Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan masyarakat, manajemen pengetahuan, dan sistem informasi desa (SID). SID dijelaskan sebagai sistem yang dapat memudahkan pelayanan publik di desa, mendukung perencanaan pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Presentasi Sistem Informasi Desa dan Media KomunitasIrman Ariadi
Mengundang rekan-rekan komunitas untuk bisa datang ke acara Diskusi: Sistem Informasi Desa dan Media Komunitas, Senin 6 April 2015, Pukul. 18:30 - 19:30 WIB, di GOR UNY dalam acara 23th Islamic Book fair. GRATIS!
Presentasi Sistem Informasi Desa dan Media KomunitasIrman Ariadi
Mengundang rekan-rekan komunitas untuk bisa datang ke acara Diskusi: Sistem Informasi Desa dan Media Komunitas, Senin 6 April 2015, Pukul. 18:30 - 19:30 WIB, di GOR UNY dalam acara 23th Islamic Book fair. GRATIS!
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Analisis Penerapan Sistem Informasi Desa untuk Mendukung Tata Kelola Sumber ...Pradna Paramita
Keberhasilan desa dalam mengelola sumberdaya diukur dari
ketepatan dan akurasi data pendukung. Sistem Informasi Desa (SID) mendukung sejumlah kerja yang terkait dengan pengolahan data penduduk, data peristiwa, data layanan publik, dan laporan.
SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" fasilitatorsid
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Presentasi ketua PANDI - Sigit Widodo, terkait domain desa.id, sebagai identitas desa di Internet. desa.id adalah domain baru Indonesia yang diluncurkan 1 Mei 2013, untuk menjadi domain desa-desa seluruh Indonesia.
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Analisis Penerapan Sistem Informasi Desa untuk Mendukung Tata Kelola Sumber ...Pradna Paramita
Keberhasilan desa dalam mengelola sumberdaya diukur dari
ketepatan dan akurasi data pendukung. Sistem Informasi Desa (SID) mendukung sejumlah kerja yang terkait dengan pengolahan data penduduk, data peristiwa, data layanan publik, dan laporan.
SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul" fasilitatorsid
"Kebijakan Teknologi Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul"
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Presentasi ketua PANDI - Sigit Widodo, terkait domain desa.id, sebagai identitas desa di Internet. desa.id adalah domain baru Indonesia yang diluncurkan 1 Mei 2013, untuk menjadi domain desa-desa seluruh Indonesia.
Usulan slogan baru untuk domain Indonesia (.id), dalam lomba desain slogan dan maskot #PANDI10th - 2016, kalau menang alhamdulillah, ga menang gapapa.. tetap bangga pakai.id
Bericerita tentang produk desa pada dunia, materi seminar pemanfaatan internet untuk promosi produk desa di Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, bersama Jaringan Informasi Masyarakat (JIM) Bojonegoro, didukung RTIK Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro dan EMCL.
Proposal acara festival seni kendalisada, Desa Kaliori Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Jawa Tengah tahun 2017. Proposal ini dimodifikasi dari dokumen asli yang dibuat panitia. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan lebih menarik, sehingga mendapat dukungan lebih banyak pihak.
Jika Desa Anda menyelenggarakan kegiatan festival seni atau kebudayaan semacam ini, silakan gunakan format proposal seperti ini, semoga dapat bermanfaat.
paparan pengembangan brand "enha" sebagai upaya mewujudkan kemandirian pondok pesantren.
disusun oleh Tim Enha, Ponpes Nurul Huda, Langgongsari, Cilongok, Banyumas, Jateng.
Xenoglosofilia adalah judul buku kumpulan tulisan Ivan Lanin di blog-nya sejak beberapa tahun lalu. Menarik, karena dikemas dengan ringkas dan desainnya sangat milenial. eye catching. ilmunya juga mengena, belajar Bahasa Indonesia dan mengenal bagaimana sebuah istilah itu lahir dan berkembang menjadi sangat ringan dan menyenangkan.
Website Desa : Media Warga Terhubung DuniaSupri yanto
Presentasi tentang media publikasi desa memanfaatkan situs web. Digunakan untuk sosialisasi pentingnya pemanfaatan teknologi internet dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Publikasi menjadi penting di era informasi digital sekarang ini. Pengetahuan warga desa tentang situs web juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Semoga bermanfaat.
Katalog karya produk/layanan teknologi informasi dan komunikasi, hasil seleksi nasional "idenTIK" 2019. idenTIK (Indonesia Entrepeneur TIK) adalah program pengembangan dari id.up dan sebelumnya dikenal sebagai INAICTA (Indonesia ICT Awards).
Program ini diselenggarakan oleh Ditjen APTIKA Kementerian Kominfo RI. Didukung beberapa lembaga, kampus dan swasta serta asosiasi di bidang teknologi informatika.
Permekominfo 11/2018 : Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE)Supri yanto
Sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No.11/2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE).
Slide ini digunakan oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika - Ditjen APTIKA - Kemkominfo RI.
Versi 1 : 29/11/2018
Desa Dermaji Menyambut Bupati, DPMD dan Para Kades/Lurah Kab. Karangasem, Bali pada hari Kamis, 7 September 2017. Slide ini saya buat untuk mendukung presentasi penyambutan oleh Pj Kelapa Desa Dermaji, Maryanto, SH. Anda juga bisa mengaksesnya di https://s.id/desadermaji
Konsep logo untuk Festival Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi (DesTIKa) ke-3 di Belitung Timur, Tahun 2015 lalu.
Logo ini kemudian diterima dan dijadikan logo resmi acara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. • Masa pertanian, pra-industri dan industri
• Pola pikir linear berorientasi tugas
• Proses perubahan dilakukan tahap demi
tahap (by design)
Masyarakat
1.x
• Masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge
based society)
• Orang dihargai karena pengetahuannya
• Menciptakan sumber-sumber pengetahuan
• Pengetahuan diperoleh dengan mengelola
informasi
Masyarakat
2.x
• Perubahan berlangsung cepat
• Life cycles pengetahuan berlangsung
dalam tempo yang pendek
• Global
Masyarakat
3.x
Tahap Perkembangan Masyarakat Menurut Moravec
3. Manajemen Pengetahuan = pengembangan alat, proses, sistem, struktur, dan kultur
yang secara eksplisit meningkatkan kreasi, penyebaran dan pemanfaatan
pengetahuan yang penting bagi pengambilan keputusan.
DATA
Sekumpulan fakta tentang
kejadian yang bersifat
obyektif/fakta yang tercatat
INFORMASI
Data yang dilengkapi
dengan relevansi dan
tujuan (makna)
PENGETAHUAN
4. Beberapa Masalah
1. Informasi tentang Desa kurang terpublikasi secara
luas sehingga isu perdesaan masih terpinggirkan di
ranah publik.
2. Potensi maupun produk unggulan desa tidak
terpromosikan dengan maksimal.
3. Kebijakan yang dibuat Pemdes menyangkut tata
kelola sumberdaya desa belum didukung basis data
yang akurat dan lengkap.
4. Pelayanan publik yang dilakukan Pemdes masih
lambat karena masih dilakukan secara manual.
5. Pemerintah Desa belum mampu melaksanakan
keterbukaan informasi publik.
5.
6.
7. Kenapa SID?
1. Dokumen-dokumen desa banyak yang tidak terselamatkan,
baik disebabkan karena dimakan usia atau karena terkena
bencana, sehingga ada kebutuhan untuk mengubah bentuk
arsip dari hardcopy menjadi softfile;
2. Ada kebutuhan untuk memanggil/menemukan data secara
cepat;
3. Beberapa desa sudah pernah memulai dengan menggunakan
sistem yang berbayar, namun hal tersebut dirasa membebani
keuangan desa dan memiliki ketergantungan yang tinggi
dengan perusahaan penyedia jasa;
4. Banyaknya permintaan dari pemerintahan supra desa yang
meminta data ke desa, namun tidak bisa dipenuhi dalam
waktu yang cepat.
8. Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014
1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi
mengenai rencana dan pelaksanaan
Pembangunan Desa.
2. Pemerintah Desa wajib menginformasikan
perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa,
RKPDesa, dan APBDesa kepada masyarakat
Desa melalui layanan informasi kepada umum
dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa
paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
9. Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014
1. Desa berhak mendapatkan akses informasi
melalui sistem informasi Desa yang
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan sistem informasi Desa dan
pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat
keras dan perangkat lunak, jaringan, serta
sumber daya manusia.
10. 4. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data
Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta
informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan
Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa
dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua
pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan
informasi perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota untuk Desa.
11. Pengertian
• Sebuah aplikasi yang membantu
pemerintah desa dalam
mendokumentasikan data-data milik
desa guna memudahkan proses
pencarian dan pemanfaatannya
Arti
Sempit
• Suatu rangkaian/sistem (baik
mekanisme, prosedur hingga
pemanfaatan) yang bertujuan untuk
mengelola sumber daya yang ada di
desa
Arti
Luas
12. Tujuan
1. Masyarakat dan Pemdes mampu
menyebarluaskan isu-isu perdesaan melalui
website desa berdomain desa.id;
2. Masyarakat dan Pemdes mampu mempromosikan
potensi dan produk unggulan desa melalui website
desa;
3. Pemerintah Desa mampu mengambil kebijakan
(contoh: Perdes) secara tepat karena merujuk
basis data sumberdaya desa yang akurat;
4. Pemerintah Desa mampu menyelenggarakan
pelayanan publik secara prima;
13. 5. Pemerintah Desa mampu melaksanakan
keterbukaan informasi publik (KIP);
6. Masyarakat desa dapat memantau rencana dan
pelaksanaan pembangunan desa melalui sistem
informasi desa;
7. Masyarakat dan Pemdes memiliki aplikasi/sistem
yang mendukung pengelolaan informasi dan
penyelenggaraan pelayanan publik yang
berjalan dalam platform telepon pintar
(smartphone).
14. Website adalah “Rumah”
kita di internet, dimana orang
lain bisa mengunjunginya
kapan saja, menggunakan
komputer maupun gadget,
seperti ponsel, tablet dll.
Berfungsi sebagai media
publikasi dan interaksi.
Bisa terhubung dengan media
sosial, seperti facebook,
twitter, youtube dll.
Website Desa
16. Manfaat SID Berdasarkan Fungsi
Komponen Manfaat SID
Pemerintahan - Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis
kebutuhan di tingkat lokal.
- Adanya ketersediaan data yang bisa dimanfaatkan
di tingkat lokal maupun supra desa.
Pembangunan - Membantu proses perencanaan dan sebagai kekaya-
an data dalam menyusun dokumen perencanaan desa.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas
pembangunan di tingkat desa.
Pemberdayaan Mendorong partisipasi dan lahirnya inisiatif masyarakat
untuk terlibat dalam pembangunan desa.
17. Manfaat SID Berdasarkan Aktor
Komponen Manfaat SID
Pemerintahan
Supra Desa
1. Kemudahan dalam memperoleh data dan informasi desa.
2. Efisiensi anggaran SKPD pada komponen perjalanan dinas.
3. Efektifitas kerja.
4. Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat
kabupaten.
Pemerintah Desa 1. Ketersediaan data dan informasi secara lengkap dan tertata.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam urusan.
administrasi kependudukan.
3. Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.
4. Apabila SID bersifat online maka akan membantu dalam
mempromosikan desa.
Masyarakat Desa 1. Mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam.
pembangunan di tingkat desa.
2. Menumbuhkan modal sosial.
18. … Manfaat SID Berdasarkan Aktor
Komponen Manfaat SID
Lembaga-lembaga
Desa
1. Perumusan kebutuhan dan program kerja menjadi lebih
mudah karena ketersediaan data dan informasi yang mudah
diakses.
2. Membantu kerja-kerja kelembagaan baik sektoral maupun
spasial (kewilayahan).
Pihak-pihak luar yg
berkepentingan
1. Membantu mempercepat pihak-pihak terkait yang
membutuhkan data dan informasi tentang desa.
2. Pihak luar memiliki potret tentang kondisi desa yang bisa
diakses dengan mudah.
3. Apabila SID tersedia dalam bentuk online, maka akan
membuka relasi antara pihak-pihak di luar desa dengan
desa.
19. Ruang/media
Aspirasi Masy.
Pemanfaatan SID
Pemanfaatan SID
INFORMASI TRANSFORMASI
KOMUNIKASI 2
ARAH
SINERGI ANTAR
SISTEM
Dokumen dan
Databased Desa
Peningkatan
Pelayanan Publik
Integrasi
Databased
Dampak Tingkat 1
(Menginformasikan
& Mempengaruhi)
Dampak Tingkat 2
(Efektif, Efisien &
Terjangkau)
Dampak Tingkat 3
(Partisipasi Warga
Terakomodir)
Dampak Tingkat 4
(Akurasi Data di
Setiap Jenjang)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. Kesimpulan
SID sebagai sebuah sistem informasi tentang desa
telah menjadi kebutuhan penting bagi Pemerintah
Desa dalam melayani kepentingan warganya.
Kehadiran SID sangat menguntungkan Pemerintah
Desa, baik untuk kepentingan memperbesar
bargaining power terhadap Pemerintah Kabupaten
maupun untuk mengefektifkan serta
mengefisiensikan pelaksanaan kewenangan yang
dimiliki oleh Pemerintah Desa.