Sistem Presidensial di Amerika Serikat - Kelompok 2 - XII IPS BAisha Mulyasyafitri
Presentasi PKn mengenai sistem presidensial di Amerika Serikat. Disusun oleh kelompok 2 kelas 12 IPS B SMAN 5 Bogor:
- Aisha Mulyasyafitri
- Friska Hanifah S.
- M. Afif Fawwaz
- M. Iqbal Mahardika Prasetyo
- Mahdi Alatas
- M. Fariza Ilman
Memaparkan penjelasan tentang badan legislatif Amerika Serikat (Kongres) yang terdiri atas: Sejarah; Gambaran Umum, Senat, House of Representative, Kewenangan Kongres, Proses Legislasi, dan Komisi Kongres.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Sistem Presidensial di Amerika Serikat - Kelompok 2 - XII IPS BAisha Mulyasyafitri
Presentasi PKn mengenai sistem presidensial di Amerika Serikat. Disusun oleh kelompok 2 kelas 12 IPS B SMAN 5 Bogor:
- Aisha Mulyasyafitri
- Friska Hanifah S.
- M. Afif Fawwaz
- M. Iqbal Mahardika Prasetyo
- Mahdi Alatas
- M. Fariza Ilman
Memaparkan penjelasan tentang badan legislatif Amerika Serikat (Kongres) yang terdiri atas: Sejarah; Gambaran Umum, Senat, House of Representative, Kewenangan Kongres, Proses Legislasi, dan Komisi Kongres.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
This talk describes how user experience professional can aim their skills where they are desperately needed: at our interfaces to government. What would happen if we felt about government the way we feel about our iphones? Can we insist that interfaces to government can be simple, beautiful, and easy to use? Code for America is creating these simple, beautiful interfaces and showing what's possible; we want more UX practitioners to join the cause!
Konsep dasar tentang negara adalah organisasi
tertinggi diantara satu kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-
cita untuk bersatu hidup didalam
daerah tertentu dan mempunyai
pemerintahan yang berdaulat.
ujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan.
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL
UNDANG- UNDANG DASAR (UUD) NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN
KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
1. Hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi di
Negara Liberal
( Amerika Serikat )
KEWARGANEGARAAN
X SMA
2. Konstitusi Amerika Serikat 1787 :
‘Kami rakyat Amerika Serikat dalam rangka membentuk
persatuan yang lebih sempurna,menegakkan
keadilan,menjamin keamanan dalam negeri, menyediakan
pertahanan umum, memajukan kesejahteraan umum, dan
mengaman kan Anugerah kemerdekaan bagi diri kita
sendiri dan keturunan kita, menetapkan dan mengesahkan
konstitusi ini untuk Amerika Serikat’
3. Fungsi-fungsi dasar yang harus di jalankan oleh pemerintah Amerika
Serikat :
Menegakkan keadilan
Menjamin keamanan dalam negeri
Menyediakan pertahanan umum
Memajukan kesejahteraan umum
Mengamankan kemerdekaan rakyat Amerika yang
dianggap sebagai Anugerah dari Sang Pencipta.
4. Dua hal pokok tentang demokrasi yang menonjol dari
isi Konstitusi As :
a. Pembagian kekuasaan antar lembaga negara
b. Sistem check and balances
5. Pembagian kekuasaan negara dalam Kontitusi As
Trias Politika Legislatif Kongres AS
Presiden dan Wakil &
Eksekutif Menteri Presidensial
Yudikatif MA
Pemisahan kekuasaan dilakukan untuk menghindari
tirani, anarki, atau penyalahgunaan kekuasaan
negara oleh penjabat pemerintah.
6. Sistem Check and Balances dalam Konstitusi As
Keterangan lebih lanjutnya
silahkan lihat buku cetak
PPKN/KWN pada halaman
134 dan
( untuk melihat tabel di
sampng lebih jelas berkut
keterangannya )
7. Kekuasaan Legislatif .
terdiri dari bikameral (dua badan) : Senat dan DPR
Senat adalah lembaga perwakilan negara bagian.
DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.
Kekuasaan Senat/DPR : membuat UU,menetapkan
APBN,mengawasi jalannya pemerintahan negara.
8. Kekuasaan Eksekutif
Presiden AS memegang kuasa untuk :
Mengadakan hubungan luar negeri
Menjadi pemimpin tertinggi militer
Memilih pejabat-pejabat eksekutif dan para hakim
Memberi/menolak grasi
Memveto rancangan UU yg terlah disetujui badan
legislatif.
9. Amandemen yang menyangkut pembagian kekuasaan negara di Amerika
Serikat :
Amandemen ke-10,mengatur soal “kekuasaan negara-negara
bagian”
Amandemen ke-22,yang mengatur jika “pembatasan masa
jabatan Presiden”
Amandemen ke-25,mengatur „Presiden
berhalangan(diberhentikan,meninggal atau mengundurkan
diri)dan penggantinya”
Amandemen yang menyangkut perlindungan HAM di Amerika Serikat :
Amandemen ke-1 ,mengatur jaminan atas “kebebasan
agama,berbicara,pers,berkumpul,dan mengajukan petisi”
Amandemen ke-13,menghapus perbudakan dan mengharuskan
kongres mengatur lebih lanjut prinsip tersebut
Amandemen ke-15,mengatur hak pilih bagi warga negara kulit
hitam di Amerika Serikat.