Dokumen tersebut membahas tentang politik pembangunan pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Proyek-proyek besar seperti Monas dan Stadion GBK dibangun untuk menunjukkan kemajuan Indonesia ke dunia melalui politik mercusuar. Dokumen ini juga menjelaskan sistem politik demokrasi terpimpin dan langkah-langkah yang diambil Soekarno setelah dikeluarkannya Dek
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Menjelaskan ancaman-ancaman yang melandasi disintegrasi bangsa sekitar tahun 1948-1956.
Presentasi ini dibuat oleh saudara Ibnu Yulian, teman satu kos saya. Terimakasih telah memberikan kontribusinya.
1. Latar belakang datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia adalah motivasi untuk mencari rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan yang laris di Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453.
2. Bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, yang kemudian ditemukan di Kepulau
Revolusi Rusia terjadi pada awal abad ke-20 karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter Tsar dan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Revolusi didukung oleh kaum buruh dan dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi Rusia memberi pengaruh besar bagi gerakan kemerdekaan di Indonesia.
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Menjelaskan ancaman-ancaman yang melandasi disintegrasi bangsa sekitar tahun 1948-1956.
Presentasi ini dibuat oleh saudara Ibnu Yulian, teman satu kos saya. Terimakasih telah memberikan kontribusinya.
1. Latar belakang datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia adalah motivasi untuk mencari rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan yang laris di Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453.
2. Bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, yang kemudian ditemukan di Kepulau
Revolusi Rusia terjadi pada awal abad ke-20 karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter Tsar dan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Revolusi didukung oleh kaum buruh dan dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi Rusia memberi pengaruh besar bagi gerakan kemerdekaan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Dokumen ini membahas respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, termasuk pengakuan dari Mesir, India, Australia, Lebanon, Suriah, dan Vatikan. Beberapa negara memberikan pengakuan secara de facto atau de jure, dan beberapa mendukung Indonesia di forum internasional seperti PBB.
Budi Utomo didirikan pada 1908 oleh para mahasiswa STOVIA untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Organisasi ini ikut berperan dalam gerakan kebangsaan dengan mendukung wajib militer pribumi dan membentuk komite-komite untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Pada 1935 Budi Utomo akhirnya dilebur menjadi Partai Indonesia Raya untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan.
Sosialisme berkembang sebagai reaksi terhadap ketidakadilan sosial di bawah sistem kapitalisme dan mempengaruhi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Paham ini dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Saint Simon, Fourier, Owen, dan Marx serta berkembang menjadi ideologi politik dan gerakan.
Organisasi Sarekat Islam awalnya berdiri untuk melindungi pedagang Muslim lokal dari monopoli pedagang Tionghoa. Kemudian berkembang menjadi organisasi politik yang memperjuangkan reformasi sosial dan hak-hak rakyat. Namun kemudian pecah menjadi faksi Merah yang komunis dan Putih yang asli akibat pengaruh sosialisme.
Dokumen tersebut merangkum sejarah kedatangan berbagai bangsa Eropa ke Indonesia, termasuk tujuan dan dampak kedatangan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Bangsa Belanda kemudian mendirikan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) untuk memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah, meskipun akhirnya VOC mengalami kemunduran dan dibubarkan pada akhir abad ke-18.
Slide Tentang Orde Baru Dan Reformasi Yang Dibuat Oleh : Hardy, Stefanus, William Dan Rio. Pelajar Sekolah Kristen Ketapang 1. Semoga Slide Bermanfaat.
Sistem Ekonomi Terpimpin adalah sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama yang mengandung unsur kapitalisme dan sosialisme dengan pemerintah mengendalikan alat produksi dan sumber daya serta mengatur kebijakan ekonomi."
Pada periode 1950-1959, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer dan presidensial. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan konstitusi UUDS 1950 yang masih menganut sistem parlementer. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan mengembalikan berlakunya UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Dokumen ini membahas respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, termasuk pengakuan dari Mesir, India, Australia, Lebanon, Suriah, dan Vatikan. Beberapa negara memberikan pengakuan secara de facto atau de jure, dan beberapa mendukung Indonesia di forum internasional seperti PBB.
Budi Utomo didirikan pada 1908 oleh para mahasiswa STOVIA untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Organisasi ini ikut berperan dalam gerakan kebangsaan dengan mendukung wajib militer pribumi dan membentuk komite-komite untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Pada 1935 Budi Utomo akhirnya dilebur menjadi Partai Indonesia Raya untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan.
Sosialisme berkembang sebagai reaksi terhadap ketidakadilan sosial di bawah sistem kapitalisme dan mempengaruhi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Paham ini dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Saint Simon, Fourier, Owen, dan Marx serta berkembang menjadi ideologi politik dan gerakan.
Organisasi Sarekat Islam awalnya berdiri untuk melindungi pedagang Muslim lokal dari monopoli pedagang Tionghoa. Kemudian berkembang menjadi organisasi politik yang memperjuangkan reformasi sosial dan hak-hak rakyat. Namun kemudian pecah menjadi faksi Merah yang komunis dan Putih yang asli akibat pengaruh sosialisme.
Dokumen tersebut merangkum sejarah kedatangan berbagai bangsa Eropa ke Indonesia, termasuk tujuan dan dampak kedatangan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Bangsa Belanda kemudian mendirikan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) untuk memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah, meskipun akhirnya VOC mengalami kemunduran dan dibubarkan pada akhir abad ke-18.
Slide Tentang Orde Baru Dan Reformasi Yang Dibuat Oleh : Hardy, Stefanus, William Dan Rio. Pelajar Sekolah Kristen Ketapang 1. Semoga Slide Bermanfaat.
Sistem Ekonomi Terpimpin adalah sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama yang mengandung unsur kapitalisme dan sosialisme dengan pemerintah mengendalikan alat produksi dan sumber daya serta mengatur kebijakan ekonomi."
Pada periode 1950-1959, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer dan presidensial. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan konstitusi UUDS 1950 yang masih menganut sistem parlementer. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan mengembalikan berlakunya UUD 1945.
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberalnini novitasari
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan terpimpin di Indonesia pasca kemerdekaan. Demokrasi liberal menerapkan pemisahan kekuasaan dan hak asasi individu, sedangkan demokrasi terpimpin menekankan sentralisasi kekuasaan di bawah presiden. Dokumen ini juga menjelaskan kabinet-kabinet dan peristiwa penting dalam pemerintahan liberal serta ciri-ciri pemerintahan terpimpin.
Teks tersebut membahas latar belakang diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan sistem Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Kabinet Kerja kemudian dibentuk menggantikan Kabinet Djuanda.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang berlakunya kembali UUD 1945 setelah gagalnya Konstituante dan dibentuknya sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno. Ia juga membahas tentang penyimpangan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dari ketentuan UUD 1945 yang mengakibatkan pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Dokumen ini juga menyinggung perubahan arah politik luar negeri Indonesia menjadi cond
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno seperti pembentukan lembaga-lembaga negara dan penyimpangan dari UUD 1945.
2. Juga dibahas tentang peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) selama masa demokrasi terpimpin.
3
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia pada masa Orde Lama, termasuk penyimpangan-penyimpangannya dari UUD 1945.
2. Ia juga membahas tentang peran PKI dalam mempengaruhi ajaran Nasakom dan politik luar negeri Indonesia yang condong ke blok Timur pada masa itu.
3. Sistem demokrasi terpimpin
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"bawon15505124020
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Ir. Soekarno di Indonesia. Pemerintahan tersebut mengalami beberapa penyimpangan dari UUD 1945 seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan pembentukan DPR yang anggotanya diangkat oleh presiden. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem demokrasi serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengembalikan keberlakuan UUD 1945 setelah Dewan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru selama 3 tahun.
2. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan membentuk MPRS serta DPAS, serta membentuk kabinet baru bernama Kabinet Karya.
3. Tujuannya adalah mengembalikan stabilitas politik yang kacau setelah kegagalan membuat konstitusi baru.
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengembalikan keberlakuan UUD 1945 setelah Dewan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru selama 3 tahun.
2. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan membentuk MPRS serta DPAS, serta membentuk Kabinet Karya untuk mengembalikan stabilitas politik.
3. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak kecuali partai-partai yang menolak Konse
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Dokumen tersebut membahas tokoh-tokoh penting yang berperan dalam proses dan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, mulai dari Soekarno dan Hatta sebagai proklamator hingga para tokoh muda dan militer yang membantu mempersiapkan dan menyaksikan upacara proklamasi.
Konflik dan pergolakan terkait sistem pemerintahan yang mengancam disintegrasi bangsa meliputi pemberontakan PRRI dan Permesta serta persoalan negara federal dan BFO yang menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah."
Sertifikat penghargaan diberikan kepada Suria Natalia sebagai juara II lomba solo putri yang diadakan pada 13 Desember 2021 di Pokkamba'. Sertifikat ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs. Sanda, MM dan Ketua Panitia Novriel Rambulangi.
Presentasi Misi Perdamaian (Bappenas 2021)_2.pptDARIUSDARIUS24
Dokumen tersebut membahas potensi ekonomi dan politik Indonesia melalui keterlibatannya dalam misi pemeliharaan dan perdamaian PBB. Indonesia telah mengirimkan kontingen ke berbagai negara dan hal ini bermanfaat secara politik dan ekonomi, antara lain memperkuat posisi Indonesia di PBB serta memberi keuntungan kepada pemerintah, militer, dan perusahaan melalui kontrak dan kompensasi dari PBB. Dokumen ini juga menyarankan strateg
TANTANGAN LPTK DALAM IMPLEMENTASI MBKM SEMINAR DI UNRAM.pptxDARIUSDARIUS24
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tantangan yang dihadapi Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) dalam implementasi Program Magang Belajar Kerja Mahasiswa (MBKM) dan Kurikulum Merdeka, termasuk komitmen pimpinan perguruan tinggi, kolaborasi, perubahan mindset dosen dan mahasiswa, serta komitmen mitra MBKM.
Dokumen ini menjelaskan berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang selama Perang Dunia 2, mulai dari perlawanan bersenjata di Aceh, Singaparna, Indramayu, Kalimantan, Irian hingga gerakan bawah tanah oleh kelompok Sutan Syahrir. Perlawanan ini timbul akibat penindasan dan penderitaan ekonomi rakyat di bawah kekuasaan Jepang.
3. Gambar di atas merupakan gambar pembangunan infrastruktur yang di
bangun pada masa demokrasi terpimpin melalui politik mercusuar
4.
5. Setelah mengamati gambar diatas coba
berikan penjelasan apa kaitannya gambar
dengan politik pembangunan presiden
soekarno?
6. Politik marcusuar pada masa demokrasi terpimpin di
wujudkan Indonesia dengan membangun proyek
besar seperti, Monas, Stadion GBK, Jembatan
Semanggi dan Monumen Selamat Datang Bundaran
Hotel Indonesia (HI)
Tujuan dari dilakukannya proyek marcusuar adalah
untuk menunjukkan kemajuan Indonesia ke dunia.
7. 1. MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN
DEMOKRASI TERPIMPIN MERUPAKAN ERA POLITIK INDONESIA SETELAH
BERAKHIRNYA ERA DEMOKRASI PARLEMENTER. SISTEM DEMOKRASI
TERPIMPIN LAHIR SETELAH KONSTITUANTE GAGAL MERANCANG UUD,
DAN KEMUDIAN DIBUBARKAN DENGAN DEKRIT PRESIDEN TANGGAL 5 JULI
1959.
SISTEM INI LAHIR SEBAGAI BENTUK PELURUSAN ATAU
PERBAIKAN TERHADAP DEMOKRASI LIBERAL. KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK
INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950 HINGGA 1959) BELUM
PERNAH MENCAPAI KESTABILAN SECARA NASIONAL DAN DEWAN
KONSTITUANTE TIDAK BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, YAITU
MERANCANG UUD.
8. HAL INI MEMBUAT PRESIDEN SOEKARNO BERKEINGINAN UNTUK MENYEDERHANAKAN
PARTAI-PARTAI POLITIK DAN MEMBENTUK KABINET YANG BERINTIKAN 4 PARTAI YANG MENANG
DALAM PEMILIHAN UMUM 1955.
PADA TANGGAL 21 FEBRUARI 1957 SOEKARNO DIHADAPAN PARA TOKOH POLITIK DAN
TOKOH MILITER MENAWARKAN KONSEPSINYA UNTUK MENYELESAIKAN DAN MENGATASI KRISIS-
KRISIS KEWIBAWAAN PEMERINTAH. DALAM KONSEPSINYA PRESIDEN SOEKARNO MENGHENDAKI
DIBENTUKNYA KABINET BERKAKI EMPAT YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI WAKIL-WAKIL PNI,
MASYUMI, NU DAN PKI.
SELAIN ITU PRESIDEN SOEKARNO JUGA MENGHENDAKI DIBENTUKNYA DEWAN NASIONAL
YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI GOLONGAN FUNGSIONAL DI DALAM MASYARAKAT. BELIAU
JUGA MENEKANKAN BAHWA DEMOKRASI LIBERAL MERUPAKAN DEMOKRASI IMPOR YANG TIDAK
SESUAI DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BANGSA INDONESIA. DEMOKRASI YANG SESUAI DENGAN
KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA, YAITU DEMOKRASI TERPIMPIN.
GAGASAN PRESIDEN SOEKARNO INI DIKENAL SEBAGAI KONSEPSI PRESIDEN 1957.
9. POKOK-POKOK PEMIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM KONSEPSI :
DALAM PEMBARUAN STRUKTUR POLITIK HARUS DIBERLAKUKAN SISTEM DEMOKRASI
TERPIMPIN YANG DIDUKUNG OLEH KEKUATAN-KEKUATAN YANG MENCERMINKAN ASPIRASI
MASYARAKAT SECARA SEIMBANG.
PEMBENTUKAN KABINET GOTONG ROYONG BERDASARKAN IMBANGAN KEKUATAN
MASYARAKAT YANG TERDIRI ATAS WAKIL PARTAI-PARTAI POLITIK DAN KEKUATAN
GOLONGAN POLITIK BARU YANG DIBERI NAMA OLEH PRESIDEN SOEKARNO GOLONGAN
FUNGSIONAL ATAU GOLONGAN KARYA.
UPAYA UNTUK MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN
UPAYA UNTUK MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN TELAH DIRINTIS OLEH PRESIDEN SOEKARNO
SEBELUM DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
10. 1. PEMBENTUKAN DEWAN NASIONAL PADA 6 MEI 1957
SEJAK SAAT ITU PRESIDEN SOEKARNO MENCOBA MENGGANTI SISTEM DEMOKRASI
PARLEMENTER YANG MEMBUAT PEMERINTAHAN TIDAK STABIL DENGAN DEMOKRASI
TERPIMPIN. MELALUI PANITIA PERUMUS DEWAN NASIONAL, DIBAHAS MENGENAI USULAN
KEMBALI KE UUD 1945. AKHIRNYA PRESIDEN SOEKARNO MENYETUJUI USULAN TERSEBUT.
2. MENGELUARKAN KEPUTUSAN PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 1959 TENTANG
PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM RANGKA KEMBALI KE UUD 1945
KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN DIHADAPAN ANGGOTA DPR PADA TANGGAL 2 MARET 1959
DAN DEWAN KONSTITUANTE PADA TANGGAL 22 APRIL 1959. PRESIDEN SOEKARNO
KEMUDIAN MEMINTA ANGGOTA DEWAN KONSTITUANTE UNTUK MENERIMA UUD 1945 APA
ADANYA TANPA PERUBAHAN DAN MENETAPKANNYA SEBAGAI UUD RI YANG TETAP. UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN, DEWAN KONSTITUANTE KEMUDIAN MENGADAKAN PEMUNGUTAN
SUARA. NAMUN SETELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SEBANYAK TIGA KALI, SUARA TIDAK
MENCAPAI KUORUM UNTUK MENETAPKAN UUD 1945 SEBAGAI UUD YANG TETAP.
11.
12. 4. LARANGAN BAGI KEGIATAN POLITIK
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KSAD) SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT
(PEPERPU), A.H. NASUTION, ATAS NAMA PEMERINTAH MENGELUARKAN LARANGAN BAGI
SEMUA KEGIATAN POLITIK, YANG BERLAKU MULAI TANGGAL 3 JUNI 1959, PUKUL 06.00
PAGI. KSAD DAN KETUA UMUM PNI, SUWIRYO, MENYARANKAN KEPADA PRESIDEN
SOEKARNO UNTUK MENGUMUMKAN KEMBALI BERLAKUNYA UUD 1945 DENGAN SUATU
DEKRIT PRESIDEN.
3. PERTEMUAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN
PADA TANGGAL 3 JULI 1959, PRESIDEN SOEKARNO MEMANGGIL KETUA DPR, MR.
SARTONO, PERDANA MENTERI IR. DJUANDA, PARA MENTERI, PIMPINAN TNI, DAN
ANGGOTA DEWAN NASIONAL (ROESLAN ABDOEL GANI DAN MOH. YAMIN), SERTA KETUA
MAHKAMAH AGUNG, MR. WIRJONO PRODJODIKORO, UNTUK MENDISKUSIKAN LANGKAH
YANG HARUS DIAMBIL. PERTEMUAN TERSEBUT JUGA MENYEPAKATI UNTUK MENGAMBIL
LANGKAH UNTUK MELAKUKANNYA MELALUI DEKRIT PRESIDEN.
13. PADA HARI MINGGU, 5 JULI 1959 PRESIDEN SOEKARNO MENGUMUMKAN DEKRIT YANG MEMUAT TIGA HAL
POKOK, YAITU :
MENETAPKAN PEMBUBARAN KONSTITUANTE.
MENETAPKAN UUD 1945 BERLAKU BAGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA, TERHITUNG MULAI TANGGAL PENETAPAN DEKRIT DAN
TIDAK BERLAKUNYA LAGI UUD SEMENTARA (UUDS).
PEMBENTUKAN MPRS, YANG TERDIRI ATAS ANGGOTA DPR DITAMBAH DENGAN
UTUSAN-UTUSAN DAN GOLONGAN, SERTA PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN
AGUNG SEMENTARA (DPAS).
TUJUAN DIKELUARKAN DEKRIT
TUJUAN DIKELUARKAN DEKRIT ADALAH UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH NEGARA YANG
SEMAKIN TIDAK MENENTU DAN UNTUK MENYELAMATKAN NEGARA.
REAKSI DENGAN ADANYA DEKRIT PRESIDEN:
14. RAKYAT MENYAMBUT BAIK SEBAB MEREKA TELAH MENDAMBAKAN ADANYA STABILITAS POLITIK
YANG TELAH GOYAH SELAMA MASA LIBERAL.
MAHKAMAH AGUNG MEMBENARKAN DAN MENDUKUNG PELAKSANAAN DEKRIT PRESIDEN.
KSAD MEMINTA KEPADA SELURUH ANGGOTA TNI-AD UNTUK MELAKSANAKAN PENGAMANAN
DEKRIT PRESIDEN.
DPR PADA TANGGAL 22 JULI 1945 SECARA AKLAMASI MENYATAKAN KESEDIAANNYA UNTUK
MELAKANAKAN UUD 1945
DAMPAK DIBERLAKUKANNYA DEKRIT PRESIDEN 15 JULI 1959
DAMPAK POSITIF :
MENYELAMATKAN NEGARA DARI PERPECAHAN DAN KRISIS POLITIK BERKEPANJANGAN.
MEMBERIKAN PEDOMAN YANG JELAS, YAITU UUD 1945 BAGI KELANGSUNGAN NEGARA.
MERINTIS PEMBENTUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, YAITU MPRS DAN LEMBAGA TINGGI
NEGARA BERUPA DPAS YANG SELAMA MASA DEMOKRASI PARLEMEN TERTERTUNDA
PEMBENTUKANNYA.
15. DAMPAK NEGATIF :
TERNYATA UUD 1945 TIDAK DILAKSANAKAN SECARA MURNI DAN
KONSEKUEN. UUD YANG HARUSNYA MENJADI DASAR HUKUM
KONSTITUSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAKSANAANNYA
HANYA MENJADI SLOGAN-SLOGAN KOSONG BELAKA.
MEMBERI KEKUASAAN YANG BESAR PADA PRESIDEN, MPR, DAN LEMBAGA
TINGGI NEGARA. HAL ITU TERLIHAT PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN
BERLANJUT SAMPAI ORDE BARU.
MEMBERI PELUANG BAGI MILITER UNTUK TERJUN DALAM BIDANG POLITIK.
SEJAK DEKRIT, MILITER TERUTAMA ANGKATAN DARAT MENJADI KEKUATAN
POLITIK YANG DISEGANI. HAL ITU SEMAKIN TERLIHAT PADA MASA ORDE
BARU DAN TETAP TERASA SAMPAI SEKARANG.
16. SISTEM POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN
DENGAN BERLAKUNYA UUD 1945 DAN DEMOKRASI TERPIMPIN, PRESIDEN
SOEKARNO LANGSUNG MEMIMPIN PEMERINTAHAN & SEGERA MENGAMBIL
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT :
1. KABINET KERJA
PADA 10 JULI 1959, SOEKARNO MENGUMUMKAN KABINET BARU YANG
DISEBUT KABINET KERJA. DALAM KABINET INI SOEKARNO BERTINDAK
SELAKU PERDANA MENTERI, DAN DJUANDA MENJADI MENTERI PERTAMA
DENGAN DUA ORANG WAKIL YAITU DR. LEIMENA DAN DR. SUBANDRIO.
PROGRAM KABINET YANG DICANANGKAN MELIPUTI PENYELENGGARAAN
KEAMANAN DALAM NEGERI, PEMBEBASAN IRIAN BARAT, DAN MELENGKAPI
SANDANG PANGAN RAKYAT.
17. 2. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA (DPAS)
PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA (DPAS) YANG
LANGSUNG DIKETUAI OLEH PRESIDEN SOEKARNO, DENGAN ROESLAN ABDULGANI
SEBAGAI WAKIL KETUANYA. LEMBAGA INI DIBENTUK BERDASARKAN PENETAPAN
PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1959 TERTANGGAL 22 JULI 1959.
3. IDEOLOGI DEMOKRASI TERPIMPIN
PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1959 PRESIDEN SOEKARNO MENGURAIKAN
IDEOLOGI DEMOKRASI TERPIMPIN YANG ISINYA MENCAKUP REVOLUSI, GOTONG
ROYONG, DEMOKRASI, ANTI IMPERIALISME-KAPITALISME, ANTI DEMOKRASI LIBERAL,
DAN PERUBAHAN SECARA TOTAL. PIDATO INI DIUSULKAN DPAS DALAM SIDANGNYA
BULAN NOVEMBER 1959 DIJADIKAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DENGAN
NAMA “MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA” DISINGKAT MANIPOL.
18. 4. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS)
MELALUI PENETAPAN PRESIDEN NO. 2/1959 TANGGAL 31 DESEMBER 1959 DIBENTUK MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS) DENGAN CHAIRUL SALEH (TOKOH MURBA) SEBAGAI
KETUANYA DAN DIBANTU BEBERAPA ORANG WAKIL KETUA. ANGGOTA MPRS PEMILIHANNYA DILAKUKAN
MELALUI PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OLEH PRESIDEN, TIDAK MELALUI PEMILIHAN UMUM SESUAI
DENGAN KETENTUAN UUD 1945. FUNGSI DAN TUGAS MPRS HANYA MENETAPKAN GARIS-GARIS BESAR
HALUAN NEGARA.
5. DPR GOTONG ROYONG (DPR-GR)
PADA TANGGAL 22 JULI 1959 KELUAR PENETAPAN PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1959 YANG MENETAPKAN BAHWA
SEBELUM TERBENTUK DPR BERDASARKAN UUD 1945, MAKA DPR YANG TELAH DIBENTUK BERDASARKAN UU
NO. 37 TAHUN 1953 MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI DPR. TETAPI PENOLAKAN DPR TERHADAP RAPBN
TAHUN 1960 MENGAKIBATKAN PRESIDEN MEMBUBARKAN LEMBAGA TERSEBUT BERDASARKAN PENETAPAN
PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1960, TANGGAL 5 MARET 1960. PADA TANGGAL 24 JUNI 1960 DPR DIGANTI DENGAN
DPR-GR YANG ANGGOTANYA BERASAL DARI TIGA PARTAI BESAR (PNI, NU, PKI). KETIGA PARTAI INI DIANGGAP
TELAH MEWAKILI SEMUA GOLONGAN SEPERTI NASIONAL, AGAMA DAN KOMUNIS YANG SESUAI DENGAN KONSEP
NASAKOM. TUGAS POKOK DPR-GR MELAKSANAKAN MANIPOL, MEREALISASIKAN AMANAT PENDERITAAN
RAKYAT DAN MELAKSANAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN.
19. 6. FRONT NASIONAL
MEMBENTUK LEMBAGA NEGARA BARU YANG DISEBUT FRONT NASIONAL BERDASARKAN
PENETAPAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 1959. FRONT NASIONAL ADALAH SUATU ORGANISASI
MASSA YANG MEMPERJUANGKAN CITA-CITA PROKLAMASI DAN CITA-CITA YANG
TERKANDUNG DALAM UUD 1945. FRONT NASIONAL LANGSUNG DIKETUAI OLEH PRESIDEN
SOEKARNO.
7. PENGINTEGRASIAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI DENGAN EKSEKUTIF
KETETAPAN PRESIDEN NO. 94 TAHUN 1962 TENTANG PENGINTEGRASIAN LEMBAGA-
LEMBAGA TINGGI DAN TERTINGGI NEGARA DENGAN EKSEKUTIF. MPRS, DPR-GR, DPA,
MAHKAMAH AGUNG DAN DEWAN PERANCANG NASIONAL DIPIMPIN LANGSUNG OLEH
PRESIDEN. PENGINTEGRASIAN LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT DENGAN EKSEKUTIF
MEMBUAT PIMPINAN LEMBAGA TERSEBUT DIANGKAT MENJADI MENTERI DAN IKUT SERTA
DALAM SIDANG-SIDANG KABINET TERTENTU DAN JUGA IKUT MERUMUSKAN DAN
MENGAMANKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA LEMBAGANYA MASING-MASING.
20. 8. MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI (MPPR)
PRESIDEN JUGA MEMBENTUK MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN
REVOLUSI (MPPR) BERDASARKAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 4/1962. MPPR
MERUPAKAN BADAN PEMBANTU PEMIMPIN BESAR REVOLUSI (PBR) DALAM
MENGAMBIL KEBIJAKAN KHUSUS DAN DARURAT UNTUK MENYELESAIKAN
REVOLUSI. KEANGGOTAAN MPPR MELIPUTI SEJUMLAH MENTERI YANG
MEWAKILI MPRS, DPR-GR, DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, ANGKATAN DAN
PARA PEMIMPIN PARTAI POLITIK NASAKOM.