Downloaded 73 times
Uploaded byEnvaPya
Pmk 50 pmk06 2014_penghapusan_ok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 mengatur tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara secara tepat dan akuntabel, dengan mengatur pelaksanaan penghapusan pada pengelola barang dan pengguna barang serta kelengkapan dokumen yang diperlukan.
More Related Content
Similar to Pmk 50 pmk06 2014_penghapusan_ok
Pmk 50 pmk06 2014_penghapusan_ok
- 1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR50/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- 2. MATERI Latar Belakang Pokok-Pokok Perubahan RuangLingkup PMK Pelaksanaan Penghapusan pada Pengelola Barang Pelaksanaan Penghapusan pada Pengguna Barang Hal Penting Lainnya 2
- 3. Peraturan Menteri KeuanganNomor PMK 4/PMK.02/2015 Tentang Pedelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang Pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan dan pemusnahan b. Pelaksana kewenangan dan tanggung jawab harus dilakukana oleh Menteri / Pimpinan lembaga selaku pengguna barang secara funsional dilakukan oleh : 1. Sekretaris jenderal/Sekretaris kementerian/Sekretaris utama pada kementerian/lembaga termasuk kantor menteri koordinator/kantor menteri Negara 2. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada kejaksaan agung. 3. Asisten kepala kepolisian negara republik indonesia bidang sarang dan prasarana pada kepolisian negara republik indonesia 4. Pimpinan kesekretariatan/Kepaniteraan pada lembaga tinggi negara
- 4. Peraturan Menteri KeuanganNomor PMK 4/PMK.02/2015 Tentang Pedelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang. Lanjutan.......... c. Klasifikasi Pedelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab memberikan persetujuan atas permohonan penghapusan BMN terhadap BMN berupa : 1. Persediaan; 2. Aset tetap lainya, berupa hewan, ikan dan tanaman; 3. Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta perunit/satuan 4. Penghapusan dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kaduluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majere)
- 5. • mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BarangMilik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara tepat dan akuntabel. • menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 perlu ditinjau kembali PMK No. 96/PMK.06 /2007 RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara PMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara PMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara LATAR BELAKANG 5
- 6. POKOK-POKOK PERUBAHAN 1. Prinsipumum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan) 2. Pengaturan lebih rinci penghapusan BMN pada Pengelola Barang 3. Mempertegas penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud 4. Pengaturan lebih rinci penghapusan BMN karena sebab-sebab lain 5. Penambahan jangka waktu penerbitan keputusan penghapusan pada Pengguna Barang 6
- 7. PRINSIP UMUM PMK 96/2007PMK 50/2014 KETERANGAN Penghapusan dilakukan sebelum dilakukannya pemindahtanganan /penyerahan kepada pengelola/ alih status penggunaan (sebelum adanya berita acara serah terima). Penghapusan dilakukan setelah dilakukannya pemindahtanganan /penyerahan kepada pengelola/ alih status penggunaan. Dalam siklus pengelolaan BMN, penghapusan merupakan proses terakhir. Hal ini sejalan dengan PP 6 Tahun 2006: Pasal 42 ayat (1), penghapusan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang. Pasal 43 ayat (1), penghapusan BMN dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab- sebab lain. 7
- 8. - Permohonan pemindahtanganan/alihstatus ke pengguna barang lain/penghapusan dengan pemusnahan - Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle) - Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan dengan pemusnahan - Keputusan penyerahan kepada pengelola Penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan) - BAST pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/BA Pemusnahan - BAST penyerahan kepada Pengelola Barang - Permohonan pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan karena pemusnahan - Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle) - Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan karena pemusnahan - Keputusan penyerahan kepada pengelola - BAST pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/BA Pemusnahan - BAST penyerahan kepada Pengelola Barang Penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST) ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PMK 96/PMK.06/2007 PMK 50/PMK.06/2014 8
- 9. RUANG LINGKUP PMK BMNselain tanah dan/atau bangunan termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa software komputer, lisensi, franchise, paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. 9
- 10. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PADAPENGELOLA BARANG 10
- 11. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PADAPENGGUNA BARANG 1 • Penyerahan kepada Pengelola Barang 2 • Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain 3 • Pemindahtanganan 4 • Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya 5 • Ketentuan peraturan perundang-undangan 6 • Pemusnahan 7 • Sebab-sebab lain 11
- 12. Pengelola Barang melakukanpenyesuaian pencatatan BMN pada DBMN Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST) BAST Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang Proses Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang 1 • Penghapusan Karena Penyerahan BMN Kepada Pengelola Barang 12
- 13. 2 • Penghapusan KarenaPengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang Lain 13
- 14. Proses Pemindahtanganan BMN BASTPemindahtanganan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST) Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN pada DBMN 3 • Penghapusan Karena Pemindahtanganan 14
- 15. PENGGUNA BARANG PENGELOLABARANG Permohonan Penghapusan BMN penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMNmemastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek permohonan Penghapusan: - penelitian data dan dokumen BMN - penelitian terhadap isi putusan - pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan - penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan laporan hasil penelitian Setuju ? Surat Persetujuan Penghapusan BMN Surat Persetujuan Penghapusan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan laporan Penghapusan laporan Penghapusan Penghapusan BMN dari DBMN Ya Tidak 4 • Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya paling lama2 bulan sejak tgl persetujuan paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani 15
- 16. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN 1.permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang– kurangnya memuat: • pertimbangan dan alasan Penghapusan • data BMN 2. Permohonan Penghapusan BMN dimaksud sekurang–kurangnya dilengkapi dengan: - salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang - fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya (lanjutan…) 16
- 17. PENGGUNA BARANG PENGELOLABARANG Permohonan Penghapusan BMN penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN Permohonan sekurang-kurangnya memuat: - pertimbangan dan alasan Penghapusan - data BMN Surat Persetujuan Penghapusan BMN Surat Persetujuan Penghapusan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan laporan Penghapusan laporan Penghapusan Penghapusan BMN dari DBMN 5 • Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang–undangan paling lama 2 bulan sejak tgl persetujuan paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani 17
- 18. PENGGUNA BARANG PENGELOLABARANG Permohonan Penghapusan BMN penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN - pertimbangan dan alasan Penghapusan - data BMN Setuju ? Surat Persetujuan Penghapusan BMN Surat Persetujuan Penghapusan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan laporan Penghapusan laporan Penghapusan Penghapusan BMN dari DBMN Ya Tidak Pelaksanaan Pemusnahan BMN BA Pemusnahan paling lama 1 bulan sejak tgl persetujuan paling paling 2 bulan sejak tgl persetujuan paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani 6 • Penghapusan BMN Karena Pemusnahan 18
- 19. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PermohonanPenghapusan BMN karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang– kurangnya memuat: 1. pertimbangan dan alasan Penghapusan; 2. data BMN; 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat: a. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; b. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan c. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 5. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status penggunaannya; 6. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan 7. foto BMN. Penghapusan BMN Karena Pemusnahan (lanjutan…) 19
- 20. PENGGUNA BARANG PENGELOLABARANG Permohonan Penghapusan BMN penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN - pertimbangan dan alasan Penghapusan - data BMN Setuju ? Surat Persetujuan Penghapusan BMN Surat Persetujuan Penghapusan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan laporan Penghapusan laporan Penghapusan Penghapusan BMN dari DBMN Ya Tidak paling lama 2 bulan sejak tgl persetujuan paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani 7 • Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain 20
- 21. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PenghapusanBMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan…) 1. BMN hilang, permohonan dilengkapi dengan: a. Surat keterangan dari kepolisian; dan b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang- kurangnya memuat: 1. Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; 2. Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan 3. pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan. 21
- 22. Penghapusan BMN KarenaSebab-Sebab Lain (Lanjutan…) 2. BMN rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan Pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman.
- 23. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PenghapusanBMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan…) 3. keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen sebagai berikut: a. Surat keterangan dari instansi yang berwenang: mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure). b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure). Catatan: untuk BMN rusak berat, cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman dan keadaan kahar (force majeure), dalam hal masih mempunyai nilai ekonomis maka diusulkan terlebih dahulu pemindahtanganan. 23
- 24. KETENTUAN LAIN-LAIN • Tatacara Penghapusan BMN pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Penghapusan BMN di luar negeri. KETENTUAN PERALIHAN • permohonan Penghapusan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; • persetujuan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dinyatakan tetap berlaku. KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penghapusan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. HAL PENTING LAINNYA 24
- 25. KETENTUAN DALAM PELAKSANAANPENJUALAN (PMK 96/PMK.06/2007) 1. Pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. 2. Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan cara: a. Melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; b. Tanpa melalui lelang, untuk: 1. Barang Milik Negara yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya; b. Kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara 2. Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Pengguna Barang dan instansi teknis terkait, yaitu: a. Berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum; b. Yang jika dijual secara lelang akan merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang, misalnya gula atau beras selundupan yang disita oleh negara; c. Berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran.
- 26. KETENTUAN DALAM PELAKSANAANPENJUALAN (PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan..... 3. Tindak lanjut penjualan Barang Milik Negara yang tidak laku dijual secara lelang: a. Dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk lainnya; b. Dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, Barang Milik Negara dimaksud dimusnahkan; c. Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. 4. Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: a. Memenuhi persyaratan teknis: 1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; 3. Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau 4. Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan. b. Memenuhi persyaratan ekonomis : secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
- 27. KETENTUAN DALAM PELAKSANAANPENJUALAN (PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan....... 5. Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dinas operasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dijual apabila telah berusia sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun : a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a; c. sebagaimana tercatat sebagai Barang Milik Negara dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. b. Penjualan kendaraan bermotor selain tersebut huruf a dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan instansi yang berkompeten. (Dinas Perhubungan) c. Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor pada kantor perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya mengikuti ketentuan negara setempat.
- 28. KETENTUAN DALAM PELAKSANAANPENJUALAN (PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan...... 6. Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: a. Lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan RUTR disebabkan perubahan tata ruang kota; b. Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; atau c. Tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri; 7. Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen penganggaran yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri; b. Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan langsung kepada masingmasing pegawai negeri.
- 29. TATA CARA PENJUALANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PMK 96/PMK.06/2007) a. Pengelola Barang membuat perencanaan penjualan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memuat antara lain lokasi, jangka waktu penjualan dan pertimbangan dari aspek teknis dan ekonomis. b. Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dijual berdasarkan perencanaan tersebut dalam butir a atau permintaan pihak lain. c. Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang yang menyerahkan barang yang akan dijual, serta instansi teknis yang berkompeten dengan tugas : 1. Melakukan penelitian data administratif, yaitu: a. Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukan serta nilai perolehan dan/atau NJOP tanah; b. Data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai perolehan bangunan; 2. Melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan mencocokkan data administrasi yang dituangkan dalam berita acara penelitian; 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim antardep. d. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dijual.
- 30. TATACARA PENJUALAN TANAHDAN/ATAU BANGUNAN (PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan..... e. Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang melalui tim. f. Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan penilaian. g. Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menyetujui atau tidaknya usulan penjualan tersebut. h. Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan usulan disertai alasannya. i. Dalam hal usulan penjualan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai Barang Milik Negara yang akan dijual. j. Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan DPR, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPR. k. Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR tetapi hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Presiden. l. Dalam hal penjualan dilakukan secara lelang, pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku dan serah terima barang dilaksanakan setelah pembeli menyelesaikan kewajibannya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. m. Hasil penjualan Barang Milik Negara harus disetor ke rekening kas umum negara. n. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut pada pada huruf l, Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang
- 31. Tata Cara PenghapusanDengan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan (PMK 96/PMK.06/2007) a. Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. Dalam hal diperlukan, Tim dapat melibatkan penilai atau instansi teknis yang berkompeten untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara tersebut. b. Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan penilaian. c. Berdasarkan laporan Tim tersebut, Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang dengan disertai: 1. Penjelasan dan pertimbangan penjualan; 2. Data administratif antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, surat penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan.
- 32. Tata Cara PenghapusanDengan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan (PMK 96/PMK.06/2007) lanjutan........ d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan Barang Milik Negara dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan, terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan; 2. Melakukan penelitian data administrasi; 3. Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan penilaian e. Berdasarkan penelitian atas usulan penjualan dimaksud, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya usulan penjualan Barang Milik Negara dimaksud.
- 33. Tata Cara PenghapusanDengan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan (PMK 96/PMK.06/2007) lanjutan........ f. Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara tersebut di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden atau DPR sesuai batas kewenangannya. g. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan Barang Milik Negara dimaksud, yang sekurang- kurangnya memuat: 1. Data objek penjualan meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan; dan 2. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengelola Barang. h. Tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan dilaksanakan mengikuti ketentuan
- 34. Tata cara penjualanbangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. (PMK 96/PMK.06/2007) a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan penjualan bangunan yang bangunan penggantinya sudah tersedia anggarannya dalam dokumen penganggaran dengan tugas: 1. Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya; 2. Melakukan penelitian data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai perolehan bangunan; 3. Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang. b. Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan atas penjualan bangunan kepada Pengelola Barang, dengan disertai: 1. Fotokopi dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang diusulkan dijual; 2. Data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai bangunan; 3. Nilai bangunan yang akan dijual dari instansi yang teknis kompeten.
- 35. Tata Cara PenjualanBangunan Yang Harus Dihapuskan Karena Anggaran Untuk Bangunan Pengganti Sudah Disediakan Dalam Dokumen Penganggaran. (Pmk 96/Pmk.06/2007) Lanjutan........ c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan bangunan dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut: c. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan; d. Melakukan penelitian data administrasi bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan; e. Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas bangunan yang akan dijual dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan penilaian d. Dalam hal nilai bangunan tersebut di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan bangunan dimaksud kepada Presiden. e. Apabila usulan penjualan tersebut disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya memuat objek penjualan dan nilai limit terendah penjualan bangunan dimaksud. f. Tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan dilaksanakan mengikuti ketentuan
- 36. Menteri Keuangan yangmelimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Dilingkungan Direktorat Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 : No. Menteri Keuangan yang melimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Dilingkungan Direktorat Kekayaan Negara Tanah dan / Atau bangunan dengan nilai buku BMN perusulan Selain tanah dan atau bangunan dengan nilai buku BMN perusulan 1 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN Pusat) > 5 M s.d 10 M > 1 M s.d 5 M 2 Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN Wilayah) > 1 M s.d 5 M > 500 JT s.d 1 M 3 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) s.d 1 M s.d 500 Juta