Demokrasi liberal sampai reformasi
•
0 likes•121 views
Materi Belajar Demokrasi Liberal sampai Reformasi
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to Demokrasi liberal sampai reformasi
Similar to Demokrasi liberal sampai reformasi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Demokrasi liberal sampai reformasi
- 1. DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959 Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya Maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif.Pada masa Demokrasi liberal menggunakan sistem parlementer , artinya yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri sedangkan Presiden hanya sebagai simbol dan pada masa ini Indonesia menggunakan sistem UUDS 1950 sebagai dasar konstitusional sesuai dengan konstitusi pemerintah RIS dan RI 19 Mei 1950. Kabinet sangat mudah di jatuhkan sehingga kabinet tidak mampu bekerja secara maksimal hingga akhir masa kerjanya ( 4 - 5 tahun ) Pemberontakan masih sulit untuk di tumpas sehingga pemerintah masih sangat di ganggu oleh bentuk perpecahan
- 2. KABINET TIDAK BERJALAN OPTIMAL Dua hal penyebab jatuhnya kabinet di antaranya adanya : 1. Adanya perpecahan diantara partai-partai yang tergabung dalam koalisi 2. Dijatuhkan oleh partai oposisi dengan menggalang didalam parlemen untuk memberikan dukungan pada kabinet yang memerintah atau mosi tidak Nama-nama kabinet di masa Demokrasi Liberal : a. Kabinet Natsir b. Kabinet Sukiman c. Kabinet Wilopo d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I e. Kabinet Burhanuddin Harahap f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II g. Kabinet Djuanda
- 3. TERBENTUKNYA DEWAN DAERAH Pada masa Kabinet Alisastroamidjojo II, pergolakan muncul di Sumatera dan Sulawesi di picu oleh rasa ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang di terima dari pemerintah pusat dan juga menemui kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya kepada parlemen 1. Dewan Banteng Sumatera Tengah 20 Desember 1956 Letkol. Achmad Husain 2. Dewan Gajah Sumatera Utara 22 Desember 1956 Kolonel. Maludin 3. Dewan Garuda Sumatera Selatan 24 Desember 1956 Letkol. Barlian
- 4. KESEPAKATAN DEWAN BANTENG 20-25 NOV 1956 1. Pembangunan daerah akan di lakukan dengan cara menggali potensi daerah melalui pemerintahan otonomi 2. Menyusun buku sejarah perjuangan Sumatera Tengah 3. Membangun museum perjuangan 4. Mengutus para veteran yang cacat karena pertempuran, para janda dan yatim piatu dan menyediakan lahan untuk makan para pahlawan 5. Merancang simbol dan lambang baru 6. Melakukan pengawasan terhadap penempatan pejabat daerah harus merupakan tenaga produktif bagi daerah Komando pertahanan daerah yang meliputi teritorial,operatif dan administratif
- 5. KONSEPSI PRESIDEN 21 FEBRUARI 1957 1. Sistem Demokrasi liberal akan di ganti dengan Demokrasi terpimpin 2. Akan segera di bentuk kabinet gotong royong yang menteri-menterinya terdiri atas anggota dari partai-partai besar, Partai Nasional Indonesia,Mejelis Syuro Muslimin Indonesia,Nahdlatul Ulama dan PKI 3. Pembentukan Dewan Nasional dengan para anggotanya terdiri atas golongan-golongan fungsional yang berasal dari masyarakat Dewan Nasional ini bertugas memberikan nasihat kepada Presidenbaik di minta maupun tidak
- 6. PERBEDAAN PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN 1. Keterkaitannya dengan masalah kedaulatan Rakyat Pada Demokrasi liberal kedaulatan rakyat sepenuhnya oleh DPR. DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet ( eksekutif ).Pada Demokrasi Terpimpin , secara normatif konstitusional dintetapkan kedaulatan rakyat berada dan di laksanakan oleh MPR namun pelaksanaan nya ada di tangan Presiden 2. Keterkaitannya dengan masalah pembagian kekuasaan Pada Demokrasi liberal kekuasaan DPR lebih kuat dari pemerintah/kabinet, DPR bisa memberhentikan pemerintah sedangkan di Demokrasi Terpimpin kekuasaan Presiden bisa sangat dominan dan Presiden di tetapkan seumur hidup dan tidak dapat di bubarkan oleh MPRS
- 7. Pemilu 1955 • Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dengan hasil sebagai berikut. • Pemilu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 57 kursi 2. Masyumi 57 kursi 3. Nahdatul Ulama 45 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 39 kursi No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 119 kursi 2. Masyumi 112kursi 3. Nahdatul Ulama 91 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 60 kursi
- 8. Sistem Multipartai Sistem multipartai didasari adanya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut Moh. Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Pada perkembangannya, partai politik pada masa Demokorasi Liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Menurut Moh. Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggung jawaban kepada barisan perjuangan. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif.
- 9. Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang dasar Apa penyebabnya? • Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. • Adanya perselisihan antara partai. • Adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Langkah lanjutan • Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. • Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.
- 10. Pemikiran Ekonomi Nasional pada Masa Demokrasi Liberal • Menurut Soemitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal masih menemui berbagai hambatan. • Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. • Menghadapi kondisi tersebut, Soemitro Djojohadikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. • Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi.
- 11. Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Demokrasi Liberal Gerakan Benteng Gunting Syafruddin Nasionalisasi perusahaan asing Sistem ekonomi Ali-Baba Membentuk Biro Perancang Nasional
- 12. Bab III Dinamika Politik–Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) Dinamika Politik Dinamika Ekonomi Dekret Presiden 5 Juli 1959 Peta Kekuatan Politik Nasional Peran Presiden Soekarno Pembebasan Irian Barat Politik Luar Negeri Sistem Ekonomi Terpimpin Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Ekonomi Daftar Isi
- 13. ❑ Konsepsi Presiden 1957 ❑ Kegagalan Dewan Konstituante Dekret Presiden 5 Juli 1959 Latar Belakang Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pembubaran Konstituante Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Situasi Politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 Kabinet Djuanda digantikan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959 Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” menjadi Manifesto Politik
- 14. Peta Kekuatan Politik Nasional Undang-Undang Dasar 1945U S D E K Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin Ekonomi Terpimpin Kepribadian Bangsa ✔ Presiden Soekarno juga menyampaikan lima gagasan yang disebut USDEK ✔ Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol-USDEK ✔ Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara
- 15. ▪ Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Colombo 1954 dan Konferensi Asia Afrika 1955 ▪ Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan Perjuangan Diplomasi Konfrontasi Politik Perjuangan Pembebasan Irian Barat ✔ Pada 1956 Indonesia membatalkan hasil KMB ✔ Pada 1960 pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda
- 16. Konfrontasi Ekonomi Konfrontasi Militer • Membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden • Menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda (KLM) dan perusahaan pelayaran (NHM) pada 1958 • Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Trikora • Pada 1962 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat • Pasukan TNI dikerahkah melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat
- 17. Pada 27 Mei 1961 Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia • Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara Nefo • Pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia– Malaysia Konfrontasi dengan Malaysia
- 18. Politik Mercusuar Politik mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia
- 19. Bab IV Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998)
- 20. A. Masa Transisi
- 21. Aksi Tritura
- 22. Surat Perintah Sebelas Maret
- 23. Kronologi Pengunduran Diri Presiden Soekarno ❑ Pada Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. ❑ Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui Ketetapan Nomor V/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara. ❑ Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawaban pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR-GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI Nomor 1/Pres/1967 dan diberi nama ”Pelengkap Nawaksara” (Pelnawaksara). ❑ Pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. ❑ Para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966, yaitu Letjen Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. ❑ Pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
- 24. B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru Back
- 25. Stabilisasi Penyeragaman Orde Baru • Pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang dianggap radikal. • Menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. • Menggagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Ekaprasetya Pancakarsa. • Melakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). • Mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila.
- 27. Bab V Indonesia pada Masa Reformasi Daftar Isi
- 28. Indonesia pada Masa Reformasi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Pemerintahan Abdurrahman Wahid Pemerintahan B.J. Habibie Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono
- 29. Tuntutan Reformasi Suksesi Kepemimpinan Nasional Amandemen UUD 1945 Penghapusan Dwifungsi ABRI Penegakan Supremasi Hukum Pemberantasan KKN Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 30. Pengunduran Diri Presiden Soeharto Presiden Soeharto bertemu dengan Wakil Presiden B. J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara setelah pulang dari Kairo pada 15 Mei 1998. Pada 16 Mei 1998 Presiden Soeharto bertemu dengan pimpinan DPR, Harmoko. Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia. 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Presiden Soeharto mengumumkan Wakil Presiden B. J. Habibie akan melanjutkan masa jabatan presiden.