2. Content Presentasi:
1. Asumsi APBN
2. Format APBN Dari Waktu Ke Waktu
3. Siklus APBN
4. Penganggaran di Indonesia
5. Arah Kebijakan APBN Terkini
3. Posisi APBN Dalam Perundang-
Undangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR
Sesuai pasal 23 UUD 45 APBN ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Bila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah
maka menggunakan anggaran tahun lalu
Fungsi APBN sebagai alat pengelolaan keuangan negara Pasal
3 UU No 17 tahun 2003 APBN memiliki fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
Otorisasi APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan
4. Posisi Menteri Keuangan dalam Pengelolaan APBN
Selaku Pengelola Fiskal Menteri Keuangan mempunyai tugas yakni:
a)Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,
b)Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN,
c)Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, d)Melaksanakan
Funsi Bendahara umum Negara, e)Menyusun laporan keuangan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
Tugas Menteri/Pimpinan KL selaku pengguna Anggaran adalah:
a)Menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga yang
dipimpinnya, b)Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
c)Melaksanakan anggaran kementerian/lembaga, d)Mengelola barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, e)Menyusun
dan menyampaian laporan keuangankementerian/lembaga yang
dipimpinnya.
5. Format APBN
Sejak tahun 2000, Format dan struktur APBN Indonesia berubah dari T-
account menjadi I-account. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan
dengan standar Government Finance Statistics(GFS)
Dengan format ini, pendapatan disajikan pada urutan teratas yang
kemudian dikurangi dengan belanja negara sehingga dapat diketahui
surplus dan defisit
Penyajian format ini memberikan keuntungan: 1)Meningkatkan
transparansi dalam penyusunan APBN, 2)Mempermudah pelaksanaan
pengelolaan APBNoleh pemerintah, 3)Memudahkan analisis
perbandingan dengan APBN negara-negara lain yang juga
menerapkan standar GFS, 4)Memudahkan pelaksanaan desentralisasi
perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
7. Review kerangka penganggaran jangka panjang, kerangka penganggaran
jangka menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
Penyusunan konsep arahan presiden yang kemudian akan menjadi konsep
kebijakan fiskal
Perumusan usulan asumsi dasar ekonomi makro dan parameter APBN
Perumusan usulan besaran APBN
Siklus APBN
9. Pertumbuhan ekonomi
Inflasi
Nilai tukar rupiah
Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara
Harga Minyak Mentah Indonesia
Parameter APBN: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, volume
konsumsi BBM
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
11. A. Latar Belakang
AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945
Tidak ada GBHN
Pemilihan Presiden secara langsung
Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program
REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH:
UU 32 /2004 Tentang Pemerintah Daerah
Desentralisasi dan otonomi daerah
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat / Daerah
Konsekuensi Tugas Antara Pusat-Daerah
DAU dan DAK Bersumber dari APBN
REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara
Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
12. UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan
APBD.
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab
KN
Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung
jawab keuangan negara.
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban
Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
13. Landasan Filosofis
Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan
kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan
serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan;
Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
maka diperlukan perencanaan pembangunan.
14. B. Pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penye-lenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat
dan daerah.
15. C. Asas dan Tujuan (1)
(1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan nasional.
(2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap
terhadap perubahan.
16. (3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas
umum penyelenggaraan negara :
Asas proporsionalitas: keseimbangan
antara hak dan kewajiban
Penyelenggara Negara;
Asas profesionalitas: mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik
Asas akuntabilitas: dapat
dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat
17. (4) SPPN bertujuan untuk :
a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan
daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
18. D. Tahapan, Proses, dan Ruang Lingkup Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. Penetapan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Kinerja
Tahapan Perencanaan
19. PENDEKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1. Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses
perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan
dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan
Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye.
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh
perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi
yang secara fungsional melakukan perencanaan
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para
pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders)
antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran
prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam
hirarki pemerintahan
20. PERUBAHAN DALAM
PENDEKATAN PENYUSUNAN PENGANGGARAN
Line Item Budget
Anggaran
Defisit/Surplus
I-Account
Unified Budget
Performance Based
Budgeting
Dual Budget
T-Account
Anggaran
Berimbang
Anggaran Pembangunan
Berbasis RENSTRA
Klasifikasi Belanja
menurut Organisasi dan Ekonomi
Klasifikasi Belanja menurut
Organisasi, Fungsi, dan Ekonomi
Seluruh Anggaran
berbasis RENSTRA
21. RUANG LINGKUP DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH SERTA
PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP
Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP Daerah)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM
Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM
Daerah)
Rencana Strategis Kementerian /
Lembaga (Renstra-KL)
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Kementerian /
Lembaga (Renja-KL)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Ditetapkan
dengan UU
Ditetapkan
dengan PerPres
Ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan KL
Ditetapkan
Dengan Perda
Ditetapkan
dengan Peraturan
Kepala Daerah
Ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan SKPD
Ditetapkan
dengan PerPres
Ditetapkan
dengan Peraturan
Kepala Daerah
Ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan KL
Ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan SKPD
22. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Diacu Diperhatikan
Diserasikan Melalui
Musrenbang
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja
- KL
RAPBN
RKA-
KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
Pemerintah
Daerah
UU KN
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
23. PENGERTIAN DAN DEFINISI
DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah
dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima)
tahun.
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga adalah
dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5
(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN
Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJMD
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi
24. PENGERTIAN DAN DEFINISI DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (lanjutan)
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L atau SKPD untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L atau
Pemerintah Daerah
Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil
(sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan output (keluaran) dalam bentuk barang/jasa
25. PENGERTIAN DAN DEFINISI
DALAM RPJP, RPJM DAN RENSTRA
(lanjutan)
Prioritas adalah penjabaran dari visi, misi, dan prioritas presiden dan
wakil presiden terpilih yang dituangkan kedalam RPJMN atau
penjabaran dari visi, misi, dan prioritas kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD.
Fokus prioritas adalah bagian dari prioritas untuk mencapai sasaran
strategis yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L atau SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya
Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
secara langsung sasaran program prioritas.
Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber
daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di
dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan tidak kaku.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. PENGERTIAN DAN DEFINISI
DALAM RPJP, RPJM DAN RENSTRA (lanjutan)
26
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.
27. Peningkatan efisiensi dan kualitas belanja Negara melalui penyesuaan
harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, dan penerapan
subsidi tetap(fixed subsidy) untuk minyak solar serta penghapusan
subsidi untuk premium mulai awal tahun 2015 bertujuan
meningkatkan fiscal space bagi program-program yang lebih produktif
dan meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi
harga minyak mentah dan nilai tukar
Penghematan terhadap belanja perjalanan dinas, dan paket meeting
untuk refocusing pada kegiatan prioritas nasional yang lebih produktif
sehingga postur APBN menjadi lebih produktif dan berkualitas
Penataan Kementerian/lembaga untuk menciptakan ruang gerak
fiskalguna mendukung ketersediaan anggaran
Kebijaan APBN Terkini
