Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup keuangan daerah, perbedaan pengelolaan APBN dan APBD, proses penyusunan anggaran daerah, pejabat terkait pelaksanaan APBD, tugas kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, tugas pejabat penatausahaan keuangan SKPD, azas umum keuangan daerah, proses penyusunan laporan keu

1. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan

2. DASAR HUKUM

3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah
 Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan
pinjaman;
 Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga;
 Penerimaan daerah;
 Pengeluaran daerah;
 Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
 Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

4. PERBEDAAN PENGELOLAAN APBN DAN APBD
APBN APBD
1. Kekuasaan Pengelola Keuangan Negara –
Presiden
1. Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah –
Gub/Bupati/Walikota
2. Bendahara Umum Negara – Menkeu 2. Bendahara Umum Daerah – Kepala
Badan/Dinas/Biro/Bagian Keuangan Daerah*)
3. Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan
Kekayaan Negara Yang Dipisahkan – Menkeu
3. Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan
Kekayaan DaerahYang Dipisahkan –
Gubernur/Bupati/Walikota
4. Pengguna Anggaran – Menteri/Kepala
Lembaga
4. Pengguna Anggaran – Kepala
Dinas/Badan/Kantor
5. Pejabat Pembuat Komitmen – Pejabat Yang
Ditunjuk Oleh Pengguna Anggaran
5. Pejabat Pembuat Komitmen – Melekat pada
Pengguna Anggaran
6. Entitas Pelaporan – K/L
Entitas Akuntasi – Unit Kerja K/L
6. Entitas Pelaporan – Pemda
Entitas Akuntasi – SKPD
CATATAN :
1. Kepala Badan/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; atau
3. Kepala Biro/Bagian Keuangan.

5. Daftar Istilah
 SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
 SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
 PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 PPK-SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 DPA – SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
 SPD : Surat Penyediaan Dana
 SPP : Surat Permintaan Pembayaran
 SPM : Surat Perintah Membayar
 SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

6. Azas Umum Keuangan Daerah
Keuangan daerah dikelola secara :
1. Tertib  tepat waktu, tepat guna
2. Taat pada peraturan perundang-undangan,
3. Efektif  sesuai target
4. Efisien  dana mimimum,output maksimum
5. Ekonomis  hemat, harga rendah kualitas maks
6. Transparan  akses informasi publik
7. Bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat

7. Proses penyusunan LK pada PPKD
8

8. PEJABAT-PEJABAT TERKAIT
PELAKSANAAN APBD
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK);
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
SKPD.
 PPKD;
 KUASA BUD;
 PENGGUNA ANGGARAN (PA);
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA);
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN.
DITETAPKAN
KEPALA
DAERAH
DITETAPKAN
PA

9. Tugas Kepala SKPD Selaku PA
 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;
 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 Mengelola utang dan piutang;
 Menggunakan barang milik daerah;
 Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya
Psl 6 UU 1/2004 BN
10

10. Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang
dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat
penatausahaan keuangan SKPD
meneliti kelengkapan SPP-LS, UP, GU, TU yang diajukan bendahara
pengeluaran dan diketahui oleh PPTK
melakukan verifikasi SPP
menyiapkan SPM
menyiapkan laporan keuangan SKPD
Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD :
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak boleh merangkap
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK
Verifikasi harian atas penerimaan
E Melaksanakan akuntansi SKPD
F
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

11. PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN
APBD TA 2019
RKA-SKPD
RKA-PPKD
DPA-SKPD
DPA PPKD
SPD
Evaluasi
Mendagri
RKPD KUA & PPAS
(Nota Kesepakatan)
RPJMD
PELAKSANAAN
PROG & KEG
PERTENGAHAN JUNI –
JULI 2018MEI-2018
AGUST-SEPT2018OKT-NOP 2018
PENYAMPAIAN
RAPBD
PMBHSN MITRA
& KOMISI
DES-2018
JANUARI 2019 JAN-DES 2019
PAGU/JUKNIS DAK
P-APBD
AGS-SEP 2019
PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
KDH & DPRD
INFO RESMI KEMENKEU PAGU
SEMENTARA
30 Nov -2018
PERDA APBD &
PERKADA TTG
PENJABARAN
APBD
DES-2018
Pencermatan/
Ketaatan dan
Kepatuhan
atas hasil
Evaluasi
Mendagri

12. Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh
Gubernur/ Mendagri
PerdaAPBD
RPJMD RKPD
PEDUM APBD
o/ MDN
KUA PPAS
Penatausahaan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU,
SPM-TU dan
SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
• Bendahara penerimaan wajib menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambat-
lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
PelaksanaanAPBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Evaluasi R
P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kas
• CaLK
Raperda PJ Pel
APBD
Disusun dan disajikan
Sesuai SAP
Persetujuan Bersama (KDH
+ DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/ MDN
15 hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ PelAPBD
setelah 3 hari
Perencanaan Pertgjwban Pemeriksaan
DPRD
melakukan
pengawasan
bukan
pemeriksaan
Pelaksanaan Penatausahaan
• LRA • LO
• Neraca • LPE
• Lap. Arus • Laporan
perubahan
saldo
13

13. Laporan Keuangan
 Ka SKPKD selaku PPKD menyusun LKPD untuk disampaikan kpd
gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, sbg berikut:
a. Ka SKPD selaku PA/PB menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan yang meliputi laporan 5 Laporan;
b. Laporan Keuangan disampaikan kpd PPKD paling lambat 2 Bln Stlh
TA Berakhir;
c. PPKD menyusun Laporan keuangan konsolidasi.
d. PA/PB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan.

14. LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1. PELAPORAN - SKPD :
a. Laporan Realisasi Anggaran – SKPD
b. LPSAL - SKPD
c. LO - SKPD
d. Neraca – SKPD
e. Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD
2. PELAPORAN - PEMDA :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. LPSAL
c. LO
d. Neraca
e. LPE
f. Laporan Arus Kas
g. Catatan Atas Laporan Keuangan

15. 31/
12
AKHIR
TA
28/
2
Selesai Lap
Keuangan
SKPD sbg
Entitas
Akuntansi
Penyampaian
Lap. Keu
oleh
Kepala Daerah
ke BPK
31/
5
Selesai
audit
BPK
30/
6
Penyampaian
Ke DPRD
oleh
KDH dlm bentuk
Raperda ttg PJ Pel
APBD .
• Persetujuan
Bersama
• Evaluasi oleh
Gbrn/MDN
Perda ttg PJ
Pel APBD
31/
3
Review
oleh
Inspekt
orat/
Bawas
Prov/ Kab/
Kota
Laporan
Keua-ngan
Konsolidasia
n oleh
PPKD-BUD
selaku
Entitas
Pelapo-ran
APIP
Jadwal Pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Telaah

17. SUBSTANSI
PERMENDAGRI 64
TAHUN 2013
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
Bagan Akun Standar
(BAS)
Konversi Penyajian LRA
Penetapan Perkada dan
Pemberlakuan
•Kebijakan akuntansi
•SAPD

20. PERMASALAHAN ATAS LKPD
 Temuan dan rekomendasi BPK tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti;
 Masih terdapat kelemahan dalam Kebijakan Akuntansi;
 Kelemahan dalam Pengelolaan Kas;
 Kelemahan dalam pengelolaan aset daerah (Aplikasi pencatatan aset
dan penyusutan aset belum memadai);
 Ketidak-cukupan bukti pertanggungjawaban belanja;
 Pencatatan Persediaan tidak tertib dan belum dilakukan stock opname
di Akhir Tahun;
 Kelemahan dalam Penatausahaan;
 Kelemahan pelaksanaan pengawasan kegiatan;
 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal.

21. TERIMA KASIH
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN