Dokumen ini mengatur kebijakan dan mekanisme penyaluran dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu. Penyaluran DAK dilakukan secara bertahap dan memerlukan laporan serta dokumen persyaratan tertentu. Selain itu, terdapat kewajiban penyediaan dana pendamping dan pemantauan terhadap pengelolaan penggunaan DAK.

1. Kementerian
Keuangan R.I.
KEBIJAKAN DAN
MEKANISME PENYALURAN
DANA ALOKASI KHUSUS
1

2. Dasar Hukum
2 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
UU antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
PP PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum
DAK
PMK PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer Ke Daerah (PMK No. 06/PMK.07/2012)
PMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
PMT PMD tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

3. Pengertian Dana Alokasi Khusus
3 Dana yang bersumber dari Pendapatan
APBN dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan
Sumber
APBN
daerah sesuai prioritas nasional
Daerah Urusan
Membantu Kegiatan
Tertentu Daerah
Mendanai Khusus
Prioritas
Nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,
dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.

4. Pengertian Dana Alokasi Khusus
4 Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah
Daerah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK
Tertentu
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan
kriteria teknis.
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kegiatan mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau
Khusus pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau
perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan
dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang
panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
penunjang.
Prioritas Program yang menjadi prioritas nasional
Nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana
Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

5. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
5
■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per
Menteri
Keuangan
daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan (untuk TA 2012 ditetapkan dalam
PMK Nomor 209/PMK.07/2011 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2012)
Menteri
■ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Teknis tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk
Teknis Penggunaan DAK (2 Minggu setelah
PMK diundangkan)

6. Penganggaran DAK PP 55/2005
Pasal 60
6
Masuk  Daerah penerima DAK wajib
APBD mencantumkan alokasi dan
penggunaan DAK di dalam APBD.
Sesuai  Penggunaan DAK dilakukan sesuai
Juknis dengan Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK.
 DAK tidak dapat digunakan untuk
Untuk
Fisik Saja
mendanai administrasi kegiatan,
penyiapan kegiatan fisik, penelitian,
pelatihan, dan perjalanan dinas.

7. Dana Pendamping UU 33/2004 PP 55/2005
Pasal 41 Pasal 61
7
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan
Masuk Dana Pendamping dalam APBD sekurang-
APBD kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran
alokasi DAK yang diterimanya.
 Kewajiban penyediaan Dana Pendamping
menunjukkan komitmen daerah terhadap
bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah
 Dana Pendamping digunakan untuk
mendampingi kegiatan yang dibiayai DAK
Dana Pendamping digunakan untuk
Untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan
Fisik Saja fisik.
 Yang dimaksud kegiatan fisik adalah
kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek,
kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan
perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan
umum lain yang sejenis.

8. Bidang Kegiatan yang di biayai dengan DAK
8
NO NAMA BIDANG NO NAMA BIDANG
1 PENDIDIKAN SD 12 PERTANIAN
2 PENDIDIKAN SMP 13 LINGKUNGAN HIDUP
3 KESEHATAN PELAYANAN DASAR 14 KELUARGA BERENCANA
4 KESEHATAN PELAYANAN FARMASI 15 KEHUTANAN
5 KESEHATAN PELAYANAN RUJUKAN 16 SARANA PRASARANA PERDESAAN
6
INFRASTRUKTUR JALAN 17 PERDAGANGAN
7
INFRASTRUKTUR IRIGASI 18 KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
8
INFRASTRUKTUR AIR MINUM 19 LISTRIK PERDESAAN
9
INFRASTRUKTUR SANITASI 20 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
10 PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH 21 SARPRAS KAWASAN PERBATASAN
11 KELAUTAN & PERIKANAN 22 TRANSPORTASI PERDESAAN

9. Optimalisasi
9
Masuk Daerah penerima DAK dapat
APBD melakukan optimalisasi penggunaan
atas besaran DAK yang
diterimanya.
Untuk
Optimalisasi sebagaimana
Fisik Saja dimaksud hanya dapat dilakukan
untuk kegiatan pada bidang yang
sama.

10. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan DAK
10
Menteri Menteri Teknis melakukan pemantauan dan
Keuangan evaluasi dari segi teknis terhadap
penyelenggaraan kegiatan di daerah yang
dibiayai dari DAK sesuai dengan
kewenangan masing-masing
Menteri Menteri Keuangan melakukan pemantauan
Keuangan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK
Institusi
Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai
Pengawas dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pola Penyaluran DAK
11
Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan
1. RKUD dari RKUN ke RKUD.
Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kasda, bukan
belanja.
Penyaluran dilakukan secara bertahap:
2. Berta- Tahap 1 : 30% dari total pagu DAK.
hap Tahap 2 : 45% dari total pagu DAK.
Tahap 3 : 25% dari total pagu DAK.
Penyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan
3. Tidak
tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
Sekaligus
Penyaluran DAK tersebut dapat dilakukan setelah dokumen
4. Persya- persyaratan diterima oleh DJPK.
ratan Penyaluran DAK Tahap 1 paling cepat dilakukan pada bulan
Februari.

12. Pola Penyaluran DAK
12
Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap 1 :
5. Tahap I a.Perda tentang APDB tahun berjalan,
b.Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya,
c. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya,
d. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya,
e.Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.
Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap 2 :
6. Tahap II a. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan,
b. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan.
Dokumen persyaratan penyaluran DAK Tahap 3 :
7. Tahap a. Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan,
III b. Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan.
** Rekap SP2D disertai dengan file softcopy

13. Pola Penyaluran DAK
13
Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II dapat dibuat
8. Syarat
setelah penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90% dari
90%
DAK yang diterima Kasda. [ 0 < Sisa DAK di Kasda < 10%]
Laporan Realisasi Penyerapan DAK diterima paling
9. Batas lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran
Akhir
berjalan berakhir.
Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak
dapat dicairkan (HANGUS)

14. Permasalahan dan Hambatan
14
 Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK
 Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan
 Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan
 Dokumen yang dipersyaratkan terlambat diterima oleh DJPK karena
dikirim melalui pos
 Dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh DJPK kerena tidak
sesuai dengan ketentuan dalam PMK
 Pejabat pemda yang biasa menangani dipindah ke tempat lain dan
tidak/belum ada regenerasi kepada pejabat baru/pejabat lainnya.
 Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD
pengelola keuangan daerah
 Juknis terlambat diterima
 Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan porsi).
 Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya.
 Dll

15. Kesalahan yang sering terjadi pada laporan
15
• Laporan yang disampaikan bukan laporan yang Asli
• Laporan tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah
• Berkas Laporan tidak lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan
• Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK
• Laporan salah hitung, jumlah ke kanan atau ke bawah tidak sama
• Laporan pada halaman muka tidak sama dengan lampirannya
• Terdapat SP2D yang dipertanggungjawabkan dua kali
• Sisa pagu pada salah satu atau beberapa bidang minus
• Laporan tidak konsisten dengan laporan tahap sebelumnya
• Laporan tidak menyertakan softcopy aplikasi LDT
• Laporan melebihi batas akhir penerimaan laporan

16. 16
Alamat :
Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 4
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-3449230 ext. 7367 Faks: 021-350 5614
Website: www.djpk.depkeu.go.id, Konsultasi: www.infotransfer.web.id