Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Indonesia (Konstitusi Negara Komunis)

1. Hubungan Dasar Negara
dengan Konstitusi
Indonesia

2. Pengertian:
• Dasar Negara
• Konstitusi

3. Dasar negara adalah prinsip-prinsip atau
norma-norma dasar yang harus dijadikan dasar
dan sumber bagi seluruh hukum yang akan
disusun dalam satu negara.
Menjadi pedoman hidup bernegara baik
bagi para penyelenggara negara maupun
rakyat.

4. Fungsi Dasar Negara:
 Dasar berdiri dan tegaknya negara
 Dasar kegiatan penyelenggaraan negara
 Dasar partisipasi warga negara
 Dasar pergaulan antarwarga negara
 Dasar dan sumber hukum nasional

5. Macam-macam Dasar Negara:
a. Liberalisme
b. Sosialisme
c. Marxisme/Komunisme
d. Pancasila

6. Dasar Negara Indonesia?
Pancasila

7. Menurut Pancasila, manusia pada
hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa, yang bersifat mono-dualis. Makhluk
pribadi sekaligus makhluk sosial.

8. Sistem politik: sistem demokrasi tidak
langsung (demokrasi perwakilan).
Sistem perekonomian: sistem ekonomi
kerakyatan. Kesejahteraan rakyat menjadi
tujuan utama.

9. o Arti paling luas: hukum tata negara.
Keseluruhan aturan dan ketentuan yang
menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu
negara.
o Arti tengah: hukum dasar. Keseluruhan aturan
dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis.
o Arti sempit: Undang-undang dasar. Satu atau
beberapa dokumen yang memuat aturan-
aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat
pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu
negara.

10. Fungsi Konstitusi:
 Menentukan dan membatasi kekuasaan
pemerintah
 Menjamin hak-hak asasi warga negara

11. Hubungan Dasar Negara
dengan Konstitusi
INDONESIA

12. Hubungan antara dasar negara dengan
konstitusi dapat dilihat dari hubungan antara
sila-sila Pancasila yang termuat dalam
Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal yang
termuat dalam Batang Tubuh UUD 1945.
Pasal-pasal UUD 1945 adalah penjabaran
dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam
Pembukaan UUD 1945
Undang-undang Dasar harus
menciptakan pokok-pokok pikiran ini
(dalam Pembukaan) dalam pasal-
pasalnya. – Prof. Soepomo

13. • Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
• Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
Ketuhanan Yang Maha Esa memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayannya itu. (pasal 29 UUD
1945)
Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab • Menjamin hak-hak asasi manusia. (pasal 28 A-J UUD 1945)
• Bentuk negara kesatuan. (pasal 1 ayat 1 UUD 1945)
Persatuan Indonesia
• Pemerintah daerah. (pasal 18, 18 A, 18 B UUD 1945)
• Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Undang-undang Dasar. (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
Hikmat Kebijaksanaan dalam
• Pembagian kekuasaan negara yang merupakan pilar utama
Permusyawaratan/Perwakilan dalam pemerintahan demokrasi. (pasal 2-24 UUD 1945)
• Secara khusus diatur dalam bab XIV.
• Perekonomian nasional. (pasal 33 UUD 1945)
Kesejahteraan Sosial
• Jaminan sosial bagi para fakir miskin maupun sistem jaminan
yang lebih luas. (pasal 34 UUD 1945)

14. Nindyashinta Maharani Darnasmara
X SMA SIB