Dokumen ini membahas tentang presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, termasuk latar belakang, kedudukan, pemilihan, syarat, pemberhentian, masa jabatan, hak dan kewenangan, serta hubungan kerja dengan menteri. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab untuk mengajukan undang-undang serta mengelola pemerintahan. Pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan presiden dapat diberhentikan jika melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat.

1. PRESIDEN & WAKIL
PRESIDEN
Nama:
1.Ninda Nilawati A220130004
2. Eka Shopriyatun A220130012
3.Piyantoro A220130022

2. A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945
PPKI mengadakan sidang I yaitu untuk mengesahkan dan menetapkan
UUD RI yaitu UUD 1945, Memilih Presiden &Wakil Presiden dan
membentuk KNIP untuk membantu Presiden setelah adanya Maklumat
Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, Presiden dibantu oleh KNIP
dalam menetapkan GBHN dan Menetapkan Undang-Undang.
Lalu Pada masa Negara Indonesia Serikat Pasal 118 ayat (1) konstitusi RIS
ditegaskan bahwa Presiden tidak dapat diganggu gugat. Artinya Presiden
tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tugas Pemerintahan.
Setelah dekrit Presiden 5 juli 1959 maka Indonesia kembali menggunakan
UUD 1945. Presiden memegang kekuasaan menurut UUD dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden.

3. B. Kedudukan Presiden & Wakil
Presiden
Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara diantaranya:
1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara.
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan DPR .
3. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. dll
(UUD 45 Pasal 10, Pasal 11 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 2)
Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan diantaranya:
1.Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
2.Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
3.Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
(UUD 45 Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 1)

4. C.Presiden & Wakil Presiden
Pemilihan
1.Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat.
2.Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.
3.Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara
lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh 20% suara disetiap privinsi yang tersebar
diIndonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.
(UUD 1945 Pasal 6, Pasal 6A dan UU No.42 tahun 2008 Pasal 8,Pasal 9)

5. Syarat Menjadi Presiden
1.Warga negara Indonesia
2.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3.Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Terdaftar sebagai pemilih
5. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) Tahun.
(UU No.42 Tahun 2008 Pasal 5)
Pemberhentian Presiden
Presiden dan/ atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil
Presiden.
(Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8 UUD 1945)

6. Masa Jabatan Presiden
Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,
hanya untuk satu kali masa jabatan.
(UUD 45 Pasal 5)
Hak dan Kewenangan Presiden
1.Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). 2.Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi
UU.
3.Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentingan yang memaksa)
4.Menetapkan Peraturan Pemerintahan
5.Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
6.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR.
(UUD45 Pasal 5, Pasal 17, Pasal 22 )

7. D. Hubungan kerja Presiden
dengan Menteri
Presiden & Menteri-menteri memiliki hubungan dalam hal:
1.Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara (UUD 45 Pasal
17)
2.Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
(UUD 45 Pasal 18)
3. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.(UU No.39 tahun 2008 Pasal 3)
4. Kementrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Negara. (UU No.39 tahun
2008 Pasal 7)

8. E. Dasar Hukum Presiden
Dasar hukum lembaga negara Presiden antara lain :
1. Pasal 4 ayat (1) UUD RI 1945,
2. Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD RI 1945),
3. Pasal 11 ayat (1) UUD RI 1945,
4. Pasal 12 UUD RI 1945,
5. Pasal 13 ayat (1) UUD RI 1945,
6. Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945,
7. Pasal 15 UUD RI 1945,
8. Pasal 16 UUD RI 1945,