1. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page1
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
Oleh :
Selamet
NIM P2CA 13006
PENDAHULUAN
Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN ), bila kita simak secara seksama bukanlah
sekedar instrument untuk mencapai stabilitasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang
relatif pendek namun pada esensinya sebuah APBN sebagaimana fungsinya yakni ,
1. Sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakaninstrument untuk mengatur
pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka menbiayai pelaksanaan kegiatan
pemerintahan berupa pembangunan.
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional.
3. mencapai stabilitas perekonomian dan menentukanarah serta prioritas pembangunan
secara umum.
Dalam konteks yang lebih spesifik anggaran suatu Negara secara sederhana biasa pula kita
ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang
memiliki 2(dua) sisi, yakni:
a. sisi penerimaan/pemasukan dan pengeluaran/pemakaian.
b. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan padaketidakpastian antara kedua sisi
tersebut, misalnya:
- sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada
ada/tidaknya perubahan upah/gaji.
- Demikianpula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi
perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi.
Jadi, anggaran pendapatandan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah
satu structural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan Negara
baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan
suatu Negara untuk mencapai sebuah kemajuan.
Jangankan sebuah Negara, sebagaimana yang kita singgung diatas sebuah rumah tangga
saja harus dianggarkan berapa pengeluaran dan berapa pula pemasukannya.

2. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page2
Mungkin tidak terlalu jadi masalah manakala disuatu Negara pengeluaran lebih sedikit dari
pendapatannya tapi akan jadi masalah yang cukup besar apabila pengeluaran jauh lebih
banyak daripada pendapatannya.
PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam
makalah ini adalah:
1. Definisi Keuangan Negara dan Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara ?
2. Bagaimana struktur APBN saat ini ?
3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
4. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD ?
5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,
Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat ?
MANFAAT PENULISAN
Selain sebagai tugas, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan kita terutama tentang maksud dan tujuan dari APBN tersebut.
PEMBAHASAN
Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya. Dalam
rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan diperlukan peraturan mengenai
penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu setiap awal periode disusun
APBN yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara.
Definisi APBN dan Keuangan Negara
Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN,
Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-
Undang.

3. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page3
Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan
APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945
disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran
rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3
disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah
menjalankan APBN tahun lalu.
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya
tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN,
Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun
anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara
agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan
kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja,
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya
masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
Kebijakan ekonomi makro Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan dalam
mencapai sasaran pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh
karena itu kebijakan ekonomi makro tersebut ditujukan untuk memperkuat fundamental
ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin
timbul. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas

4. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page4
ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan
kualitas dan kinerja perekonomian.
Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat yang sangat mendasari bagi para pelaku
ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat
mengurangi penduduk miskin. Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam
tahun sebelumnya dipandang masih moderat dibandingan dengan masa-masa sebelum
krisis. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi konsumsi,
sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor masih
harus dioptimalkan.
Keuangan Negara
“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga
Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
berdasarkan perjanjian dengan Negara.”
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek,
subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang
dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang
dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses,
Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan
obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi

5. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page5
seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau
penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub
bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan.
Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara,
pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang
Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah
lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas,
asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best
practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara
lain :
- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip
pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang
Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang
Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi
manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi

6. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page6
kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk
membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari
kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan
Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden
dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer
(CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga
pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan
dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanismechecks
and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi
kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.
Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai
rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan
menjaga kelancaran sistempembayaran dilakukan oleh bank sentral.
Struktur APBN
Pemerintah sejak tahun 1969/1970 menggunakan Anggaran Belanja Seimbang Dinamis, hali
ini dilaksanakan sebab belajar dari pengalaman sebelum orde baru yang menggunakan
kebijakan pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian negara ke dalam keadaan
inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan mengalami
kemacetan dan keruntuhan diikuti oleh kekacauan sosial politik. Pada masa tersebut
pembangunan tidak terjadi, investasi diganti dengan spekulasi, dan semua prasarana jalan
raya, pelabuhan, listrik, irigasi mengalami kerusakan yang parah.

7. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page7
Anggaran Belanja Seimbang Dinamis diwujudkan dalam format APBN yang menggunakan
format T-account. Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di
kolom yang berbeda dan mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis, seimbang berarti
sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah
pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan (defisit), maka kekurangannya ditutupi
dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri. Apabila yang
terjadi adalah surplus maka kelebihan akan digunakan untuk keperluan lainnya. Intinya
jumlah kedua sisi baik penerimaan dan pengeluaran selalu sama.
Format T-account dirasakan belum memenuhi tuntutan keterbukaan oleh masyarakat
dimana pada format ini sumber pendanaan guna menutup defisit tidak secara jelas
disebutkan, hal ini tampak pada hutang luar negeri yang disebut sebagai penerimaan
pembangunan, padahal yang namanya hutang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman
sedangkan penerimaan adalah dana yang diterima pemerintah tanpa perlu dikembalikan,
sehingga hutang yang seharusnya akan memberatkan keuangan negara dianggap tidak
memberatkan karena dianggap sebagai penerimaan, demikian pula pembayaran cicilan luar
negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin. Hal lain yang juga menjadi kelemahan format T-Account
adalah ketidakjelasan komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, hal ini disebabkan sistem anggaran terpusat yang dilaksanakan sebelum
bergulirnya reformasi.
Dengan berbagai kelemahan tersebut mulai tahun 2000 di bawah kepemimpinan Menteri
Keuangan yang dijabat Bambang Sudibyo saat itu, format APBN diubah menjadi I-account
hal ini dilaksanakan dengan beberapa alasan yaitu penyesuaian format
dengan Government Finance Statistics (GFS) sehingga meningkatkan transparansi dalam
penyusunan APBN serta mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam
pelaksanaan dan pengelolaan APBN serta mempermudah analisis komparasi (perbandingan)
dengan budget negara lain, perubahan ini juga dilaksanakan dalam rangka mengakomodir
perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah
pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat Daerah pasca bergulirnya reformasi.
Dalam format I-Account pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga
jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman
luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang.

8. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page8
Sebelum tahun 2001, prinsip APBN adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah
penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan
meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2001 hingga sekarang, prinsip anggaran yang
digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN
berubah dari T-Account menjadi I-Account. Format dan struktur I-account yang berlaku saat
ini terdiri atas (i) pendapatan negara dan hibah, (ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan.
Pendapatan negara dan hibah menampung seluruh pendapatan negara yang bersumber dari
(1) penerimaan perpajakan, (2) penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan (3) hibah.
Sedangkan belanja negara menampung seluruh pengeluaran negara, yang terdiri dari (1)
belanja pemerintah pusat, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan,
dan (2) belanja untuk daerah, yang meliputi dana perimbangan dan dana otonomi khusus
dan penyeimbang/penyesuaian. Selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja
negara akan berupa surplus/defisit anggaran. Guna menutup defisit anggaran maka
diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar pendapatan negara dan hibah, yang antara
lain bersumber dari (1) pembiayaan dalam negeri, dan (2) pembiayaan luar negeri.
Dalam sistem dual budgeting, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran
pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan,
yang terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) pembayaran bunga utang, (iv)
subsidi, dan (v) pengeluaran rutin lainnya. Sementara itu, pengeluaran pembangunan
merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek
pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka
pelaksanaan sasaran pembangunan nasional, baik berupa sasaran fisik maupun nonfisik.
Dalam hal ini, pengeluaran pembangunan terdiri dari (i) pengeluaran pembangunan dalam
bentuk pembiayaan rupiah, yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan dari luar
negeri dalam bentuk pinjaman program, dan (ii) pengeluaran pembangunan dalam bentuk
pembiayaan proyek, yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman
proyek.
Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara
internasional. Menurut GFS (Government Financial Statistics) Manual 2001, sistem
penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget (anggaran

9. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page9
terpadu), dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan,
sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal
ini, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam (1) kompensasi
untuk pegawai; (2) penggunaan barang dan jasa; (3) kompensasi dari modal tetap berkaitan
dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah; (4) bunga
hutang; (5) subsidi; (6) hibah; (7) tunjangan sosial (social benefits); dan (8) pengeluaran-pengeluaran
lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang, dan pembelian
barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya.
Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur belanja negara telah dilakukan dengan
melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tetap mengacu GFS Manual 2001 dan UU No.
17 Tahun 2003.
Beberapa catatan penting berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur
belanja negara yang baru antara lain :
1. Dalam format dan struktur I-account yang baru, belanja negara tetap dipisahkan antara
belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah, karena pos belanja untuk daerah
yang berlaku selama ini tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu pos belanja
negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003.
2. Semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan/subsidi dalam format dan struktur
baru diklasifikasikan sebagai subsidi.
3. Semua pengeluaran negara yang selama ini ‘mengandung’ nama lain-lain yang tersebar
di hampir semua pos belanja negara, dalam format dan struktur baru diklasifikasikan
sebagai belanja lain-lain.
Tumpang Tindih Belanja dengan berbagai perubahan dan penyesuaian tersebut, belanja
negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii)
belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah,
(vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk daerah,
sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan, dan (ii) dana
otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja
negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja
rutin dan belanja pembangunan (unified budget).

10. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page10
Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam belanja tersebut,
antara lain :
- Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk
membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan
membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan belanja pegawai
transito, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam
klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini
diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Dengan format ini, maka akan
terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai
rutin dan pembangunan. Disinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih. Demikian juga
dengan belanja barang yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan
aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran
pembangunan.
- Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk
pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset
lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal aset tetap/fisik, dan (ii)
belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya
non-fisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang
tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.
- Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar
beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup
orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh
sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui
perusahaan negara dan perusahaan swasta. Sementara itu, selama ini ada jenis
subsidi yang sebetulnya tidak ada unsur subsidinya, maka belanja tersebut akan
dikelompokkan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial menampung seluruh
pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang yang diberikan
kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial.
Sementara itu, belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat
yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
Secara sederhana, maka struktur APBN dapat ditunjukkan sebagai berikut :

11. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page11
Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:
1. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:
a. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas
1) Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
2) Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:
1) Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)
2) Bagian Laba BUMN
3) PNBP lainnya
2. Hibah yaitu bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan
pemerintah luar negeri
a. Belanja terdiri atas dua jenis:
1) Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai
kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat
maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah
Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja
Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja
Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2) Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk
kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja
Daerah meliputi:
a) Dana Bagi Hasil
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus
d) Dana Otonomi Khusus.
b. Pembiayaan meliputi:
1) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat
Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
a) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman
Proyek

12. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page12
b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan
Moratorium.
Mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan RAPBN dengan menggunakan
format baru, yakni anggaran belanja terpadu (unified budget). Ini merupakan reformasi
besar-besaran di bidang anggaran negara dengan tujuan agar ada penghematan belanja
negara dan memberantas KKN. Selama lebih dari 32 tahun, Pemerintah melaksanakan
sistem anggaran yang dikenal dengan “dual budgeting,” dimana anggaran belanja negara
dipisahkan antara anggaran belanja rutin dan anggaran pembangunan. Pemisahan anggaran
rutin dan anggaran pembangunan tersebut semula dimaksudkan untuk menekankan arti
pentingnya pembangunan, namun dalam pelaksanaannya telah menunjukan banyak
kelemahan (Anggito Abimanyu - 4 Juli 2005) yaitu :
1. Duplikasi antara belanja rutin dan belanja pembangunan oleh karena kurang tegasnya
pemisahan antara kegiatan operasional organisasi dan proyek, khususnya proyek-proyek
non-fisik. Dengan demikian, kinerja sulit diukur karena alokasi dana yang ada tidak
mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Penggunaan “dual budgeting” mendorong dualisme dalam penyusunan daftar perkiraan
mata anggaran keluaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada MAK yang
diciptakan untuk belanja rutin dan ada MAK lain yang ditetapkan untuk belanja
pembangunan.
3. Analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan karena anggaran belanja rutin tidak
dibatasi pada pengeluaran untuk operasional dan belanja anggaran pembangunan tidak
dibatasi pada pengeluaran untuk investasi.
Proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja,
yaitu sebagai entitas akuntansi, walaupun proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek
sudah selesai atau dihentikan tidak ada kesinambungan dalam pertanggungjawaban
terhadap asset dan kewajiban yang dimiliki proyek tersebut. Hal ini selain menimbulkan
ketidakefisienan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, juga menyebabkan
ketidakjelasan keterkaitan antara output/outcome yang dicapai dengan penganggaran
organisasi.
Penjelasan struktur APBN
1. Pendapatan dan Hibah

13. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page13
Pendapatan diperoleh dari sumber pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama
penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Bukan Pajak diantaranya penerimaan dari
sumber daya alam, laba BUMN, penerimaan instansi pemerintah yang terkait pelaksanaan
tugas dan fungsi semisal biaya pembuatan SIM di Kepolisian, biaya nikah di KUA dan
pendapatan lain-lain. Hibah adalah pemberian oleh negara lain kepada negara yang tidak
perlu dikembalikan lagi, dapat berupa uang maupun barang.
2. Belanja
Belanja adalah pengeluaran yang dilakukan instansi pemerintah, pengeluaran rutin adalah
pengeluaran yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun misalnya gaji,
pembelian alat tulis pakai habis, dsb. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran
yang digunakan untuk membangun aset tetap dan tidak dilaksanakan secara rutin misalnya
pembangunan jalan, jembatan dsb.
3. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil
penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
4. Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang
membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang
lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan
dari propinsi lainnya.
5. Defisit dan Surplus
Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran
yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi
pengeluaran disebut surplus.
6. Keseimbangan

14. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page14
Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan
keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak
termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan Umum adalah total penerimaan
dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga
7. Pembiayaan
Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang
penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset
dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali
utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang
Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD
Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini
meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD
dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem
akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran,
penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam
penyusunan anggaran.
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen
kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam
upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan
pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan
penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa
belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.
Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di
sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem
anggaran berbasis prestasi kerja /hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi
serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

15. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page15
kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem
akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan
penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut
dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran
akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.
Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor
publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang
digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah
tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,
memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah,
menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian
dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.
Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan
anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti
pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya
duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana
pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan
dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis
dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri
dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana
dilaksanakan di kebanyakan negara maju.
Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan
berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang
ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD,
termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan
kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.
Fungsi APBN

16. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page16
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam
rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas
perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban
negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan
negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan
demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi
pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu
pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat
rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah
direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan
nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk
mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah
tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu
dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan
efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

17. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page17
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrument utama kebijakan
fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-keputusan
investasi yang dilakukan para pelaku pasar. Hal ini disebabkan APBN secara umum
menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi
pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam rangka mempengaruhi
permintaan dan penawaran faktor produksi serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan
demikian strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam
perekonomian suatu negara.
Pada saat APBN disusun, setidaknya terdapat tujuh sumber ketidakpastian yang
berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN baik sisi pendapatan maupun belanja.
Sumber ketidakpastian itu menjadi asumsi dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun APBN. Asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut :
NO ASUMSI APBN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
1 Pertumbuhan ekonomi
tahunan (%)
Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya
Perkembangan ekonomi global dan tahun berjalan
Kondisi sosial, politik dan keamanan dalam negeri tahun
berjalan
Kebijakan restrukturisasi di berbagai bidang yang akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pada
tahun berjalan
Pertumbuhan ekonomi : konsumsi swasta, investasi,
ekspor
2 Produk Domestik Bruto(PDB)
dalam rupiah
3 Inflasi (%) Kenaikan TDL
Menguatnya rupiah
Lancarnya distribusi barang
Kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati
4 Nilai tukar rupiah per USD Koreksi undervalued, membaiknya konsisi keamanan,
social, politik
5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) Menguat atau melemahnya nilai tukar rupiah
6 Harga minyak indonesia Permintaan dan penawaran minyak dunia

18. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page18
NO ASUMSI APBN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
(USD/barel)
7 Produksi minyak Indonesia
(barel/hari)
Kuota OPEC, kapasitas sumur yang semakin menurun
sementara penemuan sumur baru relatif kecil,
gangguan keamanan
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,
Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara,
perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga
infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga
asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan
daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat
dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan
moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan
adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah
daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar
negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara,
perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan
bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan
menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan
DPR/DPRD.
Pelaksanaan APBN dan APBD
Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan
lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga
dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama
menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi
anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran
gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban
kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana

19. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page19
perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan
perusahaan/badan yang menerima.
Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah
pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada
DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan
dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama
dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara
mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian
negara/lembaga di lingkungan pemerintah.
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi
pemerintah yang telah diterima secara umum.
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang
bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).
Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas

20. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page20
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang
disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang
berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit
organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN
/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya
preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.
Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi
wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat
berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan
yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara
oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang
andal.
Hubungan antara APBN dengan Pertumbuhan Ekonomi :
APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi
dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya
pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan
ekonomi merupakan dua indikator yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran
rakyat. Indikator-indikator yang menjadi asumsi di dalam penyusunan APBN adalah indikator
makro ekonomi yang menjadi indikator dalam proses pertumbuhan ekonomi.
Beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN senantiasa diarahkan kepada terciptanya
pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bisa dipaksakan.
Ada berapa contoh pandangan ekonom yang menganalisa hubungan antara APBN dengan
pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditulis oleh M. Sadli dalam Kliping Berita Ekonomi dan
Opini Ekonomi pada tahun 2007 yang berjudul : “Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa
Dipaksakan”
Ada beberapa alasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat
walaupaun stabilitas ekonomi makro sudah tercapai :

21. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page21
1. Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Pengangguran
yang tinggi terkait kepada pertambahan penduduk dan kualitas pendidikan dan skill
sebagian terbesar SDM kita. Di lain fihak pasar tenaga kerja juga kurang fleksibel,
artinya, amat mahal bagi perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya kalau
pasarnya menciut. Biaya pesangon untuk pemutusan hubungan kerja amat tingginya.
Karena hubungan industrial di Indonesia kurang menguntungkan perusahaan maka
banyak bakal investor internasional memilih lokasi Cina dan Vietnam ketimbang
Indonesia.
2. Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait.Lemahnya
kegiatan investasi baru juga oleh karena bagi pengusaha kepastian hukum sejak
reformasi telah berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah menambah ketidak pastian.
Indonesia sekarang terkenal sebagai high-cost economy. Salah suatu sumber
ekonomi biaya tinggi adalah kurang memadainya infra-struktur, karena sejak 1998
praktis tidak ada investasi pemerintah di bidang infra-struktur ini. Sebetulnya masih
ada suatu rintangan fundamental, yakni intermediasi sistim perbankan belum bisa
bekerja secara normal, karena ketatnya prudential rules yang baru dan masih ada
trauma kredit macet. Pemerintah sendiri harus memaksimalkan investasi lewat
anggaran belanjanya, misalnya untuk membangun infra-struktur yang tidak
menguntungkan bagi investor swasta. Tetapi, pengelolaan APBN ini masih
mengandung permasalahan sendiri, yang juga terkait dengan prinsip kehati-hatian
(prudence).
3. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural.
Di level teknis sudah ada kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk
membawa tingkat inflasi jangka panjang ke kisaran 3% setahun. Untuk tahun 2005 sasaran
BI adalah 6% plus-minus 1%, untuk tahun 2006 5,5% plus-minus 1% dan untuk tahun 2007
5% plus-minus 1%. Begitu juga untuk tahun 2008 dan 2009. Pengendalian inflasi masih
menghadapi resiko intern dan ekstern yang cukup besar.
PENUTUP
Kesimpulan
1. APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah
sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang

22. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page22
dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya
peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan
makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan RAPBN dengan
menggunakan format baru, yakni anggaran belanja terpadu (unified budget). Sejalan
dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account.
Format dan struktur I-account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara
dan hibah, (ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan.
3. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian
yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan
mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara
tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi.
5. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi
dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya
pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
http://bos.kemdiknas.go.id
http://id.wikipedia.org/
Jakarta Pos National Network.Com diakses tanggal 30 April 2014
King, David N., 1984, Fiscal Tiers : The Economics of Multylevel Government, George Allen &
Unwin, London.
Sjahrir, 1986, Pelayanan dan Jasa-jasa Publik : Telaah Ekonomi serta Implikasi Sosial Politik,
Prisma, no. 12.
Davey, K., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya
bagi Negara Dunia Ketiga, (terjemahan oleh Amalluah, Amin & Pakpahan), penerbit UI
Jakarta.
B.J.Reed and John W Swain, 1997, Public Finance Administration, Sage Publications Inc,
California, ISBN 0-8039-7405-1

23. Selamet NIM P2CA 13006
Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE
Page23
Domai, Tjahjanulin, 2010, Manajemen Keuangan Publik, Universitas Brawijaya Press, Malang,
ISBN 978-979-8074-55-4
Kuncoro, Mudrajad, 2013, Mudah memahami & menganalisis Indikator Ekonomi. UPP STIM YKPN,
Yogyakarta.
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. Ekonomika Publik. Yogyakarta: BPFE.
http://ana-ekonomi.blogspot.com/2010/07/konsep-barang-publik.html
http://arti-sai.blogspot.com/2010/10/pengertian-barang-publik-dan-barang.html
John Cullis and Philip Jones, 1998, Public Finance and Public Choice Second edition, Oxford
University Press, New York, ISBN 0-19-877580-6.
Hyman, David N. 2010, Public Finance A Contemporary Application Of Theory To Policy, 10E,
North Carolina State University ISBN-13: 978-0-538-75446-0
http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/Folderebook, 2010, Dasar-dasar Keuangan Publik, Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, diakses tanggal 29 April 2014
http://www.kemenkeu.go.id/Data/apbn-tahun-2014, Nota Keuangan Dan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. diakses tanggal 29 April 2014