Dokumen ini membahas hubungan antara dasar negara dan konstitusi Thailand, menjelaskan bahwa Thailand menerapkan monarki konstitusional dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Proses politik di Thailand melibatkan sistem multi partai dan pemilu, dengan konstitusi yang terus mengalami perubahan dan referendum. Konstitusi terbaru mengizinkan pemilihan umum setelah periode kudeta militer, menunjukkan dinamika politik yang kompleks di negara tersebut.

1. HubunganDasar Negara denganKonstitusidi Thailand

2. Dasar Negara danKonstitusiDasarnegaraadalahprinsip-prinsipataunormadasar yang harusdijadikandasardansumberbagiseluruhhukum yang akandisusundalamsatunegara.Konstitusimerupakanpenjabarannorma-normadasar yang terkandungdidalamdasarnegara.

3. FormasiPemerintahan Thailand

4. KonstitusiMonarkiKonstitusiPemerintahan yang disandangoleh Thailand.

5. KonstitusiMonarkisejenis monarki yang didirikandibawahsistemkonstitusionalyang mengakui raja sebagaikepalanegaradibantudengan demokrasi representatif. Iniberarti raja adalahhanyaketuasimboliscabang eksekutif. Namun, perdanamenteri yang dipiliholehrakyat yang akanmemerintahnegaradanbukannya Raja.

6. Pemerintahan ThailandDari bentukMonarkiAbsolutkeDemokrasiParlementerJatuhnyakerajaanSukhothaidenganberdirinyakerajaan Ayutthaya (kerajaan yang sangatmemujaraja).

7. Militerdansipilmenjaditerpisah

8. Sentralisasipemerintahan.

9. Pertengahan1800, Raja Chulalongkornmembuatpemerintahan yang terdesentralisasi.

10. Sebuahkudetatidakberdarahterjadipadatahun1932, menuntutmonarkiberdasarkankonstitusi.

11. Raja Prajadhipok menyetujuipenghapusanmonarkiabsolutdanmemberlakukansistempemerintahanberlandaskankonstitusi.

12. Konstitusipertama Thailand ditandatanganipada 10 Desember 1932. Sistem Check-and-BalanceSistem check and balance yang jugaditerapkandalamkonstitusiAmerikaSerikatbermaksuduntukmengimbangidanmengontrolcabangkekuasaanlembagalegislatif, yudikatifdaneksekutif.Merupakansuatusistemuntukmencegahterjadinyapenonjolankekuasaandarisalahsatucabangkekuasaanini.

13. SistemCheck and Balance di ThailandRaja adalahkepalaangkatanbersenjatadanpenegaksemua agama.SebagaiKepala Negara, Raja melaksanakankekuasaanlegislatifnyamelaluiparlemen, kekuasaaneksekutifnyamelaluikabinet, kekuasaanyudisialmelaluipengadilan.Kerajaanmemilikihakuntukmendukungdanhakuntukmemperingatkanpemerintahapabilapemerintahtidakmenjalankanurusannegaraatasnamakebaikanrakyat.Badanlegislatif Thailand adalahbikameralatausistemduakamardinamakan MajelisNasional, yang terdiridariDewanPerwakilandan Senat.500 anggotalegislatifnya (anggotaparlemen) dipilihsecarapopuler. Mendudukijabatanselama 4 tahun.

14. 400 anggotaberasaldaridaerah (dipilihsecaralangsungolehkonstituennya; masing-masingmewakilisekitar 150,000 orang).100 anggotaberasaldaripartai (dipilihsecaratidaklangsungolehpersentasesuara yang diterimapartai).Senatterdiridari 200 kursi.Senator Thailand dipilihlangsunguntukpertamakalinyapada 2 Maret 2000 (sebelumnyadiangkatoleh Raja atasrekomendasiDewanMenteri).Senatakanmendudukijabatanselama 6 tahun.LembagaeksekutifdipimpinolehPerdanaMenteriyang harusmenjadisalahsatuanggotaparlemen.Kabinetbertanggungjawabatasadministrasi 14 kementerian, dan Kantor PerdanaMenteri.

15. FungsiPemerintahan ThailandPanitiakabinet yang lebihkecildibentukuntukmenyeleksi proposal dariberbagaikementeriansebelumdimasukkankekabinetbesar/full cabinet.Panitiatersebutjugabisadiberitugasoleh PM untukmemeriksaproyekataukebijakan.Kantor PM adalahsebuahbadansentral, yang sejajardengankementerian. Tanggungjawabutamanya: memformulasikankebijakannasional.PartaiPolitikMenurutKonstitusi ThailandMenganutsistem multi partai.Pemilupertama (1997) dilangsungkandibawah “Konstitusi Rakyat” pemerintahankoalisi.Pemilu 2005, Partai TRT memperoleh 377 kursidari 500 kursidiMajelisRendah, menjadikannya “pemerintahansatupartai”.