Dokumen tersebut membahas tentang negara dan kedaulatan, rezim kepulauan, serta penetapan rezim kepulauan dalam UNCLOS 1982. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya termasuk pulau-pulau terluar. Rezim kepulauan mengatur status hukum pulau-pulau tersebut. UNCLOS 1982 menetapkan definisi rezim kepulauan yang mencakup pulau-pulau alamiah yang dikel

1. Nama : Rizky darmawan
nim : 19103004
prodi : sosiologi
pulau pulau terluar di indoneisa

2. Negara dan kedaulatan
NEGARA
Negara merupakan subjek hukum yang paling
penting (par excellence) dan paling kuat serta
memiliki semua kemampuan (all of the capacities)
untuk mempertahankan hak dan kewajiban
menurut hukum internasional, 21Menurut
Friedmann, negara bukan hanya sebuah organisasi
atau pusat dari kekuasaan, tetapi perwujudan
tertinggi aspirasi individu dan masyarakat.22Ada
empat fungsi negara, yakni: negara sebagai
penyedia, negara sebagai pengatur, negara sebagai
pengusaha, dan negara sebagai wasit. Dalam
kapasitas negara sebagai penyedia artinya negara
membuat dirinya bertanggung jawab atas kewajiban
pelayanan sosial seperti menjamin standar hidup
minimum untuk semua orang. Negara sebagai
regulator berfungsi menggunakan aneka cara
pengendalian untuk mengatur pengembangan
ekonomi. Fungsi negara sebagai pengusaha
(entrepeneur) yakni menjalankan sektor-sektor
ekonomi tertentu melalui badan-badan pemerintah
semi-otonom maupun badan hukum yang dimiliki
oleh negara.
KEDAULATAN (SOVEREIGNTY)
Walaupun letak pulau-pulau terluar berada di kawasan
perbatasan wilayah negara, pulau-pulau terluar masih
merupakan bagian dan kedaulatan wilayah negara. Artinya,
negara memiliki kedaulatan ataskawasan wilayah itu.Kata
"kedaulatan atau sovereignty (Bahasa Inggris), sovereinete
(Bahasa Perancis), sovranus (Bahasa Italia), berasal dari
kata Latin "superanus yang berarti "yang teratas atau yang
tertinggi. Menurut asal katanya, kedaulatan memang
berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat berarti
bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang
lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan
perkataan lain, negara memiliki monopoli kekuasaan;
suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan
dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang
perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia
dirugikan Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini
mempunyai batas batasnya??Mochtar Kusumaatmadja,
menyatakan pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan
tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam
dirinya, yaitu: (1) kekuasaan itu terbatas pada batas
wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan (2)
kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara
lain mulai."*
2

3. Pulau pulau terluar status hukum
REZIM KEPULAUAN (REGIME OF ISLANDS)
Beberapa preseden di mana pulau merupakan obyek penting telah berkembang sejak abad ke-19. Pada waktu itu kasus-kasus yang
ada mengangkat isu tentang pulau-pulau yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pulau-pulau dengan fitur-fitur lainnya dapat
dijadikan titik penarikan garis dasar perairan teritorial.Konferensi kodifikasi Den Haag 1930 untuk pertama kalinya
mendefinisikan pulau secara hukum yang diangkat dari preseden, bahwa secara hukum pulau merupakan salah satu kondisi untuk
mengukur wilayah perairan. Pulau-pulau tersebut tidak selalu terendam oleh laut, pulau-pulau juga dapat terbentuk secara alami.
Zona laut harus diukur dari pulau-pulau tersebut. Definisi ini termasuk pasang surut sebagai kenaikan permanen dasar laut.
Ketinggian dasar laut, yang hanya terkena pada air pasang surut, tidak dianggap sebuah pulau. 115Oleh karena begitu panjangnya
sejarah perkembangan definisi sebuah pulau, maka apa yang menjadi konsensus dalam konvensi laut teritorial dan zona
tambahan 1958 sebenarnya telah cukup menjelaskan batasan dari pulau itu. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "pulau"
merupakan kawasan daratan yang terbentuk secara alamiah yang di sekitarnya dikelilingi air saat pasang.116Rezim kepulauan
merupakan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk penentuan kedaulatan teritorial dan yurisdiksinya atas pulau pulau.
Menurut Jayewardene, kerangka penerapan norma kepulauan dalam hukum internasional berhubungan dengan perolehan
kedaulatan, wilayah teritorial dan sifat yurisdiksinya atau ketentuan dalam hubungan dengan batas-batasnya, yang umumnya
menyangkut luas kawasan disebut rezim kepulauanrt with the first set of slides
PENETAPAN REZIM KEPULAUAN DALAM UNCLOS 1982
Dalam konteks konferensi hukum laut PBB-III rezim kepulauan ini diartikan secara khusus oleh UNCLOS 1982 yakni sebagai suatu
wilayah. bentuk alamiah yang dikelilingi air saat air pasang (above water at high tide). Elemen-elemen langsung yakni berkenaan
dengan penentuan Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen yang selamanya berhubungan
dengan pulau-pulau. Implikasi Pulau buatan sekaligus larangan-larangannya. Pulau yang terletak di wilayah perbatasan biasanya
menjadi pokok sengketa. Masalah timbul saat sebuah pulau atau gugusan pulau dari satu negara terletak pada lokasi
persimpangan (cut off). Selain itu, terdapat kehendak negara negara lain yang memperluas yurisdiksi. 118Konferensi III UNCLOS
1982, rezim kepulauan telah diberikan tempat tersendiri. Definisi rezim kepulauan dibatasi pada pulau-pulau yang terbentuk
secara alamiah dari tanah yang lebih tinggi dikelilingi air pasang surut.
3

4. Daftar pustaka
[17.13, 31/1/2022] Rizky: Adolf, H. 1991. Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta:Rajawali Pers.Anonim. 2008.
Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Dewan
Kelautan Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan.Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara danKawasan
Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025. Badan NasionalPengelola Perbatasan (National Authority for Border
Management)Republik Indonesia.2011 Kajian Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan.Badan Koordinasi Penanaman
Modal.2011. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Partership Pollicy Paper No. 2/2011. The Partnership for
Governance Reform. Jakarta Selatan.1928. Permanent Court of Arbitration The Island of Palmas Case (or Miangas), United States
of America v. The Netherlands, Award of The Tribunal, Huber Arbitrator M., The Hague.Putusan Mahkamah Hukum Internasional
atas Pulau SipadanLigitan 17 Desember 2002, Dec. ICJ No.102-2002 International Court ofJustice, Year 2002 17 December General
List No. 102, Case ConcerningSovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia).2011. Rekomendasi
Kebijakan Pengelolaan Perbatasan diIndonesia. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership). Ardhiwisastra, Y. B.
2003. Hukum Internasional Bunga Rampai. Edisi Pertama.Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit PT. Alumni.Asshiddiqie, J. 2007.
Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.Attard, D. j.
1987. The Exclusive Economic Zone in International Law. Oxford:Clarendon Press.
4

5. Big thanks !
5