2. Kedaulatan Teritorial
“Kedaulatan dlm hubungan antar negara-negara
menandakan suatu kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak
untuk melaksanakan, terlepas dr negara lain, fungsi-fungsi
negara” (Max Huber, 1928, Arbitrator dlm kasus Island of
Palmas Arbitration);
Dipengaruhi oleh konsep patrimonial kepemilikan dlm hk.
Perdata Romawi Uti Possidetis, ita possideatis (“karena
engkau memiliki, maka engkau akan tetap memiliki” yg
digunakan oleh ICJ/MI dlm kasus Burkina Faso v Republic
of Mali (ICJ;1986)
Kedaulatan mensyaratkan kewenangan utama dan
independensi negara-negara u/ mengatur diri mereka
sendiri dan apa yg ada/berada dlm wilayahnya
3. Klaim Hak Negara atas Kedaulatan
Teritorial meliputi:
Hak u/ melaksanakan yurisdiksi / kewenangan
hukum thd siapa dan apa yg ada dalam
wilayahnya;
Hak u/ mengontrol penuh sumber daya alam yg
tdk dimiliki oleh individu;
Hak u/ memungut & mengatur penggunaan/
pemanfaatan kepemilikan individu dlm
wilayahnya;
Hak u/ melakukan kontrol / batasan thd
pergerakan orang/barang/jasa dlm wilayahnya.
4. Diperolehnya Kedaulatan Teritorial:
1. Okupasi (Occupation): Penegakan kedaulatan atas
suatu wilayah yg tdk berada dlm penguasaan negara
manapun baik wilayah baru maupun wilayah yg
ditinggalkan.
Ditentukan oleh prinsip efektifitas:
Adanya kemauan melaksanakan kedaulatan diwilayah yg
diduduki;
Adanya pelaksanaan kedaulatan scr memadai
e.g: a. Eastern Greenland Case (PCIJ;1933; Denmark vs
Norwegia);
b. Sipadan Ligitan Case (ICJ; 2002; Indonesia vs
Malaysia)
5. Diperolehnya Kedaulatan Teritorial
2. Aneksasi (Annexation): Penaklukan
suatu wilayah yg dipaksakan dgn dua
bentuk keadaan; a) Wilayah aneksasi tlh
ditundukan; b) Wilayah yg telah ada
dibawah negara penganeksasi yg harus
disertai dgn pernyataan/klaim scr formal.
3. Penambahan (Accretion): Penambahan
wilayah suatu negara karena fenomena
/kejadian alam. Akresi tdk memerlukan
tindakan/pernyataan resmi dr negara ybs.
e.g. Pendangkalan laut
6. Diperolehnya Kedaulatan Teritorial:
4. Penyerahan (Cession): Perolehan tambahan
kedaulatan wilayah melalui penyerahan atau
peralihan hak spt via pemberian, tukar-menukar,
atau penjualan. Dapat terjadi scr sukarela atau
dgn paksa. e.g. penjualan Alaska oleh Rusia ->
USA (1867); Penyerahan krn kalah perang
Alsace-Lorraine dr Perancis ke Jerman (1871)
dan pengembaliannya tahun 1919.
5. Preskripsi (Prescription): Proses perolehan
kedaulatan wilayah suatu negara akibat
pelaksanaan scr damai kedaulatan “de facto”
dlm waktu yg lama atas wilayah yg sebenarnya
scr “de jure” tdk termasuk dlm kedaulatan
wilayahnya
8. Kedaulatan di Laut
2 Azas
Res Nullius: Laut tdk ada yg
memiliki, oleh karenanya dpt
dimiliki setiap negara yg
menginginkannya;
Dikuasai dgn prinsip okupasi;
Abad Pertengahan
dipraktekkan oleh Turki
Usmaniah di Laut Tengah;
Klaim Portugal thd Samudera
Atlantik -> Hindia;
Klaim Spanyol thdp
Samudera Atlantik -> Pasifik
Res Communis: Laut adalah
hak milik bersama
masyarakat di dunia;
Zaman kuno dipraktekkan
oleh Rhodia, Persia, Yunani;
Dilanjutkan oleh Romawi
hingga abad tengah (1453)
sbg pelindung dr kebebasan
berlayar & menangkap ikan;
9. Kedaulatan di Laut
Perang Konsep (Battle of the Books)
Mare Liberium (Grotius): Konsep Laut Bebas -> Laut
susah diukur dan SDA tdk pernah habis sehingga tdk dpt
gabung dgn milik suatu bangsa dan bebas utk dimiliki dan
dimanfaatkan semua bangsa;
Mare Clausum (John Selden): Konsep Laut Tertutup ->
Laut dpt dimiliki/dikuasai oleh suatu negara spt yg pernah
dilakukan Romawi dan Turki. SDA laut dpt dieksploitasi
dimasa depan dgn perkembangan teknologi;
Konsep Laut Teritorial (Pontanus): Laut dekat pantai
(Adjacent Sea) dimiliki sbg laut teritorial, sdg laut luar
berfungsi sbg laut lepas/bebas.
10. Kedaulatan di Laut
Cornelis von Bynkershoek (1703): terrae
protestas finitur ubi finitur armorum vis
(Kedaulatan teritorial berakhir, dimana
kekuatan senjata berakhir) yg berimplikasi:
Kedaulatan negara dilaut bergantung kpd
kemampuan fisik u/ melakukan pengawasan;
Dipakainya azas tembakan meriam (cannon shot
rule principle): Jarak tembak meriam pantai 3 mil
-> lebar laut teritorial 3 mil dari bibir pantai yg
diukur saat pasang surut;
Dipraktekan oleh negara maritim spt Inggris,
USA, Belanda, Jerman, Perancis, dan Jepang.
11. Konvensi PBB ttg Hukum Laut /United
Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS 1982)
Laut Pedalaman -> wilayah laut disisi daratan dr garis
pangkal. e.g. Pelabuhan, Teluk, Tanjung; Negara Pantai
daulat penuh
Laut Teritorial 12 mil -> Daulat penuh dibatasi oleh HI
dgn adanya hak lewat damai bg kapal asing
Laut Tambahan hingga 24 mil dr garis pangkal -> tdk ada
kedaulatan teritorial kecuali pengawasan u/ mematuhi
hukum negara pantai
Konsep Landas Kontinen; tanah wil laut yg menjulur ke
luar wil.teritorial sbg kelanjutan alami dr wil.daratan
negara tsb meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya
hingga kedalaman 2500m -> hak eksploitasi dan eksplorasi
SDA; Garis batas landas kontinen ditetapkan berdasarkan
perjanjian bilateral
12. Konvensi PBB ttg Hukum Laut /United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
Konsep Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE); Wil.laut yg ada
diluar & bersambungan dgn laut teritorial hingga 200 mil
dr garis pangkal -> hak bg negara pantai u/ eksplorasi,
eksploitasi, dan konservasi SDA; negara lain hanya u/
berlayar, pasang kabel dan pipa; ada hak eksploitasi
ekonomi atas kelebihan bg negara kurang beruntung yg
ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral;
Konsepsi Wilayah Negara Kepulauan; wil.yg ada sebelah
dalam grs pangkal yg mengelilingi tanpa
memperhitungkan kedalaman dan jaraknya dr pantai;
berdaulat terbatas oleh aturan HI
Konsepsi Laut Lepas -> wilayah tanpa kedaulatan spt
samudera dimana semua negara bebas berlayar,
eksploitasi, dan eksplorasi SDA, serta riset ilmiah atas izin
Otoritas Dasar Laut Intl / International Seabed Authority
(ISA)
13.
14. Kedaulatan Udara
Wil. Udara suatu negara Ruang udara yg ada
diatas wil.daratan, wil. Laut pedalaman, laut
teritorial, dan wil. Laut negara kepulauan negara
tsb;
“Usque ad Coelum”: negara berdaulat sampai ke
langit tidak terbatas -> tdk berlaku lg sejalan
dengan perkembangan teknologi penerbangan,
ruang angkasa, dan satelit;
Angkasa luar (outer space) tdk ada kedaulatan dan
tunduk pd ketentuan hukum ruang angkasa int’l;
