-

1. Tidak semua negara memiliki wilayah laut. Wilayah laut hanya dimiliki oleh negara yang
berbentuk kepulauan atau yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut. Wilayah laut juga
merupakan perbatasan suatu negara dengan negara lain dimana penentuan titik batasnya
ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral untuk menentukan batas kekuasaan suatu
negara sejauh garis batas terluar wilayah lautnya.
Pertimbangan dalam penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan selalu memperhatikan
bentuk konsekuensi sehingga kepentingan masing-masing negara dapat sama-sama berjalan,
karena dalam wilayah kelautan juga tercakup segala bidang kehidupan bangsa dan negara yang
meliputi politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Pertimbangan tersebut secara
umum memperhatikan hal-hal berikut :
- Keadaan geografis
- Strategi dalam hal pertahanan dan keamanan
Dasar hukum yang dipakai dalam bidang kelautan untuk dunia internasional adalah UNCLOS
(United Nations Convention on the Law of the Sea) yang merupakan hasil dari Konvensi Hukum
Laut III yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1982 bertempat di Jenewa, Swiss.
Saat konvensi ini terbentuk, dari 164 negara anggota, hanya 157 negara yang menandatangani.
(http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm)
Dalam sejarah hukum laut, ada 2 asas yang mempengaruhi konsepsi tentang laut teritorial. Dua
asas yang pertama kali dideklarasikan oleh Pontanus ini adalah:
- Res Nullius
Penganut asas Res Nullius berpendapat bahwa tidak ada yang memiliki lautan, karena itu
siapapun dapat memiliki.
- Res Communis
Penganut asas Res Communis berpendapat bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, maka
tidak ada negara yang boleh mengklaim atas
laut
Pada masa pembentukan Hukum Laut Internasional, banyak negara yang memperjuangkan untuk
menguasai lautan dengan berbagai alasan dan kepentingan seperti karantina (terutama terhadap
penyakit pes), bea cukai, serta pertahanan dan keamanan. Pada waktu yang bersamaan terjadi
adu argumentasi diantara para penulis atau ahli hukum yang masing- masing mempertahankan
dan membenarkan tindakan- tindakan yamg dilakukan oleh negaranya masing- masing.
Dokktrin tentang wilayah laut yang paling terkenal adalah:
- Mare Liberum
Doktrin Laut Bebas yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius (Hugo
de Groot). Dalam bukunya yang berjudul Mare
Liberum mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh negara manapun.
Semua orang dapat dengan bebas mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang ada di laut.
- Mare Claussum
Doktrin Laut Tertutup yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Inggris, John Shelden.
Shelden berpendapat bahwa laut dapat dimiliki.
Shelden menunjuk pada praktek negara- negara yang menerapkan kedaulatan perairan mereka

2. seperti Swedia, Rusia, Jerman, Genoa dan
Venetina.
Periode ini dalam sejarah hukum laut dikenal dengan jaman pertempuran buku-buku. Hal ini
desebabkan para pemikir dan ahli hukum saling berlomba untuk mempublikasikan pendapatnya
dengan menulis buku. Dalam waktu yang tidak lama muncul pendapat dari Pontanus, seorang
sarjana Belanda yang bekerja pada Dinas Diplomatik Denmark yang mengemukakan teori
pembagian wilayah laut yaitu laut yang berdekatan dengan pantai dan dapat dimiliki dan diluar
itu merupakan laut bebas yang tidak dapat dimiliki.
Polemik yang terjadi antara penganut Mare Liberum dan Mare Clausum kemudian diakhiri oleh
Cornelis Von Bynkershoek. Dalam karyanya De Dominia Maris Disertasio, dia mengasimilasi
wilayah daratan dengan laut yang bersambung dengan pantai. Bynkershoek menyatakan bahwa
kedaulatan negara berakhir sampai sejauh tembakan meriam yang ketika itu hanya mencapai
jarak 3 mil laut. Pendapat yng berkembang diantara ahli hukum klasik akhir Abad ke-XIX ialah
salah satu antara Mare Clausum dan Mare Liberum. Hukum perikanan internasional klasik
secara rasional yuridis lebih mendukung gagasan Grotius (Mare Liberum).
Perseteruan tentang wilayah laut mulai menemukan jalan keluar dengan terbentuknya Liga
Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I dan tahun-tahun permulaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dengan adanya penambahan lembaga di Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu International Law
Commission, yang bertugas untuk mempersiapkan pembaharuan dan kodifikasi Hukum
Internasional, diadakanlah Konvensi Hukum Laut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
berhubungan dengan zona laut, yaitu:
1. Konvensi Hukum Laut I tahun 1958
Konvensi hukum laut yang pertama ini membahas tentang:
- Laut Teritorial dan Zona Tambahan
- Perikanan dan konservasi Sumber Daya Alam hayati dari laut lepas
- Laut lepas
- Landas kontinen
Belum ada ketetapan yang pasti untuk topik-topik yang dibahas. Sehingga, para negara anggota
konvensi bersepakat untuk mengadakan
Konvensi Hukum Laut ke-II untuk membahas kelanjutan masalah lebar laut teritorial dan zona
perikanan.
2. Konvensi Hukum Laut II tahun 1960
Konvensi lanjutan dari Konvensi Hukum Laut I ini dianggap gagal karena diveto oleh USSR
(Union of Soviets Republics). USSR atau
Rusia adalah salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Security Council) selain
USA (United States of America), UK
(United Kingdom), FR (French Republic), and PRC (People’s Republic of China). Seurity
Council adalah badan PBB yang fungsinya
memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Lima anggota tetap
dari Security Council ini memiliki Hak
Veto, yaitu hak untuk memblokir atau menolak keputusan Dewan Keamanan walaupun ke 14

3. anggota dewan yang lain menyetujui isi dari
perjanjian yang bersangkutan.
Dalam hal ini, Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memakai Hak Veto miliknya
untuk menolak kesepakatan yang didapat dari
Konvensi Hukum Laut II.
3. Konvensi Hukum Laut III tahun 1982
Konvensi yang dimulai pada tahun 1974 di Caracas ini diikuti oleh beberapa negara yang
wilayahnya berupa negara maritim, negara kepulauan, dan negara selat. Jumlah negara yang
berpartisipasi dalam konvensi ini adalah 160 negara dan dibagi dalam beberapa grup dengan isu
masing-masing, yaitu:
a. Grup Negara Pantai
Grup ini terdiri dari 87 anggota dengan membawa isu tentang pertahanan dan keamanan
nasional, Zona Ekonomi Eksklusif (Konservasi SDA hayati dan kontrol SDA non hayati), serta
kontrol terhadap penelitian ilmiah di wilayah laut.
b. Grup Negara Maritim
Grup yang terdiri dari 5 negara ini membawa isu dari negaranya masing-masing tentang Hak
Lintas Damai (Kebebasan Berlayar), Hak Lintas Transit (Lintas transit untuk kapal selam
melewati selat internasional), kebebasan untuk terbang, Konsep Negara Terapung (jurisdiksi
eksklusif negara bendera kapal), membatasi kontrol negara pelabuhan dan negara pantai.
c. Grup Land-Locked and Geographically-Disadvantages States
Jumlah 55 negara yang ada di grup ini, adalah negara-negara yang tidak memiliki wilayah laut,
atau wilayah lautnya berdampingan dengan wilayah laut negara lain. Termasuk juga, negara
kepulauan dan negara selat.
Selain isu-isu yang dibawa oleh masing-masing negara, ada 5 zona maritim yang telah ditetapkan
dalam konvensi ini:
a. Zona yang berada dibawah kedaulatan penuh suatu negara, yaitu Laut Teritorial, Laut
Pedalaman dan Selat untuk Pelayaran Internasional
b. Zona dengan jurisdiksi khusus dan terbatas bagi suatu negara, yaitu Zona Tambahan
c. Zona dengan jurisdiksi eksklusif untuk pemanfaatan SDA, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif dan
Landas Kontinen
d. Zona yang berada dibawah pengaturan hukum internasional khusus, yaitu Dasar Laut Samudra
Dalam dan Tanah dibawahnya (International Sea Bed Area)
e. Zona yang tidak berada dibawah kedulatan maupun jurisdiksi dari negara manapun, yaitu Laut
Lepas
Atas beberapa keputusan yang diambil dalam konvensi ini, semua delegasi setuju bahwa
UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) adalah Package Deal, dan hal
tersebut tertera dalam Pasal 309 dan 310 konvensi ini.