Dokumen ini membahas wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap keberagaman, menjelaskan latar belakang geopolitik, dan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan negara kepulauan. Data geografis Indonesia dan aspek biodiversitasnya juga diuraikan, serta pentingnya hukum laut dan sejarah deklarasi Djuanda dalam menentukan batas wilayah. Selain itu, dokumen ini mencakup penjelasan mengenai geopolitik dan aplikasi wawasan nusantara dalam konteks pembangunan nasional.

1. WAWASAN NUSANTARA
Pendidikan Kewarganegaraan
Pusat Pengembangan MKU/MKDK LP3

2. PETA KONSEP
Wawasan Nusantara
Definisi
Urgensi
Latar Belakang
Geopolitik
Landasan
Unsur
Arah Pandang
Kedudukan, Fungsi,
Tujuan
Implementasi

3. Indonesia
Total luas wilayah: 5,192 juta km2
Luas daratan: 2,027 juta km2
Luas lautan: 3,166 juta km2
Jarak utara-selatan: 1.888 km
Jarak timur-barat: 5.110 km
Jumlah pulau: 17.508 pulau
Garis pantai: 80.000 km
Letak 60 LU - 110 LS dan 950 BT- 1410 BT
Tiga wilayah waktu
Terletak di antara dua benua & dua samudra
Terletak di garis katulistiwa
Terletak pada iklim tropis dengan dua musim
Terletak pada pertemuan dua jalur pegunungan, yakni Mediterania & Sirkum Pasifik

4. Indonesia
Harta Karun Indonesia
• 20.000 spesies tumbuhan berbunga (nomor 1 di dunia)
• 4.000 spesies pohon (nomor 2 di dunia)
• 515 spesies mamalia (nomor 1 di dunia)
• 121 spesies kupu-kupu (nomor 1 di dunia)
• 600 spesies reptilia (nomor 3 di dunia)
• 1516 burung (nomor 4 di dunia)
• 270 spesies amphipia (nomor 5 di dunia)
• Ratusan spesies jasad renik
• Biota laut (terumbu karang,
rumput laut, dll)
Mega
Biodiversity
Country

5. Indonesia

6. Indonesia

7. Indonesia

8. Pendahuluan
klik button to play video

9. Indonesia
Managing a
BIG SIZE
..:: 222 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 3,3 juta guru, 293 ribu sekolah ::..

10. Indonesia
Di lain sisi, masih banyak masalah yang menimpa Indonesia

11. Urgensi
Pentingkah
Wawasan
Nusantara
klik button to play video

12. Latar Belakang
Kondisi
Wilayah
Negara
Kepulauan
Rawan
Disintegrasi
Kondisi
Sosial-
Budaya
Masyarakat
Pluralis
Rawan
Konflik
Perlu
Wawasan
Nusantara
Kondisi
Indonesia

13. Latar Belakang
.
Wilayah
Indonesia
Udara
LautDarat

14. Definisi
Wawasan  wawas (bahasa Jawa)  pandangan, tinjauan,
penglihatan inderawi
Nusantara  nusa: pulau/kesatuan pulau
antara: menunjukkan letak antara dua unsur
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati
kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk
mencapai tujuan nasional Indonesia (Lemhannas: 1999).

15. Sejarah
- 1945 Indonesia merdeka
- Belum ada ketentuan tentang batas wilayah
- Masih berlakunya Territoriale, Zee en Maritime Kringen
Ordonantie yang dicetuskan tahun 1939.  Ordonansi 1939.
- Ordinansi 1939  wilayah laut negara 3 mil
- Dianggap merugikan kedaulatan & persatuan Indonesia

16. Ordonantie1939
Wilayah Indonesia berdasarkan Teritorial-Zee en Maritieme
Kringen Ordonantie 1939

17. Ordonantie1939
Wilayah Indonesia berdasarkan Teritorial-Zee en Maritieme
Kringen Ordonantie 1939

18. Sejarah
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957
“bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan
pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang
luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah
daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan
pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara
Indonesia. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal
asing dijamin selama & sekadar tidak bertentangan dengan/mengganggu
kedaulatan & keselamatam Negara Indonesia.
Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari
garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau
Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan di atas akan diatur selekas-
lekasnya dengan undang-undang”.

19. Sejarah
Point to Point Theory
Penentuan titik terluar

20. Sejarah
Point to Point Theory
Penentuan batas wilayah jika berhadapan dengan batas negara
lain

21. Sejarah
- 13 Desember 1957  Deklarasi Djuanda
- Deklarasi Djuanda  point to point theory
- Deklarasi Djuanda  wilayah laut Indonesia 12 mil
- Deklarasi Djuanda  UU No. 4/1960
diperbaharui  UU No. 6/1996
- Peta wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda

22. Sejarah
ABRI AD  Wawasan Buana
ABRI AL  Wawasan Bahari
ABRI AU  Wawasan Dirgantara
Seminar Hankam I Tahun 1966, disepakati satu nama:
Wawasan Nusantara

23. Sejarah
Deklarasi Djuanda terus diperjuangkan di forum internasional
- Konverensi Hukum Laut PBB I tahun 1958
- Konverensi Hukum Laut PBB II tahun 1960
- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tahun 1980
- Seminar Konverensi Hukum Laut Internasional tahun 1983
diterima oleh
masyarakat Internasional

24. WilayahIndonesiakini
.

25. Ordonantie1939
Wilayah Indonesia berdasarkan Teritorial-Zee en Maritieme
Kringen Ordonantie 1939

26. WilayahIndonesiakini
Wilayah Indonesia berdasarkan Teritorial-Zee en Maritieme
Kringen Ordonantie 1939

27. Batas Wilayah Indonesia
Hukum Laut Internasional PBB tahun 1980 
1. Batas Laut Teritorial : ditetapkan tahun 1957
2. Batas Landas Kontinen : ditetapkan tahun 1969
3. Zona Ekonomi Eksklusif : ditetapkan tahun 1980

28. ada pertanyaan

29. Batas Wilayah Indonesia
Wilayah Udara Indonesia

30. Batas Wilayah Indonesia
Wilayah Udara Indonesia
1. Teori Udara Bebas
- kebebasan tanpa batas
- kebebasan udara dgn hak khusus negara kolong
- kebebasan udara dgn penetapan wilayah bagi negara kolong
untuk melaksanakan haknya
2. Teori Kedaulatan Negara
- negara kolong berdaulat atas ruang udara dibatasi pada
ketinggian tertentu
- kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara
asing
- negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas
Konvensi Chicago 1944

31. Wawasan Nusantara
wadah
isi
tata
laku
Unsur
Dasar
Wawasan
Nusantara

32. Wawasan Nusantara
Arah Pandang Wawasan Nusantara
Ke Dalam
Ke Luar

33. Wawasan Nusantara
kedudukan
fungsi
tujuan

34. ada pertanyaan

35. Geopolitik
Geopolitik adalah ilmu tentang penyelenggaraan negara yang
setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi
wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa (Winarno, 2009: 154).
GEOPOLITIK
geografi politik

36. Geopolitik
 Istilah Geopolitik pertama kali dikenalkan oleh Frederich Ratzel,
sebagai ilmu bumi politik (Political Geography).
 Diperluas oleh Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer menjadi
Geographical Politic.
 Apa beda antara Political Geography dan Geographical Politic?
Political
Geography
Geographical
Politic

37. Geopolitik
Teori Geopolitik Frederich Ratzel  (Teori Ruang)
 Negara seperti organisme:
lahir-tumbuh-berkembang-puncak
kejayaan-surut-mati
 Negara memerlukan lebensraum
 Untuk tetap hidup, negara
harus melakukan ekspansi

38. Geopolitik
 Negara bukan hanya organisme,
tetapi juga memiliki kemampuan
intelektual
 Negara merupakan sistem politik 
geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik,
& sosiopolitik
 Negara berpaham ekspansionisme
 Negara swasembada kebudayaan
& teknologi
 Negara membangun kekuatan daratan
dan diikuti kekuatan lautan

39. Geopolitik
.
 Ekspansionisme
 Rasialisme  bangsa yang unggul yang
dapat bertahan hidup
 Kekuatan daratan akan menguasai kekuatan
lautan
 Muncul kekuatan besar di dunia (Jerman
& Italia)yang menguasai Eropa, Afrika, &
Asia Barat. Jepang menguasai Asia Timur Raya
 Perlu ada strategi pembagian kekayaan alam
 Geopolitik  landasan ilmiah ekspansioisme
 Wilayah dunia akan dikuasai Amerika, Jerman,
Rusia, Inggris, & Jepang

40. Geopolitik
Indonesia menolak ekspansionisme dan rasialisme
Pancasila: Falsafah, Ideologi,
Dasar Negara
UUD 1945: Landasan
Konstitusional
Wawasan Nusantara: Landasan
Visional
Ketahanan Nasional: Landasan
Konsepsional
Dokumen Rencana Pembangunan:
Landasan Operasional
Geopolitik Indonesia

41. Wawasan Nusantara
Implementasi Wawasan Nusantara.
APA KABAR?

42. Makalah
Tema:
1. KOMNASHAM & Sepak terjangnya
2. Pilpres 2014 sebagai Pendidikan Demokrasi & Pesta
Demokrasi bagi Bangsa Indonesia
3. Program SM3T dalam Perspektif Wawasan Nusantara
4. Korupsi dalam Perspektif Ketahanan Nasional & Solusi untuk
Mengatasinya
5. Kondisi Perpolitikan Nasional, Partisipasi Politik Masyarakat,
dan Strategi dalam menghadapi tantangan kedepannya
Keterangan:
- kelompok silahkan pilih sendiri
- Format Makalah: Halaman Judul (Cover), Pendahuluan (Latar Belakang &
Permasalahan), Pembahasan, Penutup (Simpulan & Saran), Daftar Pustaka.
- Times New Roman; 1,5 spasi; ukuran ketas A4; format penulisan 4-3-4-3
- Tebal makalah maks 10 halaman (tanpa daftar isi & kata pengantar)
- Makalah dikumpulkan semua tanggal 14 Mei 2013
- Makalah dipresentasikan mulai tanggal 14 Mei 2013
- Materi diundi
- Kelompok yang maju pertama adalah materi 4 dan 5, dan seterusnya

43. Penutup
Terima Kasih