Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Menurut Rochmad Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasakan UU ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa imbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
Untuk melihat tulisan lebih jelas, maka silahkan di unduh. Karena tulisan banyak tertimpa dengan efek-efek. Jika kurang jelas, Anda bisa email saya di: amrina7x@gmail.com. Terima kasih telah berkunjung.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
PPT UNTUK KELAS 7 UNTUK YANG MEMBUTUHKAN BISA LANGSUNG DIAMBIL YA, SILAKAN DAN SEMOGA BISA BERMANFAAT UNTUK SEMUANYA, DAN BERKAH SELALU DAN REZEKINYA MENJADI LANCAR SELALUM, DAN DIBERKAHI OLEH TUHAN YANG MAHA ESA ( ALLAH SWT) DAN BISA MEMBANTU SESAMA MANUSIA, AGAR MENHADI AMAL JARIAH UNTUK SEMUANYA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Masa Penjajahan
Belanda
Sistem Pra
Kemerdekaan Masa penjajahan
Jepang
a. UUD 1945
( 1945-1949)
SEJARAH Sistem Pasca b. RIS ( 1949-1950)
KETATANEGARAAN Kemerdekaan c. UUDS 1950
(1950-1959)
d. Orde Lama
(1959-1965)
e. Orde Baru
(1966-1998)
Sistem Era
Reformasi
3. SISTEM PRA KEMERDEKAAN
Masa INDONESIA
Penjajahan (Hindia Belanda) Bagian dari
Belanda Kerajaan Belanda
UUD Kerajaan Belanda
a. Indonesia Bagian dari Kerajaan Belanda
b. Ratu Belanda (Pemerintah tertinggi atas
Indonesia); Gubernur Jenderal
Peraturan
(Pemerintahan Umum)
Perundang-
Undangan
Indische Staatsregelling (IS)
Hakekatnya Undang-Undang
4. Penguasa
pendudukan
Kedudukan Jepang di
Indonesia
Menjanjikan
kemerdekaan BPUPKI
PPKI
Jepang menyerah pada
sekutu
14 Agustus 1945
5. SISTEM PASCA KEMERDEKAAN
A. Pasca pemberlakuan UUD Proklamasi merupakan titik
1945 ( 18 agustus 1945) Tolak dari Hukum Tata Negara
Indonesia
Ir.Soekarno & Moh.Hatta
1. Kedaulatan penuh dalam mengatur/menata sistem
ketatanegaraan sendiri
2. Pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat
3. Pemberitahuan kepada seluruh rakyat & Internasional
Proklamasi ( norma pertama dari tata
hukum Indonesia)
1. Menetapkan UUD NRI KNIP
2. Penetapan Soekarno & Moh.Hatta (Legislatif+GBHN )
3. Pembentukan Departemen oleh
Presiden
6. b. Republik Belanda Masih ingin
Indonesia Serikat Indonesia
1. Belanda mengakui RI berkuasa secara
Perundingan de facto
Linggarjati 2. Belanda dan Indonesia kerjasama
membentuk RIS
Konferensi Meja Berubahnya dari negar a kesatuan ke
bundar negara Serikat
7. 1. Presiden dan wakil
presiden tidak dapat
diganggu gugat
c. UUDS 1950 2. Menteri-menteri Ciri
bertanggungjawab atas parlementer
tidak jelas
seluruh kebijaksanaan
pemerintah
3. Presiden berhak
membubarkan DPR
Dekrit Presiden ( 5 Juli 1959)
1. Berlakunya kembali UUD Banyak
1945 penyimpa
d. Orde Lama 2. Dibubarkannya konstituante ngan
3. Pembentukan MPRS dan
DPAS
Pemberontakan G 30 S
PKI
8. e. Orde Baru
a. Diawali dengan SUPERSEMAR
b. ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan
Pancasila secara murni dan konsekwen.
c. Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan
Soeharto (sistem Presidensial)
d. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak
demokratis
e. Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang
dan mengatur seluruh proses politik, terjadi KERUSU
sentralistik kekuasaan pada presiden. HAN
f. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak
berbasis ekonomi kerakyatan
g. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu
rotasi kekuasaan eksekutif tidak
ada, rekrutmen politik
tertutup, pemilu jauh dari semangat
demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik
dibatasi, KKN merajalela
