1. Pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan hasil dan proses pembangunan. 2. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan masukan, konsultasi, kerjasama, hingga mendelegasikan wewenang kepada masyarakat. 3. Contoh pembangunan partisipatif adalah perencanaan lingkungan permukiman bersama masyarakat unt

1. Pembangunan Partisipatif Mengefektifkan Proses dan Hasil Pembangunan
Disampaikan oleh: Dikdik Herdiana dalam acara Matrikulasi city Changers Tanggal 30 Sept 2014 di Hotel Sahid Jakarta

2. PARTISIPASI ATAU MOBILISASI?

3. Esensi Pembangunan
•
Teori Amartya Sen: derajat “kesenangan”,
•
Sustenance : Pemenuhan Kebutuhan Pokok,
•
Self esteem : Untuk menjadi manusia yang utuh, hal yang esensial adalah menjaga identitas dan martabat, menghargai, menghormati, ataupun sebagai sebuah pengakuan, dan
•
Freedom from servitude: nilai yang berkembang disini bagaimana orang mempunyai kemampuan untuk memilih
•
Pembukaan Undang-Undang Dasar 45: bahwa cita-cita nasional Indonesia antara lain: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2) Memajukan kesejahteraan umum 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

4. Pentingnya Pembangunan Partisipatif
•
Pembangunan = baik, Seharusnya dinikmati dan dimiliki oleh masyarakat
•
Bila mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan,dll maka ada yang salah dalam paradigmanya, dalam prosesnya, dalam metodenya, dalam pendekatanya
•
Membangun tidak bisa selalu tergantung pada satu pihak, banyak persoalan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan parsial
•
Pendekatan Pembangunan yang dapat menghargai keberadaan manusia karena keunikannya, adalah Pembangunan Partisipatif

5. Konsep Partisipasi
•
PELIBATAN DIRI PADA SUATU TEKAD YG TELAH MENJADI KESEPAKATAN BERSAMA (Hasan Poerbo)
•
Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu

6. JENIS PARTISIPASI
•
Partisipasi Teknis (technical partisipation)adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data, dan pelaksanaan kegiatan.
•
Partisipasi Semu (pseudo participation), , yaitu partisipasi politis yang digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek
•
Partisipasi asli (genuine participation) , adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis, secara bersamaan.
Deshler dan Sock (1985)

7. JENJANG PARTISIPASI
MANIPULASI
TERAPI
INFORMASI
KONSULTASI
PENENTRAMAN
OLEH : IBU SHERRY `R ARNSTEIN, 1969
NON PARTISI- PASI
HADIAH
PARTISIPASI BILA ADA KADAR KEDAULATAN RAKYAT
KERJASAMA
PENDELEGASIAN
KONTROL SOSIAL

8. Perencanaan Partisipatif
TOP DOWN PLANNING
BOTTOM UP PLANNING
HARMONISASI INTEGRASI SINERGI
•
Kebijakan Pembangunan Kota/Kab
•Rencana Tata Ruang Wilayah/RDTR
•Rencana Sektor (SPPIP & RKPP, RTBL, RISPAM dll)
•
Aspirasi (Cita2) Masyarakat
•
Rencana Lokal yg disepakati Masyrakat

9. CONTOH DAUR PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Community Self Survey
Community Action Planning
Implementation
Participatory Evaluation
Tingkat Masyarakat
Tingkat Kota
Planning: RTRW/RPJM
Partnership, Channeling
Controlling
PPA

10. Menginternalisasi nilai, gagasan, program dengan bahasa lokal
SOSIALISASI MASSAL

11. Community Self survey
Mengamati lingkungan, melakukan study banding, menggambar, merencana dilakukan dengan cara seksama dan bersama-sama guna mewujudkan lingkungan yang lebih baik di masa depan 11
MASYARAKAT MERUMUSKAN POTENSI, MASALAH DAN KEBUTUHAN BERSAMA UNTUK DITANGGULANGI BERSAMA

12. PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF
Masyarakat melakukan proses perencanaan bersama , didukung oleh volunteer warga serta perangkat kelurahan sehingga keseluruhan proses kegiatan maupun produk perencanaan partisipatif menjadi milik bersama dan untuk kepentingan bersama

13. RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Wilayah Kelurahan)
RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Kawasan Prioritas)

14. Bangunan menjorok ke sungai menutup akses jalan masuk kawasan
Warga memanfaatkan sempadan sungai sebagai tempat penimbunan sampah
Orientasi massa bangunan membelakangi dan menjorok ke tepi sungai
Sarana sanitasi rumah tangga warga yang buruk
Pembuangan limbah cucian batik langsung ke sungai mencemari sungai, air tanah, & menimbukan bau tak sedap
Perilaku membuang sampah sembarangan ke sungai
Berbagai permasalahan lingkungan permukiman dijumpai di kawasan sepanjang sempadan sungai. Mulai dari perilaku warga yang kurang memperhatikan kesehatan lingkungan, penyalahgunaan lahan atau ruang milik sungai, pencemaran sungai oleh limbah batik, hingga minimnya sarana sanitasi warga / lingkungan
Jembatan antar unit lingkungan rusak

15. Sinergi Perencanaan Pembangunan diawali dgn sosialisasi kebijakan & Produk Perencanaan Pemda, agar:
1.
Perencanaan partisipatif yang disusun masyarakat akan dapat selaras dengan aturan & perencanaan pemda, mulai di tkt kelurahan, kecamatan dan kota/Kabupaten
2.
Pemda & SKPD memahami aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat

16. Contoh pengembangan ekonomi lokal di desa cikahuripan lembang bandung
Pengelolaan air bersih
Kebun Bunga
Kompos
Susu Sapi
Yoghurt

17. Tahapan Partisipasi Publik dalam Perumusan Anggaran Daerah
APBD
ZONA PARTISIPASI
ZONA TEKNOKRASI
ZONA POLITIK
Rencana Pemba- ngunan Jangka Menengah Desa
Panitia Anggaran Eksekutuf
Rencana
Kerja
Pemda
Forum SKPD
MUSRENBANG
Desa
Panitia Anggaran Legislatif
Rencana
Kerja dan
Anggaran
Satuan Kerja
& RAPBD
Rencana Pemba- ngunan Jangka Menengah Daerah
Pilkada
Jaring aspirasi (Pada saat Reses)
MUSRENBANG
Kecamatan
Rencana Kerja (1thn) SKPD
MUSRENBANG
Kabupaten/Kota
DRAFT:
•
Kebijakan Umum APBD (KUA)
•
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Renstra
SKPD
SKPD
Pra MUSRENBANG
Nota Kesepakatan

18. Forum SKPD (Multi pihak)
Peluang partisipasi & transparansi
RPJP, RPJM (Pusat  Daerah)
Jaring Aspirasi
Masyarakat
Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Satuan Kerja
Pemerintah Daerah
(SKPD)
Panitia Anggaran DPRD
RAPBD
MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA
Tim Anggaran Eksekutif
MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
MUSRENBANG
KECAMATAN
APBD
1
2
3
4
5
Kebijakan Umum Anggaran Daerah
DPRD
Kesepakatan DPRD- Eksekutif

19. Terima Kasih