Dokumen tersebut membahas pengawasan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara bertujuan untuk memastikan pengumpulan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai jenis pengawasan keuangan negara berdasarkan objek, sifat, ruang lingkup, dan metode pengawasannya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan untuk menilai efisi

1. PENGAWASAN KEUANGAN
NEGARA
KELAS 2 APE
Ikhrima A
Nelly Dahlia T
Sophia

2. PENGERTIAN
 Pengawasan keuangan negara adalah ” Segala
kegiatan kegiatan untuk menjamin agar
pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan
penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak
menyimpang dari rencana yang telah digariskan di
dalam Anggaran “.

3. TUJUAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
 Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-
benar dapat dijalankan.
 Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan
penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran
negara sesuai dengan anggaran yang telah
digariskan.
 Untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-
benar dapat dipertanggung-jawabkan.

4. JENIS-JENIS PENGAWASAN
1. Pengawasan Berdasarkan Objek
a. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara
 1) Penerimaan dari Pajak dan Bea
Cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea
dan Cukai.
 2) Penerimaan dari bukan Pajak dilakukan
oleh KPKN.

5. b. Pengawawan terhadap Pengeluaran Negara.
 Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan
pengeluaran negara adalah :
1) Wetmatigheid, pengawasan yang
menekankan pada aspek kesesuaian antara praktik
pelaksanaan APBN dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2) Rechmatighead, pengawasan yang menekankan dari
segi legalitas praktik APBN.
3) Doelmatighead, pengawasan yang menekankan pada
pentingnya peranan faktor tolok ukur dalam praktik
pelaksanaan APBN.

6. 2. Pengawasan Menurut Sifatnya.
a. Pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah
pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan
atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Tujuan
pengawasan ini adalah :
 1) mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari
dasar yang telah ditentukan.
 2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan
kegiatan secara efisien dan efektif.
 3) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi
sehunbungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

7. b. Pengawasan Detektif. Pengawasan detektif adalah
suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti
dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan
pertanggungjawaban Bendaharawan. Berdasarkan cara
melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua,
yaitu :
 1) Pengawasan dari jauh.
Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti
laporan pertanggung jawaban Bendahawan,
beserta bukti-bukti pendukungnya.
 2) Pengawasan dari dekat.
Pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya
kegiatan administrasi.

8. PENGAWASAN MENURUT RUANG LINGKUPNYA
1. Pengawasan Internal.
Pegawasan internal dibagi menjadi dua yaitu pengawasan dalam arti sempit, yaitu
pengawasan internal yang dilakukan aparat yang berasal dari internal lingkungan
Departemen atau Lembaga yang diawasi. Sedangkan pengawan internal dalam
arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang
berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh
Pemerintah atau lembaga Eksekutif.
 2. Pengawasan Eksternal
 Adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas
yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi eksekutif.

9. PENGAWASAN MENURUT METODE
PENGAWASANNYA
 1. Pengawasan melekat adalah pengawasan
yang dilakukan oleh Pimpinan atau atasan
langsung suatu organisasi atau unit kerja
terhadap bawahannya dengan tujuan untuk
mengetahui atau menilai program kerja yang
ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pengawasan Fungsional Adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik yang
berasal dari internal Pemerintah, maupun dari lingkungan
eksternal Pemerintah.

10. PEMERIKSAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT
PENGAWASAN
Salah satu bentuk tindak lanjut penyelenggaraan
pengawasan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah
penilaian yang independen, selektif, dan analistis
terhadap program atau kegiatan, dengan tujuan untuk :
 Menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan
penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia.
 Mengenali aspek-aspek yang perlu diperbaiki.
 Mengevaluasi aspek-aspek tersebut secara mendalam,
memaparkan perlunya perbaikan, serta mengemukakan
saran-saran perbaikan yang perlu dilakukan.

11. PROSES PEMERIKSAAN OPERASIONAL
Proses pelaksanaan pemeriksaan operasional
secara garis besar dilakukan dalam 4 (empat)
tahapan, yaitu :
 Survei pendahuluan.
 Evaluasi sistem pengendalian intern.
 Pemeriksaaan terinci.
 Penulisan laporan.

12. TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN
Setiap pejabat yang menerima laporan hasil pemeriksaaan harus melakukan
tindak lanjut, serta melaporkannya kepada BPKP. Tindak lanjut yang
dilaporkan kepada BPKP dalam hal ini tidak hanya tindak lanjut dari temuan
pemeriksaan BPKP, melainkan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan aparat
pengawas sendiri. Yang dimaksud tindak lanjut dalam hal ini :
 Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang pengawasan, termasuk penerapan hukum disiplin.
 Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain :
 Tuntutan ganti atau penyetoran kembali.
 Tuntutan bendaharawan.
 Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi, dll.
 Tindakan pengajuan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya ke
PN.
 Tindakan penyempunaan Aparatur Pemerintah di Bidang kelembagaan,
kepegawaian, dan ketatalaksanaan.
