Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Indonesia akibat kegagalan konstituante merumuskan UUD baru dan situasi politik yang kacau yang dapat membahayakan negara."

1. +
Kelompok
6

2. +
Kelompok 6
 Andina Desi Artha (04)
 Feni Furista (13)
 Kusumawati Dwi L (20)
 M. Diki Armanda (23)
 Nurul Pratiwi R (28)
XIMIIA1

3. +
Dekrit Presiden
5 Juli 1959

4. +
Latar Belakang
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1. Kegagalan konstituante merumuskan UUD baru
sebagai pengganti UUDS 1950.
2. Konsepsi Presiden Soekarno

5. +
Kronologi
A. 10 November 1956
 Dewan Konstituante bersidang untuk membuat
Undang-undang baru
 2 tahun bersidang tanpa hasil dengan kondisi
partai terpecah dalam berbagai ideologi
B. 21 Februari 1957
 Suasana politik tidak stabil dan terjadi
pemberontakan di daerah
 Presiden Soekarno mengemukakan Konsepsi
Presiden

6. +
Isi Konsepsi Presiden:
1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi
Terpimpin.
2. Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-
menteriflya terdiri atas orang-orang dan empat partai besar
(PNI, Masyumi, NU, dan PKI).
3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-
golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan mi bertugas
memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.

7. +
Terjadi penolakan atas Konsepsi
Presiden
A. Alasan:
Mengubah sistem pemerintahan dan susunan secara radikal adalah
wewenang konstituante.
B. Partai yang menolak:
① Masyumi
② NU (Nadatul Ulama)
③ PSII
④ Katolik
⑤ PRI (Partai Rakyat Indonesia)

8. +
22 April 1959 Presiden
Soekarno mengajukan
untuk kembali pada
UUD 1945
30 Mei 1959
Dilangsungkan
pemungutan suara
untuk menetapkan
UUD 1945 sebagai
UUD RI (Total 3 kali
pemungutan).

9. +
Kesimpulan :
A. Lebih dari 2 tahun Partai-partai yang tergabung dalam
Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu
dan tidak menghasilkan apa – apa (Tidak dapat
merumuskan UUD Baru)
B. Dewan Konstituante tidak juga mengambil keputusan
untuk kembali kepada UUD 1945

10. +
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Alasan:
 1. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang
dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab
Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
 2. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk
 3. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
 4. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda
pendapat

11. + 5. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk
menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.
6. Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan
pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan
Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan
sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai
dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
7. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang
semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan
sparatisme.

12. +
"Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959"
Tujuan dikeluarkan dekrit Presiden Ialah
Untuk Menyelesaikan Problem atau masalah yang
menimpa negara Indonesia semakin tidak
menentu dan tak terkendali bertujuan
menyelamatkan negara

13. + Isi Dekrit
A. Membubarkan Badan
Konstituate (BK)
B. Tidak berlaku UUDS dan
kembali ke UUD 1945
C. Akan dibentuk MPRS
dan DPAS

14. +
Tindakan Lanjut Setelah Dekrit
Presiden
A. Pembentukan kabinet kerja yang disebut Tri
Program, yang isinya:
• Memperlengkapi pangan rakyat
• Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
• Melanjutkan perjuangan menentang imperealisme untuk
mengembalikan untuk mengembalikan Irian Barat
B. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR
tanggal 23 Juli 1959
C. Pembentukan MPRS dan DPAS

15. +
D. MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK dan MA
E. Pembentukan DPR
F. Pembentukan Dewan Perancang Nasional
(Depernas) dan Front Nasional.
G. Penetapan GBHN

16. +
" Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959"
A. Dampak Positif
Adapun dampak positif Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959 Ialah....
1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi
kelangsungan negara.
2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik
berkepanjangan.
3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS
dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama
masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

17. +
B. Dampak Negatif
Dari dampak positif dekrit Presiden , terdapat pula dampak
negatif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 Seperti berikut
ini....
1. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan
lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi
terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik.
Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan
politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde
Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
3. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan
konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum
konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya
hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.

18. +
B. Dampak Negatif
Dari dampak positif dekrit Presiden , terdapat pula dampak
negatif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 Seperti berikut
ini....
1. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan
lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi
terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik.
Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan
politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde
Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
3. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan
konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum
konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya
hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.

19. +
Demokrasi Terpimpin

20. +
 Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun
1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5
Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
 Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia
saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
 Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila,
yaitu Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Kata “dipimpin” kemudian
ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.
 Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah
kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
DEMOKRASI TERPIMPIN

21. +
Tugas Demokrasi terpimpin
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik
negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi
Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.
 Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi
Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
 Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden
hanya terbatas sebagai kepala negara.
 Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
 Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari
tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas
politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan
kekuasaan di tangan presiden).

22. +
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin
Kebebasan partai dibatasi
Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan.
Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai
dengan UUD 1945.
Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain
MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

23. + Penyimpangan-penyimpanganpelaksanaan Demokrasi terpimpindari UUD
1945
1. Kedudukan Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi,
kenyataannyabertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada
Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS.
2. Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun
1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan
UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus
melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki
anggota-anggota yang duduk di MPR.
Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :
 Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik
Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.
 Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan
daerah, dan 200 orang wakil golongan.

24. + Penyimpangan-penyimpanganpelaksanaan Demokrasi terpimpindari UUD
1945
3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena
DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden
selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden
membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana
semua anggotanya ditunjuk oleh presiden
Tugas DPR GR :Melaksanakan manifesto politik,Mewujudkan amanat penderitaan
rakyat,Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan
Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden
sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang
wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil
golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden
dan mengajukan usul kepada pemerintah.

25. + Penyimpangan-penyimpanganpelaksanaan Demokrasi terpimpindari UUD
1945
5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959.
Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-
cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.
6. Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden
diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali
perombakan (reshuffle).
7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi
parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa
dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia.

26. + Penyimpangan-penyimpanganpelaksanaan Demokrasi terpimpindari UUD
1945
8. Adanya ajaran RESOPIM
Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan
Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno.
Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan
bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan
dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar
Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.
Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga
tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden.
9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI
Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan
Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh
Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung berada di
bawah presiden.

27. +
SelesaiTerima Kasih

‫شوقران‬
감
사
함
니
다
Than
ks
ありがと