomor 38/2020
spesialisa
si
generik generik
Pengelolaan Sistem Kepegawaian ASN/SDM Aparatur Pemerintah
Pengelolaan Sistem Kepegawaian ASN/SDM Aparatur Pemerintah
13. Kedudukan Analis SDMA di Instansi Pemerintah
Rancangan
Organisasi
Instansi
Pemerintah
Rancangan
Jabatan
Uraian Kegiatan
Struktur
Organisasi & Tata
Kerja (SOTK)
JABATAN
FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN
Berdasarkan analisis
tugas dan fungsi unit
kerja (STOK)
Melalui Anjab & ABK
digambarkan dalam
Peta Jabatan
(JUMLAH JF)
Keberadaan dan Unit
Penempatan JF
JPT
Madya
JPT
Pratama
Administr
ator
Pengawas
Kedudukannya sebagai
Pelaksana teknis di
bidang JF
Tugas-fungsi wewenang
Tanggungjawab
14. Jenjang, Panggol JFK (Analis SDMA) di Instansi Pemerintah
No Jenjang
Jabatan
Pangkat Golongan
Ruang
Kelas Jabatan Tunjangan
Jabatan
1 Ahli Pertama
Penata Muda III/a
8
Rp. 480.000/540.00
Penata Muda
Tingkat I
III/b
2 Ahli Muda
Penata III/c
10
Rp. 840.000/918.00
Penata Tingkat I III/d
3 Ahli Madya
Pembina IV/a
12
Rp. 1.
080.000/1.360.000
Pembina Tingkat I IV/b
Pembina Utama
Muda
IV/c
4 Ahli Utama
Pembina Utama
Madya
IV/d
14 Rp. 1.870.000
Pembina Utama IV/e
16. Kerangka Pengelolaan JFK
Penyusunan, Pengusulan, Rekomendasi
dan Penetapan Kebutuhan Formasi JF
Pengangkatan, Pengangkatan Kembali
dan Uji Kompetensi JF
Pelatihan dan Pengembangan
Kompetensi JF
Pengembangan & Pola
KarierJF
Penilaian Kinerja JF
Penilaian Angka Kredit JF
Standar dan Pedmoman Penilaian
Kualitas Hasil Kerja JF
Kenaikan
Pangkat JF
Kenaikan
Jabatan JF
Pemberhentian
JF
Pengembangan
Sistem Informasi JF
Arah Organisasi
Rencana Strategik
Misi, Visi,
Kebijakan, Nilai
Instansi
Pemerintah
Rancangan
Jabatan
Uraian Tugas
Rancangan
Organisasi
SOTK
Model Orang
Strategi
Pengembangan
SDM/HC
Model Kompetensi
Persyartan
Kompetensi
Pengukuran
Hasil
Pencapaian
Hasil Organisasi
Nilai Tambah dan
Kontribusi
terhadap
Stakeholders
Penjelasan Substansi – Formulir - Contoh
17. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan JFK
Penyusunan Kebutuhan JF
Pengusulan, Verval dan Rekomendasi Kebutuhan Formasi JF
Penetapan Kebutuhan Formasi JF
Instansi Pembina Instansi Pengguna
Instansi Pembina Instansi Pengguna
KemenPANRB
PEDOMAN
Instansi Pengguna
18. Pengangkatan dan Uji Kompetensi JFK
Pengangkatan JF
Pengangkatan Kembali JF
Uji Kompetensi JF
Pertama, Inpassing,
Perpindahan, Promosi
Persyaratan, Mekanisme dan
Keputusan Kelayakan
Pemberhentian JF
Pengangkatan/
Pengangkatan Kembali
PEDOMAN
Persyaratan, Mekanisme dan
Keputusan Kelayakan
Persyaratan, Mekanisme dan
Keputusan Kelayakan
19. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi JFK
Pelatihan Fungsional
Pelatihan Teknis
Setifikasi JF
Formasi CPNS Unit/Lembaga Pelatihan-
Koordinasi Instansi Pembina
JF sudah sudah diangkat
Perjenjang/Kenaikan
Jabatan
PEDOMAN
Pengembangan Kompetensi lain
Persyaratan, Mekanisme dan Uji
Kompetensi
Bimtek, workshop,
seminar, sosialisasi, dll Koordinasi Instansi Pembina
Unit/Lembaga Pelatihan-
Koordinasi Instansi Pembina
20. Pengembangan Karier JFK
STRUKTURAL/
MANAJERIAL
FUNGSIONAL
PELAKSANA
Vertikal, Horizontal,
Diagonal
Pengangkatan Pertama, Inpassing,
Perpindahan, Penyeteraan Jabatan
Pola Karier
Manajerial – Fungsional –Lintas Fungsional
disusun untuk
pegawai yang
lebih memiliki
kemampuan dan
minat untuk
mengelola
sebuah tim dan
unit kerja
disusun untuk
pegawai yang lebih
memiliki
kemampuan dan
minat
mengembangkan
kompetensi
fungsional pada satu
job family dan tidak
terlalu berminat
dalam mengelola
tim
21. Penilaian Kinerja JFK
Sistem Manajemen Kinerja
PNS
PP 30/2019 - PermenPANRB 8/2021
Pelaksanaan
Pemantauan &
Pembinaan Kinerja
Perencanaan Kinerja
Penilaian Kinerja Tindaklanjut Kinerja
Sistem Informasi
Kinerja
Penyusunan SKP & Target
AK
Dokumentasi Hasil Kerja
Pengukuran Kinerja dan
Pencapaian AK
Kenaikan
Pangkat/Jenjang
Pengembangan
Karier/Kompetensi
Database
Kinerja Pegawai
Cascading & Aligment Kinerja
SKP JPT
SKP JF
Indikator
Kinerja
Sasaran
Kinerja
Target
Kinerja
Pencapaian AK &
Kinerja
Kontribusi
Organisasi
24. Kenaikan Pangkat JFK
Syarat
Mekanisme
Keputusan KP
Pejabat fungsional
Angka Kredit Tahunan
Angka Kredit Kumulatif (PAK)
Syarat lain
Unit/Instansi
Pengguna
BKN
PEDOMAN
Unit Pengelola
Kepegawaian/SDM
25. Kenaikan Jenjang Jabatan JFK
Syarat
Mekanisme
Keputusan KP
Pejabat fungsional
Angka Kredit Tahunan
Angka Kredit Kumulatif
Pengembangan Profesi
Hasil kerja Minimal
Uji Kompetensi
Tersedia Kebutuhan/formasi
Syarat lain
Unit/Instansi
Pengguna
BKN
PEDOMAN
Unit Pengelola
Kepegawaian/SDM
26. Pemberhentian dan Pensiun JFK
Mengundurkan diri
diberhentikan sementara sebagai PNS
menjalani cuti di luar tanggungan
negara
menjalani tugas belajar lebih dari 6
bulan
Pemberhentian
ditugaskan secara penuh pada jPT,
administrator, pengawas (pelaksana)
tidak memenuhi persyaratan jabatan
JF Ahli Pertama
JF Ahli Muda
JF Keterampilan
JF Ahli Madya
Pensiun
JF Ahli Utama
58 tahun
60 tahun
65 tahun
Persyaratan, Mekanisme dan
Keputusan Kelayakan
Keterlibatan Instansi Pembina, Instansi Pengguna, Unit
Pengelola Kepegawaian/SDM, Pejabat Fungsional dan BKN
27. Sistem Informasi JFK
Data JF
Data Pengelolaan JF
Laporan Penerapan JF
Instansi Pengguna JF
Instansi Pembina JF
BKN
PEDOMAN
29. Etika Profesi JFK
Instansi
Pembina JF
Organisasi
Profesi JF
Pejabat
Fungsional
Kode Etik & Perilaku JF
Kasus Pelanggaran Etika JF
Advokasi JF
Patner Pengembangan
Kompetensi JF
Pembinaan Organisasi Profesi JF berada dalam
Koordinasi dan Fasilitasi Instansi Pembina
