MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN

1. BAB 3
MEMAKNAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAB A.
MAKNA TATA URUTAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
OLEH : EKO PURWANINGSIH, S.PD

2. TUJUAN PEMBELAJARAN BAB 3
• Menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
• Menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia
berdasarkan UUD 1945
• Memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Berperan sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan
• Meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan
perundang-undangan

3. MATERI PEMBELAJARAN BAB 3
• Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di
Indonesia
• Proses penyusunan peraturan perundang-undangan
• Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

4. CONTOH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

5. Hukum akan selalu kita temui di kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Adakah suatu masyarakat tanpa hukum?
Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam
suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak
terpengaruh oleh teknologi.
Hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan
keadilan. Tanpa hokum, masyarakat/negara akan menjadi
kacau, tidak aman, dan tidak tertib.

6. NORMA
Norma sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia
Mengapa?
1.Manusia mempunyai banyak keinginan, kepentingan,tujuan
hidup yang berbeda satu dengan yang lain
2.Supaya tidak terjadi benturan benturan karena keinginan
masyarakat yang berbeda
3.Agar kehidupan masyarakat berjalan aman dan tertib

7. PENGERTIAN NORMA
• Asal kata : bahasa inggris norm, bahasa yunani nomoi atau
nomos, bahasa arab qoidah
• Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan, dan atau
hukum yang berlaku dalam masyarakat
• Norma merupakan institusionalisasi nilai nilai yang diidealkan
sebagai kebaikan keluhuran bahkan kemuliaan berhadapan
dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia (jimly
asshiddiqie. 2015:1)

8. MACAM NORMA
No Norma Sumber Sanksi Contoh perbuatan
1 Norma Agama Kaidah yang
bersumber kitab
suci
Dosa-neraka Berbuat baik, jujur, bertaqwa
kepada Tuhan YME
2 Norma
Kesusilaan
Suara hati
manusia / kalbu
Timbul perasaan
penyesalan
Berbohong, mencuri
3 Norma
Kesopanan/
Adat
Tata kehidupan
atau budaya
yang berupa
kebiasaan
masyarakat
Pengucilan, tidak disenangi
dan dicemooh
Tata cara berpakaian, berbicara,
bertamu
4 Norma Hukum Peraturan yang
dibuat oleh
badan-badan
resmi negara
Jelas.Tegas , mengikat,
denda, hukuman kurungan
/penjara dan hukuman mati
Pelanggaran lalu lintas, korupsi,
pengrusakan hutan,
pembunuhan dll

9. NEGARA INDONESIA ADALAH
NEGARA HUKUM
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 : Negara Indonesia
adalah negara hukum.
Kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara harus didasarkan pada hukum yang
berlaku.
Hukum dijadikan sebagai panglima, segala
sesuatu harus atas dasar hokum.
Sebagai negara hukum segala aspek
kehidupan dalam bidang kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan termasuk
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum
yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

10. NEGARA HUKUM
Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan
dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan, termasuk pemerintahan harus
berdasarkan atas hukum yg sesuai dengan sistem
hukum nasional.
Sistem Hukum Nasional merupakan hukum yang
berlaku di indonesia dengan semua elemennya
yang saling menunjang satu dengan yang lain
dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi
permasalahan yang timbul dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
berdasarkan pancasila dan uud 1945

11. • Pasal 22 A UUD 1945 merupakan landasan
konstitusional perwujudan Sistem Hukum
Nasional.
• Dijabarkan dalam UU No.12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan.
• Peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yg mengikat secara umum
dibentuk,dan ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang undangan
SISTEM HUKUM NASIONAL

12. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI
INDONESIA
• Peraturan perundang-undangan mengandung mengandung
makna bahwa peraturan perundang undangan yang berlaku
memiliki hierarki atau tingkatan.
• Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi
dibandingkan dengan peraturan yang lain.

13. JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
PASAL 7 UU NO XII TH 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Th 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang
d. Peraturan Pemerintah(pp)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov)
g. Peraturan Darrah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

14. Kejelasan Tujuan
Kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi
muatan
Kedayagunaan dan
kehasilgunaan
Kelembagaan atau
organ pembentuk yang
tepat
Dapat dilaksanakan
Kejelasan rumusan
1
3
5
6
4
2
ASAS ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
7
Keterbukaan

15. MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN (PASAL 6)HARUS BERCERMIN ASAS
MATERI
PERATURAN
PERUNDANG
UNDANGAN
a. Pengayoman
b. Kemanusiaan
c. Kebangsaan
d. Kekeluargaan
e. Kenusantaraan
f. Bhinneka Tunggal Ika
g. keadilan
h. Kesamaan Kedudukan
i. Ketertiban dan Kepastian Hukum
j. Keseimbangan,
Keserasian dan Keselarasan

16. KESIMPULAN
• Kapan,dimana,dengan siapa dan dalam keadaan apapun kita
selalu terikat dengan norma
• Hukum bagian dari norma
• Warga negara yang baik harus selalu sadar taat dalam
melaksanakan peraturan perundang undangan yang telah dibuat
oleh negara/pejabat yang berwenang