Dokumen ini membahas sejarah dan struktur pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang dibentuk pada 27 Desember 1949 setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Konstitusi UUD RIS menyatakan bahwa negara berbentuk federasi dengan lembaga perwakilan seperti Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden, menteri-menteri, dan lembaga legislasi yang bermodel bikameral.

2.  Masa Berlaku
 Bentuk Negara
 Bentuk Pemerintahan
 Sistem Pemerintahan
 Lembaga Perwakilan

3. 27 Desember 1949.
Bersamaan dengan penandatanganan
pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
Dihasilkan dari sebuah pertemuan yang dinamakan
“Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal” pada
tanggal 14 Desember 1949 di Den Haag, Belanda.

4. Bentuk negara yang dikehendaki oleh konstitusi
RIS/UUD RID ialah serikat atau federal.
UUD RIS tahun 1949 pasal 1 ayat (1) menyatakan,
“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan
berdaulat ialah suatu negarah hukum yang
demokratis dan berbwentu federasi”

5.  Negara Republik Indonesia
 Negara Indonesia Timur
 Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal
Jakarta
 Negara Jawa Timur
 Negara Madura
 Negara Sumatera Timur
 Negara Sumatera Selatan

6. Republik.
a. Presiden
b. Menteri - menteri
c. Senat
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Mahkamah Agung
f. Dewan Pengawas Keuangan

7. Pemerintahan Parlementer.

8. Susunan Kabinet :
Presiden RIS  Mr. Asaat
Presiden RI  Ir. Soekarno
Perdana Menteri Sementara
dan Men. Luar Negri  Moh. Hatta
Men. Dalam Negri  Anak Agung Gede Agung
Men. Pertahanan  Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Men. Kehakiman  Prof. Mr. Supomo
Men. Kemakmuran  Ir. Djuanda

9. Menganut sistem 2 kamar,
Bikameral.
Yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).

10. a. Senat merupakan perwakilan negara atau daerah
bagian. Masing – masing negara atau daerah bagian
diwakili oleh 2 (dua) orang.
b. DPR beranggotakan 150 orang merupakan wakil
seluruh rakyat.