SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Batas
Wilayah
Daratan
Lautan
UdaraEkstraTeritorial
Batas
Wilayah
negara
BATAS WILAYAH INDONESIA
A.Batas Batas Wilayah Indonesia
1. Utara
Indonesia berbatasan langsung dengan malaysia
baik daratan maupun lautan. Di wilayah Daratan
Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia adalah
Bagian utara Pulau Kaliamantan
Juga Wilayah laut Indonesia berbatasan Langsung
dengan Laut Lima Negara
(Malaysia,Singapura,Thailand,Vietnam,dan Filipina)
2. Barat
Di Sebelah Barat Wilayah Indonesia tidak memiliki Batas Darat
tetapi Hanya memiliki Batas Laut. Batas Laut Wilayah
Indonesia adalah Samudera Hindia dan Laut Andaman
3. Timur
Indonesia berbatasan langsung dengan Daratan Papua New
Guinea dan Perairan Samudra Pasifik.Wilayah Papua New
Guinea itu adalah Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik
Barat (Sandaun)
4. Selatan
Di Wilayah Darat,Indonesia berbatasan Langsung dengan Timor
Leste.
Sedangkan Di Wilayah Lautan Indonesia Berbatasan dengan
Australia dan Samudera Hindia
PEMBATASWILAYAHDARATANUTARA
INDONESIA
“Taman Nasional Betung Kerihun berupa
perbukitan, dari bentangan Pegunungan
Muller yang menghubungkan Gunung
Betung dan Gunung Kerihun, sekaligus
sebagai pembatas antara wilayah Indonesia
dengan Serawak, Malaysia.
PEMBATAS WILAYAH DARATAN TIMUR
INDONESIA
Perbatasan Indonesia-Papua New
Guinea – Jayapura
Perbatasan RI-PNG – Merupakan
sebuah gerbang perbatasan yang
memisahkan antar wilayah kedua
Negara, yaitu Negara Indonesia dan
Negara Papua New Guine. Sampai
sekarang tempat ini menjadi salah satu
tujuan wisata unik yang banyak
menarik minat wisatawan.
Pintu perbatasan RI-PNG ini terletak di
desa Skouw, Distrik Muara Tami,
Jayapura. Sedangkan dari Wilayah
Papua New Guinea berada di Desa
Wutun, Provinsi Sandaun, Papua New
Guinea.
Pembatas Wilayah Selatan Indonesia dengan Timor Leste
• Pintu perbatasan Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan
“gerbang perbatasan” utama antara Republik Indonesia (RI) dan Timor Leste. Wilayah
ini ternyata potensial untuk pariwisata.
a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batsnya 200
mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah itu, Negara mempunyai
hak untuk meggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan
ekonomi. negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan
di atas wilayah itu serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah
lautan tersebut. negara pantai yang bersangkutan berhak
menagkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan dalam
ZEE-nya.
b. Batas Laut Teritorial
Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut territorial hingga
12 mil dari garis pantai.
c. Batas Zona Bersebelahan
Penentuan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar
batas laut territorial atau 24 mil lautdari garis pantai. Dalam wilayah ini,
negara dapat menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang imigrasi, fiscal, dan bea cukai.
• Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah
negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial
suatu negara. Di forum internasional belum ada kesepakatan
tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah udara. Dalam
pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang telah diganti dengan
Konvensi Chicago 1944 dinyatakan, bahwa setiap negara
mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah
udaranya
Ada beberapa teori tentang batas wilayah udara sebagai berikut.
A. Teori Negara Berdaulat di Udara
1) Teori Pengawasan
Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengawasi
ruang udara di atas wilayahnya. Teori ini dikemukakan oleh Cooper (1951).
2) Teori Udara
Wilayah udara meliputi suatu ketinggian dari kemampuan udara untuk
mengangkat (mengapungkan) balon pesawat udara.
3) Teori Keamanan
Negara mempunyai kedaulatan terhadap udaranya, termasuk untuk
menjaga keamanannya. Teori ini dikemukakan oleh Fauchilli (1901) yang
menentukan ketinggian wilayah udara 1.500 m. akan tetapi, pada tahun
1910 ketinggian tersebut diturunkan menjadi 500 m.
B. Teori Udara Bebas
1) Kebebasan Udara Terbatas
a) Untuk memelihara keamanan dan keselamatan, setiap
negara berhak mengambil suatu tindakan tertentu.
b) Negara hanya mempunyai hak sebatas wilayah teritorialnya.
2) Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas
Tidak ada Negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di
ruang udara sehingga ruang udara itu bebas dan dapat
dipergunakan oleh siapapun.
Daerah ektrateritorial adalah daerah yang menurut
kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan
suatu negara, meskipun daerah itu berada di wilayah
kekuasaan negara lain.
Daerah ekstrateritorial meliputi :
a. Kapal yang Berlayar di bawah Bendera suatu Negara
Kapal yang berlayar dengan menggunakan bendera suatu negara
dianggap sebagai wilayah negara yang benderanya dikibarkan, baik
ketika kapal itu sedang berlayar di laut lepas atau berada di wilayah
negara lain.
b. Kedutaan atau Perwakilan Tetap di wilayah Negara Lain
Di wilayah ini diberlakukan larangan terhadap alat negara,
misalnya polisi atau pejabat kehakiman yang memasuki suatu
negara tanpa izin dari kedutaan. Setiap ada perwakilan diplomatic
disuatu negara, pasti terdapat daerah eksteritorial. Hal ini
didasarkan pada hukum internasional hasil Kongres Wina tahun
1815 dan Kongres Aachen tahun 1818.
BATAS WILAYAH NEGARA
Batas wilayah negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Pada umumnya
batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian
multilateral. Batas antara satu negara dengan negara yang lain biasanya berupa :
a. Batas alam : sungai, danau, pegunungan, atau lembah;
b. Batas buatan : pagar kawat berduri, pagar tembok, dan tiang-tiang tembok;
serta
c. Batas menurut geofisika : garis lintang dan garis bujur.
Maksud adanya penentuan batas wilayah negara yaitu agar setiap negara
mengetahui kejelasan batas wilayah kedaulatannya. Penentuan batas wilayah
negara sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini
berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam dan penyelenggaraan
pemerintahan, serta kejelasan status orang – orang yang berada dalam negara
tersebut
B.Adapun Upaya Pemerintah dalam Menjaga Wilayah
NKRI yaitu:
1. Peningkatan kekuatan Angkatan
Laut Indonesia.
Posisi Indonesia sebagai negara maritim
haruslah tegas menetapkan posisi
wilayahnya meliputi ruang dimana
negara berdaulat penuh dalam
pengelolaan sumber daya alam dan
mengeksploitasi potensi daerah tersebut.
Dalam hal tersebut, negara perlu
mencapainya baik melalui kerjasama
politik, ekonomi, dan pertahanan
2. Pembangunan wilayah perbatasan
Indonesia.
Wilayah perbatasan menjadi isu
penting yang mendapat perhatian dari
berbagai pihak, karena memiliki arti
nilai ekonomi, geopolitik, dan
pertahanan keamanan, serta memiliki
posisi strategis sebagai pagar dan
“beranda depan” wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Terima Kasih . . .

More Related Content

What's hot

Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Rama Putra
 
Pkn laut indonesia
 Pkn laut indonesia Pkn laut indonesia
Pkn laut indonesiaR0Ssy
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkriabd_
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasionalpuput riana
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriaudy ayu
 
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)Wildan Fakhri
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia ahmad akhyar
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMuhammad Fikri Pratama
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalMohammad Taufan
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalDevindra Oktaviano
 

What's hot (17)

Hukum laut Indonesia
Hukum laut IndonesiaHukum laut Indonesia
Hukum laut Indonesia
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
 
Wilayah Indonesia
Wilayah IndonesiaWilayah Indonesia
Wilayah Indonesia
 
Pkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkriPkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkri
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Pkn laut indonesia
 Pkn laut indonesia Pkn laut indonesia
Pkn laut indonesia
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasional
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkri
 
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
Penegakan Hukum di ZEE (http://ajisularso.com)
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasional
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut Internasional
 

Similar to BATAS WILAYAH NKRI

RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxSuciHati8
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...Pebriyanti Dwi Marizky
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptsangkurayi18
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfkakayeuis
 
Pembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negaraPembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negaraMuslimatur Rohmah
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)AkbarYahyaYogerasi2
 
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptxKelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptxijawati
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxLauraComputer
 
potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiaRahmi kamaruddin
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizkyDarmawan49
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Lutfi Nast
 

Similar to BATAS WILAYAH NKRI (20)

PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
 
HUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptxHUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptx
 
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
 
Hukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.pptHukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.ppt
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Pembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negaraPembagian wilayah dan batas negara
Pembagian wilayah dan batas negara
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
 
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptxKelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
 
Askep archipelago
Askep archipelagoAskep archipelago
Askep archipelago
 
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
 
potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesia
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
 

Recently uploaded

Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 

Recently uploaded (20)

Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 

BATAS WILAYAH NKRI

  • 1.
  • 4. A.Batas Batas Wilayah Indonesia 1. Utara
  • 5. Indonesia berbatasan langsung dengan malaysia baik daratan maupun lautan. Di wilayah Daratan Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia adalah Bagian utara Pulau Kaliamantan Juga Wilayah laut Indonesia berbatasan Langsung dengan Laut Lima Negara (Malaysia,Singapura,Thailand,Vietnam,dan Filipina)
  • 6. 2. Barat Di Sebelah Barat Wilayah Indonesia tidak memiliki Batas Darat tetapi Hanya memiliki Batas Laut. Batas Laut Wilayah Indonesia adalah Samudera Hindia dan Laut Andaman
  • 7. 3. Timur Indonesia berbatasan langsung dengan Daratan Papua New Guinea dan Perairan Samudra Pasifik.Wilayah Papua New Guinea itu adalah Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun)
  • 8. 4. Selatan Di Wilayah Darat,Indonesia berbatasan Langsung dengan Timor Leste. Sedangkan Di Wilayah Lautan Indonesia Berbatasan dengan Australia dan Samudera Hindia
  • 9. PEMBATASWILAYAHDARATANUTARA INDONESIA “Taman Nasional Betung Kerihun berupa perbukitan, dari bentangan Pegunungan Muller yang menghubungkan Gunung Betung dan Gunung Kerihun, sekaligus sebagai pembatas antara wilayah Indonesia dengan Serawak, Malaysia.
  • 10. PEMBATAS WILAYAH DARATAN TIMUR INDONESIA Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea – Jayapura Perbatasan RI-PNG – Merupakan sebuah gerbang perbatasan yang memisahkan antar wilayah kedua Negara, yaitu Negara Indonesia dan Negara Papua New Guine. Sampai sekarang tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata unik yang banyak menarik minat wisatawan. Pintu perbatasan RI-PNG ini terletak di desa Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura. Sedangkan dari Wilayah Papua New Guinea berada di Desa Wutun, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea.
  • 11. Pembatas Wilayah Selatan Indonesia dengan Timor Leste • Pintu perbatasan Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan “gerbang perbatasan” utama antara Republik Indonesia (RI) dan Timor Leste. Wilayah ini ternyata potensial untuk pariwisata.
  • 12. a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batsnya 200 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah itu, Negara mempunyai hak untuk meggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan tersebut. negara pantai yang bersangkutan berhak menagkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan dalam ZEE-nya.
  • 13. b. Batas Laut Teritorial Tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut territorial hingga 12 mil dari garis pantai. c. Batas Zona Bersebelahan Penentuan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau 24 mil lautdari garis pantai. Dalam wilayah ini, negara dapat menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiscal, dan bea cukai.
  • 14.
  • 15.
  • 16. • Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Di forum internasional belum ada kesepakatan tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah udara. Dalam pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang telah diganti dengan Konvensi Chicago 1944 dinyatakan, bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah udaranya
  • 17. Ada beberapa teori tentang batas wilayah udara sebagai berikut. A. Teori Negara Berdaulat di Udara 1) Teori Pengawasan Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengawasi ruang udara di atas wilayahnya. Teori ini dikemukakan oleh Cooper (1951). 2) Teori Udara Wilayah udara meliputi suatu ketinggian dari kemampuan udara untuk mengangkat (mengapungkan) balon pesawat udara. 3) Teori Keamanan Negara mempunyai kedaulatan terhadap udaranya, termasuk untuk menjaga keamanannya. Teori ini dikemukakan oleh Fauchilli (1901) yang menentukan ketinggian wilayah udara 1.500 m. akan tetapi, pada tahun 1910 ketinggian tersebut diturunkan menjadi 500 m.
  • 18. B. Teori Udara Bebas 1) Kebebasan Udara Terbatas a) Untuk memelihara keamanan dan keselamatan, setiap negara berhak mengambil suatu tindakan tertentu. b) Negara hanya mempunyai hak sebatas wilayah teritorialnya. 2) Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas Tidak ada Negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara sehingga ruang udara itu bebas dan dapat dipergunakan oleh siapapun.
  • 19.
  • 20. Daerah ektrateritorial adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara, meskipun daerah itu berada di wilayah kekuasaan negara lain.
  • 21. Daerah ekstrateritorial meliputi : a. Kapal yang Berlayar di bawah Bendera suatu Negara Kapal yang berlayar dengan menggunakan bendera suatu negara dianggap sebagai wilayah negara yang benderanya dikibarkan, baik ketika kapal itu sedang berlayar di laut lepas atau berada di wilayah negara lain. b. Kedutaan atau Perwakilan Tetap di wilayah Negara Lain Di wilayah ini diberlakukan larangan terhadap alat negara, misalnya polisi atau pejabat kehakiman yang memasuki suatu negara tanpa izin dari kedutaan. Setiap ada perwakilan diplomatic disuatu negara, pasti terdapat daerah eksteritorial. Hal ini didasarkan pada hukum internasional hasil Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aachen tahun 1818.
  • 22. BATAS WILAYAH NEGARA Batas wilayah negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Pada umumnya batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Batas antara satu negara dengan negara yang lain biasanya berupa : a. Batas alam : sungai, danau, pegunungan, atau lembah; b. Batas buatan : pagar kawat berduri, pagar tembok, dan tiang-tiang tembok; serta c. Batas menurut geofisika : garis lintang dan garis bujur. Maksud adanya penentuan batas wilayah negara yaitu agar setiap negara mengetahui kejelasan batas wilayah kedaulatannya. Penentuan batas wilayah negara sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kejelasan status orang – orang yang berada dalam negara tersebut
  • 23. B.Adapun Upaya Pemerintah dalam Menjaga Wilayah NKRI yaitu: 1. Peningkatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara maritim haruslah tegas menetapkan posisi wilayahnya meliputi ruang dimana negara berdaulat penuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengeksploitasi potensi daerah tersebut. Dalam hal tersebut, negara perlu mencapainya baik melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan 2. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia. Wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan “beranda depan” wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia