Wawasan Nusantara adalah pandangan Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep ini berkembang melalui perjuangan sejarah dan yuridis untuk mempertahankan kepentingan nasional, seperti penetapan batas laut sejauh 12 mil laut.

1. WAWASAN NUSANTARA
Materi:
WAWASAN NUSANTARA
LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN
 Geografis, Geopolitik dan Geo Stratergik
 Historis dan Yuridis Formil
 Kepentingan-kepentingan Nasional
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Mahasiswa memahami sejarah perkembangan konsepsi wawasan nusantara
dalam hubungannya dengan pembelaan negara
TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
 Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum international tentang wilayah
negara
 Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan ketentuan hukum Wawasan
Nusantara
 Mahasiswa dapat dapat Menjelaskan pengertian Azas Archipalego State
 Mahasiswa dapat Membedakan Azas Archipalego State, dan Res Nullius
PENGAMPU : Drs. H. Djoko Adi Walujo.,S.T.,M.M.,DBA

2. 2
WAWASAN NUSANTARA
Pengertian:
awasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya berdasarkan idea nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan
UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka,
berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya
dalam mencapai tujuan perjuangan nasional
LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN
Geopolitik & Geostartegis
Geopolitik
Sesuai dengan moral Pancasila, maka bangsa Indonesia memberi pengertian
geopolitik sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan
konstelasi geografis dari suatu negara, dengan memanfaatkan keuntungan letak
geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan
penentuan-penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita-realita yang
ada dengan cita-cita bangsa.
Geostrategi
Geo strategi adalah geopolitik dalam pelaksanaan, atau dapat diartikan pula
bahwa geostrategi adalah kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan,
sarana-saran serta cara penggunaan saran-sarana tersebut guna mencapai tujuan
nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara.
POLA PIKIR YANG MEMPENGARUHI GEOPOLITIK &
GEOSTRATEGI
Diambil sebagai bahan rujukan untuk menelaah faktor-faktor yang menjadi pengaruh
Geopolitik dan geostrategi dari pendapat-pendapat para ahli
1. Friederich Ratzel:[teori ruang], berpendapat :
W

3. 3
 Negara merupakan organisme yang mengalami daur hidup [lahir-tumbuh &
berkembang-mencapai puncaknya-kemudian menyusut untuk selanjutnya mati]
DAUR HIDUP NEGARA RATZEL
 Dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan, suatu bangsa tidak lepas dari
hukum alam, yaitu yang kuat itu dapat bertahan dan hidup terus, sedang yang
lemah mati dalam pertarungan. [hukum ‘the survival of the fittest’]
 Sesuai dengan pandangan proses kehidupan yang demikian itu, maka batas-baatas
suatu negara dianggap bersifat sementara, dan bila ruang hidup [lebensraum]
negara tersebut dirasa tidak lagi dapat memenuhi keperluan negaranya
dapat/berhak memperluas dengan mengubah batas-batas negaranya, baik dengan
jalan damai maupun kekerasan.
2. Rudolf Kjellen: [TEORI KEKUATAN]
Bahwa didalam memelihara kelangsungan hidup atau mengejar cita-cita, tidak
hanya mengikuti hukum ekspansi saja, melainkan dapat juga memanfaatkan
kemajuan-kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi guna memenuhi
dan meningkatkan kekuatan bagi kelangsungan hidupnya. Kjellen berpendapat
bahwa negara adalah suatu organisme, yang tersusun dalam suatu system yang
terdiri dari lima pembidangan yakni geopolitik, ekonomi politik, demopolitik,
sosiopolitik dan kratopolitik.
Menurut Kjellen, tujuan pengembangan kekuatan negara adalah:
- ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis
- ke luar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik, jadi
terdapat keinginan melakukan pengembangan.
Dalam hal pemekaran wilayah ini, Kjellen lebih percaya akan kemampuan kekuatan
darat daripada kekuatan maritim.
3. Karl Haushoffer:
Karl Haushoffer menerima dan melanjutkan teori-teori yang telah dikembangkan
oleh kedua pendahulunya. Menyatakan bahwa, titik berat perhatian pada soal-soal
MENUJU KEMATIANTUMBUHLAHIR PUNCAK

4. 4
strategi pembatasan ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan rasial, ekonomi dan
sosial sebagai faktor-faktor yang mengharuskan pembagian baru dari kekayaan
alam dunia.
Buah pikir Haushoffer dijadikan sebuah teori, selanjutnya oleh pemerintahan Nazi
Jerman dijadikan sebagai rujukkan. Pemerintahan militeris Jepang di bawah
Jenderal Hideki Tojo juga merujuk teori ini, selanjutnya dijadikan alasan untuk
menyerang negara yang lain. Teori ini juga menekankan pada:
 Suatu imperium daratan yang kompak akan mampu mengejar kekuatan
imperium maritime, baik daratan maupun lautan
 Beberapa negara besar di dunia akan timbul, dan akan menguasai benua-
benua besar seperti Eropa, Afrika dan Asia Barat. Negara yang diramalkan
itu adalah Jerman, Italia dan Jepang.
Berikut Viasualisasi pengembangan teori Haushoffer dari teori Ratzel dan/Kjellen:
*]. Noodlot = takdir
Leer = ajaran
Memenuhi kebutuhannya sendiri, bila perlu dengan
mengorbankan pihak lain
TEORI LEBENSRAUM
TEORI AUTARKHI
Dunia terbagi dalam 4 kawasan [Politike Noodlot Leer]
TEORI PAN REGION

5. 5
TEORI GEOPOLITIK KARL HAUSHOFFER
4. Sir Halford MacKinder [TEORI WAWASAN BENUA]
MacKinder menyatakan bahwa dalam menguasai dunia, yang harus ditaklukkan
dahulu adalah daerah jantung, yaitu benua besar Eropa dan Asia. Adapun
ajarannya sebagai berikut: “Siapa yang dapat menguasai daerah jantung akan dapat
menguasai pulau dunia, dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia
adalah menguasi dunia. Yang dimaksud dengan pulau dunia adalah benua Eurasia
dan Afrika.
TEORI GEOPOLITIK SIR HALFORD MACKINDER
5. Sir Walter Releigh dan Alfred Tahar Mahan [TEORI WAWASAN MARITIM]
Berdeda dengan MacKinder yang menitik beratkan pada penguasaan benua,
Raleigh dan Mahan mengajarkan bahwa cara menguasai dunia ini adalah dengan
menguasai Samudera.
Alasan Raleigh dan Mahan, bahwa penguasaan samudera identik dengan
menguasai perdagangan dunia, dan kosekuensinya menguasai kekayaan dunia
6. William Mitchell, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederick Charles
Fuller. [TEORI WAWASAN DIRGANTARA]
Keempat tokoh ini menekankan bahwa cara menguasai dunia bukanlah melalui
daratan maupun maritime, numun justru melalui penguasaan udara.
Pertimbangannya adalah, melalui udara dapat dilakukan antisipasi terhadap
serangan musuh.
7. Nicholas J.Spijkman
Menurut Nicholas J.Spijkman mengatakan bahwa siapa yang dapat menguasai
daerah pinggir yang disebut dengan “rimland” dialah yang akan menguasai darat,
laut dan udara. Bila ketiganya dikuasai, maka dapat dinyatakan menguasai dunia.
DAERAH
JANTUNG

6. 6
Catatan:
Geopolitik menurut pandangan bangsa Indonesia didasarkan falsafah
Pancasila, maka penerapannya tidak boleh mengandung benih benih unsur
ekspansionisme maupun kekerasan. Geopolitik dan Geostrategi bagi Indonesia hanya
merupakan suatu pembenaran atau justifikasi daripada kepentingan nasional dan
perjuangan mencapai cita-cita.
Historis dan Yuridis
eninjau latar belakang secara Historis dan Yuridis berarti kita akan
membicarakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengembangkan dan
mempertahankan gagasan Wawasan Nusantara ke dalam dan keluar pada forum
internasional.
Perjuangan untuk menegakkan gagasan Wawasan nusantara didapatkan pula pada
paradigma pemikiran yang sekaligus menjadi ancaman, misalnya pemikiran yang
disebut sebagai “Res Nollius dan Res Communis”
Res Nollius
Bahwa laut tidak ada pemiliknya oleh karenanya setiap negara berhak
mengkalimnya.
Res Communis
Bahwa laut milik bersama oleh karenanya tidak ada satupun negara yang berhak
mengklaimnya.
Dalam sejarah juga tercatat antara lain pendapat Grotius dan J. Selden yang
selengkapnya sebagai berikut:
Grotius ( Bangsa Belanda - 1609 )
Menelorkan prinsip “Mare liberum“, yang berarti lautan bebas, setiap bangsa
mempunyai hak berlayar dan berniaga.
J. Selden ( Bangsa Inggris - 1636 )
Menelorkan prinsip “Mare Clausum“ yang berarti lautan tertutup,
suatu negara dapat menguasai laut. [The Right and dominion of
the sea]
Cornelis Van Binkersshoek (1703).
Laut territorial negara adalah selebar  3 mil dari pantai [sejauh
dapat dijangkau meriam dari daratan]
Konsep Archipellago
- Pengertian Archipallago = kelompok pulau-pulau ( a group of small
islands)
M

7. 7
- Konsepsi Coastal Archipellago. Daratan yang sebagian pantainya
mempunyai lautan yang ditebari pulau-pulau.  Negara Norwegia dan
Chilli diakui sebagi Negara Coastal Archipellagic State pada tahun 1957
- Konsepsi Midocean Archipallago. Kelompok pulau-pulau yang mandiri di
wilayah lautan  Filipina, Fiji, Indonesia. Konsepsi negara Midocean
Archuipellago State baru diakui oleh konferensi hukum laut internasional
tahun 1982.
Konsep Kewilayahan lain yang berhubungan dengan kedaulatan:
- Teori Udara bebas [The Air Fredom Theory], udara bersifat bebas, tidak
dimiliki oleh negara tersebut. Pengikut teori ini dapat dikelompokkan
menjadi tiga :
1. Kebebasan udara tanpa batas: ruang udara dapat digunakan oleh siapapun,
tidak ada yang berhak mengklaim itu miliknya.
2. Kebabasan udara dengan hak khusus negara kolong: negara kolong
mempumyai hak-hak khusus yang tidak tergantung pada ketinggian,
penganut aliran ini memutuskan bahwa negara tidak memupunyai hak
apapun pada waktu perang atau damai. Negara kolong hanya dapat
mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan
hidupnya.
3. Kebebasan ruang udara dengan penetapan wilayah/zone territorial bagi
negara kolong untuk melaksanakan haknya.
- Teori Kedaulatan Udara [The Air Souvereignity Theory], Negara
berdaulat atas ruang udara di atas wilayahnya. Pengikut teori ini dapat
dikelompokkan menjadi tiga:
1. Negara kolong berdaulat penuh, hanya dibatasi oleh ketinggi tertentu di
ruang udara.
2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi
pesawat negara asing.
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas.
Perkembangan Hukum Udara Internasional:
- Teori Keamanan (1901-1910). Kedaulatan di udara sebatas ketinggian
yang dianggap cukup aman bagi negara bersangkutan.
- Teori Penguasaan Cooper (1951). Kedaulatan di Udara sebatas
kemampuan negara bersangkutan untuk menguasai ruang uada secar fisik
dan ilmiah.
- Teori udara “Schacter”. Kedaulatan di udara sebatas ketinggian dimana
udara masih mampu mengapungkan balon udara dan pesawat udara
Implementasi Hukum Udara Internasional di Indonesia.
UU No. 20/1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Hankam Negara pada
penjelasan Pasal 30 ayat c. menyatakan bahwa kepentingan nasional di dirgantara
mencakup ruang udara dan antariksa termasuk orbit geo stasioner yang jaraknya 
36.000 Km.

8. 8
HISTORIS :
Secara historis penetapan batas-batas laut teritorial Indonesia yang diwarisi dari
pemerintahan kolonial Belanda, seperti termaktub dalam “ Teritoriale Zee Mareiteme
Kringen Ordonnantie 1939“ pasal 1 ayat (1), sudah tidak sesuai lagi dengan
kepentingan bangsa Indoensia.
Karena menurut Ordonnantie 1939 batas laut adalah 3 mil diukur dari garis air rendah
di pantai masing-masing pulau Indonesia.
Berpangkal dari realitas ini maka diperlukan redifinisi agar kepentingan Bangsa
Indonesia terakses, oleh karenanya diperlukan suatu tata aturan yang meninjau ulang
terhadap Ordonanntie 1939.
YURIDIS :
DEKLARASI JUANDA [13 Desember 1957]
Melihat kepentingan bangsa maka pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember
1957 mengumumkan --Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa batas laut Indonesia
dijadikan 12 mil, lebar laut tersebut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik
terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. (point to point theory).
Untuk mengkokohkan Deklarasi tersebut pemerintah mengeluarkan pengumuman
sebagai pengganti Undang-undang No. 04/1960 tanggal 18 Pebruari 1960, yang isinya
menjamin adanya hak lintas laut damai [innoncent passager]
PETA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT AZAS NUSANTARA
Pengumuman Pemerintah Tanggal 17 Pebruari 1969 [landasan kontinental]
Tanggal 17 Pebruari 1969 Pemerintah Indoensia mengeluarkan lagi pengumuman,
yang menjelaskan tentantang landasan wilayah negara Republik Indonesia, sebagai
usaha meningkatkan perjuangan untuk pengakuan gagasan pengakuan (legitimasi)
Wawasan Nusantara.
Pengumuman ini memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia,
adalah milik exclusif negara Republik Indonesia
Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen
dengan negara tetangga melalui perlindungan.
Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landasan kontinen Indonesia
adalah

9. 9
suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan
titik
terluar negara tetangga
Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landasan
kontinen Indonesia, maupun ruang udara diatasnya.
Pada tahun 1980 diumumkan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berintikan:
- Lebar Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 200 mil laut diukur dari garis
pangkal laut wilayah Indonesia
- Hak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam
- Lautan di ZEE tetap merupakan lautan bebas untuk pelayan internasional
ZEE Indonesia diterima oleh hampir seluruh peserta Konferensi Hukum Laut
Internasional di Jamaica 1982 dan dikukuhkan oeleh Pemerintah RI dengan UU No.
5/1983.
KEPENTINGAN NASIONAL
Wawasan Nusantara dalam wujudnya akan merupakan seuatu gejala sosial yang
dinamik dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa
dan negara Indonesia.
Ditinjau dari kepentingan bangsa maka Wawasan Nusantara diarahkan kepada
perwujudan TUJUAN NASIONAL.
 Tujuan Wawasan Nusantara.:
Pada hakikatnya tujuan Wawasana Nusantara adalah mewujudkan kesejahteraan dan
keamanan bagi warga bangsa Indonesia dan untuk kebahagian serta perdamain dunia.
Sebagai wawasan nasional, wawasan nusantara memilki keharusan sebagai berikut :
- Harus merupakan keserasian dan keseimbanagn antara wawasan benua,
bahari dan dirgantara.
- Harus menitik beratkan pembinaan dan penggunaan diantara wawasan
tersebut
- Harus mampu menjawab tantangan, ancaman terhadap perjuangan bangsa
Indonesia.
Tujuan Kedalam :
Mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan baik asapek alamiah [natural
aspect], maupun aspek social [social aspect].
1. ASPEK ALAMIAH  Trigatra
- Kondisi geografis
- Kekayaan alam
- Kemampuan penduduk

10. 10
2. ASPEK SOSIAL  Panca Gatra
- Gatra ideology
- Gatra politik
- Gatra ekonomi
- Gatra sosial budaya
- Gatra Hankam
Tujuan ke luar:
Mewujudkan kebahagian, keteriban dan perdamaian seluruh umat manusia.
Unsur dasar wawasan nusantara
awasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial haruslah dipandang
sebagai gejala dinamik, dalam mencermati harus selalu diupayakan kepada
terciptanya persatuan dan kesatuan. Persatuan secara utuh merupakan gambaran
yang menunjukkan proses, yakni suatu proses yang mengarah kepada keinginan untuk
bersatu dan menjadikan wilayah nusantara sebagai kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.
Karena merupakan gejala yang dinamik, maka wawasan nusantara selalu
berkembang terus namun tetap konsisten dengan tiga pilar utamanya sebagai unsur
penyangga. Yakni yang disebut dengan:
Unsur wadah
Isi
Tata Laku
Tiga unsur diatas dibedakan menjadi dua kelompok. Unsur, wadah dan isi
merupakan konsepsi dasar dan unsur tata laku merupakan konsepsi pelaksana.
W

11. 11
WADAH
Azas yang dianut oleh Indonesia adalah Azas Archipalego State (Archi = penting;
Pelagus = teritorial lautan)
 Archipelago bukan diiartikan sebagai suatu kumpulan pulau-pulau berantai (“a
chain of island”)
 Archipelago diartikan suatu lautan yang diseraki pulau-pulau (“a sea studded
with islands”), yang diartikan bahwa unsur laut lebih besar dari unsur daratan.
Tinjauan Arti Wasantara:
Arti Nusantara kedalam.
Nusantara lebih menempatkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan
pulau-pulau dan gugusan-gugusan pulau di dalamnya yang meruakan kesatuan utuh
dengan segenap unusr-unsurnya yang manunggal.
Arti Nusantara keda luar
Nusantara memperlihatkan sifat dan ciri serta kepribadiannya sendiri sebagai
suatu negara yang terletak diantara 2 samudera dan 2 benua yaitu Posisi-Silang Dunia.
I
S
I
T
A
T
A
L
A
K
U
TATA INTI
ORGANISASI
TATA
KELENGKAPAN
ORGANISASI
CITA-CITA
SIFAT/CIRI-CIRI
CARA KERJA
TATA LAKU
BATHINIAH
TATA LAKU
LAHIRIAH
Bentuk Kedaulatan
Kekuasaan Pemerintah
Sistem Pemerintahan
Sistem Perwakilan
Aparatur Negara
Kesadarn Politik Masyarakat
Media/Pers
Partispasi
Pembukaan UUD 1945 ( Alinea 2 dan 4)
Manunggal Utuh Menyeluruh
Pedoman Mawas Diri Olah Budi
Landasan Filsafat
Sikap Mental Bangsa
Tata Perencanaan
Tata Pelaksanaan
Tata Pengawasan
W
A
D
A
H

12. 12
BENTUK WUJUD
Nusantara “manunggal utuh menyeluruh” Integralistik dan Comprehensive
Manunggal bidang wilayah
Manunggal bidang sosial
Manunggal bidang ideologi
Manunggal bidang politik
Manunggal bidang ekonomi
Manunggal bidang budaya
Manunggal bidang hankam
Manunggal bidang psichologi
Dengan mengarahkan kepada “pola keseimbangan“
 materiil dan spirituiil
 individu dan masyarakat
 nasional dan internasional
 perikehidupan darat, laut dan udara.
TATA INTI ORGANISASI
1. Bentuk dan kedaulatan:
 Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik
[Bab I. Pasal 1 (1)]
 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
[Bab I. Pasal 1 (2)]
 Negara Indonesia adalah negara hukum
[Bab I. Pasal 1 (3)]
2. Bentuk Pemerintahan Negara
 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang Undang Dasar. [Bab III. Pasal 4 (1)]
 Dua Benua Besar
(AUSTRALIA DAN ASIA)
 Dua Samudra
(PASIFIC DAN HINDIA)

13. 13
 Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden
Undang Undang Dasar. [Bab III. Pasal 4 (2)]
 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. [Bab III. Pasal 5 (1)]
 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya [Bab III. Pasal 5 (2)]
3. Sistem Pemerintahan
(Penjelasan UUD 1945).
 Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum [rechts staat] dan tidak
berdasarkan kekuasaan belaka [machts staat]
 Pemerintah berdasarkan atas hukum system konstitusi [hukum dasar] dan tidak
bersifat absolutisme [kekuasaan yang tidak terbatas]
 Kekuasan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat [Die
Gezamte Staatgewalt liegiallein bei der Majelis]
Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
 Kekuasaan Kepala Negara tidak takterbatas
 Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat
4. Sistem Perwakilan
Bab III Pasal 19, 20-20A – 22B - 22C - 22D UUD 1945 dan Penjelasan UUD
1945.
 Kedudukan DPR kuat, tak dapat dibubarkan Presiden
 Anggota DPR merangkap anggota MPR
 DPR sdapat mengundang “Sidang Istimewa” Jika menganggap Presiden sunguh-
sungguh melanggar Negara yang ditetapkan UUD
TATA KELENGKAPAN ORGANISASI
1. Apartur Negara
Diupayakan untuk mendorong usaha-usaha pembangunan dan menciptakan
kondisi stabilitas keamanan
2. Kesadaran Politik
Diarahkan kepada suatu kemampuan rakyak untuk memahami kehidupan politik
yang bernuansa “demokrasi yang dilandasi Pancasila”
3. Pers
Pers yang bebas dan bertanggung jawab, jujur, edukatip, efektif dan tiudak
provokatif, dan merupakan penyalur suara masyarakat, dan juga berfungsi sebagai
kontrol sosial.

14. 14
4. Partisipasi Rakyat.
Rakyat harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan bukan sebaliknya
ISI
1. Cita-Cita
Tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945:
- Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadaan social.
2. Sifat atau Ciri
- Manunggal (keseimbangan aspek alamiah dan aspek sosial)
- Utuh menyeluruh (Nusantara dan rakyatnya merupakan satu kesatuan yang utuh,
bulat dan tidak dapat dipecahkan oleh kekuatan apapun).
3. Cara Kerja.
- Pedoman, cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada
Pancasila dan UUD 1945. Secara obyektif dalam pelaksanannya falsafah
negara dipergunakan sebagai sumber hukum dan mendasari segenap
penyelenggaraan kenegaraan. Palaksanaan subyektif falsafah negara
digunakan sebagai penuntun sikap warga negara dalam berpikir dan
bertindak.
- Mawas diri dan olah budi, difungsikan untuk melawan kekalutan dan
kekacauan pikiran, kemampuan mawas diri dan oleh budi harus
dilandaskan pada Pancasila. Dalam aplikasinya keadaan ini harus selalu
dipelihara, sehingga dapat menimbulkan kemampuan asasi untuk
menghadapi berbagai macam masalah hidup berbangsa dan bernegara.
-
TATA LAKU
Tata Laku Bathiniah:
Dilandaskan pada falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang
memiliki kekuatan batin. Dalam kontek tata laku batiniah, wawasan nusantara
berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang
meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu
Tata Laku Lahiriah:
Merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan krida atau karya,
keterpaduan pola pikir, pola laku atau pola tindak. Dalam kontek tata laku lahiriah,
wawasan nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi:
 Perencanaan
 Pelaksanaan

15. 15
 Pengendalian
 Pengawasan
PENERAPAN WAWASAN NUSANTARA
- Kemanunggalan dalam falsafah dan ideologi negara
- Kesatuan wilayah yang berakibat makin bertambahnya sumber kekayaan
alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara
- Pemerataan pengembangan dan pembagian hasil pembangunan nasional
- Kesatuan dalam pertumbuhan rasa kebangsaan dan budaya
- Dalam bidang hankam, yakni Sistem Hankamrata.
HUBUNGAN WAWASAN NUSANTARA--KETAHANAN
NASIONAL
1. Untuk memperjuangkan hak hidup suatu bangsa dan untuk mencapai tujuan
nasional, mutlak diperlukan ketahanan nasional yang mantap, dibina dan
ditingkatkan
2. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang
merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan
nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar
proses pencapaian tujuan nasional dapat tercapai secara tepat, cepat dan
akurat. Keadaan ini akan tercapai apabila konsepsi ketahanan nasional selaras
dan serasi dengan karakteristik bangsa Indonesia, termasuk wawasan
wilayahnya, yakni wawasan nusantara.
3. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional pada hakikatnya adalah dua
dimensi konsepsi yang saling mendukung sebagai pedoman penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kejayaan bangsa
[di benahi 11 Mei 2014]
KETAHANAN
NASIONAL
USAHA
MEMPERJUANGKAN
HIDUP
TUJUAN
NASIONAL

16. 16