ini tugas ppkn hjnkm,

1. OLEH :
BAMBANG EFFENDI
NIP. 19670324 200012 1 001
SMA NEGERI MOJOAGUNG JOMBANG

2. Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
2. Menganalisis
Budaya
Demokrasi
Menuju
Masyarakat
Madani
Kompetensi Dasar :
2.1. Mendeskripsikan pengertian dan
prinsip-prinsip budaya demokrasi.
2.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat
madani.
2.3. Menganalisis pelaksanaan demorasi di
Indonesia sejak orde lama, orde baru
dan reformasi.
2.4. Menampilkan perilaku budaya
demokrasi dalam kehidupan sehari-
hari.

3. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat
Madani
Kompetensi Dasar :
2.1. Mendeskripsikan pengertian dan
prinsip-prinsip budaya demokrasi.
2.2. Menganalisis ciri-ciri masyarakat
madani.

4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian dan pemikiran
tentang demokrasi.
 Mendeskripsikan ciri-ciri dan prinsip-prinsip
demokrasi.
 Menganalisis tentang demokratisasi.
 Menguraikan konsepsi masyarakat madani.
 Mendeskripsikan karakteristik menuju
masyarakat madani.

5. Pengertian
1. Abraham L.
2. Giovanni S.
3. Ensiklopedi P.P.P.
BUDAYA
DEMOKRASI &
MASYARAKAT
MADANI
Pemikiran Tentang Demokrasi
Konsepsi
Bentuk dan Ciri-ciri Demokrasi
Prinsip-prinsip Demokrasi
Karakteristik
Menuju Masyarakat Madani
MASYARAKAT
MADANI

6. 1.Demokrasi
a. Pengertian
Istilah demokrasi secara
etimologis berasal dari
bahasa Yunani
“demokratia” terdiri dari
dua kata, demos =
rakyat dan kratos/
kratein = kekuatan/
pemerintahan.
Secara harafiah,
demokrasi berarti
kekuatan rakyat atau
suatu bentuk
pemerintahan negara
dengan rakyat sebagai
pemegang
kedaulatannya.

7. Lanjutan ………….
International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-
keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil
yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka
melalui suatu proses pemilihan yg bebas.
 Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat.
 Giovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai suatu sistem
di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak
seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya,
kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain
dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

8.  Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Panca-
sila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan
dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal
dari mereka yang diperintah.
Lanjutan ………….
Diamond & Lipset, 3 (tiga) syarat pokok demokrasi
sebagai suatu sistem pemerintahan :
 Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas utk
memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan ;
 Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak
mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin
atau kebijakan;
 Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.

9. Lanjutan ………….
Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi
adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Gambarannya adalah sebagai berikut :
1. Yang melakukan kekuasaaan negara adalah wakil-
wakil yang terpilih untuk menyalurkan kehendak
rakyat.
2. Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu
mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
3. Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui
dialog, kompromi, konsensus, kerjasama dan
dukungan.

10. Dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah
sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan.
Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik
dalam kesempatan untuk memilih atau pun
dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak
mengatur dirinya selain dirinya sendiri.
Lanjutan ………….
Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa
substansi yang berujud ”jiwa, budaya atau
ideologi” yang mewarnai pengorganisasian
berbagai elemen politik seperti partai politik,
lembaga-lembaga pemerintahan maupun
organisasi kemasyarakatan.

11. Lanjutan ………….
b. Pemikiran Demokrasi
Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat,
karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :
a. Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan.
b. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk
mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
c. Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar
ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.
d. Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih
paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu
cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.

12. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan
situasi demokratis :
Lanjutan ………….
No Indikator Uraian / Keterangan
1. Kekuasaan Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya dengan
pelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik/pemerintah harus dihormati.
2. Keadilan Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan
perlakuan yang sama didepan hukum, nyata adanya.
3. Kesejahteraan Kesempatan yg sama utk menikmati hasi pembangunan.
4. Peradaban Yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas, dan
kebebasan dalam berinovasi/berkarya.
5. Afeksi Yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat
dilembaga perwakilan.
6. Keamanan Yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh warga negara
dalam kehidupannya.
7. Kebebasan Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara dan
mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku.

13. Lanjutan ………….
Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalam
rule of law :
RULE OF
LAW
Pengakuan hak asasi manusia
Pemisahaan atau pembagian
kekuasaan
Pemerintahan menurut hukum
Peradilan administrasi
dalam perselisihan
Supermasi
hukum
Persamaan dalam
hukum

14. 1. Jaminan hak individu secara
konstitusional, termasuk
prosedurnya.
2. Badan kehakiman yang bebas dan
tidak memilih/memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas dan
kebersamaan politik.
4. Kebebasan mengemukakan
pendapat.
5. Kebebasan berserikat & beroposisi.
6. Pendidikan pol/kewarganegaraan
(civil education).
Lanjutan ………….
Henry B.
Mayo,
bahwa rule
of the law
mencakup :

15. Kriteria Penyelenggara Negara Yang Melaksanakan
Nilai-nilai Demokrasi :
1. Pemerintah yg bertanggung jawab, bersih & berdedikasi tinggi.
2. DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yang
dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3. Organisasi politik sistem dwipartai/multipartai serta organisasi
massa yang diinginkan masyarakat.
4. Pers yang bebas dan terbuka untuk umum.
5. Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak
asasi manusia secara adil.
6. Menjamin perubahan sosial scr damai terkendali melalui cara
penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.
7. Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas
toleransi persatuan bangsa.
8. Menjamin tegaknya keadilan.
Lanjutan ………….

16. 1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “demokrasi” sesuai
pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang demokrasi ? ..........................................................
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian Demokrasi
(Pengertian Umum dan Pemikiran Tentang Demokrasi) dilanjutkan
Penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : :
Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1
No Tokoh Uraian Singkat
1
2
2. Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikan penjelasan singkatnya !
a. Dari rakyat : ..............................................................................................
b. Untuk rakyat : ...........................................................................................

17. c. Macam-macam Demokrasi
MACAM-
MACAM
DEMOKRASI
Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
Atas Dasar Prinsip Ideologi
Atas Dasar Yang Menjadi Titik Perhatiannya
Demokrasi Langsung
Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi Konstitusional / liberal
Demokrasi Rakyat
Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
Demokrasi Material (negara-negara
komunis)
Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)

18. Lanjutan ………….
Bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar
No Bentuk Demokrasi Uraian / Keterangan
1. Demokrasi Liberal Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU & pemilu
bebas yg diselenggarakan dalam waktu yg ajeg.
2. Demokrasi
Terpimpin
Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka
dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dlm
pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi Sosial Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan
egalitarianisme bagi persyaratan utk memperoleh
kepercayaan politik.
4. Demokrasi
Partisipasi
Yaitu menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi
Konstitusional
Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya & menekankan kerja
sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian
budaya masyarakat utama.

19. d. Ciri-ciri Demokrasi
Esensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwa demokrasi
senantiasa berkaitan erat dengan pertanggungjawaban
(account ability), kompetisi, keterlibatan, dan tinggi
rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar, seperti hak
untuk berekspresi, berserikat, berkumpul dan sebagainya.
Demokrasi, pada umumnya ditandai dengan
ciri-ciri :
a. Adanya pembatasan terhadap tindakan
pemerintah.
b. Prasarana pendapat umum (media massa)
yang bebas dan betanggung jawab.
c. Sikap menghargai hak-hak minoritas dan
perorangan.

20. Lanjutan ………….
Henry B. Mayo, memberikan ciri-ciri demokrasi dari
sejumlah nilai (values), yaitu :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara
melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
dalam suatu masyarakat yang sedang berubah ;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratur (Orderly succession of rulers);
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
(Minimum of coercion);
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman (deverity) dalam masyarakat;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

21. Lanjutan ………….
Pelaksanaannya cenderung bersifat
paksaaan “otoriter”.
Di negara-
negara
berkembang
pada
umumnya
Masyarakat masih mencari dan
menemukan identitas
Ciri yang menonjol adalah eksekutif
sangat berperan (dominatif)
Di satu sisi nampaknya berhasil
meningkatkan pertumbuhan
ekonominya, namun di sisi lain infra
struktur politik hanya berperan
sebagai pendukung saja.

22. e. Prinsip-prinsip Demokrasi
Prinsip-prinsip dasar
demokrasi secara
univerasal, bahwa
yang disebut
pemerintahan
demokratis adalah
pemerintahan yang
menempatkan
kewenangan tertinggi
berada di tangan
rakyat, kekuasaan
pemerintah harus
dibatasi, dan hak-hak
individu harus
dilindungi.
Lyman Tower Sargent, prinsip-
prinsip dalam demokrasi :
1. Keterlibatan warga negara dlm
pembuatan keputusan politik,
2. Tingkat persamaan tertentu di
antara warga negara,
3. Tingkat kebebasan atau
kemerdekaan tertentu yang
diakui dan dipakai oleh warga
negara,
4. Suatu sistem perwakilan, dan
5. Suatu sistem pemilihan –
kekuasaan mayoritas.

23. Lanjutan ………….
Dalam teori dan
praktik politik
demokrasi, yang
tidak kalah
pentingnya
adalah “tingkat
persamaan”.
 Persamaan politik
 Persamaan di depan
hukum
 Persamaan
kesempatan
 Persamaan ekonomi
 Persamaan sosial

24. f. Demokratisasi
Demokratisasi
Mrp proses
dalam menuju
kondisi-kondisi
demokrasi.
Merupakan proses
pendemokrasian
segenap rakyat untuk
turut serta dalam
pemerintahan melalui
wakil-wakilnya, dengan
mengutamakan
persamaan hak dan
kewajiban serta
perlakuan yang sama
bagi warga negara.
Dapat menjadi
jalan keluar dari
otoritarianisme

25. Lanjutan ………….
Kriteria masyarakat dan negara yang melakukan
demokratisasi, menurut Robert A. Dahl.
No Kriteria Uraian / Keterangan
1. Partisipasi
Efektif
Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota memiliki
kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif.
2. Persamaan
Suara
Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap
anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif
untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
3. Pemahaman
Yang Jelas
Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan
efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang
relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.
4. Pengawasan
Agenda
Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk
memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas.
5. Pencakupan
Orang
Dewasa
Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap,
seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang
ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.

26. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan
hal-hal berikut :
Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2
1. Rumuskan kembali tentang pemahaman ciri-ciri dan prinsip-
prinsip demokrasi !
2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan
bernegara dalam sistem politik demokrasi, legitimasi
pemerintah sbg dukungan rakyat banyak, sangat penting !
3. Berikan penjelasan pentingnya “keterlibatan warga negara
dlm pembuatan keputusan politik”, di dalam suatu negara !
4. Jelaskan yang dimaksud dengan “demokratisasi” pada
negara yang menerapkan sistem politik demokrasi !
5. Berikan penjelasan singkat perbedaan antara ciri-ciri
demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi !

27. a. Konsepsi
Masyarakat
Madani
(Civil
Society)
Riswandha
Imawan
”Mrp konsep tentang keberadaan
satu masyarakat yang dalam
batas-batas tertentu mampu
memajukan dirinya sendiri melalui
penciptaan aktivitas mandiri,
dalam satu ruang gerak yang tidak
memungkinkan negara melakukan
intervensi”
Indikator, al : Menginginkan kesejajaran hubungan antara warga
negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati,
Berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif
antara warga negara dan negara.
2.Masyarakat Madani (Civil Society)

28. Pendapat beberapa ahli :
Lanjutan ………….
Sumber Substansi Indikator (antara lain :)
M. Dawam
Rahardjo
“..suatu ruang (realm) partisipasi
masyarakat, dalam perkum-
pulan-perkumpulan sukarela
(voluntary association), media
massa, perkumpulan profesi,
serikat buruh tani, gereja atau
perkumpulan-perkumpulan
keagamaan..” (civil society).
 Terdiri dari organisasi-organisasi yang
melayani kepentingan umum, atau
memiliki rasionalitas dan mampu
mengatur dirinya sendiri secara
bebas.
 Civil Society diterjemahkan menjadi
masyarakat madani, mengandung tiga
hal, yaitu: agama, peradaban dan
perkotaan.
Nurcholis
Madjid
“..perkataan madinah, dalam
peristilahan modern, menunjuk
kepada semangat dan
pengertian civil society, suatu
istilah Inggris yang berarti
masyarakat sopan, beradab dan
teratur dalam bentuk negara
yang baik.”
 Adanya kedaulatan rakyat sebagai
prinsip kemanusiaan dan
musyawarah.
 Berpartisipasi dan mengambil bagian
dalam proses-proses menentukan
kehidupan bersama, terutama di
bidang politik, dan memiliki sikap-
sikap terbuka.

29. Franz Magnis
Suseno
“..wilayah-wilayah kehidupan
sosial yang terorganisasi dan
bercirikan antara lain, kesuka-
relaan (voluntary), keswasem-
badaan (self generating), dan
keswadayaan (self supporting),
kemandirian tinggi berhadapan
dengan negara, dan
keterikatan dengan norma-
norma atau nilai-nilai hukum
yang diikuti oleh warganya
(masyarakat madani).
 Keberadaannya didekati secara faktual
dan bukannya dengan pendekatan
normatif.
 Terorganisasi, Sukarela,
Swasembada, Swadaya, dan Mandiri.
 Terikat dengan norma-norma atau
nilai-nilai hukum yang diikuti
warganya.
 Secara hakiki harus bebas secara
internal.
 Masyarakat diatur oleh pihak-pihak
yang dapat menjamin kebebasan
sege-nap warga masyarakat, individu,
dan kolektif untuk mewujudkan
kehidupan menurut cita-cita mereka
sendiri.
 Kehidupan bersama harus didukung
oleh suatu konsensus dasar.
Lanjutan ………….

30. Lanjutan ………….
Identifikasi
ada-tidaknya
perkembangan
masyarakat
madani
Sifat Partisipatif
Sifat Otonom
Tidak bebas nilai
Merupakan bagian dari
sistem dengan struktur
non-dominatif (plural)
Termanifestasi dalam
organisasi

31. b. Karakteristik Masyarakat Madani
Merupakan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam
penegakan masyarakat madani
No Kriteria Uraian / Keterangan
1. Free Public
Sphere
Adanya ruang publik yg bebas sebagai sarana dlm mengemukakan
pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan
informasi kepada publik.
2. Demokratis Merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana
masyarakat madani, dimana dlm menjalani kehidupan, warga
negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas
kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.
3. Toleran Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat
madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan meng-
hormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.
4. Pluralisme Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan
sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima
kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
5. Keadilan
Sosial
Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan
pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap
warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

32. c. Menuju Masyarakat Madani
Masyarakat madani (civil society), merupakan wujud
masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam
suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan
sosial, dan sejahtera.
Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan
dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap
kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai
persoalan hidup.
Masyarakat telah mampu mengembangkan gotong royong,
musyawarah dan toleransi dengan berdasarkan nilai-nilai
tradisional. Mereka juga telah mampu mengembangkan
budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan
menghargai keberagaman.

33. SISTEM POLITIK
NEGARA
DEMOKRASI
DEMOKRATISASI
MASYARAKAT
MADANI
(CIVIL SOCIETY)
Secara umum telah memili-
ki kemampuan ekonomi,
sistem politik, sosial budaya
dan pertahanan keamanan
yang dinamis, tangguh serta
berwa-wasan global.
Memilliki kemampuan me-
menuhi kebutuhan pokok
sendiri (mampu mengatasi
ketergan-tungan) agar tidak
menimbul-kan kerawanan,
terutama bidang ekonomi.
Kualitas sumber daya manusia yg tinggi
yang mencerminkan antara lain dari
kemampuan tenaga-tenaga profesional
untuk memenuhi kebutuhan pemba-
ngunan serta penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Semakin mantap mengendalikan
sumber-sumber pembiayaan dlm negeri
(berbasis kerakyatan) yang berarti
ketergantungan kepada sumber-sumber
pembangunan dari luar negeri semakin
kecil/tidak ada sama sekali.
Prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan
berkembangnya demokratisasi

34. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Ciri-Ciri Masya-
rakat Madani (Pengertian dan ciri-cirinya) , lakukan Strategi
Pembelajaran dgn Penugasan Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu
Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

35. Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat
Madani
Kompetensi Dasar :
2.3. Menganalisis pelaksanaan demorasi di
Indonesia sejak orde lama, orde baru dan
reformasi.
2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi
dalam kehidupan sehari-hari.

36. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pelaksanaan demokrasi liberal,
terpimpin, Pancasila dan era reformasi.
 Mendeskripsikan pemilihan umum sebagai
sarana demokrasi.
 Menganalisis perilaku budaya demokrasi
dalam kehidupan sehari-hari.

37. Pelaksanaan
Pemilihan Umum
Sebagai Sarana
Demokrasi
DEMOKRASI
DI
INDONESIA
Demokrasi Liberal
(17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959
Demokrasi Terpimpin
(5 - 7 – 1959 s.d. 1965
Demokrasi Pancasila (OrBa)
(1966 s.d. 1988)
Demokrasi Era Reformasi
(1988 s.d. Sekarang)
Sistem Distrik
Sistem Proporsional
Sistem Gabungan
Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari

38. 1. Pelaksanaan Demokrasi di Inonesia
a. Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959
Langkah awal
demokratisasi di
Indonesia,
dilakukan melalui
penerbitan
Maklumat Wakil
Presiden No. X,
tgl, 3 November
1945 tentang
anjuran untuk
membentuk
partai politik
KNIP (Sebagai salah satu alat kelengka-
pan negara), semula berfungsi sebagai
pembantu presiden, selanjutnya beralih
menjadi DPR/MPR.
Pada November 1945, kabinet presiden-
sial diganti menjadi kabinet parlementer
dengan perdana menteri Sultan Syahrir.
Pasca agresi militer Belanda II (19 Des
1945), negara Indonesia terpecah dan
terbentuk Negara Republik Indonesia
Serikat (RIS) yang menerapkan sistem
demokrasi liberal.

39. Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet, adalah
berikut ini :
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), merupakan
kabinet pertama yg memerintah pada masa demokrasi liberal.
2. Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951 – 3 April 1952),
dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi – PNI).
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), kabinet ini merintis
sistem zaken kabinet (terdiri dari para ahli dibidangnya).
4. Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955),
merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang
didukung oleh PNI – NU (Masyumi menjadi oposisi).
5. Kabinet Bahanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3
Maret 1959).
6. Kabinet Ali II (20 Maret 19955 – 14 Maret 1957), kabinet koalisi
PNI, Masyumi, dan NU.
7. Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.
Lanjutan ……………….

40. Lanjutan ……………….
Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo, telah dipersiapkan
pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun, justru
kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden,
kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap. Pada
masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955, yang dinilai
banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan Pemilu Indonesia
yang bersih.
Jatuh bangunnya kabinet diera ini terus berlanjut
hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi
kekacauan dikalangan konstituante yang tiada
berakhir, maka kemudian Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959.

41. b. Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965
Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945
berlaku kembali dan berakhirlah UUDS 1950.
Dekrit presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI
AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak
bertanggung jawab kepada DPR, kedudukan DPR dan
presiden berada di bawah MPR.
Dekrit presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi :
 Menetapkan pembubaran konstituante.
 Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap
bangsa Indonesia.
 Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.

42. Lanjutan ……………….
Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem demokrasi
terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin oleh seorang
pemimpin atau panglima besar revolusi.
Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan dalam
implementasi kedudukan lembaga-lembaga negara yang justru
bertentangan dengan UUD 1945. Presiden banyak menentukan
yang bukan kewenangannya.
Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden
seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan kedudukannya,
presiden mengusulkan prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama, dan
Komunis).
Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi thn 1965
yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi terpimpin.

43. Awal kebangkitan orde baru, bercita-cita untuk
menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa,
TNI, dan rakyat ketika itu, orba baru menampilkan
sistem politik baru dengan nama ”demokrasi
konstitusional” atau demokrasi Pancasila.
Perjalanan
kurun
waktu orde
baru
Sampai dengan tahun 1970-an, masih
dalam koridor.
Era 1980 & 1990-an proses pembangunan
ekonomi menjadi panglima, shg timbul
Kesenjangan & banyak praktik KKN.
Akhir 1997, muncul perlawanan rakyat
melalui gerakan reformasi. Tgl. 21 Mei 1998
berhasil menurunkan Presiden Soeharto.
c. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d.
1998)

44. Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengun-
durkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh
wakil presiden Dr. Ir. Bj. Habibie.
Berhentinya Soeharto sebagai presiden, karena
tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat
serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang
berkepanjangan.
c. Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang)
Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dianggap paling
jujur & adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu
1999 telah melahirkan banyak partai politik, antara
lain : PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan lain-lain
(sebanyak 48 Parpol).

45. Dalam perkembangan demokrasi di era
reformasi, peran mahasiswa, kelompok
kepentingan dan komponen rakyat Indonesia
ingin agar dilaksanakan ”reformasi total”
disegala bidang.
 Pemberantasan terhadap Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN),
 Kebebesan dalam menyampaikan
pendapat (unjuk rasa),
 Penegakkan hukum dan
 Jaminan terhadap pelaksanaan
hak-hak asasi manusia.
Lanjutan ……………….
Agenda
utama
Reformasi :

46. 2. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi
Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih
wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi
warga negara di bidang politik.
Cara langsung berarti rakyat secara
langsung memilih wakil-wakilnya yang akan
duduk di badan-badan perwakilan rakyat,
contoh: pemilu di Indonesia untuk memilih
anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR.
Pemilihan
umum
dapat
dilakukan
dengan
dua cara
:
Cara bertingkat berarti rakyat memilih dulu
wakilnya (senat), kemudian wakilnya itulah
yang akan memilih wakil rakyat yang akan
duduk dibadan-badan perwakilan rakyat.

47. a. Sistem Distrik
Sistem distrik mrp sistem pemilu yang didasarkan kepada
kesatuan goegrafis (mempunyai satu wakil di parlemen). Sistem
distrik sering dipakai dalam negara yg mempunyai sistem dwi
partai/multi partai.
Beberapa keuntungan Sistem distrik :
• Wakil yang terpilih, dikenal oleh penduduk distrik tsb.
• Cenderung lebih kearah koalisi partai.
• Kecendrungan utk membentuk partai baru dapat terbendung,
kemungkinan dapat melakukan penyederhanaan partai secara
alamiah.
• Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan
mayoritas dalam parlemen, tidak perlu diadakan koalisi partai
lain, sehingga mendukung stabilitas nasional.
• Sistem ini sederhana dan mudah untuk melaksanakannya.

48. Lanjutan ……………….
Beberapa kelemahan sistem distrik :
• Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil
dan golongan minoritas, apabila golongan tersebut
terpencar dalam beberapa distrik.
• Kurang representatif, dimana partai yang kalah
dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah
mendukungnya. Dengan demikian, suara tersebut
tidak diperhitungkan lagi.
• Ada kecendrungan si wakil lebih mementingkan
kepentingan daerahnya dari pada kepentingan
nasional.
• Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat
heterogen.

49. b. Sistem Proporsional
Sistem perwakilan proporsional adalah presentasi
kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik,
sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam
pemilihan umum, khusus di daerah pemilihan.
S
i
s
t
e
m
p
r
o
p
o
r
s
Beberapa keuntungan Sistem proporsional :
• Dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egali-
tarian, karena asas one man one vote dilaksana-kan
secara penuh tanpa ada suara yg hilang.
• Lebih representatif, karena jumlah kursi partai dalam
parlemen sesuai dgn jumlah suara yang
diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.

50. Lanjutan ……………….
Kelemahan sistem proporsional :
• Mempermudah pembentukan partai baru.
• Lebih memperbesar perbedaan yang ada
dibandingkan dengan kerjasama sehingga ada
kecendrungan untuk memperbanyak jumlah partai.
• Memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat
kuat kepada pemimpin partai.
• Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga
yang telah memilihnya.
• Karena banyaknya partai bersaing, maka sulit bagi
suatu partai untuk meraih mayoritas (50 % + 1)
dalam parlemen.

51. Sistem gabungan mrp sistem yang menggabungkan
sistem distrik dengan proporsional.
Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa
daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang,
melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang
belum dibagi (diterapkan di Indonesia sejak pemilu
tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPRD I,
dan DPRD II).
Sistem ini disebut juga sistem proporsional
berdasarkan stelsel daftar.
b. Sistem Gabungan

52. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 4
1. Berikan ulasan kembali tentang pelaksanaan sistem politik demokrasi
di Indonesia era orde lama, orde baru dan era reformasi sesuai
pendapat anda secara umum ! ....................................................................
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pelaksanaan Demokrasi di
Indonesia & Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi, dilanjutkan Penugasan
dengan menjawab pertanyaan :
2. Pada masa berlakunya demokrasi liberal antara tahun 1950 s.d. 1959,
hal-hal yang menonjol adalah tumbuh suburnya partai-partai politik
dan ketidak stabilan pemerintahan, berikan penjelasan dgn singkat !
a. Tumbuh suburnya partai-partai politik : ..............................................
................................................................................................................
b. Ketidak stabilan pemerintahan : ..........................................................
................................................................................................................

53. Lanjutan ……………….
3. Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi
liberal” dan “demokrasi terpimpin”. Jelaskan maksudnya !. .............
4. Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi
liberal” dan “demokrasi terpimpin”. Jelaskan maksudnya !
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demokrasi Liberal Demokrasi Terpimpin
…………………………………
………………………………...
.………….……………………….
. ………………………………….

54. 3. Perilaku Budaya Demokrasi Dalam
Kehidupan Sehari-hari
Budaya
demokrasi
Pancasila,
merupakan
paham
demokrasi yang
berpedoman
pada asas sila
Pancasila
Menjunjung tinggi persamaan
Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban
Membudayakan sikap bijak dan adil
Membiasakan musyawarah mufakat
dalam mengambil keputusan
Mengutamakan persatuan dan
kesatuan nasional

55. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Berikan tanggapan penjelasan yang dimaksud budaya politik
dan mengapa budaya politik antara suatu negara dengan negara
lain memiliki perbedaan !
2. Tuliskan, apa sajakah unsur-unsur budaya politik yang menonjol
dalam sistem politik di Indonesia !
3. Jelaskan, bagaimana pengaruh birokrasi terhadap suatu budaya
politik di Indonesia !
4. Jelaskan 4 (empat) tahapan dalam sosialisai politik yang
dilakukan seorang anak menurut Easton dan Dennis !
5. Jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya
politik toleransi, berikan contoh dari perbedaan tersebut !

56. 6. Jelaskan bentuk-bnetuk demokrasi dalam sistem pemerintahan
negara !
7. Uraikan faktor-faktor penghambat bagi terciptanya
demokratisasi di Indonesia, teruturama pada masa orde baru !
8. Beri penjelasan dan alasan, bagaimana hubungan antara
pelaskanaan pemilu dengan demokrasi di dalam suatu negara !
9. Tuliskan, perbedaan mendasar penerapan demokrasi di era
orde baru dan era reformasi !
10.Bandingkan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 dengan
pemilu tahun 2004 !
11.Berikan 3 (tiga) contoh perilaku yang mendukung tegaknya
prinsip demokrasi di Indonesia !
Lanjutan ……………….

57. STUDI KASUS
Demokrasi Indonesia Dinilai Tanpa Demokrat
Demokrasi sebangun dengan cita-cita ideal yang diinginkan pendiri
bangsa, mulai dari kemanusiaan, perwakilan, kesejahteraan, dan keadilan
sosial. Sayangnya, demokrasi yang berjalan di Indonesia saat tanpa
demokrat. Dosen Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latif, mengatakan hal
ini dalam Refleksi Kritis Pengalaman Indonesia Pascakemerdekaan di Kampus
Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Tampil pula sebagai
pembicara, anggota DPR Partai Golkar Ade Komarudin, Ketua Lembaga
Pengkajian Demokrasi dan Kebangsaan M. Fadjroel Rachman, serta peneliti
Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Abbas Al-Jauhari.
“Demokrasi kita kehilangan kepemimpinan yang punya otoritas. Meski
demokrasi tidak menghendaki otoriter, tetapi otoritas harus ada sehingga
ada kepastian hukum. Demokrasi tanpa regulasi yang baik jauh lebih buruk
dari kondisi ekonomi yang buruk,” ujarnya. Dalam konsilidasi demokrasi saat
ini, menurut Yudi, diuntungkan dengan mencairnya kutub ideologis sebagai
salah satu warisan Orde Baru. Orang bisa masuk partai yang beda dengan
ormasnya di masa lalu.
Sumber : Kompas, 12/1/2007

58. Tagihan Tugas :
• Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah
ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !
• Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya “demokrasi
di Indonesia tanpa demokrat” dalam pelaksanaan sistem politik di
Indonesia !
• Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa budaya demokrasi di
Indonesia belum menyentuh pada cita-cita ideal kesejahteraan, dan
keadilan sosial !
• Tentukan langkah-langkah nyata bagaimana agar pelaksanaan
demokrasi di Indonesia mampu memberikan otoritas kepada
pemimpinan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
sosial !
1. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna
mewujudkan demokrasi yang sebangun dengan cita-cita ideal di
Indonesia, jika anda :
a. Sebagai ketua organisasi pemuda !
b. Sebagai ketua suatu partai politik !
c. Sebagai pejabat kepala pemerintahan (presiden) !

59. Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang
Tentang konsepsi dan rumusan tentang “Masyarakat Madani”
(berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan
cita-cita ideal negara demokrasi Indonesia !
1. Pahami kembali tentang rumusan “masyarakat madani”, dan
buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud
implementasinya di sekolah dan masyarakat !
2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak
atau elektronik) sekitar wujud masyarakat madani (civil
society) dalam pemikiran anda !
3. Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasi atau
role play di dalam kelas !
INQUIRI