1. DAU merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah; 2. Formula DAU masih perlu penyempurnaan agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah; 3. DAU utamanya digunakan untuk belanja pegawai daripada

1. B A B 11
T I N J A U A N ATA S F O R M U L A
P E R H I T U N G A N T I N J A U A N ATA S F O R M U L A
P E R H I T U N G A N D A N A A L O K A S I U M U M ( D A U )
O L E H : S O P H I A ( 0 6 1 5 4 0 5 1 2 3 5 4 )
MANAJEMEN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK

2. PENDAHULUAN
Dengan pemberlakuan kedua Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, pada hakikatnya disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan
fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan
transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).
Salah satu tujuan penting pengalokasian DAU ini adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan
penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia. Besaran DAU ditetapkan
sekurang-kurangnya sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.
Perhitungan perolehan DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap)
suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal
capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil
akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil akan
memperoleh alokasi DAU relatif besar.
•

3. SEJARAH PERKEMBANGAN TRANSFER KEUANGAN
PUSAT KE DAERAH
Tahun 1945-1956
Subsidi dengan mengadopsi sistem sluit post
PELITA I (Tahun 1969)
Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Bantuan
INPRES
Awal Masa Reformasi (Tahun 1998)
berganti nomenklatur menjadi Dana Rutin Daerah
(DRD) dan Dana Pembangunan Daerah (DPD)
Tahun 2001- sekarang
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK)

4. ALASAN PERLUNYA TRANSFER KEUANGAN PUSAT
KE DAERAH
Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Di banyak negara,
pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama
negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebahagian kecil
sumber -sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang
bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan
relatif kurang signifikan.
Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini
disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan
sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung
pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut. Daerah –
daerah Dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar
minimum untuk setiap pelayanan publik

5. ALASAN PERLUNYA TRANSFER KEUANGAN PUSAT
KE DAERAH
Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek
pelayanan publik di satu wilayah. Hal ini diatasi dengan cara pemeritah pusat pusat
memberikan samacam insentif agar pelayanan-pelayanan publik dapat terpenuhi di daerah
Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian
daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

6. KRITERIA DESAIN TRANSFER PUSAT KE DAERAH
a. Otonomi. Ini merupakan prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, jadi pemerintahdaerah harus memiliki
indepedensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka.
b. Penerimaan yang memadai. Pemerintah daerah semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup
untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.
c. Keadilan (equity). Besarnya dana transfer dari pusat ke daerah ini seyoganya berhubungan positif dengan
kebutuhan fiskal daerah dan sebaliknya, berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
d. Transparan dan stabil. Formula transfer harus diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat, agar setiap
daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan transfer, sehingga memudahkan penyusunan anggaran.
e. Sederhana (simplicity). Alokasi dana kepada Pemda didasarkan pada faktor-faktor obyektif dimana unit-unit
individual tidak memilki kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya dan formula harus relatif mudah dipahami.
f. Insentif. Desain transfer harus memberikan semacam intensif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik,
dan menghindarkan praktik yang inefiseinsi.

7. TAHAP PENGHITUNGAN DAU

8. FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

9. FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

10. VARIABEL DATA DASAR PERHITUNGAN DAU
Komponen variabel
kebutuhan fiskal
(fiscal needs) (KbF)
• Jumlah penduduk
• Luas wilayah
• Indeks kelemahan konstruksi
(IKK)
• PDRB per kapita
• Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
Komponen variabel
kapasitas fiskal
(fiscal capacity) (KpF)
• Pendapatan Asli Daerah
• Dana Bagi Hasil

11. METODE PENGHITUNGAN DAU
DAU dialokasikan untuk daerah atas dasar celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih
antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity)
dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS Daerah. Berikut ini rumus DAU.
DAU AD CF
Alokasi Dasar (AD). Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji
Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok
dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS
yang berlaku.
Celah Fiskal (CF). Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu
daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF
daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional.

12. RUMUS PENGHITUNGAN
TBR = Bel.Pegawai + Bel. Barang + Bel. Modal
Jumlah Provinsi atau Kab/Kota

13. PROSES FORMULASI DAU

14. HASIL AKHIR PENGHITUNGAN DAU
Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol),
menerima DAU ditambah alokasi dasar.
a. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol),
menerima DAU sebesar alokasi dasar
b. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif
tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar
alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif
tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima
DAU.

15. BEBERAPA MASALAH DENGAN FORMULA
PERHITUNGAN DAU
a. Rumus DAU tersebut disadari belum sepenuhnya mampu mengakomodir pendanaan yang berbasis pada
kebutuhan riil daerah. Idealnya dilakukan dengan Standar Analisa Belanja (SAB) atau standard
spending assesment (SSA), sehingga setiap belanja dapat dihitung sesuai dengan kebutuhan. Cara
termudah adalah menghitung selisih belanja aktual dengan pendapatan aktual namun masalahnya:
• Total celah fiskal yang ada mungkin akan sangat besar sehingga sulit untuk dipenuhi oleh pusat.
• Belanja aktual (realiasi) belum tentu mencerminkan kebutuhan bagi daerah yang bersangkutan, bisa
kebutuhan yang sebenarnya lebih besar atau bahkan lebih kecil
b. Kemungkinan terjadinya disinsentif DAU terhadap PAD, bagi daerah yang PAD nya tinggi, DAU-nya
dikurangi untuk pemerataan penerimaan. Sehingga Pemda harus benar-benar memperhatikan elastisitas
PAD terhadap DAU, apakah usaha menaikan PAD mengakibatkan penurunan DAU yang lebih tinggi
dari kenaikan tersebut.
c. Kemungkinan berkurangnya DAU dinilai tidak adil dan merugikan bagi daerah penghasil migas. Karena
daerah penghasil akan mendapatkan DBH yang merupakan bagian dari kapasitas fiskal
(faktor pengurangan DAU)

16. BEBERAPA MASALAH DENGAN FORMULA
PERHITUNGAN DAU
d. Jumlah penduduk yang relatif sedikit (misalnya Papua dan Kaltim) merupakan
kesenjangan yang cukup besar antar provinsi Jawa dengan non Jawa perlu
diperhatikan. Jumlah DAU dijawa cukup besar, sementara infrastruktur yang memadai
sudah tersedia. Sebaliknya DAU di papua dan kalimantan masih kecil walaupun
penduduknya sedikit tapi mempunyai cakupan wilayah yang luas dengan dukungan
infrastruktur yang masih rendah.
e. Dalam pelaksanaan masih dijumpai persepsi bahwa DAU hanya digunakan untuk
membayar gaji PNSD, sehingga ketika alokasi DAU tidak cukup untuk membiayai
gaji PNSD, maka banyak daerah yang protes. Padahal dalam praktiknya,
formula DAU merupakan fungsi dari Alokasi Dasar (Gaji PNSD) ditambah dengan
Celah Fiskal yang merupakan fungsi dari Kebutuhan Fiskal dikurangi dengan
Kepastian Fiskal.

17. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. DAU sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pusat dan Daerah
(verticalfiscal imbalance), dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance) dan berfungsi
untuk menetralisir ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, DBH Pajak
dan DBH sumber daya alam yang diperoleh daerah (Equalization grant), dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan
sepenuhnya oleh daerah;
2. Kebutuhan fiskal dalam formula DAU yang merupakan pendanaan daerah untuk
melaksanakan fungsi layanan dasar umum masih dicerminkan dengan indeks-indeks yang
belum mencerminkan kebutuhan riil daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
3. Dari sisi manajemen belanja daerah, DAU utamanya digunakan untuk belanja pegawai
sedangkan untuk belanja produktif seperti belanja modal infrastruktur, program
penanggulangan kemiskinan, penciptan lapangan kerja menjadi berkurang.

18. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim.2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik .Edisi
2.Jakarta. Salemba Empat
Kementrian Keuangan RI - DJPK.2014. Dana Alokasi Umum
2016
_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
_____. Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah