SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Dinamika Persatuan dan
Kesatuan dalam Konteks
NKRI
Afifah Dhaniyah
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme)
Menurut C.F Strong
Negara Kesatuan  negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk
mengatur seluruh daerahnya ada ditangan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam
maupun ke luar.
Ciri Negara Kesatuan menurut C.F Strong:
• Satu konstitusi,
• Satu kepala negara,
• Satu dewan menteri (kabinet), dan
• Satu parlemen
Sistem Negara
Kesatuan
1. Sentralisasi
Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya
menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.
Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus
rumah tangganya sendiri.
2. Desentralisasi
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi,
swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.
Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut
sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah..
Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan
pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten
kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan
kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter
dan fiskal nasional.
2. Karakteristik
NKRI
Sejak merdeka (17 Agustus 1945), Indonesia menyatakan diri
sebagai negara kesatuan. Kesepakatan ini sesuai hasil rapat BPUPKI dan
PPKI dalam menyusun UUD 1945.
Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara
Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.
1. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
”Negara Indonesia ialah negara
kesatuan, yang berbentuk
Republik.”
2. Sumpah Pemuda 1928, berbunyi:
“Satu nusa, satu bangsa, satu
bahasa persatuan yaitu bahasa
Indonesia”.
3. Ketetapan MPR dengan tidak
mengubah Pembukaan UUD45 dan
tetap mempertahankan NKRI sebagai
bentuk final negara Indonesia.
4. Dll
Bentuk Tertulis Pertahanan NKRI:
Kesepakatan mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari
pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan
sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat
untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau
dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).
Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia dipandang dari segi kewilayahan.
Yakni:
• Pasal 25A UUD1945 :
“NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-
undang”.
Istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah
perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra
Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia.
Kesatuan wilayah mencakup:
1) Kesatuan politik;
2) Kesatuan hukum;
3) Kesatuan sosialbudaya;
4) Kesatuan ekonomi serta
5) Kesatuan pertahanan dan keamanan.
Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat
dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaNikki kki
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraDoris Agusnita
 
MATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINT
MATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINTMATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINT
MATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINTVinkaAngelica81
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Racmat Ridho
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNita Kurniasih
 
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaapotek agam farma
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraMuhammad Hidayat
 
Tabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYAN
Tabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYANTabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYAN
Tabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYANIlham Iman
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraAfni Zul
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...bulan purnama
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Ulul Azmi Lomuber Rezqi
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMesinesId
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
 

What's hot (20)

Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
 
MATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINT
MATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINTMATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINT
MATERI SEJARAH PROKLAMASI POWER POINT
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
Tabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYAN
Tabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYANTabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYAN
Tabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia_SMAN1KEJAYAN
 
Identitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional IndonesiaIdentitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional Indonesia
 
Integrasi nasional ppt
Integrasi nasional pptIntegrasi nasional ppt
Integrasi nasional ppt
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
 

Similar to NKRI_Persatuan

Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptxTinsi3
 
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptxMarkoyan
 
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaHakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaBonadea Visakha
 
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptxPOWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptxCenCen15
 
Dinamika / Proses Penyelenggaran NKRI
Dinamika / Proses Penyelenggaran NKRIDinamika / Proses Penyelenggaran NKRI
Dinamika / Proses Penyelenggaran NKRIVina Widya Putri
 
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERALDINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERALFirman Darmawan
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiavikyyunanda
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaXAMPRED
 
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7eli priyatna laidan
 
Negara Kesatuan Republik
Negara Kesatuan RepublikNegara Kesatuan Republik
Negara Kesatuan RepublikAbdul553473
 
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesiamenjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesiaaryoADS
 
Wawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerahWawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerahakurice
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 

Similar to NKRI_Persatuan (20)

Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptx
 
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
 
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaHakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptxPOWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
 
NKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPTNKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPT
 
Pkn bab 3
Pkn bab 3Pkn bab 3
Pkn bab 3
 
Dinamika / Proses Penyelenggaran NKRI
Dinamika / Proses Penyelenggaran NKRIDinamika / Proses Penyelenggaran NKRI
Dinamika / Proses Penyelenggaran NKRI
 
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERALDINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 8 pertemuan 2
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
 
Materi pkn kls xii bab 7
Materi pkn kls xii bab 7Materi pkn kls xii bab 7
Materi pkn kls xii bab 7
 
Negara Kesatuan Republik
Negara Kesatuan RepublikNegara Kesatuan Republik
Negara Kesatuan Republik
 
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesiamenjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia
 
Wawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerahWawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerah
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
 
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
 

More from afifahdhaniyah

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxafifahdhaniyah
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxafifahdhaniyah
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxafifahdhaniyah
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxafifahdhaniyah
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerahafifahdhaniyah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukumafifahdhaniyah
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
 
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non KementerianKementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerianafifahdhaniyah
 

More from afifahdhaniyah (20)

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non KementerianKementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 

Recently uploaded

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 

Recently uploaded (20)

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 

NKRI_Persatuan

  • 1. Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI Afifah Dhaniyah
  • 2. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme) Menurut C.F Strong Negara Kesatuan  negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
  • 3. Ciri Negara Kesatuan menurut C.F Strong: • Satu konstitusi, • Satu kepala negara, • Satu dewan menteri (kabinet), dan • Satu parlemen
  • 4. Sistem Negara Kesatuan 1. Sentralisasi Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Desentralisasi Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.
  • 5. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah.. Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.
  • 6. 2. Karakteristik NKRI Sejak merdeka (17 Agustus 1945), Indonesia menyatakan diri sebagai negara kesatuan. Kesepakatan ini sesuai hasil rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun UUD 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.
  • 7. 1. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” 2. Sumpah Pemuda 1928, berbunyi: “Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia”. 3. Ketetapan MPR dengan tidak mengubah Pembukaan UUD45 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara Indonesia. 4. Dll Bentuk Tertulis Pertahanan NKRI:
  • 8. Kesepakatan mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).
  • 9. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia dipandang dari segi kewilayahan. Yakni: • Pasal 25A UUD1945 : “NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang- undang”. Istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia.
  • 10. Kesatuan wilayah mencakup: 1) Kesatuan politik; 2) Kesatuan hukum; 3) Kesatuan sosialbudaya; 4) Kesatuan ekonomi serta 5) Kesatuan pertahanan dan keamanan. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.