SlideShare a Scribd company logo
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
BERBASIS AKRUAL 
AKUNTANSI ASET TETAP 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
DEFINISI 
Aset tetap adalah aset berwujud yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari dua 
belas bulan untuk digunakan, atau 
dimaksudkan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum.
Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset 
berwujud dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu: 
 berwujud, 
 mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, 
 biaya perolehan dapat diukur secara andal, 
 tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 
entitas, dan 
 diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi 
kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai 
persediaan/aset lainnya. (pilih salah satu)
KLASIFIKASI 
• Klasifikasi aset tetap menurut PSAP No. 7 
adalah sebagai berikut: 
1. Tanah 
2. Peralatan dan Mesin 
3. Gedung dan Bangunan 
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
5. Aset Tetap Lainnya 
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
PENGAKUAN AKTIVA TETAP 
• Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah 
diterimanya atau diserahkannya hak 
kepemilikan atas aset tetap; dan atau pada 
saat penguasaannya berpindah.
PENGUKURAN AKTIVA TETAP 
• Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan 
merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang 
masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain 
yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat 
yang siap untuk dipergunakan. 
• Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya 
perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. 
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan 
untuk melakukan transaksi wajar.
Contoh: 
Pada tanggal 8 Juli 2015, dilakukan pembelian 10 unit Air Conditioner 
(AC) seharga Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan 
kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp500.000,00. Untuk pengadaan AC 
tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar 
Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar 
Rp200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya 
perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 
yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya 
lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar 
Rp1.000.000,00.
CARA-CARA PEROLEHAN AKTIVA TETAP 
Perolehan aktiva tetap dapat terjadi karena cara: 
 pembelian (pembayaran sekaligus, pembayaran termin, 
atau lump-sum), 
 pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain 
sebagainya. 
• Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan 
pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari 
masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan 
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 
perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.
Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan 
pembayaran sekaligus 
• Pada tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer 
dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 
10 unit printer seharga Rp700.000,00/unit. Biaya. Berdasarkan 
dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset 
tetap dengan jurnal sebagai berikut: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
02-Apr-15 BAST 05/2015 1.3.2.16.07 Printer 7.000.000 
2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000
Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan 
pembayaran sekaligus (lanjutan) 
• Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk 
pembayaran pembelian tersebut terbit. Berdasarkan hal 
tersebut dicatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal 
dengan jurnal: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
10-Apr-15 SP2D LS 25/2015 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 7.000.000 
5.2.2.16.07 Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.000.000
Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan sistem 
pembayaran termin 
• Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD membayar uang muka kerja Rp25.000.000,00 untuk 
membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 2015 SKPD membayar termin pertama 
Rp50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 November 2015 SKPD 
membayar termin kedua sebesar Rp20.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai 
dengan dokumen serah terima barang. 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
1-Jul-15 SP2D LS 1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 25.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 
5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 25.000.000 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 
1-Sep-15 BAKF 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan 50.000.000 
1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 25.000.000 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 25.000.000 
5-Sep-15 SP2D LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 25.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 
5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 25.000.000 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 
01-Nop-15 BAKF 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan 45.000.000 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 45.000.000 
05-Nop-15 SP2D LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 45.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 45.000.000 
5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 45.000.000 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 45.000.000 
BAST 1.3.3.01.14 Bangunan Gedung Garasi/Pool 95.000.000 
1.1.4.05.02 Konstruksi dalam Pengerjaan 95.000.000
Ilustrasi 4: Perolehan Aset Tetap dengan 
Cara Swakelola 
• SKPD PU membangun tempat parkir secara swakelola. 
Biaya tukang adalah sebesar Rp10 juta, biaya bahan 
bangunan Rp25 juta, dan biaya-biaya penunjang seperti 
listrik dan sewa peralatan Rp5 juta. 
• Dengan demikian harga perolehan tempat parkir adalah 
Rp10 juta + Rp25 juta + Rp5 juta = Rp40 juta.
Ilustrasi 5: Perolehan Aset Tetap Secara 
Gabungan 
• Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanas seluas 500 
m2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut 
dengan biaya perolehan sebesar Rp3.200.000.000,00. Berita Acara 
Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai 
wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah 
Rp1.800.000,00/m2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai 
wajar sebesar Rp2.700.000.000,00 
• Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari 
masing-masing aset, yaitu: 
(500 m2 x Rp. 1.800.000,00) Tanah = x Rp. 3.200.000.000,00 
(500 m2 x Rp. 1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00 
= Rp. 800.000.000,00 
Rp. 2.700.000.000,00 
Gedung = x Rp. 3.200.000.000,00 
(500 m2 x Rp. 1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00 
= Rp. 2.400.000.000,00
Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap Secara 
Gabungan (lanjutan) 
• Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian 
gabungan tersebut adalah sebagai berikut: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
07-Sep-15 BAST 24/2013 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 800.000.000 
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 2.400.000.000 
2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 800.000.000 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000
Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap Secara 
Gabungan (lanjutan) 
• Pada tanggal 15 September 2015, diterbitkan SP2D LS untuk 
pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal 
yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah 
sebagai berikut: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
15-Sep-15 SP2D LS 57/2015 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 800.000.000 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 3.200.000.000 
(Jurnal LO/Neraca untuk mencatat pelunasan hutang) 
5.2.1.11.04 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 
Tempat Kerja/Jasa 
800.000.000 
5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 
Kantor 
2.400.000.000 
3.1.2.05.01 Perubahan SAL 3.200.000.000 
(Jurnal LRA untuk mencatat realisasi anggaran)
Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap dengan 
Pertukaran Aset 
Pada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan 
tanah milik Pemdes. Gedung tersebut harga perolehannya adalah 
Rp1.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp600.000.000,00. 
Nilai wajar gedung yang diserahkan Rp500.000.000. Nilai tanah milik 
Pemdes adalah Rp500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini 
adalah: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
04-Mar-15 1.3.1.11.05 Tanah 500.000.000,00 
1.3.7.02.01 Akumulasi Depresiasi 600.000.000,00 
1.3.3.01.01 Gedung Kantor 1.000.000.000,00 
8.4.1.01.03 Surplus Penjualan Aset dan Bangunan 100.000.000,00
Ilustrasi 4: Perolehan Aset Tetap dengan 
Hibah 
• Pada tanggal 16 September 2015 perusahaan non pemerintah 
memberikan bangunan gedung yang dimilikinya dengan nilai wajar 
Rp60.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemda tanpa persyaratan 
apapun. Jurnal yang dilakukan oleh fungsi akuntansi di PPKD untuk 
mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
16-Sep-15 BAST 1.3.3.02.01 Gedung 60.000.000,00 
8.3.1.03.01 Pendapatan Hibah Dari Lembaga Swasta 60.000.000,00
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 
 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, 
harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 
 Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset 
tersebut adalah kapitalisasi. 
 Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu 
entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya 
(capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam 
penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
Ilustrasi Kapitalisasi Aset Tetap 
• Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan 
renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut 
bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut 
menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 dengan mekanisme pembayaran LS. 
• Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah 
adalah sebesar 10% dari nilai perolehan Gedung, sedangkan nilai historis 
gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan 
demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk 
dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
27-Okt-15 SP2D LS 69/2013 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 50.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 50.000.000 
5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 
Kantor 
50.000.000 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN 
ASET TETAP 
 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika 
dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan 
penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi 
masa yang akan datang. 
 Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena 
pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain 
seperti terbakar, dicuri, dan sebagainya. 
 Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap 
dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala 
Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
Ilustrasi Penghentian Aset Tetap 
• Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK Penghapusan Barang 
Milik Daerah, Pemda menghapus satu buah sepeda motor karena rusak 
parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan 
harga Rp15.000.000,00. Akumulasi Penyusutan hingga tanggal 30 
Desember 2015 tercatat sebesar Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat 
transaksi penghentian aset tetap ini adalah sebagai berikut: 
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
30-Des-15 SK Bup 12/2015 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Agktn Darat Bermotor 12.000.000 
9.3.1.xx.xx Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin - LO 3.000.000 
1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.000
Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemusnahan 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
Mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX 
X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX 
X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX 
Mencatat penyerahan aset lainnya ke PPKD (dicatat di SKPD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX RK PPKD XXX 
X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX 
Mencatat penerimaan aset lainnya dari SKPD (dicatat oleh PPKD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX 
X.X.X.XX.XX RK SKPD XXX 
Mencatat penghapusan aset lainnya (dicatat oleh PPKD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Defisit Penghentian Aset Lainnya XXX 
X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX
Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemindatanganan 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening Uraian Debit Kredit 
Mencatat penyerahan aset tetap ke PPKD (dicatat di SKPD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX RK PPKD XXX 
X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... 
X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX 
Mencatat penerimaan aset tetap dari SKPD (dicatat oleh PPKD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX 
X.X.X.XX.XX RK SKPD XXX 
X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX 
Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap (dicatat oleh PPKD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX 
X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX 
X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX 
Mencatat penyerahan aset lainnya kepada pihak lain (dicatat oleh PPKD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah/Investasi Jk Panjang XXX 
X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX
Penghentian dan Pelepasan Aset: Hilang 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening Uraian Debit Kredit 
Mencatat perubahan kondisi aset tetap (dicatat di SKPD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX 
X.X.X.XX.XX Defisit Pengenhtian Aset Lainnya XXX 
X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX 
Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap disertai SK TGR (dicatat oleh PPKD) 
XXX XXX X.X.X.XX.XX Tagihan Jangka Panjang TGR XXX 
X.X.X.XX.XX Pendapatan TGR XXX
PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP DI SKPD 
Uraian Debit Kredit Uraian Debit Kredit 
Aset Tetap ………. xxx 
Utang Belanja Modal xxx 
Utang Belanja Modal xxx RK SKPD xxx 
RK PPKD xxx Kas di Kas daerah xxx 
Belanja Modal …….. xxx 
Perubahan SAL xxx 
Aset Tetap ………. xxx 
Kas di Bend Pengeluaran xxx 
Belanja Modal …….. xxx 
Perubahan SAL xxx 
Aset Tetap ………. xxx 
Kas di Bend Pengeluaran xxx 
Belanja Modal …….. xxx 
Perubahan SAL xxx 
Akumulasi Penyusutan xxx 
Defisit Penjualan Aset NonLancar xxx 
Aset Tetap ………. xxx 
Akumulasi Penyusutan xxx Aset Lainnya xxx 
RK PPKD xxx RK SKPD xxx 
Aset Tetap ………. xxx 
Kas di Kas Daerah xxx 
Aset Lainnya xxx 
Surplus Penjualan Aset NonLancar xxx 
Perubahan SAL xxx 
Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan xxx 
atau 
Kas di Kas Daerah xxx 
Defisit Penjualan Aset NonLancar xxx 
Aset Lainnya xxx 
Perubahan SAL xxx 
Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan xxx 
Aset Lainnya ………. xxx 
Akumulasi Penyusutan xxx 
Aset Tetap ………. xxx 
1 
Perolehan Aset Tetap 
dengan mekanisme LS 
7 
Reklasifikasi Aset Tetap ke 
pos Aset Lainnya 
5 
Penyerahan Aset Tetap ke 
PPKD (untuk 
dijual/dimanfaatkan) 
Aset Tetap yang dihapus 
(dihentikan penggunaannya) 
telah terjual 
6 
Tidak ada jurnal 
Tidak ada jurnal 
No. Transaksi 
PENCATATAN OLEH SKPD PENCATATAN OLEH PPKD 
Tidak ada jurnal 
3 
Kapitasilasi Pengeluaran 
setelah Perolehan 
Tidak ada jurnal 
Tidak ada jurnal 
2 
Perolehan Aset Tetap 
dengan mekanisme 
UP/GU/TU 
Tidak ada jurnal 
4 
Pelepasan Aset Tetap 
dengan Pemusnahan 
Tidak ada jurnal
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) 
 Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang 
sedang dalam proses pembangunan. 
 Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam 
Pengerjaan jika: 
1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 
akan dating berkaitan dengan aset tersebut akan 
diperoleh; 
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
PENGAKUAN KDP 
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai 
Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 
 besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan 
diperoleh; 
 biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 
 aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
PENGUKURAN KDP-SWAKELOLA 
Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya 
adalah: 
 biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
konstruksi; 
 biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada 
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; 
dan 
 biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan 
konstruksi yang bersangkutan.
PENGUKURAN KDP – DIKERJAKAN OLEH 
KONTRAKTOR 
Nilai konstruksi meliputi: 
 termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, 
 kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi 
belum dibayar pada tanggal pelaporan, 
 pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
Ilustrasi 1 
• Pada tahun 2015 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan 
selesai dalam satu tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah 
Rp5.000.000.000,00. Pada Bulan September terjadi bencana alam yang 
mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya 
pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2015. 
Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan 
pekerjaan. Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik 
pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 
24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar 
kontraktor secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00. 
• Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam 
pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai 
berikut:
Ilustrasi 1: (lanjutan) 
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
24 Des 15 BA PFB 1.3.6.01.01 Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Pasar 4 M 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M 
27 Des 15 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M 
3.1.3.01.01 RK PPKD 4 M 
5.2.3.01.12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4 M
Ilustrasi 2: 
• SKPD ABC membangun stadion dengan dua tahapan yang 
terpisah untuk tahun 2015 dan 2016. 
Pada tanggal 10 November 2015 dilakukan pembayaran oleh 
PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan 
senilai Rp5.000.000.000,00 ke Kontraktor A yang ditandai 
dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Pembangunan 
tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh Kontraktor B. Pada 
tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung 
stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan 
sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada 
tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini 
adalah sebagai berikut.
Ilustrasi 2 (lanjutan) 
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
Pencatatan Aset KDP Tahun 2015 
10 Nov 15 BA PFB 1.3.6.01.01 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 5 M 
3.1.3.01.01 RK PPKD 5 M 
5.2.3.01.11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 5 M 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5 M 
Pencatatan Aset KDP Lanjutan dan Aset Stadion Tahun 2016 
1 Des 16 BAST 2.1.5.03.03 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 10 M 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10 M 
1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan 15 M 
1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion 15 M 
20 Des 16 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10 M 
3.1.3.01.01 RK PPKD 10 M 
5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 10 M 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10 M
Ilustrasi 3: 
• SKPD ABC membangun stadion secara multiyears selama dua tahun 
(2015 dan 2016) dengan total anggaran Rp5.000.000.000,00 
(Rp2.000.000.000,00 untuk tahun pertama, dan R3.000.000.000,00 
untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. 
Sampai dengan 20 Desember 2015 kontraktor berhasil menyelesaikan 
50% pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor 
menagih ke SKPD ABC setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan 
bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara 
Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 
2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar 
Rp2.000.000.000,00. 
• Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung 
stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar 
Rp3.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 
2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.
Ilustrasi 3 (lanjutan): 
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
Jurnal di SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2015. 
22 Des 15 BA PFB 1.3.6.01.01 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 2,5 M 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,5 M 
27 Des 15 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2 M 
3.1.3.01.01 RK PPKD 2 M 
5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 2 M 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2 M 
Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016: 
1 Des 16 BAST 2.1.5.03.03 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 2,5 M 
2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,5 M 
1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan 5 M 
1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion 5 M 
20 Des 16 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3 M 
3.1.3.01.01 RK PPKD 3 M 
5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 3 M 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3 M
Ilustrasi Pengungkapan Aset Tetap di CaLK SKPD 
ASET TETAP 
Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari: 
2014 2015 
1. Peralatan dan Mesin Rp. 300.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 
2. Kontruksi dalam Pengerjaan Rp. 100.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 
Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga 
perolehan, dapat dirinci sebagai berikut: 
2014 Bertambah Berkurang 2015 
Dalam ribuan 
1. Alat Angkutan Rp. 250.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 50.000,00 Rp.300.000,00 
2. Alat Kantor Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 125.000,00 
Alat angkutan bertambah Rp100.000.000,00 disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat 
angkutan berkurang Rp50.000.000,00 disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas. 
Alat kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 
unit PC dan 3 unit laptop.
Ilustrasi Pengungkapan Aktiva Tetap di CaLK 
SKPD (Lanjutan) 
Kontruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga 
perolehan, dapat dirinci sebagai berikut: 
2014 Bertambah Berkurang 2015 
Dalam ribuan 
Kontruksi dalam Rp. 100.000,00 Rp. 50.000,00 Rp.150.000,00 
Pengerjaan 
Kontruksi dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak 
pembangunan gedung olahraga sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun 
yang dibiayai dari APBD tahun 2014 - 2017. Uang muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar 
Rp150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.
Ilustrasi Pengungkapan Aktiva Tetap di CaLK Pemda 
ASET TETAP 
Aset tetap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari: 
2014 2015 
1. Tanah Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000,- 
2. Peralatan dan Mesin Rp. 100.000.000,- Rp. 150.000.000,- 
3. Gedung dan Bangunan Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,- 
4. Jalan, Irigasi dan jaringan Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,- 
5. Aset Tetap Lainnya Rp. 0,- Rp. 100.000.000,- 
6. Kontruksi dalam Pengerjaan Rp. 100.000.000,- Rp. 150.000.000,- 
Tanah senilai Rp200.000.000,00 merupakan tanah yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari: 
No SKPD Jumlah 
1. Dinas Pendidikan Rp. 50.000.000,- 
2. Sekretariat Daerah Rp. 150.000.000,- 
3. ……………………………………. 
Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik. 
Peralatan dan Mesin senilai Rp150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah daerah, 
yang terdiri dari: 
No SKPD Jumlah 
1. Dinas Pendidikan Rp. 20.000.000,- 
2. Dinas Kesehatan Rp. 30.000.000,- 
3. …………………………………….. 
Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan.

More Related Content

What's hot

Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPAkuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Sujatmiko Wibowo
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Rose Meea
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
EnvaPya
 
Konfirmasi saldo piutang
Konfirmasi saldo piutangKonfirmasi saldo piutang
Konfirmasi saldo piutang
sansantika_
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Nony Saraswati Gendis
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publik
Radel Dyla
 
CONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABAN
CONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABANCONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABAN
CONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABAN
dyna septiani
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
Ary Efendi
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajibanAkuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Sujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPAkuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Konfirmasi saldo piutang
Konfirmasi saldo piutangKonfirmasi saldo piutang
Konfirmasi saldo piutang
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
 
sistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publiksistem pengendalian sektor publik
sistem pengendalian sektor publik
 
CONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABAN
CONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABANCONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABAN
CONTOH SOAL TEORI AKUNTANSI BESERTA JAWABAN
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajibanAkuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
 

Similar to Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh

5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
theresialorens56
 
Contoh Siklus
Contoh SiklusContoh Siklus
Contoh Siklusiraf50
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
Nadia Amelia
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
Anwar Maulana
 
12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx
12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx
12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx
aminpunk4
 
Bab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraan
Bab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraanBab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraan
Bab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraan
Fajar Sandy
 
TUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docxTUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docx
TIRASBALYO
 
AKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptx
AKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptxAKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptx
AKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptx
MedikaTama
 
Konsep Akuntansi
Konsep AkuntansiKonsep Akuntansi
Konsep Akuntansi
iraf50
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
Erny Anggrahini
 
jurnal dan posting.pptx
jurnal dan posting.pptxjurnal dan posting.pptx
jurnal dan posting.pptx
Latifvah
 
Slide PMK 59 Tax Pemerintah.pdf
Slide PMK 59 Tax Pemerintah.pdfSlide PMK 59 Tax Pemerintah.pdf
Slide PMK 59 Tax Pemerintah.pdf
ANDRRYSURJA
 
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYAAKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
Su'ud Al-Banjari
 
Sesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.ppt
Sesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.pptSesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.ppt
Sesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.ppt
erwinfebriansyah3
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IIMuhammad Amri
 
Pengakuan Pendapatan
Pengakuan PendapatanPengakuan Pendapatan
Pengakuan Pendapatan
DIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
3.jurnal dan buku besar.ppt
3.jurnal dan buku besar.ppt3.jurnal dan buku besar.ppt
3.jurnal dan buku besar.ppt
SatrioAdjiSaputra
 

Similar to Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh (20)

5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
 
Contoh Siklus
Contoh SiklusContoh Siklus
Contoh Siklus
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
Praktek
PraktekPraktek
Praktek
 
12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx
12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx
12. Implementasi Akuntansi BUMDesa.pptx
 
Bab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraan
Bab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraanBab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraan
Bab 5 pencatatan transaksi dengan perkiraan
 
TUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docxTUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docx
 
AKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptx
AKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptxAKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptx
AKUNTANSI MATERI I PERUSAHAAN JASA show.pptx
 
Konsep Akuntansi
Konsep AkuntansiKonsep Akuntansi
Konsep Akuntansi
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
jurnal dan posting.pptx
jurnal dan posting.pptxjurnal dan posting.pptx
jurnal dan posting.pptx
 
Slide PMK 59 Tax Pemerintah.pdf
Slide PMK 59 Tax Pemerintah.pdfSlide PMK 59 Tax Pemerintah.pdf
Slide PMK 59 Tax Pemerintah.pdf
 
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYAAKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA
 
Sesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.ppt
Sesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.pptSesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.ppt
Sesi 2 Chapter-02_Menganalisis-Transaksi.ppt
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
Siklus akuntansi
Siklus akuntansiSiklus akuntansi
Siklus akuntansi
 
1.modul 1
1.modul 11.modul 1
1.modul 1
 
Pengakuan Pendapatan
Pengakuan PendapatanPengakuan Pendapatan
Pengakuan Pendapatan
 
3.jurnal dan buku besar.ppt
3.jurnal dan buku besar.ppt3.jurnal dan buku besar.ppt
3.jurnal dan buku besar.ppt
 

Recently uploaded

Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
IGNATIUSOKIDEWABRATA
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
tikasianturi1410
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
MohammadAthianManan
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 

Recently uploaded (17)

Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 

Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh

  • 1. MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI ASET TETAP KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
  • 2. DEFINISI Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
  • 3. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu:  berwujud,  mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,  biaya perolehan dapat diukur secara andal,  tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan  diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. (pilih salah satu)
  • 4. KLASIFIKASI • Klasifikasi aset tetap menurut PSAP No. 7 adalah sebagai berikut: 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan
  • 5. PENGAKUAN AKTIVA TETAP • Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap; dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
  • 6. PENGUKURAN AKTIVA TETAP • Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. • Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
  • 7. Contoh: Pada tanggal 8 Juli 2015, dilakukan pembelian 10 unit Air Conditioner (AC) seharga Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp500.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp1.000.000,00.
  • 8. CARA-CARA PEROLEHAN AKTIVA TETAP Perolehan aktiva tetap dapat terjadi karena cara:  pembelian (pembayaran sekaligus, pembayaran termin, atau lump-sum),  pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain sebagainya. • Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.
  • 9. Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus • Pada tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp700.000,00/unit. Biaya. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 02-Apr-15 BAST 05/2015 1.3.2.16.07 Printer 7.000.000 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000
  • 10. Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus (lanjutan) • Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut terbit. Berdasarkan hal tersebut dicatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 10-Apr-15 SP2D LS 25/2015 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD 7.000.000 5.2.2.16.07 Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.000.000
  • 11. Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin • Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD membayar uang muka kerja Rp25.000.000,00 untuk membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 2015 SKPD membayar termin pertama Rp50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 November 2015 SKPD membayar termin kedua sebesar Rp20.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 1-Jul-15 SP2D LS 1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 25.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 25.000.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 1-Sep-15 BAKF 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan 50.000.000 1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 25.000.000 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 25.000.000 5-Sep-15 SP2D LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 25.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 25.000.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 01-Nop-15 BAKF 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan 45.000.000 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 45.000.000 05-Nop-15 SP2D LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 45.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD 45.000.000 5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 45.000.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 45.000.000 BAST 1.3.3.01.14 Bangunan Gedung Garasi/Pool 95.000.000 1.1.4.05.02 Konstruksi dalam Pengerjaan 95.000.000
  • 12. Ilustrasi 4: Perolehan Aset Tetap dengan Cara Swakelola • SKPD PU membangun tempat parkir secara swakelola. Biaya tukang adalah sebesar Rp10 juta, biaya bahan bangunan Rp25 juta, dan biaya-biaya penunjang seperti listrik dan sewa peralatan Rp5 juta. • Dengan demikian harga perolehan tempat parkir adalah Rp10 juta + Rp25 juta + Rp5 juta = Rp40 juta.
  • 13. Ilustrasi 5: Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan • Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanas seluas 500 m2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar Rp3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp1.800.000,00/m2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.700.000.000,00 • Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu: (500 m2 x Rp. 1.800.000,00) Tanah = x Rp. 3.200.000.000,00 (500 m2 x Rp. 1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00 = Rp. 800.000.000,00 Rp. 2.700.000.000,00 Gedung = x Rp. 3.200.000.000,00 (500 m2 x Rp. 1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00 = Rp. 2.400.000.000,00
  • 14. Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan (lanjutan) • Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 07-Sep-15 BAST 24/2013 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 800.000.000 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 2.400.000.000 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 800.000.000 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000
  • 15. Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan (lanjutan) • Pada tanggal 15 September 2015, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 15-Sep-15 SP2D LS 57/2015 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 800.000.000 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.200.000.000 (Jurnal LO/Neraca untuk mencatat pelunasan hutang) 5.2.1.11.04 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 800.000.000 5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 2.400.000.000 3.1.2.05.01 Perubahan SAL 3.200.000.000 (Jurnal LRA untuk mencatat realisasi anggaran)
  • 16. Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap dengan Pertukaran Aset Pada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemdes. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp1.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp600.000.000,00. Nilai wajar gedung yang diserahkan Rp500.000.000. Nilai tanah milik Pemdes adalah Rp500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 04-Mar-15 1.3.1.11.05 Tanah 500.000.000,00 1.3.7.02.01 Akumulasi Depresiasi 600.000.000,00 1.3.3.01.01 Gedung Kantor 1.000.000.000,00 8.4.1.01.03 Surplus Penjualan Aset dan Bangunan 100.000.000,00
  • 17. Ilustrasi 4: Perolehan Aset Tetap dengan Hibah • Pada tanggal 16 September 2015 perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya dengan nilai wajar Rp60.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemda tanpa persyaratan apapun. Jurnal yang dilakukan oleh fungsi akuntansi di PPKD untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 16-Sep-15 BAST 1.3.3.02.01 Gedung 60.000.000,00 8.3.1.03.01 Pendapatan Hibah Dari Lembaga Swasta 60.000.000,00
  • 18. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN  Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.  Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi.  Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
  • 19. Ilustrasi Kapitalisasi Aset Tetap • Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 dengan mekanisme pembayaran LS. • Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan Gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 27-Okt-15 SP2D LS 69/2013 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 50.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD 50.000.000 5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 50.000.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000
  • 20. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP  Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang.  Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri, dan sebagainya.  Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
  • 21. Ilustrasi Penghentian Aset Tetap • Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemda menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp15.000.000,00. Akumulasi Penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2015 tercatat sebesar Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi penghentian aset tetap ini adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 30-Des-15 SK Bup 12/2015 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Agktn Darat Bermotor 12.000.000 9.3.1.xx.xx Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin - LO 3.000.000 1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.000
  • 22. Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemusnahan Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit Mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX Mencatat penyerahan aset lainnya ke PPKD (dicatat di SKPD) XXX XXX X.X.X.XX.XX RK PPKD XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX Mencatat penerimaan aset lainnya dari SKPD (dicatat oleh PPKD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX X.X.X.XX.XX RK SKPD XXX Mencatat penghapusan aset lainnya (dicatat oleh PPKD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Defisit Penghentian Aset Lainnya XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX
  • 23. Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemindatanganan Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit Mencatat penyerahan aset tetap ke PPKD (dicatat di SKPD) XXX XXX X.X.X.XX.XX RK PPKD XXX X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX Mencatat penerimaan aset tetap dari SKPD (dicatat oleh PPKD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX X.X.X.XX.XX RK SKPD XXX X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap (dicatat oleh PPKD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX Mencatat penyerahan aset lainnya kepada pihak lain (dicatat oleh PPKD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah/Investasi Jk Panjang XXX X.X.X.XX.XX Aset Lainnya XXX
  • 24. Penghentian dan Pelepasan Aset: Hilang Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit Mencatat perubahan kondisi aset tetap (dicatat di SKPD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX X.X.X.XX.XX Defisit Pengenhtian Aset Lainnya XXX X.X.X.XX.XX Aset Tetap ... XXX Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap disertai SK TGR (dicatat oleh PPKD) XXX XXX X.X.X.XX.XX Tagihan Jangka Panjang TGR XXX X.X.X.XX.XX Pendapatan TGR XXX
  • 25. PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP DI SKPD Uraian Debit Kredit Uraian Debit Kredit Aset Tetap ………. xxx Utang Belanja Modal xxx Utang Belanja Modal xxx RK SKPD xxx RK PPKD xxx Kas di Kas daerah xxx Belanja Modal …….. xxx Perubahan SAL xxx Aset Tetap ………. xxx Kas di Bend Pengeluaran xxx Belanja Modal …….. xxx Perubahan SAL xxx Aset Tetap ………. xxx Kas di Bend Pengeluaran xxx Belanja Modal …….. xxx Perubahan SAL xxx Akumulasi Penyusutan xxx Defisit Penjualan Aset NonLancar xxx Aset Tetap ………. xxx Akumulasi Penyusutan xxx Aset Lainnya xxx RK PPKD xxx RK SKPD xxx Aset Tetap ………. xxx Kas di Kas Daerah xxx Aset Lainnya xxx Surplus Penjualan Aset NonLancar xxx Perubahan SAL xxx Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan xxx atau Kas di Kas Daerah xxx Defisit Penjualan Aset NonLancar xxx Aset Lainnya xxx Perubahan SAL xxx Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan xxx Aset Lainnya ………. xxx Akumulasi Penyusutan xxx Aset Tetap ………. xxx 1 Perolehan Aset Tetap dengan mekanisme LS 7 Reklasifikasi Aset Tetap ke pos Aset Lainnya 5 Penyerahan Aset Tetap ke PPKD (untuk dijual/dimanfaatkan) Aset Tetap yang dihapus (dihentikan penggunaannya) telah terjual 6 Tidak ada jurnal Tidak ada jurnal No. Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD PENCATATAN OLEH PPKD Tidak ada jurnal 3 Kapitasilasi Pengeluaran setelah Perolehan Tidak ada jurnal Tidak ada jurnal 2 Perolehan Aset Tetap dengan mekanisme UP/GU/TU Tidak ada jurnal 4 Pelepasan Aset Tetap dengan Pemusnahan Tidak ada jurnal
  • 26. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)  Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.  Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
  • 27. PENGAKUAN KDP Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:  besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;  biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan  aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
  • 28. PENGUKURAN KDP-SWAKELOLA Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah:  biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;  biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan  biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
  • 29. PENGUKURAN KDP – DIKERJAKAN OLEH KONTRAKTOR Nilai konstruksi meliputi:  termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan,  kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan,  pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
  • 30. Ilustrasi 1 • Pada tahun 2015 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam satu tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp5.000.000.000,00. Pada Bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00. • Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
  • 31. Ilustrasi 1: (lanjutan) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 24 Des 15 BA PFB 1.3.6.01.01 Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Pasar 4 M 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M 27 Des 15 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M 3.1.3.01.01 RK PPKD 4 M 5.2.3.01.12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4 M
  • 32. Ilustrasi 2: • SKPD ABC membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 2015 dan 2016. Pada tanggal 10 November 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai Rp5.000.000.000,00 ke Kontraktor A yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.
  • 33. Ilustrasi 2 (lanjutan) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit Pencatatan Aset KDP Tahun 2015 10 Nov 15 BA PFB 1.3.6.01.01 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 5 M 3.1.3.01.01 RK PPKD 5 M 5.2.3.01.11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 5 M 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5 M Pencatatan Aset KDP Lanjutan dan Aset Stadion Tahun 2016 1 Des 16 BAST 2.1.5.03.03 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 10 M 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10 M 1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan 15 M 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion 15 M 20 Des 16 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10 M 3.1.3.01.01 RK PPKD 10 M 5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 10 M 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10 M
  • 34. Ilustrasi 3: • SKPD ABC membangun stadion secara multiyears selama dua tahun (2015 dan 2016) dengan total anggaran Rp5.000.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 untuk tahun pertama, dan R3.000.000.000,00 untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 2015 kontraktor berhasil menyelesaikan 50% pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor menagih ke SKPD ABC setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp2.000.000.000,00. • Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.
  • 35. Ilustrasi 3 (lanjutan): Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit Jurnal di SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2015. 22 Des 15 BA PFB 1.3.6.01.01 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 2,5 M 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,5 M 27 Des 15 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2 M 3.1.3.01.01 RK PPKD 2 M 5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 2 M 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2 M Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016: 1 Des 16 BAST 2.1.5.03.03 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 2,5 M 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,5 M 1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan 5 M 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion 5 M 20 Des 16 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3 M 3.1.3.01.01 RK PPKD 3 M 5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 3 M 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3 M
  • 36. Ilustrasi Pengungkapan Aset Tetap di CaLK SKPD ASET TETAP Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari: 2014 2015 1. Peralatan dan Mesin Rp. 300.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 2. Kontruksi dalam Pengerjaan Rp. 100.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut: 2014 Bertambah Berkurang 2015 Dalam ribuan 1. Alat Angkutan Rp. 250.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 50.000,00 Rp.300.000,00 2. Alat Kantor Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 125.000,00 Alat angkutan bertambah Rp100.000.000,00 disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan berkurang Rp50.000.000,00 disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas. Alat kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop.
  • 37. Ilustrasi Pengungkapan Aktiva Tetap di CaLK SKPD (Lanjutan) Kontruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut: 2014 Bertambah Berkurang 2015 Dalam ribuan Kontruksi dalam Rp. 100.000,00 Rp. 50.000,00 Rp.150.000,00 Pengerjaan Kontruksi dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2014 - 2017. Uang muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.
  • 38. Ilustrasi Pengungkapan Aktiva Tetap di CaLK Pemda ASET TETAP Aset tetap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari: 2014 2015 1. Tanah Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000,- 2. Peralatan dan Mesin Rp. 100.000.000,- Rp. 150.000.000,- 3. Gedung dan Bangunan Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,- 4. Jalan, Irigasi dan jaringan Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,- 5. Aset Tetap Lainnya Rp. 0,- Rp. 100.000.000,- 6. Kontruksi dalam Pengerjaan Rp. 100.000.000,- Rp. 150.000.000,- Tanah senilai Rp200.000.000,00 merupakan tanah yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari: No SKPD Jumlah 1. Dinas Pendidikan Rp. 50.000.000,- 2. Sekretariat Daerah Rp. 150.000.000,- 3. ……………………………………. Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik. Peralatan dan Mesin senilai Rp150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari: No SKPD Jumlah 1. Dinas Pendidikan Rp. 20.000.000,- 2. Dinas Kesehatan Rp. 30.000.000,- 3. …………………………………….. Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan.