Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.

1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/2016
TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU
TAHUN ANGGARAN 2016
Sumedang, 27 Oktober 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

2. APBD KABUPATEN GARUT TAHUN
ANGGARAN 2016
2

3. Kodrek URAIAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
4. PENDAPATAN DAERAH 3,724,083,308,434
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 427,150,331,158
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 84,263,693,608
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 15,554,453,146
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,206,555,533
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 322,125,628,871
4.2. DANA PERIMBANGAN 2,779,366,850,000
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak 137,929,781,000
4.2.2. Dana Alokasi Umum 1,808,709,871,000
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 832,727,198,000
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 517,566,127,276
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
96,550,816,500
4.3.6. Dana Transfer Lainnya 421,015,310,776
JUMLAH PENDAPATAN 3,724,083,308,434
5. BELANJA DAERAH 3,742,883,308,434
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,390,445,050,928
5.1.1. Belanja Pegawai 1,898,730,595,049
5.1.4. Belanja Hibah 8,045,000,000
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1,295,590,000
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
34,081,920
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
479,339,783,959
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000

4. Kodrek URAIAN ANGGARAN KET
1 2 3 4
5.2. BELANJA LANGSUNG 1,352,438,257,506
5.2.1. Belanja Pegawai 125,122,519,455
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 695,599,724,451
5.2.3. Belanja Modal 531,716,013,600
JUMLAH BELANJA 3,742,883,308,434
SURPLUS/(DEFISIT) (18,800,000,000)
6. PEMBIAYAAN DAERAH 46,800,000,000
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 46,800,000,000
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 46,800,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 46,800,000,000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 46,800,000,000
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 28,000,000,000
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 15,000,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10,000,000,000
6.2.3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 3,000,000,000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 28,000,000,000
PEMBIAYAAN NETO 18,800,000,000
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(SILPA)
-

5. Kodrek URAIAN APBD 2016 KET
1 2 3 4
4. PENDAPATAN DAERAH 3,724,083,308,434
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 427,150,331,158
4.2. DANA PERIMBANGAN 2,779,366,850,000
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 517,566,127,276
JUMLAH PENDAPATAN 3,724,083,308,434
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

6. Kodrek URAIAN APBD 2016 KET
1 2 3 4
4. PENDAPATAN DAERAH 3,724,083,308,434
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 427,150,331,158
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 84,263,693,608
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 15,554,453,146
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,206,555,533
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 322,125,628,871
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7. Kodrek URAIAN APBD 2016 KET
1 2 3 4
4.2. DANA PERIMBANGAN 2,779,366,850,000
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak 137,929,781,000
4.2.2. Dana Alokasi Umum 1,808,709,871,000
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 832,727,198,000
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

8. Kodrek URAIAN APBD 2016 KET
1 2 3 4
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 517,566,127,276
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 96,550,816,500
4.3.6. Dana Transfer Lainnya 421,015,310,776
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

9. Kodrek URAIAN APBD 2016 KET
1 2 3 4
5. BELANJA DAERAH 3,742,883,308,434
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,390,445,050,928
5.2. BELANJA LANGSUNG 1,352,438,257,506
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

10. Kodrek URAIAN APBD 2016 KET
1 2 3 4
5. BELANJA DAERAH 3,742,883,308,434
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,390,445,050,928
5.1.1. Belanja Pegawai 1,898,730,595,049
5.1.4. Belanja Hibah 8,045,000,000
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1,295,590,000
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 34,081,920
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
479,339,783,959
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

11. Kodrek URAIAN APBD 2016 KET
1 2 3 4
5.2. BELANJA LANGSUNG 1,352,438,257,506
5.2.1. Belanja Pegawai 125,122,519,455
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 695,599,724,451
5.2.3. Belanja Modal 531,716,013,600
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

12. KEBIJAKAN PENUNDAAN DAU
12

13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PMK 125/PMK.07/2016
PMK 125/PMK.07/2016
KEBIJAKAN PENUNDAAN DAU UNTUK 169 DAERAH
DAU YANG DITUNDA SEBESAR Rp 19.418.975.064.500,-
PENENTUAN DAERAH DAN BESARAN PENUNDAAN PENYALURAN DAU,
DIDASARKAN PADA:
1) PERKIRAAN KAPASITAS FISKAL;
2) KEBUTUHAN BELANJA; DAN
3) POSISI SALDO KAS DI DAERAH PADA AKHIR TAHUN 2016
YANG DIKATEGORIKAN SANGAT TINGGI, TINGGI, CUKUP TINGGI, DAN SEDANG.
13
DAU YANG PENYALURANNYA DITUNDA, DIPERHITUNGKAN SEBAGAI
KURANG BAYAR
BERDASARKAN PENUNDAAN DAU, PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN
PENYESUAIAN DAU PADA PENDAPATAN DAN BELANJA TANPA MENUNGGU
PERUBAHAN ATAS APBD TAHUN ANGGARAN 2016 SESUAI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

14. Kajian Indikator Penundaan Penyaluran Sebagian DAU
POSISI SALDO
KAS DI DAERAH
PADA AKHIR
TAHUN 2016
KAPASITAS
FISKAL
KEBUTUHAN
BELANJA
KABUPATEN GARUT
(penundaan
Rp 327.492.667.052,-)
Kapasitas Fiskal
 Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
37/PMK.07/2016 tentang Peta
Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa
Kabupaten Garut termasuk
Daerah yang memiliki Indeks
Kapasitas Fiskal suatu Daerah
(IKF) rendah yaitu 0,16.
 Berdasarkan ketentuan Pasal 1
ayat (2) PMK 125/PMK.07/2016,
maka Kabupaten Garut dengan
penundaan penyaluran DAU
setiap bulannya sebesar
Rp 81.873.166.763,- (lebih dari
50% dari pagu anggaran DAU
yang ditransfer setiap bulannya
sebesar Rp 150.725.822.000,)
dikategorikan sebagai Daerah
yang memiliki kapasitas fiskal
sangat tinggi.
Kebutuhan Belanja
 Pemerintah Daerah menyampaikan
perkiraan belanja bulanan melalui aplikasi
SIMPATIK (Permenkeu No.
93/PMK.07/2016) ttg Konversi Penyaluran
Dana Bagi Hasil dan/atau DAU dalam Bentuk
Non Tunai.
 Pada bln. Juni, aplikasi SIMPATIK mengalami
perubahan/updating, sehingga daerah juga
harus melakukan updating sesuai arahan
Dirjen Perimbangan Keuangan.
 Ternyata setelah aplikasi tersebut di update,
ada beberapa fitur yang tidak sinkron
sehingga terdapat beberapa data yang
hilang & tidak dapat ter-upload. Dengan
kondisi ini, operator berusaha untuk
membuat ulang laporan tersebut, namun
aplikasi sudah mengunci, sehingga untuk bln
Juni, pada data pelaporan di DJPK,
diidentifikasi tidak terdapat pengiriman data
belanja.
Posisi Saldo Kas
 Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PMK
125/PMK.07/2016, salah satu dasar
penundaan penyaluran, adalah posisi saldo
kas pada akhir tahun 2016. Sedangkan
kenyataannya, posisi saldo kas yang
digunakan adalah posisi saldo kas pada
bulan Juni.
 Pelaporan posisi saldo kas di daerah
mengikuti ketentuan PMK No.
93/PMK.07/2016, dimana pelaporan posisi
saldo kas di daerah hanya secara global,
tidak terdapat format laporan yang
mengharuskan Daerah merinci kedalaman
dari saldo tersebut.
 Sedangkan pada kenyataannya, dana yang
berada pada saldo kas tersebut, merupakan
dana yang telah ada peruntukannya atau
dana yang telah diarahkan (earmark).

15. Kebijakan Penundaan DAU Terhadap
Kebutuhan Gaji Pegawai
15
KABUPATEN GARUT
Rp 81.873.166.763 x 4 bulan
Rp 327.492.667.052
Penundaan Penyaluran
DAU
KEBUTUHAN GAJI PER BULAN
JUMLAH Rp 96.498.898.458
DAU YANG DITERIMA SETELAH
KEBIJAKAN PENUNDAAN
Rp 68.852.655.820/BULAN
DEFISIT PER BULAN
Rp (27.646.242.638)
DEFISIT 4 BULAN
Rp (110.584.970.552)

16. NO URAIAN PAGU AWAL PERPRES 66 THN 2016 (+/-)
1 DAK FISIK 197.164.850.000,00 184.866.151.000,00 (12.298.699.000,00)
2 DAK NON FISIK 635.562.348.000,00 625.123.726.000,00 (10.438.622.000,00)
3 DBH 137.929.781.000,00 128.275.879.000,00 (9.653.902.000,00)
JUMLAH 970.656.979.000,00 938.265.756.000,00 (32.391.223.000,00)
NO URAIAN PAGU AWAL PMK.125/PMK.07/2016 PENUNDAAN
1 DAU 1.808.709.871.000,00 1.481.217.203.948,00 (327.492.667.052,00)
TIGA KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK DANA
TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Dalam Tahun Anggaran 2016, Pemerintah menetapkan 3 (tiga) kebijakan yang berpengaruh
terhadap Dana Transfer ke Daerah, yaitu
NO URAIAN PAGU AWAL SE S−579/PK/2016 (+/-)
1 TPG 567.800.041.000 ,00 454.240.032.800,00 (113.560.008.200,00)

17. DAMPAK PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU
PMK 125/PMK.07/2016
1
• DEFISIT PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
2
• PENUNDAAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA (ADD)
3
• PENUNDAAN/PENGHENTIAN BELANJA
4
• PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS
PRESTASI KEGIATAN

18. UPAYA PEMERINTAH DAERAH SETELAH DITETAPKAN
PMK 125/PMK.07/2016
Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dalam mengatasi dampak penundaan penyaluran
sebagian DAU, antara lain:
1. dilakukan penghapusan pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp 16 miliar , meliputi:
a. penghapusan dana cadangan untuk pendanaan
pemilihan kepala daerah tahun 2018, sebesar 13
miliar; dan
b. penghapusan penyertaan modal pada Bank Jabar
Banten sebesar 3 miliar.
BUPATI GARUT
INSTRUKSI BUPATI GARUT
NOMOR 900/2505/DPPKA
TENTANG
LANGKAH−LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN SERTA
PENGHENTIAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
RANGKA TINDAK LANJUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN
DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
2. Efisiensi belanja, melalui penghematan dan pemotongan serta penghentian belanja SKPD. Hal tersebut
dilakukan sesuai Instruksi Bupati Garut Nomor 900/2505/DPPKA, bahwa penghematan dan
pemotongan serta penghentian belanja dilakukan utamanya terhadap belanja:
a. perjalanan dinas dan paket meeting;
b. honorarium tim/kegiatan;
c. biaya rapat;
d. iklan dan operasional perkantoran lainnya;
e. pembangunan gedung kantor;
f. pengadaan kendaraan dinas/operasional;
g. swakelola;
h anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak; dan
i. kegiatan−kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran
berikutnya.

19. UPAYA YANG DILAKUKAN PEMDA (Lanjutan……..)
3. Untuk menutup defisit APBD pada Tahun
Anggaran 2016, menetapkan Penerimaan
Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
2015, sebesar Rp 47.136.082.002,00.
4. Penundaan pembayaran kepada pihak ketiga
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai.
5. Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa
kepada Pemerintah Desa.
Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah:
 Penghematan dan pemotongan serta penghentian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak
dilakukan terhadap:
1. Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
3. Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
 Penghematan dan pemotongan serta penghentian belanja SKPD, tidak dapat dilakukan secara optimal
pada akhir tahun anggaran (dimana PMK 125/PMK.07/2016 diundangkan pada tanggal 16 Agustus
2016).
 Rencana melakukan pinjaman daerah untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2016,
terkendala dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah.

20. PINJAMAN DAERAH
Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
a. Pinjaman Jangka Pendek
 merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
 Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk
menutup kekurangan arus kas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
PINJAMAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
b. Pinjaman Jangka Pendek
 merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
 Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak
menghasilkan penerimaan.
c. Pinjaman Jangka Panjang
 merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
 Digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka
penyediaan pelayanan publik.
Pasal 11 s/d Pasal 14

21. Pasal 12
 Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
anggaran.
 Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun
anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka
Pendek.
 Jangka waktu pelunasan Pinjaman Jangka Pendek tidak dapat melebihi
tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian, Pinjaman Jangka Pendek
tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun
anggaran.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
PINJAMAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PINJAMAN DAERAH

22. MENYIKAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
22

23. KEDUDUKAN HUKUM PMK 125/PMK.07/2016
KEBIJAKAN PENETAPAN DAU
Pasal 11 ayat (6) dan ayat (8)
Undang-Undang No. 14 Tahun 2015
tentang APBN Tahun Anggaran 2016
Peraturan Presiden Nomor 137
Tahun 2015 tentang Rincian APBN
Tahun Anggaran 2016
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2016 tentang Rincian APBN T.A 2016
DAU dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh
tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan
Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan
sebesar Rp 385.360.847.100.000,-
Pasal 11 ayat (8) UU No. 14 Tahun 2015,
mengatur bahwa “Dalam hal terjadi
perubahan APBN menyebabkan PDN neto
bertambah atau berkurang, besaran DAU
tidak mengalami perubahan”.
Dalam Peraturan Presiden, DAU Kabupaten
Garut ditetapkan sebesar
Rp 1.808.709.871.000,-
Dalam PMK 125/PMK.07/2016, DAU
Kabupaten Garut ditunda sebesar
Rp 327.492.667.052,-
Dalam Pasal 3 PMK 125/PMK.07/2016,
Pemerintah Daerah harus melakukan
penyesuaian DAU pada pendapatan dan
belanja.
PMK 125/PMK.07/2016

24. KEDUDUKAN HUKUM PMK 125/PMK.07/2016
PMK 125/PMK.07/2016 memerintahkan Pemerintah
Daerah melakukan penyesuaian terhadap DAU dalam
pendapatan dan belanja, sedangkan Pasal 11 ayat (6) dan
ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, secara
limitatif menetapkan besaran DAU dan menjamin bahwa
besaran DAU tidak mengalami perubahan.
Alokasi DAU yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016,
tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
ataupun sederajat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016
tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi
Umum TA 2016, tidak dapat mencabut alokasi DAU yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun
2015 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016,
karena derajat/hierarki nya berada di bawah Peraturan
Presiden.
Tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang secara tegas menyatakan alokasi DAU
dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 dan
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 dilakukan
pencabutan seluruhnya atau sebagian.

25. DASAR PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN
PENUNDAAN DAU DALAM PMK 125/PMK.07/2016
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
37/PMK.07/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 125/PMK.07/2016, terdapat perbedaan
penetapan kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah Pusat tidak melakukan konfirmasi
terhadap posisi saldo kas di daerah pada bulan Juni,
yang pada kenyataannya dana yang berada pada
kas daerah merupakan dana yang telah ada
peruntukannya atau dana yang telah diarahkan
penggunaannya (earmark).
Pemerintah tidak melakukan kajian secara
komprehensif terhadap penetapan kebijakan
strategis yang menyangkut hubungan keuangan
pemerintah pusat dan daerah.

26. KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK DANA
TRANSFER KE DAERAH
Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 dan Surat Dirjen. Perimbangan Keuangan
Nomor S−579/PK/2016, menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian
terhadap pendapatan dan belanja daerah yang telah dituangkan dalam dokumen
keuangan daerah.
Penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan pada tahun
anggaran berjalan, pada saat program/kegiatan yang ada di SKPD sedang
dilaksanakan dan/atau telah terikat kontrak dengan pihak ketiga.
Pemerintah Daerah masih sangat tergantung terhadap dana transfer yang
diberikan oleh Pemerintah, sehingga beberapa kebijakan tentang dana transfer ke
daerah yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, sangat menyulitkan
Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

27. KAJIAN PENUNDAAN DAU DALAM PERSPEKTIF PERIMBANGAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

28. PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN
 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
dan Pemerintahan Daerah merupakan
subsistem Keuangan Negara sebagai
konsekuensi pembagian tugas antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 Pemberian sumber keuangan Negara kepada
Pemerintahan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas
penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
stabilitas dan keseimbangan fiskal.
 Perimbangan Keuangan antara pemerintah
dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu
sistem yang menyeluruh dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan asas
Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan
potensi Daerah sebagai perwujudan
Desentralisasi.
 Dana Perimbangan bertujuan mengurangi
kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah
Daerah.
 Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh
sumber pembiayaan dalam rangka
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
 Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi
peluang kepada Daerah untuk memperoleh
pendapatan selain pendapatan PAD, Dana
Perimbangan dan Pinjaman Daerah.

29. Kebijakan Umum Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah
 Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah
dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada
daerah.
 Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka
dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi (untuk
saat ini).
 Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari APBN
berbentuk block grants (bebas digunakan oleh daerah)
 Block grants juga didukung dengan specific grants, yang berfungsi untuk
mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah.
 Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat
terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan local taxing
power dan transfer diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun.
 Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong
perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman.
29

30. Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah
Kebijakan
Moneter
Kebijakan
Neraca
Pembayaran
Kebijakan
Sektor Riil
Kebijakan
Fiskal
• Kebijakan fiskal daerah
harus sejalan dan
mendukung dengan
keempat kebijakan makro
nasional.
• Seluruh kebijakan makro,
terutama Kebijakan Fiskal
mempengaruhi Kebijakan
Transfer ke Daerah
Interrelasi Kebijakan Makro
30

31. Melalui
Angg K/L
Belanja
Pemerintah
Pusat
Transfer
Ke Daerah
DaerahPemerintah Pusat
Mendanai
kewenangan
di luar 6 Urusan
Mendanai
kewenangan 6
Urusan
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
APBN
31
Alur Belanja APBN ke Daerah
Dana Vertikal
di Daerah
Hibah
Pinjaman
• Dana Perimbangan
• Dana Otsus dan
Penyesuaian
Dana Dekonsentrasi
Dana Tgs Pembantuan
PNPM dan Jamkesmas
Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD
31
Mendanai
kewenangan
Daerah
(Desentralisasi)
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
Melalui
Angg
Non K/L

32. Sumber: Perpres No.2/2015 ttg RPJMN 2015-2019
32
Kebijakan Umum Transfer ke Daerah
 Pengelolaan transfer ke daerah, dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan
pusat dan daerah.
 Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-
masing dalam pembangunan.
 Kebijakan transfer ke daerah diarahkan guna:
1. mempercepat pembangunan daerah;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan
pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Catatan:
Dalam RPJMN 2015-2019, diharapkan bahwa dengan meningkatnya kemampuan
fiskal dan kinerja Daerah, maka rata-rata ketergantungan dana transfer
Kabupaten/Kota , dari 72,2 % (tahun 2014) menjadi 70,0 % (tahun 2019).

33. Transfer ke Daerah
Dana Perimbangan
Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Transfer Umum
Dana Transfer Khusus
DBH PBB
DBH PPh
Kehutanan
Mineral dan Batubara
Perikanan
Migas
DBH CHT
DBH Pajak
DBH SDA
Panas Bumi
TRANSFER KE
DAERAH
33
Dana Otonomi Khusus dan
Dana Keistimewaan DIY
Dana Alokasi Umum
(DAU)
DAK Fisik
DAK Non Fisik
DAK Reguler
DAK Infrastruktur Publik Daerah
DAK Afirmasi
Pendidikan
Kesehatan & KB
Infrastruktur Perumahan, Permukiman,
Air Minum dan Sanitasi
Kedaulatan Pangan
Energi Skala Kecil
Kelautan dan Perikanan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Transportasi
Sarana Perdagangan, Industri Kecil &
Menengah dan Pariwisata
Sumber: UU No. 14 Thn. 2015 ttg APBN T.A 2016
Prasarana Pemerintahan Daerah

34. Perbandingan Transfer ke Daerah terhadap Total Pendapatan
 Transfer ke Daerah terdiri dari
transfer dana perimbangan, dana
otonomi khusus dan dana
penyesuaian.
 Rasio transfer terhadap
pendapatan yang tinggi
menunjukkan dalam pembuatan
anggaran pendapatan, Pemerintah
Daerah semakin tergantung pada
besaran transfer pemerintah, dan
semakin kecil rasio tersebut
menunjukkan Pemerintah Daerah
lebih leluasa dalam menentukan
besaran dan penggunaan
pendapatan.
 Dibanding dana transfer, rasio PAD
Kabupaten Garut lebih rendah.
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2014
2015
2016
PAD KABUPATEN
Dana Transfer ke Daerah
Daerah 2014 2015 2016
Dana Transfer ke Daerah 89.64 85.61 85.94
PAD Kabupaten Garut 7.67 11.60 11.47
Transfer ke Daerah