Dokumen tersebut membahas tentang peraturan hukum laut internasional dan pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS. Secara ringkas, UNCLOS membagi wilayah laut menjadi laut teritorial selebar 12 mil, zona landas kontinen hingga 200 mil, dan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil. Dokumen juga menjelaskan penyelesaian sengketa laut internasional yang dapat dilakukan secara damai atau melalui pengadil

1. RESUME
HUKUM LAUT
DOSEN PENGAMPU : RISMAHAYANI, S.H., .M.H
NAMA : PUTRI EKA GUSTINA
PRODI : ILMU HUKUM
SEMESTER : V (LIMA)

2. KONVENSI DARI UNCLOS I
• Konferensi I diadakan pada tanggal 24 Feb-27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi
dari 86 negara, yang dikenal dengan UNCLOS I (United Nations Convention on The Law
of The Sea) atau konvensi PBB tentang hukum laut
Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan belum ada kesepakatan dan diusulkan
dilanjutkan di UNCLOS II
Konvensi tentang laut lepas yang telah disetujui :
• Kebebasan pelayaran
• Kebebasan menangkap ikan
• Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa
• Kebebasan terbang di atas laut lepas
Konvensi tentang perikanan perlindungan sumber hayati di laut lepas
Konvensi tentang landas kontinen

3.  Pasal 133-191 dari UNCLOS mengatur tentang hal ini yang pada prinsipnya menganggap
bahwa :
1. Sumber daya dasar lautan adalah milik bersama umat manusia;
2. Status dari dasar lautan tidak mempengaruhi status dari laut lepas;
3. Eksploitasi Dasar Lautan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Konvensi 1982;
4. Beberapa persyaratan ditetapkan bagi negara atau perusahaan multinasional yang akan
melakukan eksploitasi wilayah dasar laut antara lain adalah kewajiban untuk
mengumumkan rencana kerja, kontrak yang dilakukan, pengembangan yang diharapkan,
transfer teknologi ke semua negara dan masa kontrak yang pasti dan jelas. Hal-hal
tersebut telah membuat banyak negara maju yang enggan meratifikasi konvensi 1982 ini.

4. PERATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
1. Konvensi-konvensi Tahun 1958, terdiri dari :
-Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone (Konvensi
mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan)
-Convention on the High Seas (Konvensi mengenai Laut Lepas)
-Convention on Fishing and Conservation on the Living Resources of The
High Seas (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan
Hayati Laut Lepas)
-Konvensi on the Continental shelf (Konvensi mengenai Landasan Kontinen)
2. Konvensi Tahun 1982, mengenai Konvensi Hukum Laut

5. Laut lepas
• Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi
eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan
kepulauan suatu negara kepulauan.
• Hakekatnya laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satu
negarapun yang berwenang menerapkan kedaulatan diatas wilayah laut lepas
• Prinsipnya setiap negara memiliki kebebasan di laut lepas, yang mencakup :
-Kebebasan berlayar
-kebebasan penerbangan
-Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut
-kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional
-kebebasan untuk menangkap ikan berdasarkan hukum internasional
-kebebasan untuk melakukan riset imiah berdasarkan hukum internasional

6. PEMBAGIAN WILAYAH LAUT
• Laut Wilayah adalah bagian yang paling dekat dengan pantai yang
sepenuhnya tunduk kepada ketentuan negara pantai
• Lebar laut wilayah (teritorial) diukur sepanjang 12 mil dari garis air
rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang
diakui resmi oleh negara pantai tersebut
• Prinsipnya kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara diatas laut
wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya

7. Laut Teritorial (Territorial Sea)
• Laut Teritorial (Territorial Sea)Batas laut teritorial adalah garis khayal yang
berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau
lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut,
maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara
tersebut.Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut
teritorial. Adapun laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut
internal atau perairan dalam (laut nusantara)Garis dasar adalah garis khayal yang
menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.Indonesia memiliki
kedaulatan mutlak atas wilayah laut, dasar laut, subsoil dan udara yang berada di
dalam laut teritoriak,Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk
menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional
untuk pelayaran internasional.

8. Zona Landas Kontinen
• Zona Landas Kontinen Pembagian wilayah laut Indonesia selanjutnya adalah zona landas
kontinen.Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis
merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150
meter.Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia
dan landasan kontinen Australia.Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis
dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di
atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar
masing-masing negara.Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia memiliki
kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dengan
kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai.Pengumuman tentang batas landas
kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

9. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah
laut terluka diukur dari garis dasar.Di dalam ZEE ini, Indonesia mendapat
kesempatan pertama untuk memanfaatkan sumber daya laut.Di dalam ZEE
ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan
laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional,
batas landas kontinen dan batas ZEE.Apabila ada dua negara yang
bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang
menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu
sebagai batasnya.Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia
dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 1980.

10. SENGKETA LAUT
• Prinsipnya, jika pihak lain setuju untuk membiarkan sengketa itu tidak terselesaikan, maka
konvensi tidak memiliki daya ikat untuk diselesaikannya sengketa itu melalui mekanisme
hukum internasional
• Jika salah satu pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa itu, maka pihak lain
berkewajiban mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh konvensi
• Prosedur penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Paragraf 1 Piagam PBB:
mekanisme bilateral maupun regional
• Apabila tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian melalui salah satu badan peradilan yang
telah ditetapkan konvensi, yaitu :
-Tribunal Internasional untuk hukum laut
-Mahkamah Internasional
-Tribunal Arbitrasi
-Tribunal Arbitrasi Khusus

11. Penyelesaian Sengketa Perikanan
di Laut Lepas
• Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas
• Menurut Hukum Internasional setiap sengketa internasional pertama-tama
harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai ini
dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.
Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase
internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional).
Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, jasa
baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta (fact finding) serta
penyelesaian menurut piagam PBB

12. • Apabila timbul suatu perselisihan di antara Negara-negara peserta konvensi tentang
masalah perikanan maka Negara-negara tersebut diharuskan untuk mengadakan
pertukaran pendapat tentang cara penyelesaiana perselisihan yang sudah tercapai
(Chairul Anwar.1989.123).Tetapi apabila cara damaitidak bisa lagi ditempuh maka
penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yakni:
• 1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the
Sea) yang dibentuk berdasarkan Annex VI. Penyelesaiang sengketa melalui
Mahkamah ini dengan mengajukan permohonan tertulis.
• 2.Mahkamah Internasional (International Court of Justice), penyelesaian sengketa
melalui jalur mahkamah ini, maka prosedur penyelesaiannya mengikuti prosedur
penyelesaian sengketa secara umum pada mahkamah Internasional.

13. • 3. Arbitrase dan Prosedur Arbitrase Khusus (Arbitration or Special Arbitration
Procedure) yang diatur dalam annex VII dan annex VIII dari konvensi. Dalam hal
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka para pihak yang bersengketa
mengajukan 5 (lima) arbiter, dengan kualifikasi berpengalaman didalam masalah
kelautan, kompeten dan memiliki integritas, yang terdiri dari 1 (satu) anggota dari
masing-masing negara yang bersengketa dan 3 (tiga) anggota dari warga negara pihak
ketiga (kecuali ditentukan lain oleh para pihak).
• 4.Konsiliasi (Consiliation) sebagaimana diatur dalam annex V. Cara penyelesaian
perselisishan menurut[13.16, 24/12/2022] Putri Eka Gustina:(: prosedur ini dimulai
dengan pemberitahuan salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya.
Sekretaris Jendral PBB akan menunjuk seorang konsiliator untuk menyelesaian
sengketa tersebut berdasarkan nama-nama konsiliator yang terlah dipegang olehnya
sebagai hasil keputusan konvensi.Penyelesaian sengketa

14. SEKIAN TERIMA KASIH