SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
WAWASAN KE-INDONESIAAN
KONSEP DASAR :
 Wawasan = cara pandang/cara
penglihatan/cara tinjau.
 Wawasan Nasional = cara pandang suatu
bangsa yang telah menegara tentang diri dan
lingkungannya dalam eksistensinya yang
serba terhubung (melalui interaksi dan
interrelasi) dan dalam pembangunannya di
lingkungan daerah (regional), nasional, serta
global.
Faktor Pembentuk Wawasan:
 Bumi atau ruang di mana bangsa hidup;
 Jiwa, tekad dan semangat manusia atau
rakyatnya;
 Lingkungan sekitarnya.
Teori-teori Kekuasaan:
Paham Machiavelli, negara kuat:
 Segala cara dihalalkan dalam merebut dan
mempertahankan kekuasaan;
 Untuk menjaga kekuasaan rezim, maka teori
politik adu domba adalah sah;
 Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat
bertahan dan menang.
Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad XVIII)
 Perang di masa depan akan merupakan
perang total yang mengerahkan segala daya
upaya dan kekuatan nasional;
 Kekuatan politik harus didampingi oleh
kekuatan logistik dan ekonomi nasional;
 Kondisi sosial budaya dan hankam yang
kuat;
 Biasanya menggunalan prinsip invasi militer;
Paham Jenderal Clausewitz (XVIII)
 Perang adalah kelanjutan sistem politik
dengan cara lain;
 Peperangan adalah sah-sah saja untuk
mencapai tujuan nasional suatu bangsanya.
Teori Geopolitik:
Ajaran Frederich Ratzel:
 Pertumbuhan negara dapat dianalogikan sebagai
pertumbuhan organisme;
 Negara identik sebagai ruang yang ditempati oleh
kelompok politik dalam arti kekuatan (teori ruang);
 Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya tidak terlepas dari hukum alam dan hanya
bangsa yang unggul dapat bertahan.
 Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin
besar kebutuhan sumber daya alam. Bila ruang
hidup tidak mendukung, bangsa akan mencari
pemenuhan kebutuhan di luar wilayahnya
(ekspansi).
RUANG LINGKUP GEOPOLITIK :
 Aspek kewilayahan, sistem ekologi, dan temporal.
 Sikap dan kepentingan negara yang tercermin dalam konflik
dan ancaman serta kerjasama regional dan internasional.
 Hubungan kepentingan ekonomi dan hankam.
 Kondisi sosial internal dan eksternal.
 Kepentingan ideologi politik, sistem organisasi ekonomi dan
kekuatan militer.
 Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek wilayah politik
dan hukum internasional.
Ajaran Rudolf Kjellen :
 Negara merupakan satuan biologis, suatu
organisme hidup;
 Negara merupakan suatu sistem politik yang
meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi
politik, demospolitik, ssial politik dan krato
politik
 Negara tidak harus bergantung pada sumber
pembekalan luar, namun dapat
berswasembada.
Ajaran Karl Haushofer :
 Kekuasan imperium daratan yang kompak akan
dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk
menguasasi pengawasan laut;
 Beberapa negara besar dunia akan timbul dan akan
menguasai Eropa, Afrika, Asia serta Jepang di Asia
Timur Raya.
 Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik
beratkan soal-soal strategi perbatasan.
Ajaran Sir Halford Mackinder :
 Wawasan Benua:
kekuatan darat, barang siapa dapat
menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia
(Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai
“Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika
dan selanjutnya dapat menguasasi dunia.
Ajaran Sir Walter Raleigh dan
Aflfred Thyer Mahan :
 Wawasan Bahari=
Kekuatan Lautan, barang siapa menguasai
lautan akan menguasai “perdagangan”.
Menguasai perdagangan berarti menguasai
“kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya
menguasai dunia.
Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet
dan John Frederik Charles Fuller :
 Wawasan Dirgantara =
Kekuatan di udara hendaknya mempunyai
daya yang dapat diandalkan untuk
menangkis ancaman dan melumpuhkan
kekuatan lawan.
WAWASAN NASIONAL INDONESIA :
 Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia
menyatakan bahwa ideologi digunakan
sebagai landasan idiil dalam menentukan
politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan
konstelasi geografi Indonesia dengan segala
aspek kehidupan nasionalnya.
Dasar Pemikiran Wawasan
Nasional Indonesia :
 Falsafah Pancasila;
 Aspek kewilayahan nusantara;
 Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia;
 Aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia
Pemikiran Berdasarkan Falsafah
Pancasila :
 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Keutuhan dan kebersamaan dengan tetap
menghormati dan memberi kebebasan dalam
menganut dan mengamalkan agama masing-
masing.
 Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Memberikan kebebasan dalam mengekspresikan
HAM dengan tetap mengingat dan menghormati hak
orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan
kerjasama
 Sila Persatuan Indonesia
Mengutamakan keutuhan bangsa dan negara
dengan tetap memperhatikan, menghormati dan
menampung kepentingan golongan suku bangsa
mapun perorangan.
 Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan.
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat
dengan tetap menghargai dan menghormati
perbedaan pendapat.
 Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Memberikan kebebasan untuk mencapai
kesejahteraan setinggi-tingginya bagi setiap
orang dengan memperhatikan keadilan bagi
daerah penghasil, daerah lain, orang lain
sehingga tercapai kemakmuran yang
memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.
Aspek Kewilayahan Nusantara:
Ketentuan batas-batas wilayah RI
 Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie
(1939) :
- lebar laut wilayah Indonesia 3 mil dari masing-
masing pulau
 Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957:
- bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan
- Pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus
dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
- Batas lautan teritorial (12 mill) diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada
pulau-pulau negara Indonesia.
 Konferensi PBB tentang Hukum Laut
Internasional, pokok-pokok negara kepulauan
diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82
(United Nation Convention on the Law of the
Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa
Bangsa Tentang Hukum Laut)
 UNCLOS 1982 diratifikasi Indonesia melalui
UU No. 17 Th 1985 pada tanggal 31
Desember 1985
 Ketentuan ini telah menjadi hukum positif
sejak 16 November 1994
Geography :
 Southeastern Asia, archipelago between the Indian
Ocean and the Pacific Ocean
 Land boundaries (panjang perbatasan):
 total: 2,830 km
 border countries: East Timor 228 km, Malaysia 1,782 km,
Papua New Guinea 820 km
 Area:
 total: 1,919,440 sq km
 land: 1,826,440 sq km
 water: 93,000 sq km
Sumber: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html#Geo
 Jumlah pulau 17.504 (DKP, 2003)
 memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer
(Dishidros TNI-AL, 2003).
 Sejak ditetapkan pada 1957 melalui Deklarasi
Juanda dan dikukuhkan dengan Undang-Undang
nomor 4/PrP/1960,
 kemudian diganti dengan Undang-Undang RI nomor
6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
 serta diakui secara internasional melalui Undang-
Undang Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS)
1982,
 maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah
yang utuh, dimana batas lautnya diukur dari titik
pulau-pulau terluarnya.
Lanjutan…
Sumber: Dishidros-TNI AL, 2003
GAMBAR PETA INDONESIA
GAMBAR PETA INDONESIA
Aspek Sosial-Budaya
 Pengakuan adanya keanekaragaman budaya;
 Bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses
“berbangsa” melalui kesadaran dan perjuangan.
 Dalam berproses senantiasa membutuhkan
kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat
tentang eksistensi budaya yang beragam namun
memiliki semangat untuk membina kehidupan
bersama secara harmonis.
 Menumbuhkan faktor-faktor positif untuk
mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Aspek Kesejarahan
 Negara-negara kerajaan tradisional yang pernah
ada di Indonesia.
 Nuansa kebangsaan muncul pada tahun 1900an
dengan menguatnya konsep baru tentang dasar dan
tujuan: berbangsa dan bernegara.
 Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai konkritisasi
semangat kebangsaan dan menegara.
 Batas-batas terirorial RI semakin mantap (secara
hukum)
Wawasan Nusantara
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang
serbaberagam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan
wilayah dan tetap menghargai serta
menghormati kebhinekaan dalam setiap
aspek kehidupan nasional untuk mencapai
tujuan nasional
Unsur Dasar Konsepsi Wawasan
Nusantara :
 WADAH
 ISI
 TATA LAKU
WADAH:
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara;
Wadah (pelembagaan) masyarakat
menegara melalui suprastruktur dan
infrastruktur politik;
 ISI:
Aspirasi bangsa yang berkembang di
masyarakat dan cita-cita serta tujuan
nasional yang terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945.
 TATA LAKU:
Merupakan hasil interaksi antara WADAH
dan ISI yang terdiri dari tatalaku batiniah dan
lahiriah
Asas Wawasan Nusantara :
 Kepentingan yang sama;
 Tujuan yang sama
 Keadilan
 Kejujuran
 Solidaritas
 Kerjasama
 Kesetiaan
Implementasi Wanus:
 Bidang Politik:
Menciptakan iklim penyelengaraan negara yang
sehat dan dinamis. Pemerintahan yang kuat,
aspiratif dan terpercaya dan sebagai penjelmaan
kedaulatan rakyat.
 Bidang ekonomi:
Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin
pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara merata dan adil
 Bidang sosial-budaya:
Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang
mengakui, menerima, dan menghormati
segala bentuk perbedaan.
 Bidang Hankam:
Menumbuh-kembangkan kesadaran cinta
tanah air dan bangsa, yang berlanjut pada
pembentukan sikap bela negara.

More Related Content

Similar to p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf

Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.hildaangraeni
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesiarusdiman1
 
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasiPemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasiMohamad Khaidir
 
TUGAS PKN.pptxBARU.pptx
TUGAS PKN.pptxBARU.pptxTUGAS PKN.pptxBARU.pptx
TUGAS PKN.pptxBARU.pptxTriMulyana5
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantarabagen
 
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptmuhammadsahir5
 
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AWWAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AWDjoko Adi Walujo
 
GEOPOLITIK NASIONAL.pptx
GEOPOLITIK NASIONAL.pptxGEOPOLITIK NASIONAL.pptx
GEOPOLITIK NASIONAL.pptxHerrySusanto46
 
Nasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhan
Nasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhanNasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhan
Nasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhansitemanmuseum
 
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa Supardi Pasgu
 
Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaYahya M Aji
 

Similar to p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf (20)

Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesia
 
MODUL 2.pptx
MODUL 2.pptxMODUL 2.pptx
MODUL 2.pptx
 
MODUL 2.pptx
MODUL 2.pptxMODUL 2.pptx
MODUL 2.pptx
 
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasiPemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
Pemuda cerdas geopolitik menghadapi era informasi
 
TUGAS PKN.pptxBARU.pptx
TUGAS PKN.pptxBARU.pptxTUGAS PKN.pptxBARU.pptx
TUGAS PKN.pptxBARU.pptx
 
9. wawasan nusantara
9. wawasan nusantara9. wawasan nusantara
9. wawasan nusantara
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt7. BAB  VII WAWASAN NUSANTARA   SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
7. BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.ppt
 
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AWWAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
WAWASAN NUSANTARA - PPKN - DJOKO AW
 
Geopolitikfix2
Geopolitikfix2Geopolitikfix2
Geopolitikfix2
 
GEOPOLITIK NASIONAL.pptx
GEOPOLITIK NASIONAL.pptxGEOPOLITIK NASIONAL.pptx
GEOPOLITIK NASIONAL.pptx
 
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
 
Nasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhan
Nasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhanNasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhan
Nasionalisme bangsa indonesia sebagai tonggak keutuhan
 
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
 
Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik Indonesia
 
Geopolitik di indonesia
Geopolitik di indonesiaGeopolitik di indonesia
Geopolitik di indonesia
 

Recently uploaded

soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 

Recently uploaded (20)

soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 

p-kwn-6wawasanke-indonesiaan-150611035719-lva1-app6892.pdf

  • 2. KONSEP DASAR :  Wawasan = cara pandang/cara penglihatan/cara tinjau.  Wawasan Nasional = cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan daerah (regional), nasional, serta global.
  • 3. Faktor Pembentuk Wawasan:  Bumi atau ruang di mana bangsa hidup;  Jiwa, tekad dan semangat manusia atau rakyatnya;  Lingkungan sekitarnya.
  • 4. Teori-teori Kekuasaan: Paham Machiavelli, negara kuat:  Segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan;  Untuk menjaga kekuasaan rezim, maka teori politik adu domba adalah sah;  Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
  • 5. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad XVIII)  Perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional;  Kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional;  Kondisi sosial budaya dan hankam yang kuat;  Biasanya menggunalan prinsip invasi militer;
  • 6. Paham Jenderal Clausewitz (XVIII)  Perang adalah kelanjutan sistem politik dengan cara lain;  Peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsanya.
  • 7. Teori Geopolitik: Ajaran Frederich Ratzel:  Pertumbuhan negara dapat dianalogikan sebagai pertumbuhan organisme;  Negara identik sebagai ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan (teori ruang);  Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam dan hanya bangsa yang unggul dapat bertahan.  Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan sumber daya alam. Bila ruang hidup tidak mendukung, bangsa akan mencari pemenuhan kebutuhan di luar wilayahnya (ekspansi).
  • 8. RUANG LINGKUP GEOPOLITIK :  Aspek kewilayahan, sistem ekologi, dan temporal.  Sikap dan kepentingan negara yang tercermin dalam konflik dan ancaman serta kerjasama regional dan internasional.  Hubungan kepentingan ekonomi dan hankam.  Kondisi sosial internal dan eksternal.  Kepentingan ideologi politik, sistem organisasi ekonomi dan kekuatan militer.  Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek wilayah politik dan hukum internasional.
  • 9. Ajaran Rudolf Kjellen :  Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup;  Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demospolitik, ssial politik dan krato politik  Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, namun dapat berswasembada.
  • 10. Ajaran Karl Haushofer :  Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasasi pengawasan laut;  Beberapa negara besar dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia serta Jepang di Asia Timur Raya.  Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan.
  • 11. Ajaran Sir Halford Mackinder :  Wawasan Benua: kekuatan darat, barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika dan selanjutnya dapat menguasasi dunia.
  • 12. Ajaran Sir Walter Raleigh dan Aflfred Thyer Mahan :  Wawasan Bahari= Kekuatan Lautan, barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.
  • 13. Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles Fuller :  Wawasan Dirgantara = Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan.
  • 14. WAWASAN NASIONAL INDONESIA :  Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya.
  • 15. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia :  Falsafah Pancasila;  Aspek kewilayahan nusantara;  Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia;  Aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia
  • 16. Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila :  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Keutuhan dan kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberi kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agama masing- masing.  Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Memberikan kebebasan dalam mengekspresikan HAM dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama
  • 17.  Sila Persatuan Indonesia Mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan suku bangsa mapun perorangan.  Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
  • 18.  Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Memberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya bagi setiap orang dengan memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain, orang lain sehingga tercapai kemakmuran yang memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.
  • 19. Aspek Kewilayahan Nusantara: Ketentuan batas-batas wilayah RI  Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (1939) : - lebar laut wilayah Indonesia 3 mil dari masing- masing pulau  Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957: - bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan - Pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh - Batas lautan teritorial (12 mill) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.
  • 20.  Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, pokok-pokok negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (United Nation Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)  UNCLOS 1982 diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Th 1985 pada tanggal 31 Desember 1985  Ketentuan ini telah menjadi hukum positif sejak 16 November 1994
  • 21. Geography :  Southeastern Asia, archipelago between the Indian Ocean and the Pacific Ocean  Land boundaries (panjang perbatasan):  total: 2,830 km  border countries: East Timor 228 km, Malaysia 1,782 km, Papua New Guinea 820 km  Area:  total: 1,919,440 sq km  land: 1,826,440 sq km  water: 93,000 sq km Sumber: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html#Geo
  • 22.  Jumlah pulau 17.504 (DKP, 2003)  memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer (Dishidros TNI-AL, 2003).  Sejak ditetapkan pada 1957 melalui Deklarasi Juanda dan dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 4/PrP/1960,  kemudian diganti dengan Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,  serta diakui secara internasional melalui Undang- Undang Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982,  maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah yang utuh, dimana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya. Lanjutan… Sumber: Dishidros-TNI AL, 2003
  • 24. Aspek Sosial-Budaya  Pengakuan adanya keanekaragaman budaya;  Bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses “berbangsa” melalui kesadaran dan perjuangan.  Dalam berproses senantiasa membutuhkan kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.  Menumbuhkan faktor-faktor positif untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
  • 25. Aspek Kesejarahan  Negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di Indonesia.  Nuansa kebangsaan muncul pada tahun 1900an dengan menguatnya konsep baru tentang dasar dan tujuan: berbangsa dan bernegara.  Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai konkritisasi semangat kebangsaan dan menegara.  Batas-batas terirorial RI semakin mantap (secara hukum)
  • 26. Wawasan Nusantara Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional
  • 27. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara :  WADAH  ISI  TATA LAKU WADAH: Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Wadah (pelembagaan) masyarakat menegara melalui suprastruktur dan infrastruktur politik;
  • 28.  ISI: Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.  TATA LAKU: Merupakan hasil interaksi antara WADAH dan ISI yang terdiri dari tatalaku batiniah dan lahiriah
  • 29. Asas Wawasan Nusantara :  Kepentingan yang sama;  Tujuan yang sama  Keadilan  Kejujuran  Solidaritas  Kerjasama  Kesetiaan
  • 30. Implementasi Wanus:  Bidang Politik: Menciptakan iklim penyelengaraan negara yang sehat dan dinamis. Pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya dan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.  Bidang ekonomi: Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil
  • 31.  Bidang sosial-budaya: Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan.  Bidang Hankam: Menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang berlanjut pada pembentukan sikap bela negara.