Tantangan dan Instrumen Penilaian Kota Inklusif

PERENCANAAN
KOTA
INKLUSIF:
Tantangan
& Instrumen Penilaian
Siti Zahrina Fakhrana, S.Ars., M.Sc Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Perencanaan Kota Inklusif

DIMENSI
INKLUSI

KONSEP
KOTA
INKLUSIF
Aksesibilitas
Hak dan Partisipasi Sosial
Keberagaman
Ruang Sosial yang Adil
Pendidikan dan Kesadaran
Keselamatan dan Keamanan
Elias, Peter (2020)

ACCESS
IBILITY
IS THE
KEY
TO INCLUSIVE CITIES

TANTANGAN
KOTA INKLUSIF
• Mengajui pertumbuhan urbanisasi yang pesat dan
prospek penambahan kelompok berpenghasilan
rencdah
• Implikasi yang beragam: pendapatan, tempat tinggal,
tanah, Kesehatan, proteksi sosial, Pendidikan, dll.
• Diperlukan perencanaan proaktif seperti penilaian
kebutuhan layanan inklusif, pro-poor housing, dan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif
1 RAPID URBANIZATION
• Tantangan terkait pengembangan informalitas dalam
ekonomi dan permukiman
• Pertumbuhan urbanisasi yang cepat berimplikasi
terhadap penduduk perkotaan yang tidak memiliki
keterampilan untuk mengakses peluang, barang, dan
ruang khusus yang tersedia di kota
• Diperlukan program yang pro-poor, seperti
affordable land and housing, akses ke pelayanan dan
infrastruktur umum, dll.
2 INFORMALITAS
Elias, Peter (2020)

TANTANGAN
KOTA INKLUSIF (2)
• Sering kali kebijakan lebih menguntungkan kelas elit
daripada memperhatikan kondisi kelompok ekonomi
kelas bawah, menyebabkan kesenjangan yang
semakin besar.
• Tantangan utama membentuk kota inklusif lebih
mengarah ke politik, dibandingkan bidang ekonomi
maupun teknisnya.
• Pemerintah cenderung memilih untuk menghindar,
Ketika program yang dilaksanakan lebih condong
kepada kelas elit.
3 KELAS “ELIT”
• Terkait bagaimana kebijakan diputuskan dan
diimplementasikan untuk pertumbuhan dan
perkembangan yang inklusif
• Usaha untuk mengikutsertakan dan melibatkan
komunitas marjinal dianggap inkosisten dan tidak
menentu.
• Diperlukan pemetaan institusional, kapasitas penilaian
kebutuham dan analisis stakeholder untuk menciptakan
institusi yang kuat, penguatan kapasitas, dan profil
pemangku kepentingan untuk pengembangan kota
yang efektif dan inklusif
4 TATA KELOLA
Elias, Peter (2020)

TANTANGAN
KOTA INKLUSIF (3)
• Kurangnya data yang relevan dan akurat mengenai
permukiman informal dan permukiman kumuh
menyebabkan eksklusi spasial, sosial, dan ekonomi
karena mereka tidak diikutsertakan dalam kebijakan
perkotaan, proses perencanaan, dan kesempatan
ekonomi.
• Penggunaan perangkat yang tepat seperti deliniasi
batas wilayah, pembuatan profil pemukiman,
pencacahan, dan survei rumah tangga dapat
menghasilkan pengumpulan dan pemetaan data
5 INADEQUATE DATA
• Perubahan iklim dan lingkungan mengancam
pembuatan dan kapasitas kota yang inklusif, aman,
dan tangguh untuk semua.
• Integrasi perubahan iklim dan lingkungan ke dalam
kebijakan dan perencanaan jarang terjadi dalam
perencanaan kota inklusif dan Pembangunan kota.
6 IKLIM DAN LINGKUNGAN
Elias, Peter (2020)

TANTANGAN
KOTA INKLUSIF (4)
• Ketidakmampuan pemerintah untuk mengakses dana
untuk menyediakan infrastruktur untuk mendukung
teknologi dan industrialisasi menghambat penciptaan
lapangan kerja, penyediaan layanan, dan
penyediaan perumahan.
• Usaha untuk membentuk ekonomi inklusif harus
berfokus kepada meningkatkan akses lokal ke
pelayanan untuk pasar tempat tinggal dll.
7 SUMBER DAYA
• Ciri-ciri utama globalisasi meliputi keterhubungan
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi serta
liberalisasi faktor-faktor produksi.
• Globalisasi menciptakan kapitalisme perusahaan
multinasional yang terus berkembang, ketergantungan
negara-negara miskin terhadap negara pusat, serta
melebarnya kesenjangan dan perpecahan dalam
masyarakat.
8 GLOBALISASI
Elias, Peter (2020)

TANTANGAN
KOTA INKLUSIF (4)
• Tantangan terakhir terasosiasi dengan perencanaan
kota dan praktiknya
• Permukiman kumuh dan gubuk-gubuk merupakan
respon organik dari tata kelola kota yang tidak
berfungsi dan penyediaan layanan, namun respon
pemerintah biasanya berupa kebijakan penggusuran
paksa untuk memberi ruang bagi para elit kota.
9 PROSES & PRAKTIK
Elias, Peter (2020)

SWOT ANALYSIS Elias, Peter (2020)

MENGAPA
KOTA
BELUM
INKLUSIF?
• Tidak adanya keterlibatan kaum marjinal
(khususnya penyandang disabilitas dalam
proses perencanaan kota.
• Sehingga desain dan infrastruktur kota tidak
mewadahi hak kelompok tsb (tidak
mempertimbangkan keseluruhan populasi).
• Diskriminasi terhadap hak-hak kaum marjinal.
• Adanya Pembangunan yang tidak merata baik
secara ekonomi maupun spasial.

MEMASTIKAN AKSESIBILITAS
DALAM KOTA
Untuk memastikan kota sudah memiliki akses yang baik, pastikan:
• Memudahkan semua kelompok masyarakat dapat bergerak bebas;
• Menguragi penggunaan kendaraan bermotor dan tingkatkan penggunaan transportasi public.
• Merencanakan dan mendesain kota dengan mempertimbangkan semua pengguna.
• Menyediakan tempat tinggal yang dekat dengan tujuan sehari-hari.
• Menyediakan ruang public dan fasilitasnya yang aman dan mudah dicapai untuk semua kelompok
Masyarakat.
• Memastikan bangunan lama dan baru dibangun dengan akses yang mudah untuk evakuasi disaat
emergency.
• Menyediakan ruang terbuka hijau dan bangunan berkonsep keberlanjutan yang mudah dicapai.

MEMASTIKAN KESETARAAN
DALAM KOTA
• Meningkatkan Kesehatan dan keselamatan untuk kelompok rentan.
• Menyediakan perumahan dengan berbagai model, termasuk perumahan yang
terjangkau.
• Menyediakan layanan umum, fasilitas umum, dan fasilitas Kesehatan yang terjangkau
untuk kelompok Masyarakat berpenghasilan rendah.
• Melindungi kelompok Masyarakat rentan terhadap bencana alam.

MEMASTIKAN KESETARAAN DALAM
KESEMPATAN BERPARTISIPASI
• Melibatkan semua Masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk pemerintah
lokal, anggota komunitas, perencana dan pengembang.
• Memastikan proses perencanaan melibatkan berbagai kelompok Masyarakat dari
berbagai generasi, umur, etnis, gender, dan disability.
• Melibatkan pemimpin dan orang yang dihormati dari komunitas yang didiskriminasi.
• Menyediakan informasi dalam berbagai format dan Bahasa yang mudah diakses.
• Melibatkan partisipan dalam semua tahapan proses.

MEMASTIKAN PERENCANAAN
KOTA DAPAT DIAKSES DAN PATUH
PADA PERATURAN
• Gambar visual yang uptodate untuk mendukung perencanaan kota yang aksesibilitas.
• Memastikan perencanaan kota sesuai dengan perencanaan regional, wilayah, dan
negara.
• Memastikan perencanaan sesuai degan hukum anti diskriminasi.
• Memastikan rencana benar-benar dijelaskan di tiap tahapannya.
• Menggunakan berbagai format (selain kertas).

TOD APPROACH

INSTRUMEN
PENILAIAN
KOTA
INKLUSIF
1. Data
2. Pengembangan Masyarakat/Partisipasi
Publik
3. Perumahan
4. Kesehatan
5. Perlindungan & Pelayanan Sosial
6. Pendidikan
7. Olahraga, Seni, dan Rekreasi
8. Tenaga Kerja
9. Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan
10.Pengurangan Resiko Bencana
11.Transportasi Umum
UNESCO, 2017

Dalam dokumen Instrumen Penilaian Kota Inklusif,
UNESCO menetapkan beberapa sektor penilaian:
1 - Data
Seberapa inkulsif data mengenai subjek penilaian
dari segi umur, kesejahteraan, disabilitas, dsb, dan
sejauh mana etika penilaian diterapkan
(menghormati kehormatan dan perlindungan
minoritas).
2 – Pengembangan Masyarakat/Partisipasi Publik
Seberapa inklusif peraturan pemerintah mengenai
hak bekerja, bersuara, akses informasi,
kependudukan, desain kantor pemerintahan untuk
semua orang termasuk disabilitas.

3 – Perumahan
Seberapa jauh dukungan pemerintah dalam
mendukung kompleks perumahan ramah disabilitas
serta pemberian bantuan akomodasi rumah tangga
bagi penyandang disabilitas. Respon oleh
penyandang disabilitas terhadap hal-hal tersebut
juga ikut dipertanyakan.
3 – Kesehatan
Seberapa inklusif akses layanan kesehatan termasuk
bagi penyandang disabilitas, layanan Kesehatan
gratis untuk disabiitas, akses rehabilitasi bagi
disabilitas yang berkualitas dan gratis.

5 – Perlindungan & Pelayanan Sosial
Akses skema asuransi social bagi penyandang
disabilitas, data mengenai data anggota keluarga
yang menerima PKH untuk anggota keluarga
dengan disabilitas berat, seberapa aktif disabilitas
berpartisipasi aktif dalam program perlindungan
social.
6 – Pendidikan
Akses untuk mengikuti sekolah umum gratis tanpa
biaya tersembunyi, terdaftarnya anak penyandang
disabilitas di sekolah umum inklusif, ketersediaan
peran pemerintah dalam peraturan mengenai
Pendidikan inkusif

7 – Olahraga, Seni & Rekreasi
Akses disabilitas ke fasilitas olahraga dan
asosiasinya secara inklusif, kesempatan disabilitas
mengekspresikan seni dan music secara publik, akses
disabilitas terhadap kegiatan budaya dan pusat
kebudayaan, serta akses disabilitas ke area
rekreasi umum.
8 – Tenaga Kerja
Peraturan atau rencana pemerintah tentang
pekerjaan untuk penyandang disabilitas,
ketersediaan petugas konseling lapangan kerja,
pemberdayaan ekonomi bagi penyandang
disabilitas, akses ke BLK.

9 – Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan
Ketersediaan dan akses ke T2TP2A bagi
penyandang disabilitas, akses ke perumahan yang
aman bagi anak-anak, perempuan, dan
penyandang disabilitas, bantuan hukum secara
inklusif, ketersediaan PIK PPD oleh kota.
10 – Pengurangan Resiko Bencana
Peraturan atau rencana aksi PRB oleh pemerintah,
sudahkan BPBD terbentuk,, keterlibatan dan
partisipasi disabilitas dalam program PRB.

11 – Transportasi Umum
Peraturan atau rencana aksi mengenai transportasi
umum oleh pemerintah, transportasi umum yang
aman dan aksesibel (termasuk untuk disabilitas(
tersedia di semua wilayah.

Penilaian untuk setiap pertanyaan menggunakan skala 1
sampai dengan 5.
Peninailan harus dilakukan secara partisiatif. Tim penilaian
harus terdiri dari anggota pemeritahan kota setempat,
perwakilan DPO dan masyarakat umum yang diwakili oleh
LSM non-disabilitas.
Tiga komponent tim penilaian, yaitu anggota pemeritahan
kota setempat, perwakilan DPO dan masyarakat umum,
harus melakukan penilaian sendiri.
Hasil dibanding sesudah penilaian selesai.
Total skor harus dihitung.
Penilaian akhir harus dipresentasikan dalam lokakarya
kepada anggota APEKSI dan UNESCO

THANK YOU

Tantangan dan Instrumen Penilaian Kota Inklusif

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Tantangan dan Instrumen Penilaian Kota Inklusif

Similar to Tantangan dan Instrumen Penilaian Kota Inklusif (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Tantangan dan Instrumen Penilaian Kota Inklusif