Bahan diskusi dalam konsulatsi teknis pembentukan DRD

1. RANGKUMAN “TUTORIAL” PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH (DRD) DAN PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAH Workshop “ Membangun Sistem Inovasi Daerah” Surakarta, 26 Juni 2008 Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

2. OUTLINE INDIKATOR KEBERHASILAN KERANGKA INSTRUMEN LEGAL DRD & STRATEGI INOVASI DAERAH LANGKAH PENTING LANDASAN LEGAL

4. BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 20 : Fungsi Pemerintah) Dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pembangunan menjadi agenda bersama para pihak di daerah Ayat 2: Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya. Semangat otonomi atau kewenangan daerah dalam bertindak lokal selalu dalam kerangka nasional. Ayat 1: Fungsi pemerintah daerah, yaitu menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian integral dari Sisnas P3Iptek. Esensi yang Perlu Diperhatikan Butir Isu

5. BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 20 : Fungsi Pemerintah) Instrumen ”kelembagaan” di daerah (DRD) dengan fungsi penyusunan kebijakan iptek di daerah, dukungan kepada Pemda dalam berkoordinasi, dan perwakilan dalam DRN. Ayat 4: Pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya. Keterbukaan Pemda terhadap advisory dan advokasi dari unsur kelembagaan iptek. Ayat 3: Pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Esensi yang Perlu Diperhatikan Butir Isu

6. BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah) Catatan : Prinsip dasar bagi penetapan kebijakan beserta instrumennya adalah pemahaman atas ”isu kebijakan” yang hendak diatasi dan bagaimana instrumen kebijakan ditetapkan agar memenuhi kaidah/kriteria kebijakan yang baik. Ayat 2: Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Catatan : Instrumen kebijakan merupakan alat kebijakan yang digunakan agar kebijakan yang diambil dapat efektif mencapai tujuan. Ayat 1: Pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) . Esensi yang Perlu Diperhatikan Butir Isu

7. BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah) a. Dukungan sumber daya yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk dukungan keahlian dan kepakaran, dukungan informasi dan kekayaan intelektual, serta dukungan sarana dan prasarana. b. Dukungan dana yang dimaksud dalam ayat ini dapat diberikan sebagai bantuan pembiayaan bagi perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebagai bantuan pembiayaan bagi lembaga penunjang untuk memperkuat daya dukung serta meningkatkan aliran investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pemberian insentif yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keringanan pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, maupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ayat 3: Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga . Esensi yang Perlu Diperhatikan Butir Isu

8. BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah) d. Penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam ayat ini diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis serta menggali potensi nasional dan daerah. e. Pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini adalah lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ayat 3 Esensi yang Perlu Diperhatikan Butir Isu

9. BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah) Pada tingkat pusat, pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa: a. Lembaga litbang departemen dan lembaga lain yang sejenis yang berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu; b. Lembaga litbang non departemen yang merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Ayat 4: Lembaga yang dimaksud dalam ayat (3) dapat meliputi lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun sebagai unit kerja departemen atau pemerintah daerah tertentu . Esensi yang Perlu Diperhatikan Butir Isu

10. Beberapa Pokok Pikiran dalam Kerangka Kebijakan Iptek di Daerah (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah) c. Lembaga penunjang departemen dan lembaga lain yang sejenis berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu; d. Lembaga penunjang non departemen merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Standardisasi Nasional. Di daerah pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga litbang dan lembaga penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang diperlukan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Ayat 4 Esensi yang Perlu Diperhatikan Butir Isu

12. Pembentukan Tim Pembentukan DRD Pertemuan Awal Penyiapan Instrumen Legal Penyusunan Dokumen Strategi Selesai Tahap Awal Penerbitan Instrumen Legal

13. INNOVATION GOVERNANCE ~ KONSEP Arnold, dkk (2001 – 2004) Administras/ Implementasi Program Desain / Penetapan Kebijakan Desain Program Manajemen Program Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Tingkat 4 Pelaku riset dan inovasi Pemerintah Dewan kebijakan Dewan Riset dan Akademi Badan Teknologi dan Inovasi Badan-badan Program Pendukung Produsen: Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb. Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Kontraktor Program Departemen/ Kementerian Industri, dll. Departemen/ Kementerian Riset dan Teknologi Departemen/ Kementerian Sektoral lainnya

17. POLA ORGANISASI (PENGORGANISASIAN) DALAM PENADBIRAN INOVASI Sumber : Arnold, et al., (2004, 2003). Multi-principal Umbrella Mono-principal Mono-programme Multi-programme Kementerian Pelaku Riset dan Inovasi

19. “ STRUKTUR ORGANISASI” PENADBIRAN (GOVERNANCE) KEBIJAKAN DI DAERAH Kebijakan, Program, Kegiatan dan Organisasi serta Jaringan di Luar Daerah, Nasional & Internasional Keterangan: Instruksi, Sumber Daya Saran (Advis) / Pelaporan Hasil Koordinasi dan Integrasi Horisontal (Kerjasama) Instruksi, Sumber Daya, Saran/ Pelaporan, Hasil, Koordinasi dan Integrasi Horisontal & Vertikal (Kerjasama) Tingkat 4 Pelaku litbang/ inovasi Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.) Tingkat 3 Koordinasi Implementasi Gubernur/ Bupati/Walikota DPDS Kegiatan Kegiatan Kegiatan Produsen Perguruan Tinggi Lembaga Litbang/ UPTD, dll. Kontraktor Program Badan/Dinas/ Kantor Sektoral Badan/Dinas/ Kantor Lintas Sektor Organisasi Perangkat Daerah lainnya DPRD DRD Tim Ahli Tim/Gugus Tugas Asisten, Ka. Bappeda & Ka. Perangkat Daerah tertentu Konsumen Litbang Swasta/Non-pemerintah

20. ILUSTRASI STRUKTUR INTERVENSI INOVASI SECARA UMUM: Organi sasi dalam Perancangan dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Badan/Dewan Penasihat. Mis.: DPDS Dinas/ Kantor Dinas/ Kantor Bapeda Instrumen Intervensi. Mis.: Program-program Litbang Pelaksana : Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Riset, dsb. Payung (Umbrella) Balitbangda Tim Klaster DRD DPRD Horisontal DRN Lemlitbang Perguruan Tinggi Lembaga Non Pemerintah Lain Vertikal Instrumen Insrumen DRD Lain

21. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Menurut Perundangan yang Berlaku RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN Strategi Inovasi Daerah

26. CONTOH JADWAL AGENDA JANGKA PENDEK : Penyusunan Dokumen Strategi Inovasi Daerah 1 Bulan 3 2 3 4 5. Penyampaian Draf oleh DRD kepada Pemkab 2. Ekspose Rancangan Awal kepada Pemkab 4. Ekspose Draf kepada DPRD 7. Penetapan Strategi Inovasi Daerah oleh Bupati Bulan 2 Bulan 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4. Ekspose Draf kepada Pemkab 6. Penyempurnaan Draf oleh Pemkab Revisi Draf 3. Penyusunan Matriks Program Revisi Rancangan Awal 1. Penyusunan Rancangan Awal ELEMEN AGENDA

30. http: // sisteminovasi.wordpress.com Terimakasih