DAK INTEGRASI
•
0 likes•413 views
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to DAK INTEGRASI
Similar to DAK INTEGRASI (20)
More from Gugum Gumilar
More from Gugum Gumilar (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
DAK INTEGRASI
- 1. Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Integrasi) TA 2023 Direktur Perumahan dan Permukiman, Bappenas Selasa, 26 April 2022
- 2. Strategi Demand Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni Arah Kebijakan Strategi Supply Strategi Pembangunan Bidang Perumahan 1. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik; 2. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan; 3. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; 4. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; 5. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan (Perumnas, SMF, BTN). Strategi Enabling Environment 1. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan; 2. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 3. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; 4. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan 5. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah 1. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang (Taspen, BPJS); 2. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran; 3. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya; 4. Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. 1 juta rumah susun perkotaan (public housing) Major Project Bantuan Subsidi Pembiayaan Perumahan Penyediaan Hunian Baru, termasuk pengembangan Public Housing Peningkatan Kualitas Hunian Penanganan Permukiman Kumuh secara Terpadu Kegiatan terkait Penanganan Permukiman Kumuh
- 3. Mengapa Kumuh Terbentuk Faktor Pemicu 1. Masyarakat yang melakukan urbanisasi tidak diiringi oleh kompetensi dan kemampuan finansial yang baik*. 2. Tidak ada kebijakan yang merespons masyarakat yang melakukan urbanisasi*. Disebabkan oleh**: 1. Pertambahan penduduk alami (35-40 persen peningkatan penduduk perkotaan) 2. Perpindahan penduduk dari desa ke kota (25-30 persen peningkatan penduduk perkotaan) 3. Reklasifikasi desa menjadi kota (30-40 persen peningkatan penduduk perkotaan). Sumber: *Kementerian PPN/Bappenas-Final Report of Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA) ** UN Habitat- A Practical guide to design, planning, and executing citywide slum upgrading progam 3 Faktor Resiko • Belum mapannya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan di perkotaan. • Kegagalan manajemen lahan dan pasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan di perkotaan. • Keterbatasan kapasitas Pemda dalam penyediaan pelayanan infrastruktur dan investasi perumahan. • Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan terhadap pembiayaan perumahan/financial market. • Minim pendampingan/bantuan teknis dan fasilitasi bagi pembangunan rumah swadaya oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan. • Tantangan penegakan peraturan dan regulasi yang belum mengatur alokasi ruang dan belum beroperasional dengan baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan. • Tidak ada kebijakan komprehensif dalam pengentasan pemukiman kumuh. • Kurangnya keterlibatan masyarakat. Sumber: Kajian Strategi Kota Tanpa Kumuh di Metropolitan 2025, Bappenas (2020) Permukiman kumuh adalah bentuk kegagalan kebijakan, pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat, pasar lahan yang tidak berfungsi, sistem pembiayaan yang tidak responsif dan kekurangan kemauan politik yang mendasar. Setiap kegagalan ini menambah beban pada masyarakat yang sudah terbebani kemiskinan dan menghambat potensi pembangunan manusia yang dapat ditawarkan oleh kehidupan kota. ((http://web.mit.edu))
- 4. Aspek yang Diperlukan untuk Pemenuhian Hunian Layak bagi Semua Masyarakat di Perkotaan Keamanan Bermukim Ketersediaan Infrastruktur Layanan Dasar Keterjangkauan Aksesibilitas Lokasi Curtural Adequacy Menjamin perlindungan hukum terhadap penggusuran dan ancaman lainnya Menyediakan air minum yang aman, sanitasi yang memadai, bahan bakar untuk memasak, penerangan, pembuangan sampah, transportasi. Harga/biaya perumahan yang memadai untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan. Kondisi perumahan yang aman secara fisik, menyediakan ruang memadai, dan melindungi dari ancaman lain yang berdampak pada kesehatan. Kondisi perumahan yang terakses secara inklusif baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, disabilitas, lansia, anak, perempuan, dan korban bencana. Lokasi perumahan yang terhubung dengan tempat kerja, layanan kesehatan, sekolah, fasilitas sosial, lokasi aman jauh dari bahaya atau sumber polusi. Kondisi yang mempertimbangkan identitas budaya dan cara hidup agar terbentuk perilaku masyarakat sesuai dengan aturan berlaku. Kelayakhunian Sumber: SDGS Goal 11 “A Guide to Assist National and Local Governments to Monitor and Report on SDG Goal 11+ Indicators”.
- 5. Transformasi/Perubahan Paradigma untuk Mencapai Kota Tanpa Kumuh Butuh bertransformasi dari Slum Upgrading ke Slum Alleviation Fokus dalam menangani permukiman kumuh eksisting sekaligus juga mencegah terbentuknya permukiman kumuh baru. Slum Alleviation ▪ Fokus terhadap peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. ▪ Menangani isu/persoalan eksisting melalui penyediaan infrastruktur Slum Upgrading Bertransformasi Mengembangan sistem penyediaan lahan Perencanaan yang dapat mengantisipasi kebutuhan dan permintaan akan perumahan di masa yang akan datang Investasi pembangunan infrastruktur Pengembangan sistem pembiayaan perumahan Reformasi Regulasi Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi seluruh kalangan, terutama MBR Peningkatan kapasitas social-ekonomi masyarakat Penegakan tata ruang Komponen Program yang Diperlukan
- 6. Opsi Program dalam Mencapai Kota Tanpa Kumuh PROGRAM UNTUK MENCAPAI KOTA TANPA KUMUH 1. Pengembangan Perumahan Baru 2. Public Housing 4. Pemugaran 5. Peremajaan Kawasan 6. Permukiman Kembali Perumahan Komunitas -Kendal, Central Java Public Housing Jawa Barat Pemugaran Kotabaru, South Kalimantan Peremajaan Semanggi Surakarta, Central Java Slum Resettlement-Langsa, Aceh : Aspek Pendukung, wajib keberadaaanya dalam mendukung program 3. Rumah Sewa
- 7. Integrasi Pendanaan Penanganan Permukiman Kumuh Penanganan Kumuh Terintegrasi Menyusun Perencanaan yang komprehensif DAK Bidang Air Minum Bidang Sanitasi Bidang Perumahan & Permukiman • Penyediaan Lahan • Insentif Rumah Swadaya • Drainase • RTH • Jalan Lingkungan • Air Minum • Sanitasi • Sosial Ekonomi Contoh Program: Rusunawa, Rumah Swadaya, Rutilahu, FLPP, KOTAKU, SPAM Regional, PAMSIMAS, SANIMAS, dll Contoh Program: RTLH, Program Penanganan Permukiman Kumuh di Daerah Contoh Program: Mikro Kredit Usaha, CSR, Ziswaf, Swadaya Masyarakat DAK Terintegrasi hanya menjadi salah satu sumber pendanaan untuk menggenapkan program yang telah dimiliki pemerintah daerah. APBD APBN Sumber lainnya
- 8. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Integrasi 1. Mengintegrasikan program penanganan kumuh skala kota baik lintas sektor maupun lintas institusi secara komprehensif. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh bagi rumah tangga yang menghuni permukiman kumuh. 3. Menyempurnakan pelaksanaan aspek penting penanganan kumuh terutama yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan masyarakat dan livelihood. 4. Membantu meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam membangun keterpaduan program dan melakukan perencanaan serta pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang komprehensif. 5. Menciptakan peluang masuknya kolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam mengembangkan pemukiman layak huni.
- 9. Kunci Keberhasilan dan Inovasi Daerah dalam DAK Integrasi 2021 • Adanya komitmen dari Kepala Daerah. • Terdapat koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kumuh. • Terlibat aktifnya fasilitator dan masyarakat. • Terdapat kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pihak. • DAK Integrasi dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan program penanganan kumuh terpadu Daerah. • Kolaborasi pendanaan (APBD, CSR) di satu lokasi yang sama sehingga hasil programnya berdampak besar dan terlihat secara spasial • Terlibatnya fasilitator untuk mendampingi masyarakat secara intensif dalam proses penataan, penengah antara masyarakat dan Pemerintah serta memantau progres. • Pendampingan dan fasilitasi dilakukan secara kontinyu oleh Pemda Kab/Kota. • Membangun tanpa menggusur. • Pemda berkomitmen dan memperjuangkan pelepasan aset hingga sertifikasi • Mengkonsolidasi lahan dan menyediakan ruang publik sebagai multiple objective. • Masyarakat sebagai pelaku bukan hanya sebagai penerima manfaat sehingga mereka mendukung program pemerintah • Masyarakat berpartisipasi sebagai tenaga kerja sukarela dan memantau progres. • Terbentuknya Kelompok Kerja Masyarakat (Pokja)/Komunitas untuk pengelolaan. Partisipasi Masyarakat Pendampingan Lahan Kelembagaan Program Terpadu Nilai Kunci Keberhasilan Daerah: 1. Surakarta: Masyarakat, Lahan, Komitmen Pemda, Program Kumuh 2. Kendal: Lahan dicicil, Masyarakat/Komunitas, Komitmen Pemda 3. Langsa: Bidang terpadu di 1 Dinas 9
- 10. 1 2 3 4 5 6 17 – 24 Mei Penilaian Readiness Criteria 26 April Sosialiasi Teknis DAK Integrasi 28 April Deadline Pengiriman Surat Minat Daerah pada E- Monitoring DAK dan KRISNA Persiapan 16 Mei Batas Waktu Penyampaian Dokumen Readiness Criteria eligibilitas (wajib) 30 Mei – 3 Juni Ekspose DAK Integrasi 10 Juni Pengumuman Hasil Penilaian Ekspos Kisi-kisi Timeline DAK Integrasi TA 2023 (Updated)
- 11. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik TERIMAKASIH