Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Oleh:
Sujatmiko Wibowo
PENATAUSAHAAN
DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

2. Landasan Hukum
• Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2104 Tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
• Peraturan Bupati
• Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa

3. PERATURAN LAIN YANG TERKAIT
• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
93/Pmk.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.

4. • Desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan membuat
pertanggungjawaban
• Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah sangat besar.
• Keuangan Desa adalah dana publik yang harus
dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan hanya kepada
pengguna tertentu
• Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengeloaan
keuangan Desa
• Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
Pemerintah Desa berada pada Kepala Desa
Latar Belakang Akuntansi Desa
4

5. Akuntabilitas Keuangan Desa
5
• Desa adalah unit pemerintahan daerah terkecil, sebagai
bagian integral dari akuntansi pemerintah daerah Kabupaten
atau Kota dalam NKRI, maka pertanggungjawaban keuangan
Desa sebaiknya diatur secara nasional.
• Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam
penyelenggaraan Desa (Ps 24 huruf g UU 6/2014)
• Akuntabilitas harus berterima umum, sehingga sarana
pertanggungjawaban perlu diatur dengan standar nasional.

6. Apa yang anda ketahui tentang
KEUANGAN DESA ?
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ?
JELASKAN BERDASARKAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN PRIBADI ANDA..?

7. KEUANGAN DESA
adalah Semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

8. PENGELOLAAN KEUANGAN
Merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan hingga
pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam
satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.

9. Kepala Desa
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa
yang dipisahkan.
• kewenangannya:
• menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
• menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
• menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa;
• menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan
• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.

10. PTPKD
(Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa)
• Terdiri dari:
• Sekretaris Desa;
• Kepala Seksi; dan
• Bendahara.
• PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

11. •Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar,
menatausahakan & mempertanggungjwbkanpenerimaan
pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka
pelaks. APBDesa;
PTPKD
• Menyusun dan melaks. Kebijakan Pengel. APBDesa
• Menyusun Ranperdes ttg APBDesa, perubahan APBDesa dan pertg.
Jwb pelaksa. APBDesa;
• Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APBDesa
• Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjwban Pelaks. Keg. APBDesa;
• Melakukan Verifikasi thd Ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran.
Sekdes
(Koordinator)
• Menyusun rencana Pelaks. Keg. yg menjd tg .jwb nya;
• Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa;
• Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban
Anggaran Kegiatan;
• Mengandalikan Pelaks. Keg.:
• Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kpd Kades, dan
• Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg.
Kasi
(Pelaks.Keg.)
Staf Kaur
(Bendahara)
Kepala Desa
(Pemegang Kekuasaan
dan kekayaan yang
dipisahkan)
• Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes
• Menetapkan PTPKD
• Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa
• Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa.
• Melakukan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

12. Sekretaris Desa
selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan desa
Mempunyai tugas:
• menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
• menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBDesa;
• melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;
• menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa; dan
• melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa.

13. Kepala Seksi
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai
dengan bidangnya.
Kepala Seksi mempunyai tugas:
• menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
• melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
telah ditetapkan di dalam APBDesa;
• melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;
• mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
• melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
• menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

14. Bendahara Desa
di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan
Mempunyai Tugas:
Menerima, Menyimpan, Menyetorkan/Membayar,
Menatausahakan, Dan Mempertanggungjawabkan
Penerimaan Pendapatan Desa Dan Pengeluaran
Pendapatan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Apbdesa

15. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA :
• Transparan,
semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat
jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang
jasa yang berminat.
• Pemberdayaan masyarakat,
pengadaan barang jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi
masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
• Gotong-royong,
penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
• Akuntabel,
berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

16. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA MELIPUTI :
• Pelaksana kegiatan baik melalui swakelola maupun penyedia
adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
• TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala
Desa.
• TPK terdiri dari:
• Unsur Pemerintah Desa
• Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

17. PERAN/KETERLIBATAN MASYARAKAT
TAHAP KEGIATAN PERAN DAN KETERLIBATAN TERKAIT DENGAN ASAS
Perencanaan
Memberikan masukan tentang rancangan APB
Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD
Partisipatif
Pelaksanaan
 Bersama dengan Kasi, menyusun RAB,
memfasilitasi proses pengadaan barang dan
jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan
terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Perdes tentang APB Desa.
 Memberikan masukan terkait perubahan APB
Desa
Partisipatif
Transparan
Penatausahaan
Meminta informasi, memberikan masukan,
melakukan audit partisipatif
Transparansi
Akutabel
Tertib dan disiplin
anggaran

18. PERENCANAAN KEUANGAN DESA

19. ADALAH
KEGIATAN UNTUK MEMPERKIRAKAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
UNTUK KURUN WAKTU TERTENTU DI
MASA YANG AKAN DATANG.

20. PERENCANAAN
RKA
Desa
MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DESA
RPJMDesa
RKP Desa
BPD
RAPBDesaAPBDesa

21. Keuangan Desa adalah semua
hak dan kewajiban Desa yg dapat
dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang
yg berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban
Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa
adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan
desa.
(1 Januari-31 Desember)
Rencana Kerja
Pemerintah Desa,
(RKPDesa) adalah
penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 tahun.
APBDesa adalah
rencana keuangan
tahunan
Pemerintahan Desa.

22. TAHAPAN PENYUSUNAN APBDes (PASAL
101 / pp 43/2014)
RAPBDes
Persetujuan BPD
ttg RAPBDes
KEPALA DESA
MENGAJUKAN
Paling lambat
31 OKTOBER
TAHUN BERJALAN
DI EVALUASI OLEH
CAMAT
3 HARI SEJAK DISETUJUI
PERBUP 18
TAHUN 2010
RAPBDes
ditetapkan
paling lambat
31 Desember
tahun berjalan
20 Hari
Wajib di
konsultasikan ke
masyarakat

23. MEKANISME, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU
DALAM PENYUSUNAN APBdESa
SEKRETARIS DESA
1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
KEPALA DESA
Rancangan peraturan Desa tentang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama.
KEPALA DESA DAN BPD
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
BUPATI/WALIKOTA ATAU DIDELEGASIKAN KE CAMAT
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
KEPALA DESA
1. Menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota (melakukan perubahan seandainya harus dilakukan perubahan)
2. Apabila tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota/Camat membatalkan Rancangan Peraturan APBDesa dan
Berlaku APBDesa Tahun Sebelumnya.

24. Berdasarkan Pasal 33 – 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Peraturan Desa tentang
dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja;
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa
pada tahun berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

25. semua penerimaan yg perlu dibayar kembali
dan atau pengeluaran yg akan diterima
kembali, baik pd th anggaran yg bersangkutan
maupun pd th2 anggaran berikutnya
semua pengeluaran dari rek desa yg
merupakan kewajiban desa dlm 1 th anggaran
yg tdk akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa
semua penerimaan uang yang diterima dan
disalurkan melalui rek desa yg merupakan
hak desa dlm 1 th anggaran yg tdk perlu
dibayar kembali oleh desa penggunaannya
ditetapkan dlm APBDes
Pendapatan
Desa
Belanja Desa
Pembiayaan
Desa

26. DANA DESA
ADD
 PADes
APBDes
KEGIATAN
BIDANG
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
APBN APBD

27. 1 Jenis belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran
penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
2 Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.
3 Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

28. 1 Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yg nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.
2 Belanja barang dan jasa al :
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor desa;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
l. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD;
o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

29. BELANJA MODAL
1 Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
2 Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan
untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

30. BELANJA TAK TERDUGA
1 Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, pemerintah Desa
dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
2 Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau
mendesak.
3 Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam,
sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
4 Keadaan luar biasa karena KLB/wabah.
5 Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/walikota.
6 Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja
tidak terduga.

31. Semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yg akan
diterima kembali, baik pada TA yg bersangkutan maupun pd tahun anggaran
berikutnya. terdiri dari:
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN : penerimaan yang perlu dibayar kembali baik
pada T.A berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya, terdiri dari:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN : pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya,
yang terdiri dari :
1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa

32. CATATAN
(1) SILPA TAHUN SEBELUMNYA, merupakan penerimaan pembiayaan yg digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir TA belum diselesaikan.
(2) DANA CADANGAN.
a. Dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
b. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dgn peraturan desa yg mencakup penetapan tujuan
pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yg akan dibiayai dari dana cadangan,
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yg dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana
cadangan, sumber dana cadangan, dan TA pelaksanaan dana cadangan.
c. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan scr khusus berdasar peraturan Per-UU-an.
d. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pd rekening tersendiri dan penganggaran dana
cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kades.

33. FORMAT APBDesa

34. FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .......................
TAHUN ANGGARAN .................
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN
(Rp)
KETERANGAN
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha
1.1.2 Hasil Aset
1.1.3 Swadaya dan Partisipasi
1.1.4 Gotong Royong
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab/kota
1.2.3 Alokasi Dana Desa
1.2.4 Bantuan Keuangan
1.2.4.1 Bantuan Provinsi
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota
1.3 Pendapatan lain lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat
1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3
1.3.4 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
JUMLAH PENDAPATAN

35. 2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja Pegawai
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Alat Tulis Kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Pakaian Kerja
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik, dan Telepon
- dst.....................
2.1.2.3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin Tik
- dst.........................
2.1.3 Operasional RT/RW
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa:
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst.....................

36. 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
2.2.1.3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst .................
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst................................................
2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa
2.2.2.3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst .................
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Honor
- dst.....................
2.2.3 Kegiatan..........................
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Kegiatan ................................................
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa :
- Honor Pelatih
- Konsumsi Peserta
- Alat Pelatihan
- dst.......................
2.3.2 Kegiatan ..........................................................
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 kegiatan ............................................................
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih
- Alat dan Bahan Pelatihan
- dst..........................
2.4.2 Kegiatan.........................................

37. 2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan ............................................................
2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Masker penyaring udara
- Honor Tim
- dst..........................
2.5.2 Kegiatan.........................................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH (Rp.)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp.)
DITETAPKAN DI ..........................................................
TANGGAL,……………………………………..............................
KEPALA DESA ..................……..
TTD
(…………………………………………...........................)

38. PELAKSANAAN
KEUANGAN DESA

39. ADALAH RANGKAIAN KEGIATAN
UNTUK MELAKSANAKAN RENCANA
DAN ANGGARAN YANG TELAH
DITETAPKAN APBDESA.

40. Uang di Kas Bendahara
Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara desa dapat menggunakan rekening kas
desa atas nama jabatannya sebagai bendahara desa. Bendahara desa tidak diperkenankan menyimpan uang atas
nama pribadi pada bank/pos, untuk kelancaran pembayaran bagi keperluan operasional perkantoran, biasanya
bendahara selalu menyimpan uang dengan jumlah tertentu pada brandkas.
Bendahara desa dapat mengelola uang lainnya yang dalam penguasaannya, meliputi :
1. Uang yang berasal dari kas daerah;
2. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi
bendahara selaku wajib pungut;
3. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak desa, seperti pengembalian belanja karena sesuatu hal.
Saldo Kas pada Brandkas Bendahara
• Pengaturan jumlah uang maksimal (uang Persediaan) dalam Kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Ketentuan yang perlu diatur bahwa sisa pembayaran untuk operasional pada kas tunai bendahara (brandkas)
setiap akhir hari kerja.
• Untuk menjaga kehati-hatian, ada baiknya sebagai bendahara, membatasi jumlah uang tunai pada brandkas
dalam jumlah yang cukup. Menyimpan uang dalam jumlah besar pada brandkas berpotensi dicuri/dibobol
pihak-pihak tertentu.

41. Pengeluaran Desa
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran
desa tersebut tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam
peraturan kepala desa.

42. Belanja tak terduga
• Biaya tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa dan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana social dan pengeluaran tidak terduga lainya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
• Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pada prinsipnya biaya tak
terduga termasuk kegiatan yang penting yaitu menanggulangi keadaan
darurat. Keadaan darurat setidaknya memenuhi kriteria sbb :
1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan desa
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2. Tidak diharapkan terjadi berulang
3. Berada diluar kendali pemerintah desa
• Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

43. KEPALA SEKSI
• Meyusun RAB
• Mengajukan SPP
• Memfasilitasi pengadaan
Barang dan Jasa
• Mengerjakan Buku Kas
Pembantu Kegiatsn
SEKRETARIS DESA
Memverifikasi RAB
Memverifikasi persyaratan
pengajuan SPP
KEPALA DESA
Mengesahkan RAB
Menyetujui SPP
BENDAHARA
• Melakukan pembayaran/pengeluaran
uang dari kas Desa
• Mencatat transaksi dan menyusun
Buku Kas Umum
• Mendokumentasikan bukti bukti
pengeluaran
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

44. PELAKSANAAN
KEUANGAN
DESA
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengajuan SPP
Pembayaran
Pengerjaan Buku Kas Pembantu
Kegiatan
a
b
c
d
e

46. Buku Kas Pembantu Kegiatan
Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua
transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.

47. PEMBAYARAN
Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
• Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah
disetujui/disahkan Kepala Desa
• Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
• Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

48. Penatausahaan Keuangan Desa
adalah pencatatan seluruh transaksi
keuangan, baik penerimaan maupun
pengeluaran uang dalam satu tahun
anggaran

49. KETENTUAN POKOK PENATAUSAHAAN
Transaksi/
Kegiatan
Ketentuan Pokok
Rekening Desa 1. Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank Pemerintah
atau bank Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah Desa.
2. Spesimen (nama, ttd & Paraf) atas nama Kepala Desa dan
Bendahara Desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan.
Penerimaan Penerimaan dapat dilakukan dengan cara:
1. Disetorkan oleh bendahara desa
2. Disetor langsung oleh Pihak III kepada Bank yang sudah ditunjuk
3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada
Bendahara Desa atau disetor langsung ke Bank.
Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling
lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran

50. KETENTUAN POKOK PENATAUSAHAAN
Transaksi/
Kegiatan
Ketentuan Pokok
Pungutan Pungutan dapat dibuktikan dengan:
1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa
2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III
3. Bukti pembayaran lainnya yang sah
Pengeluaran 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan
dengan peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa
2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)

51. prosedur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA ?
1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
A. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI
BENDAHARA
1. Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat
Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.
2. Bendahara Desa menerima uang dan
mencocokan dengan STS dan tanda
bukti lainya.
3. Bendahara Desa mencatat semua
penerimaan
4. Bendahara Desa menyetor
penerimaan ke rekening kas desa
5. Bukti setoran dan bukti penerimaan
lainnya harus diarsipkan secara
tertib.
B. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI BANK
1. Penunjukan Bank yang ditetapkan sebagai
rekening kas desa.
2. Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda
bukti lain.
3. Dokumen yg digunakan oleh bank meliputi:
a. STS/Slip setoran. b. Bukti penerimaan
lain yg syah
4. Pihak ketiga/penyetor menyampaikan bukti
penyetoran/slip setoran bank kepada
bendahara ds.
5. Bendahara desa mencatat di Buku Kas
Umum dan Buku Pembantu bank
berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran
bank

52. C. PROSEDUR PENERIMAAN MELALUI
PETUGAS PEMUNGUT
a. Kepala Desa menetapkan Petugas
Pemungut;
b. penyetor mengisi STS/tanda bukti
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Petugas Pemungut menerima uang
sesuai yang tercantum dalam STS/tanda
bukti lainnya;
d. Petugas Pemungut dapat menyetorkan
penerimaan melalui Bendahara Desa
atau bank;
e. Petugas Pemungut menyampaikan
pemberitahuan penyetoran kepada
Kepala Desa; dan
f. Bendahara Desa mencatat semua
penerimaan yang disetor melalui bank.
1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

53. 2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
A. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan
oleh Kepala Desa.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
4. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan atau jasa diterima.

54. 2. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
A. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
6. Pengajuan SPP, terdiri atas:
a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/bukti transaksi.
7. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam
permintaan pembayaran;
c) menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d) mengembalikan atau menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana
kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa dapat menyetujui
permintaan pembayaran dan memerintahkan Bendahara Desa untuk melakukan
pembayaran.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).
Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, Bendahara Desa wajib melakukan
pengadministrasian/pencatatan pengeluaran.

55. 55
BUKU
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
Permendagri 37/2007
– Buku kas umum;
– Buku kas pembantu perincian
obyek penerimaan;
– Buku kas pembantu perincian
obyek pengeluaran;
– Buku kas harian pembantu;
– Buku Bank
– Buku Bantu Pajak
Permendagri 113/2014
– Buku kas umum;
– Buku Bank
– Buku Kas Pembantu Pajak

56. No. Tgl.
KODE
REKENING
URAIAN PENERIMAAN
(Rp.)
PENGELUARAN
(Rp.)
NO BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
SALDO
1 2 3 4 5
6
7
8 9
100 100
50 50 50
10 60 40
10 50
JUMLAH
Rp. Rp.
BUKU KAS UMUM
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .......................
……………., tanggal …………………
BENDAHARA DESA,
………………………..
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
………………………………

57. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ..............
No.
URUT
TANGGAL URAIAN
PEMOTONGAN
(Rp.)
PENYETORAN
(Rp.)
SALDO
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
………………………………
……………., tanggal …………………
BENDAHARA DESA,
………………………..

58. BUKU BANK DESA……………….
Desa : Bulan :
Kecamatan : Bank Cab. :
Rek. No. :
NO
Tanggal Keterangan Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDO
Transaksi Transaksi Transaksi
Setoran Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Adm
Saldo
awal/transksi
sampai dg bl
lalu
Total Transaksi bulan ini
Total Transaksi kumulatif
Tanggal, …………………….......………
diketahui oleh: Dibuat oleh:
(Kepala Desa) (Bendahara)

59. BUKTI TRANSAKSI
NO : 05/v/PD/2015
KODE REK : 2 X X X X
Sudah Terima Dari :
Penanggungjawab Operasinal Kegiatan (PjOK)
Desa : Langsep
Bidang Program : Operasional Pemerintahan Desa
Jumlah Uang : Rp. 150.000,-
Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
Untuk Pembayaran :
Pembelian konsumsi rapat Aparat Desa.
27 bungkus nasi goreng x Rp. 5.000,- = Rp. 135.000,-
1 Kardus Air mineral Rp. 15.000,-
Klengkeng, 5 Maret 20....
Penerima
ttd
(nama terang)
Lunas dibayar : 06 April 20....

60. PERPAJAKAN
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib
pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara
dan pembangunan nasional.
• Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak
atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan
besar yaitu orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut
pajak.

61. PERPAJAKAN
• Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak
penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai
penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah,
honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti
(imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk
memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh,
ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).

62. PERPAJAKAN
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang
kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara
pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP)
memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual
memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib
menerbitkan Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk
PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP
pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah
10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar
oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).
• Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara
dalam buku pembantu kas pajak.

63. Pemotongan / Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22
PPh.22 harus dipungut oleh bendahara desa terhadap belanja barang
diatas 2.000.000 rupiah (DPP+PPn) & bukan bagian yg terpecah-pecah
pada saat;
• Barang/jasa telah diterima;
• Pada saat pembayaran telah dilakukan oleh bendahara terlebih dahulu
sebelum penyerahan barang/jasa;
• Pada saat bendahara telah mencatat sebagai piutang/utang;
• Pada saat pembayaran termin;

64. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22
Berapa Persen PPh.22 Yg Harus Dipungut?
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No:175/PMK.011/2013
• Pasal 2 Ayat (1) huruf b (Untuk Penjual yg ber-NPWP)
PPh 22 dipungut = 1,5 % x Harga Pembelian tidak termasuk PPN
• Pasal 2 Ayat (3) (Untuk Penjual yg tidak ber-NPWP)
PPh 22 dipungut = 3% x Harga Pembelian tidak termasuk PPN

65. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22
Pos² Penting Dalam APBDes Yg Berpotensi Wajib Dilakukan Pemungutan PPh.22
Oleh Bendahara Desa
• Belanja Bahan/Material Kode Rek.21202
• Belanja Pakaian Dinas & Atributnya Perangkat Desa & Bpd, Serta Pakaian Khusus
• Belanja Modal Pengadaan
• Alat² Angkutan Darat,
• Alat² Pengolahan Pertanian & Peternakan
• Peralatan & Perlengkapan Kantor
• Komputer, Alat² Studio, Alat² Komunikasi, Alat² Ukur, Mebeulair, Peralatan Dapur
Pemungutan PPh.22 Tidak Dilakukan
Apabila penjual mampu memberikan fotocopy Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22
yg telah dilegalisir oleh KPP Pratama Setempat.

66. Yang Dimaksud PPh.23 Atas Jasa Lainnya Selain Jasa Yg Telah
Dipotong PPh.21
• JASA BOGA ATAU KATERING
• merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan
oleh pemesan. Dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya. (PMK-18/PMK.010/2015 TGL 2/2/2015)

67. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jenis Barang Yg Tidak Dikenai PPN
• Barang Hasil Pertambangan Atau Hasil Pengeboran Yang Diambil Dari
Sumbernya
Contoh : Asbes, Batu Kapur, Marmer, Pasir & Kerikil, Pasir Kuarsa, Tanah
Liat Dll Sebagaimana Contoh Penjelasan Pasal Tsb
• Barang Kebutuhan Pokok Yg Sangat Dibutuhkan Oleh Rakyat Banyak
Contoh : Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, Daging Segar,
Telur, Susu, Buah²An Segar Yg Dipetik, Sayur²An Segar Yg Dipetik.
• Makanan & Minuman Yg Disajikan Dihotel, Restoran, Rumah Makan,
Warung, Jasa Boga/Katering
• Uang, Emas Batangan, Dan Surat Berharga

68. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jenis Jasa Yg Tidak Dikenai PPN :
• Jasa Pelayanan Kesehatan Medis
• Jasa Pelayanan Sosial
• Jasa Pengiriman Surat Dg Perangko
• Jasa Keuangan
• Jasa Asuransi Tidak Termasuk Jasa Penunjang (Agen, Penilai, & Konsultan)
• Jasa Keagamaan
• Jasa Pendidikan
• Jasa Kesenian & Hiburan
• Jasa Penyiaran Yg Tidak Bersifat Iklan
• Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air (Tidak Termasuk Plat Hitam)
• Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri Yg Menjadi Bagian Tidak Terpisahkan Dari Jasa Angkutan Udara Luar Negeri
• Jasa Tenaga Kerja (Tidak Termasuk Jika Penyedia Ikut Bertanggung Jawab Atas Hasil Kerja Tenaga Kerja Tersebut)
• Jasa Perhotelan
• Jasa Yg Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum
• Jasa Penyediaan Tempat Parkir
• Jasa Pengiriman Uang Dg Wesel Pos
• Jasa Boga Atau Katering

69. KAPAN BENDAHARA DESA HARUS MEMUNGUT PPN
Terhadap belanja barang/jasa diatas Rp 1.000.000,- {satu juta
rupiah (DPP+PPN)} & bukan bagian yg terpecah-pecah pada
saat pembayaran, dengan cara pemotongan secara langsung
dari tagihan.
• Berdasarkan Undang Undang No.43 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat (1) : PPN
dipungut = 10% x DPP
• DPP adalah Dasar Pengenaan Pajak yg meliputi
▫ Harga Jual
▫ Penggantian
▫ Nilai Impor / Ekspor
▫ Nilai Lain
BERAPA PERSEN PPN YG HARUS DIPUNGUT?

70. PENCATATAN PENATAUSAHAAN
(A) Dalam pencatatan penatausahan harus memperhatikan:
1. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus sesuai
dengan kode rekening;
2. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus
mendapatkan pengesahan Kepala Desa;
3. tanda bukti-bukti penerimaan/pengeluaran harus di tanda
tangani Bendahara Desa;
4. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran tidak terdapat cacat,
angka dan huruf harus sama dan tidak ada tanda penghapusan
atau di tipex;
5. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran di catat pada Buku Kas
Umum;
6. setiap pengeluaran telah dianggarkan serta tersedia dana;

71. PENCATATAN PENATAUSAHAAN
(A) Dalam pencatatan penatausahan harus memperhatikan:
7. buku yang dipergunakan harus bersih/rapi dan tidak cacat;
8. pada setiap halaman Buku Kas Umum diberi nomor urut dan di paraf
oleh Bendahara Desa;
9. halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa;
10. penulisan dalam Buku Kas Umum dilakukan dengan tinta hitam atau
biru dan pada Buku Kas Umum tidak boleh ada ruangan yang kosong
atau tidak terisi;
11. Buku Kas Umum hanya dibuat 1 (satu) buku; dan
12. penutupan Buku Kas Umum dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan
pada setiap penutupan Buku Kas Umum harus ditandatangani oleh
Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

72. PENCATATAN PENATAUSAHAAN
(B) Buku Kas Umum dapat dibuat dalam bentuk buku atau lembaran yang
dibuat per bulan.
(C) Semua transaksi yang melalui bank baik penerimaan mapun
pengeluaran harus dicatat dalam Buku Bantu Bank.
(D) Pembukuan antara Buku Kas Umum dengan Buku Bantu Bank dapat
dilakukan secara langsung, yaitu:
1. Penyetoran/pengambilan uang dari Kas ke Bank atau sebaliknya
merupakan Penggeseran Uang; dan
2. Penerimaan/pengeluaran uang melalui Bank yang merubah
keadaan uang, maka dibukukan langsung dalam Buku Kas Umum
dan Buku Bantu Bank.

73. PENCATATAN PENATAUSAHAAN
E. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya harus mencatat setiap pemotongan dan penyetoran
dalam Buku Kas Pembantu Pajak.
F. Dalam pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya pada Buku Kas Pembantu Pajak harus
mencantumkan kode rekening penerimaan atau pengeluaran yang
terkena pajak.

75. Komponen Laporan Keuangan Desa
Disajikan
secara
komparatif
setiap akhir
periode
pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran Desa
Neraca Desa; dan
Catatan atas Laporan Keuangan Desa.
Komponen laporan keuangan desa terdiri atas:

76. Laporan Realisasi Anggaran Desa
Pendapatan Desa : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-
Lain
Belanja Desa : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak
Terduga (berdasarkan jenis belanja)
Surplus/Defisit : Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa
Pembiayaan : penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Desa : Selisih lebih/kurang antara realisasi
Anggaran Desa, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Desa
selama satu periode pelaporan
informasi Kas : Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas
Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat anggaran dan realisasi selama
periode pelaporan serta menyediakan informasi mengenai apakah sumber
daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang
telah ditetapkan (Prinsip Ketaatan)

77. Neraca
Memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada
tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan
pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah Desa dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di masa mendatang
Menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya,
antara lain pos-pos berikut:
Aset
• Kas;
• Piutang;
• Persediaan;
• Investasi;
• Aset Tetap;
• Aset Lainnya;
Kewajiban; dan
Ekuitas

78. Neraca
Aset : diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan diakui pada saat diterima atau
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah
• kas (nilai nominal)
• Piutang (nilai nominal)
• Persediaan (biaya perolehan atau nilai wajar)
• investasi (biaya perolehan)
• aset tetap (biaya perolehan atau nilai wajar)
• Aset Lainnya
Kewajiban Desa : diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal
Ekuitas : kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah desa pada tanggal laporan
Memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa
pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini
diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah
Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di masa mendatang

79. Catatan atas Laporan Keuangan
Informasi Umum tentang Entitas Pemerintah Desa
Informasi tentang geografis dan kondisi umum Desa, potensi dan sumber pendapatan masyarakat
Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian realisasi pendapatan dan realisasi belanja
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada LRA dan Neraca
Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam LRA
dan Neraca
Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam Neraca dan LRA
maupun yang tidak tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa
Catatan atas Laporan Keuangan Desa disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan
Keuangan Desa harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan
atas Laporan Keuangan Desa

80. Penilaian Awal Aset
• Pemerintah Desa menyusun Laporan Keuangan Desa secara lengkap. Dalam hal penyusunan
Neraca Desa belum akurat atas nilai wajar aset yang dimiliki untuk tahun pertama dapat
disajikan dalam bentuk daftar aset. Dalam hal nilai aset sudah dapat diketahui dan/atau
ditentukan nilai wajar/nilai perolehannya disajikan pada neraca desa.
• Untuk penyajian nilai aset pada neraca awal Desa, entitas dapat melakukan inventarisasi atas
pos-pos neraca. Inventarisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan,
laporan, atau dokumen sumber lainnya.
• Aset yang dimiliki pemerintah desa sebelum penerapan awal standar ini dinilai menggunakan
harga perolehan atau harga wajar jika harga perolehan tidak diketahui.
• Aset desa yang belum diketahui dan/atau ditetapkan nilai wajar/nilai perolehannya disajikan
dalam daftar tersendiri dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa.

81. PEMERINTAH DESA ABC
KECAMATAN DEF
KABUPATEN XYZ
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20X1 dan 20X0
(dalam rupiah)
No Uraian Anggar
an
20X1
Realisa
si
20X
1
(%) Realisa
si
20X0
16 PENDAPATAN LAIN-LAIN
17 Hibah Pihak ketiga XXX XXX XX XXX
18 Sumbangan XXX XXX XX XXX
19 Pendapatan Lain-lain XXX XXX XX XXX
Jumlah Pendapatan lain-
lain
XXX XXX XX XXX
20 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XX XXX
21 BELANJA
22 Belanja Pegawai XXX XXX XX XXX
23 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XX XXX
24 Belanja Modal XXX XXX XX XXX
25 JUMLAH BELANJA XXX XXX XX XXX
26 SURPLUS/DEFISIT DESA XXX XXX XX XXX
No Uraian Angga
ran
20X1
Realisa
si
20X
1
(%) Realisa
si
20X
0
1 PENDAPATAN DESA
2 PENDAPATAN ASLI DESA
3 Hasil Usaha XXX XXX XX XXX
4 Hasil Pengelolaan Aset XXX XXX XX XXX
5 Swadaya Masyarakat XXX XXX XX XXX
6 Lain-Lain Pendapatan Asli
Desa
XXX XXX XX XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Desa XXX XXX XX XXX
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 Dana Desa XXX XXX XX XXX
10 Bagian Hasil Pajak Daerah XXX XXX XX XXX
11 Bagian Hasil Retribusi Daerah XXX XXX XX XXX
12 Alokasi Dana Desa XXX XXX XX XXX
13 Bantuan Keuangan Dari
Provinsi
XXX XXX XX XXX
14 Bantuan Keuangan Dari
Kabupaten/Kota
XXX XXX XX XXX
15 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX XX XXX
Ilustrasi

82. PEMERINTAH DESA ABC
KECAMATAN DEF
KABUPATEN XYZ
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20X1 dan 20X0
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran
20X1
Realisasi
20X1
(%) Realisasi
20X0
27 PEMBIAYAAN
28 Penerimaan Pembiayaan
29 SiLPA Tahun Sebelumnya XXX XXX XX XXX
30 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
31 Hasil Penjualan Kekayaan
Desa Yang Dipisahkan
XXX XXX XX XXX
32 Jumlah Penerimaan
Pembiayaan
XXX XXX XX XXX
33 Pengeluaran Pembiayaan
34 Pembentukan Dana
Cadangan
XXX XXX XX XXX
35 Penyertaan Modal pada
BUMDes
XXX XXX XX XXX
36 Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan
XXX XXX XX XXX
37 Jumlah Pembiayaan
Bersih
XXX XXX XX XXX
38 SILPA XXX XXX XX XXX
Ilustrasi
Informasi Saldo Kas:
Saldo Awal Kas Rp XXX
Penerimaan Rp XXX
Pengeluaran Rp XXX
Kenaikan/Penurunan Kas Rp XXX
Saldo Akhir Kas Rp XXX
Desa ABC, Januari 20X1
Kepala Desa
__________________________

83. PEMERINTAH DESA ABC
KECAMATAN DEF
KABUPATEN XYZ
NERACA DESA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam rupiah)
Ilustrasi
No Uraian Ref 20X1 20X0 Naik/turun
1 ASET
2 Kas Desa XXX XXX XXX
3 Piutang XXX XXX XXX
4 Persediaan XXX XXX XXX
5 Investasi pada BUMDes XXX XXX XXX
6 Dana Cadangan XXX XXX XXX
7 Tanah Desa XXX XXX XXX
8 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX
9 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX
10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XXX
11 Aset tetap Lainnya XXX XXX XXX
12 Konstruksi Dalam pengerjaan XXX XXX XXX
13 Aset Lainnya XXX XXX XXX
14 Jumlah Aset Desa XXX XXX XXX
15 KEWAJIBAN
16 Utang Desa XXX XXX XXX
17 EKUITAS
18 Ekuitas Desa XXX XXX XXX
19 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas XXX XXX XXX
Desa ABC, Januari 20X1
Kepala Desa
__________________________

84. PEMERINTAH DESA ABC
KECAMATAN DEF
KABUPATEN XYZ
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Ilustrasi
3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
3.1. Aset
3.1.1. Kas
3.1.2. Piutang
3.1.3. Persediaan
3.1.4. Investasi
3.1.5. Aset Tetap
3.1.6. Aset Lainnnya
3.1.7. Daftar Aset yang Belum Diketahui
Nilainya
3.2. Kewajiban
3.3. Ekuitas
4. Daftar Lampiran
1. Informasi Umum
1.1. Profil dan Kebijakan Teknis
2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi
Anggaran
2.1. Pendapatan Desa
2.1.1. Pendapatan Asli Desa
2.1.2. Pendapatan Transfer
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
2.2. Belanja Desa
2.3. Surplus/Defisit Desa
2.4. Pembiayaan Desa
2.4.1. Penerimaan Pembiayaan
2.4.2. Pengeluaran Pembiayaan
2.5. Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran
Desa
DAFTAR ISI

85. PP No 60 Th 2014 pasal 25, dalam hal Kepala Desa
tidak atau terlambat menyampaikan laporan
realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota
dapat menunda penyaluran dana desa sampai
dengan disampaikannya laporan realisasi
penggunaan dana desa.
SANKSI

86.  PP No 22 Th 2015 pasal 27, disebutkan bahwa
(1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % pada akhir tahun
anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif
Pangulu yang bersangkutan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran
Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
(3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa
lebih dari 30%, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada
Nagori yang bersangkutan.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa
tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
(5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk
kab/kota tahun anggaran berikutnya.
(6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
SANKSI

87. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
Matur Nuwun
@rumah_idea
@rumahidea