Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
kelompok 2
Fredika aulia kimas
Axcellia theresa
Denia tamara v
Eka ananda laksana p
Nara safitri
Nathasya Kareen z
Sarah rahmadiani
Siti khalimatus s
Sekar anastry p
Winda
Neysha romantika
- 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9orang yaitu Panitia Sembilan guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan
- Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila
- 22 juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar Negara yang dikenal dengan nama “piagam Jakarta atau Jakarta Charter”
-tokoh panitia 9
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Mohammad Yamin (anggota)
KH. Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, salah satunya yaitu
PPKI mengesahkan Pancasila didalam badan UUD 1945 yang diambil dari piagam charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
KENAPA DIUBAH? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan,
karena tentunya akan ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.
Pancasila diambil dari alinea ke-4 piagam Jakarta yang diubah pada sila pertamanya,
Yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
kelompok 2
Fredika aulia kimas
Axcellia theresa
Denia tamara v
Eka ananda laksana p
Nara safitri
Nathasya Kareen z
Sarah rahmadiani
Siti khalimatus s
Sekar anastry p
Winda
Neysha romantika
- 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9orang yaitu Panitia Sembilan guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan
- Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila
- 22 juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar Negara yang dikenal dengan nama “piagam Jakarta atau Jakarta Charter”
-tokoh panitia 9
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Mohammad Yamin (anggota)
KH. Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, salah satunya yaitu
PPKI mengesahkan Pancasila didalam badan UUD 1945 yang diambil dari piagam charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
KENAPA DIUBAH? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan,
karena tentunya akan ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.
Pancasila diambil dari alinea ke-4 piagam Jakarta yang diubah pada sila pertamanya,
Yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945
PPKI mengadakan sidang I yaitu untuk mengesahkan dan menetapkan
UUD RI yaitu UUD 1945, Memilih Presiden &Wakil Presiden dan
membentuk KNIP untuk membantu Presiden setelah adanya Maklumat
Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, Presiden dibantu oleh KNIP
dalam menetapkan GBHN dan Menetapkan Undang-Undang.
Lalu Pada masa Negara Indonesia Serikat Pasal 118 ayat (1) konstitusi RIS
ditegaskan bahwa Presiden tidak dapat diganggu gugat. Artinya Presiden
tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tugas Pemerintahan.
Setelah dekrit Presiden 5 juli 1959 maka Indonesia kembali menggunakan
UUD 1945. Presiden memegang kekuasaan menurut UUD dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden.
3. B. Kedudukan Presiden & Wakil
Presiden
Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara diantaranya:
1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara.
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan DPR .
3. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. dll
(UUD 45 Pasal 10, Pasal 11 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 2)
Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan diantaranya:
1.Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
2.Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
3.Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
(UUD 45 Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 1)
4. C.Presiden & Wakil Presiden
Pemilihan
1.Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat.
2.Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.
3.Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara
lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh 20% suara disetiap privinsi yang tersebar
diIndonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.
(UUD 1945 Pasal 6, Pasal 6A dan UU No.42 tahun 2008 Pasal 8,Pasal 9)
5. Syarat Menjadi Presiden
1.Warga negara Indonesia
2.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3.Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Terdaftar sebagai pemilih
5. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) Tahun.
(UU No.42 Tahun 2008 Pasal 5)
Pemberhentian Presiden
Presiden dan/ atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil
Presiden.
(Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8 UUD 1945)
6. Masa Jabatan Presiden
Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,
hanya untuk satu kali masa jabatan.
(UUD 45 Pasal 5)
Hak dan Kewenangan Presiden
1.Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). 2.Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi
UU.
3.Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentingan yang memaksa)
4.Menetapkan Peraturan Pemerintahan
5.Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
6.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR.
(UUD45 Pasal 5, Pasal 17, Pasal 22 )
7. D. Hubungan kerja Presiden
dengan Menteri
Presiden & Menteri-menteri memiliki hubungan dalam hal:
1.Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara (UUD 45 Pasal
17)
2.Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
(UUD 45 Pasal 18)
3. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.(UU No.39 tahun 2008 Pasal 3)
4. Kementrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Negara. (UU No.39 tahun
2008 Pasal 7)
8. E. Dasar Hukum Presiden
Dasar hukum lembaga negara Presiden antara lain :
1. Pasal 4 ayat (1) UUD RI 1945,
2. Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD RI 1945),
3. Pasal 11 ayat (1) UUD RI 1945,
4. Pasal 12 UUD RI 1945,
5. Pasal 13 ayat (1) UUD RI 1945,
6. Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945,
7. Pasal 15 UUD RI 1945,
8. Pasal 16 UUD RI 1945,