Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif  1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer 2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950) Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer Dasar hukumnya: Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara” Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat” Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri” 3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer Dasar hukumnya: Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara” Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat” Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri” Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari” 4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966) Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial Mengalami penyimpangan antara lain: Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan Demokrasi liberal (parlementer) Kurun waktu 1945 – 1949 Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya

1. Ayu Nurul Jannah
Dini Fitria Ningsih
Dita Maharani
Jihan Thifal Affifah
XII IPS 4

2.  Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan
dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
Perdana menteri dan menteri-menteri dalam
kabinet diangkat dan diberhentikan oleh
parlemen. Dalam demokrasi parlementer
Presiden menjabat sebagai kepala negara.
Demokrasi Liberal sering disebut sebagai
demokrasi parlementer.
 Dalam Sistem pemerintahan presidensial
kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga
golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif
dan satu lagi yaitu yudikatif

4. 1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang
perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan
parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17
Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan
pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk
bagiannya sendiri-sendiri”

5. 3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu
gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan
pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing
untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan
presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk
mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
 Mengalami penyimpangan antara lain:
 Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
 Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang
diusulkan pemerintah
 Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi
kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan

7. Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi
Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD
1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan
karena negara dalam keadaan darurat dalam
rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya,
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang
semula berfungsi sebagai pembantu Presiden
menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem
kabinet yang seharusnya Presidensil dalam
pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti yang
berlaku dalam Demokrasi Liberal.

8.  Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem
Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia
selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar
bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal
tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila
dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap
bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan
negara serta merintangi pembangunan semesta
berencana untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959
mengumumkan dekrit mengenai pembubaran
Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta
tidak berlakunya UUDS 1950.

9.  Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang
melindungi secara konstitusional hak-hak individu
dari kekuasaan pemerintah, dalam demokrasi liberal
keputusan-keputusan mayoritas (dari proses
perwakilan atau langsung)diberlakukan pada sebagian
besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang
tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan
pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak
individu seperti tercantum dalam konstitusi.
 Landasan demokrasi liberal :
 1. maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.
2. konstitusi RIS 1949 (pasak 116 ayat 2), dan
3. konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat
2).

10.  Dampak Demokrasi Liberal dalam pemerintahan:
a. Pembangunan tidak berjalan lancar karena Kabinet selalu silih
berganti, karena masing-masing partai lebih memperhatikan
kepentingan partai atau golongannya.
b. Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara
terpaksa bersikap mengambang diantara kepentingan banyak
partai. Maka pengambil keputusan itu menjadi tidak ada.. Karena
tidak ada partai yang pionir (pelopor), istilah Bung Karno Ini
membahayakan untuk negara yang berkembang.
c. dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif,
yudikatif dan eksekutif yang kuat, sehingga tidak ada
pemerintahan yang efektif.
 Dampak Demokrasi Liberal dalam masyarakat:
a. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah (DI/TII,
Permesta, APRA, RMS)
b. Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan
yang ada saat itu.

11. Kurun Waktu 1959 - 1965
Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde
Lama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan
sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945
presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,
presiden dan DPR berada di bawah MPR. Dengan
demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden.
Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden
menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan
terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya
terjadi perebutan kekuasaan
oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI)
yang merupakan bencana nasional bagi bangsa
Indonesia.

13.  Demokrasi Terpimpin Adalah sebuah sistem
demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran
berpusat pada pemimpin negara. konsep sistem
demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh
Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang
konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa
demokrasi terpimpin ( 1957-1965 ) dimulai dengan
tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi
Liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo
sebagai perdana mentri. Namun begitu, penegasan
pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah
dibubarkannya badan konstituante dan
dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi
terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila
keempat Pancasila.

14.  Kebebasan partai dibatasi
 Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
 Pemerintah berusaha menata kehidupan
politik sesuai dengan UUD 1945.
 Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain
MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

15. 1. Kedudukan Presiden
Berdasarkan penjelasan UUD 1945 menyatakan :
"Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden ialah
penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam
menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung
jawab adalah di tangan presiden (concentration of power and
responsibility upon the President". Oleh karena itu presiden
adalah mandataris MPR, presidenlah yang memegang tanggung
jawab atas jalnnya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya
dan tanggung jawab itu adalah kepada MPR bukan kepada badan
lain. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945,
sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa
yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan
adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS
dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan
wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai
besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan
sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

16. 2. Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS
berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun
1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan
UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945
pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga
tertinggi negara harus melalui pemilihan
umum sehingga partai-partai yang terpilih
oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang
duduk di MPR.

17. 3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu
tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak
RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah.
Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran
DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh
presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh
presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti
kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan
presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945
sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat
membubarkan DPR.

18. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk
berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai
oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil
ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang
wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan
presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13
Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang
memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung
dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi
nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front
Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional
adalah sebagai berikut.
 Menyelesaikan Revolusi Nasional
 Melaksanakan Pembangunan
 Mengembalikan Irian Barat
6. Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil
presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja
mengalami tiga kali perombakan

19. 7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai yang
berkembang masa demokrasi parlementer
menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai
kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak
pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa
demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah
untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan
berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan
ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.
8. Adanya ajaran RESOPIM
Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi,
Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah
untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno.
Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

20. 9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas
4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan
Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.
Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri
Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung
berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu
golongan fungsional dan kekuatan sosial politik
Indonesia.
10. Pentaan Kehidupan Partai Politik
Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat
melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan
pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai
dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959.
Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah
anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga
dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.

21. 11. Arah Politik Luar Negeri
Bahasan Umum: Pada awalnya, politik luar negeri
Indonesia adalah politik bebas aktif sesuai yang
mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti
tidak memihak salah satu blok (barat/timur), sedangkan
aktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia.
1) Faktor dalam negeri : dominasi PKI dalam kehidupan
politik
2) Faktor luar negeri : sikap negara-negara Barat yang
kurang simpati dan tidak mendukung terhadap
perjuangan bangsa Indonesia.
a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo
b. Politik Konfrontasi Malaysia
c. Politik Mercusuar
d. Politik Gerakan Non-Blok

22. Periode Berlakunya Demokrasi Terpimpin (1959—1965)
Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945
dinyatakan berlaku kembali, dan berakhirnya pelaksanaan
demokrasi liberal. Kemacetan politik yang terjadi pada masa itu
dapat diselesaikan dengan menggunakan demokrasi terpimpin, di
mana dominasi kepemimpinan yang kuat akan dapat
mengendalikan kekuatan politik yang ada pada saat itu. Keadaan
pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tank menarik tiga
kekuatan politik yang paling utama, yaitu Soekarno, Angkatan
Darat dan PKI. Soekarno membutuhkan PKI untuk menandingi
kekuatan Angkatan Darat yang beralih fungsi sebagai kekuatan
politik, sedangkan PKI memerlukan Soekarno untuk
mendapatkan perlindungan presiden dalam melawan Angkatan
Darat. Angkatan darat sendiri membutuhkan Soekarno untuk
mendapatkan legitimasi agar dapat terjun ke arena politik
Indonesia.

23. A. Positif
i. Kemiliteran lebih terkoordinir
ii. Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari
Belanda
iii. Perebutan Irian Barat oleh Indonesia mendapat
dukunagn PKI
iv. Indonesia menjadi pendiri Gerakan Non – Blok
B. Negatif
i. Pemerintahan otoriter
ii. Penumpukan kekuasaaan di tangan Presiden
iii. Korupsi mewabah
iv. Sektor Ekonomi melemah
v. Tidak terwujudnya stabilitas pemerintahan
vi. Presiden melakukan banyak penyimpangan