Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
Modul ini membahas pentingnya data dalam analisis kebijakan berdasarkan pendekatan Evidence-Based Policy. Tujuannya adalah membantu peserta memahami berbagai jenis data dan metode pengumpulan datanya untuk menganalisis masalah kebijakan dan merumuskan kebijakan. Modul ini juga menjelaskan teknik-teknik untuk menyederhanakan masalah kebijakan agar dapat dipecahkan berdasarkan data.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
Modul ini membahas pentingnya data dalam analisis kebijakan berdasarkan pendekatan Evidence-Based Policy. Tujuannya adalah membantu peserta memahami berbagai jenis data dan metode pengumpulan datanya untuk menganalisis masalah kebijakan dan merumuskan kebijakan. Modul ini juga menjelaskan teknik-teknik untuk menyederhanakan masalah kebijakan agar dapat dipecahkan berdasarkan data.
Dokumen tersebut membahas berbagai teori kebijakan publik dan konsep-konsep dasarnya seperti proses kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, dan bias yang dapat terjadi dalam penyusunan kebijakan."
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar pihak yang terkait. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak dasar dan mengembangkan hidup layak. Meski program penanggulangan banyak dilakukan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menangani masalah multidimensi penyebab kemiskinan.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan perilaku kesehatan. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang, seperti pengetahuan, sikap, dan lingkungan sosial. Dokumen juga menjelaskan beberapa teori yang mendasari perubahan perilaku, seperti teori stimulus-respons dan teori disonansi kognitif. Selain itu, dibahas pula berbagai upaya
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji dan memprediksi dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. ADKL meliputi identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak, pemusatan isu utama, dan pengukuran dampak menggunakan indikator kesehatan seperti angka kematian dan kesakitan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses penerjemahan rumusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan konkret guna mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan seperti kelompok sasaran dan sumber daya, serta lingkungan pelaksanaan seperti aktor terlibat dan karakteristik lembaga. Model implementasi kebijakan
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Penelitian ini mengamati hubungan antara jajan sembarangan dan tidak mencuci tangan dengan kejadian tifoid. Populasi dibagi menjadi kelompok terpapar dan tidak terpapar, lalu diikuti selama periode waktu untuk mengukur insidensi penyakit di antara kedua kelompok. Studi ini menggunakan desain kohort prospektif untuk menghitung risiko relatif penyakit di antara kelompok terpapar dan tidak terpapar.
Instrumen audit digunakan untuk mengumpulkan data dan bukti selama proses audit. Dokumen ini menjelaskan bagaimana mempersiapkan instrumen audit dengan mempertimbangkan kriteria, metode pengumpulan data, dan jenis data yang dikumpulkan seperti data primer dan sekunder. Instrumen umum meliputi panduan wawancara, checklist, dan panduan observasi.
Dokumen tersebut membahas penyusunan program penyuluhan pertanian mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Terdapat tahapan penggalian data, perumusan masalah dan tujuan, hingga penandatanganan program. Program desa disusun bersama masyarakat dan tokoh, sedangkan program kecamatan dan kabupaten melibatkan unsur dinas terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang teori pengambilan keputusan, yang mencakup pengertian, tipe, faktor, dan model-model pengambilan keputusan.
2. Beberapa pokok bahasan antara lain jenis keputusan terprogram dan tidak terprogram, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta proses pengambilan keputusan.
3. Dibahas pula
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, meliputi definisi, ruang lingkup, siklus, teori pengambilan keputusan, dan model pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan program yang diproyeksikan dari tujuan, nilai, dan praktik untuk mengatasi masalah sosial.
Teks tersebut membahas tiga model kebijakan publik, yaitu model formulasi kebijakan Ripley dan Easton, model implementasi Edward, dan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Ketiga model ini menjelaskan proses kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi dengan menggunakan berbagai variabel.
Dokumen tersebut membahas berbagai teori kebijakan publik dan konsep-konsep dasarnya seperti proses kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, dan bias yang dapat terjadi dalam penyusunan kebijakan."
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar pihak yang terkait. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak dasar dan mengembangkan hidup layak. Meski program penanggulangan banyak dilakukan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menangani masalah multidimensi penyebab kemiskinan.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan perilaku kesehatan. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang, seperti pengetahuan, sikap, dan lingkungan sosial. Dokumen juga menjelaskan beberapa teori yang mendasari perubahan perilaku, seperti teori stimulus-respons dan teori disonansi kognitif. Selain itu, dibahas pula berbagai upaya
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji dan memprediksi dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. ADKL meliputi identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak, pemusatan isu utama, dan pengukuran dampak menggunakan indikator kesehatan seperti angka kematian dan kesakitan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses penerjemahan rumusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan konkret guna mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan seperti kelompok sasaran dan sumber daya, serta lingkungan pelaksanaan seperti aktor terlibat dan karakteristik lembaga. Model implementasi kebijakan
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Penelitian ini mengamati hubungan antara jajan sembarangan dan tidak mencuci tangan dengan kejadian tifoid. Populasi dibagi menjadi kelompok terpapar dan tidak terpapar, lalu diikuti selama periode waktu untuk mengukur insidensi penyakit di antara kedua kelompok. Studi ini menggunakan desain kohort prospektif untuk menghitung risiko relatif penyakit di antara kelompok terpapar dan tidak terpapar.
Instrumen audit digunakan untuk mengumpulkan data dan bukti selama proses audit. Dokumen ini menjelaskan bagaimana mempersiapkan instrumen audit dengan mempertimbangkan kriteria, metode pengumpulan data, dan jenis data yang dikumpulkan seperti data primer dan sekunder. Instrumen umum meliputi panduan wawancara, checklist, dan panduan observasi.
Dokumen tersebut membahas penyusunan program penyuluhan pertanian mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Terdapat tahapan penggalian data, perumusan masalah dan tujuan, hingga penandatanganan program. Program desa disusun bersama masyarakat dan tokoh, sedangkan program kecamatan dan kabupaten melibatkan unsur dinas terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang teori pengambilan keputusan, yang mencakup pengertian, tipe, faktor, dan model-model pengambilan keputusan.
2. Beberapa pokok bahasan antara lain jenis keputusan terprogram dan tidak terprogram, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta proses pengambilan keputusan.
3. Dibahas pula
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, meliputi definisi, ruang lingkup, siklus, teori pengambilan keputusan, dan model pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan program yang diproyeksikan dari tujuan, nilai, dan praktik untuk mengatasi masalah sosial.
Teks tersebut membahas tiga model kebijakan publik, yaitu model formulasi kebijakan Ripley dan Easton, model implementasi Edward, dan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Ketiga model ini menjelaskan proses kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi dengan menggunakan berbagai variabel.
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang diharapkan. Proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis model kebijakan publik seperti model deskriptif, normatif, verbal, simbolis, dan prosedural. Model kebijakan digunakan untuk mewakili masalah kebijakan dan meramalkan konsekuensi dari kebijakan tertentu. Terdapat berbagai karakteristik yang membedakan jenis-jenis model tersebut.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengorganisasian, yang mencakup pengertian, unsur, prinsip, jenis, dan bentuk organisasi.
2. Ada beberapa pengertian organisasi menurut para ahli seperti sebagai wadah kerja sama untuk mencapai tujuan, pola hubungan antar anggota, dan bentuk perserikatan untuk tujuan bersama.
3. Terdapat tiga bentuk organisasi utama yaitu lini, garis dan staf
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah Kebijakan Publik di Politeknik Negeri Sriwijaya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik serta masalah yang dihadapi. Dibahas pula teori-teori dan pendekatan studi kebijakan publik beserta contoh-contoh penerapannya di lingkungan Politeknik N
Dokumen ini membahas tentang implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian. Topik utama yang dibahas meliputi pengertian, model, dan metode penelitian implementasi dan evaluasi kebijakan menurut para ahli. Dokumen ini juga memberikan contoh buku rujukan dan pertanyaan yang dapat dijawab melalui evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar analisis kebijakan publik yang mencakup definisi kebijakan publik, proses kebijakan publik, analisis permasalahan kebijakan, dan penyusunan alternatif kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik yang mencakup proses penyusunan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Tujuan analisis kebijakan adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah masyarakat dan meningkatkan kualitas kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan berbagai aspek seperti perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas proses kebijakan kesehatan dan peran bukti penelitian dalam keputusan kebijakan kesehatan. Dibahas siklus kebijakan yang terdiri dari penentuan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Juga dibahas pentingnya bukti penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memahami masalah dan memilih alternatif ke
Artikulasi implementasi kebijakan telah mendapatkan mata uang yang besar dan popularitas di kalangan para teoritisi dan pratitioner. Banyak sekarang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam diskusi tentang topik seperti perspektif implementasi kebijakan, model komparatif implementasi kebijakan, dan pengukuran implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, perspektif, sekolah dan program telah diperkenalkan dan ditetapkan. Terlepas dari semua minat ini dalam konsep dan dimensi penerapan kebijakan, masih belum ada kesepakatan mengenai model penerapan kebijakan yang berlaku untuk semua jenis program atau proyek pembangunan. Artikel ini akan menjelaskan lebih detail tentang konsep implementasi kebijakan, dan perspektif mereka, model dan kriteria pengukuran.
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan definisi, jenis, tujuan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program sedangkan evaluasi untuk menilai capaian program. Keduanya memberikan umpan balik penting untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan kebijakan program kesehatan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti sistem kebijakan, komponen kebijakan, proses kebijakan, analisis kebijakan, masalah dan isu kebijakan, serta kebijakan kesehatan. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa keb
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecastingunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan metode monitoring, evaluasi, dan peramalan kebijakan publik. Meliputi penjelasan fungsi dan analisis dalam monitoring dan evaluasi, serta prosedur peramalan untuk memprediksi dampak kebijakan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis dan proses kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang empat tahapan utama dalam proses kebijakan publik yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang tipologi dan paradigma perencanaan. Pada bagian tipologi dijelaskan jenis-jenis perencanaan seperti jangka panjang, strategis, operasional, dan bisnis. Kemudian dibahas pula definisi dan ciri-ciri masing-masing jenis perencanaan. Pada bagian paradigma dijelaskan konsep-konsep perencanaan seperti top-down lawan bottom-up, sentralisasi lawan desentralisasi, pertumbuhan law
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Permasalahan design program dalam perencanaan pembangunanardinmarL
Dokumen tersebut membahas permasalahan desain program dalam perencanaan pembangunan. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah program disusun dengan pendekatan input-based, tidak terkait secara langsung dengan kegiatannya, dan masih digunakan untuk menampung biaya administrasi. Perlu dilakukan penataan ulang struktur program agar lebih berorientasi pada kinerja dan dapat diukur pencapaiannya.
Dokumen tersebut membahas tentang indikator kinerja daerah yang terdiri dari tiga aspek yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan secara kuantitatif atau kualitatif. Indikator tersebut meliputi input, output, hasil, manfaat, dan dampak suatu program. Perbandingan antara rencana dan kinerja yang
This document provides an overview of environmental management concepts from several books and publications by Prof. Sudharto P. Hadi. It includes:
1. A list of recommended readings on environmental management by Prof. Hadi.
2. Definitions of key terms like environmental management, environment, and sustainable development.
3. Discussions of perspectives like economics, ecology, and how humans relate to the environment.
4. Questions for further discussion on related topics from Prof. Hadi's works.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan implikasinya di Indonesia, termasuk peningkatan polusi udara dan air serta limbah B3 akibat orientasi pertumbuhan ekonomi.
2. Kondisi lingkungan hidup di Indonesia seperti hutan mangrove dan terumbu karang sebagian besar rusak, dan jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar lingkungan hidup juga meningkat.
The document summarizes the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) of Jambi Province for 2008-2009. In 2008, the budget was Rp1,429 trillion with revenues of Rp1,136 trillion and expenditures of Rp1,429 trillion, resulting in a deficit of Rp293 billion. In 2009, the budget increased to Rp1,621 trillion with revenues of Rp1,257 trillion and expenditures of Rp1,621 trillion, resulting in a larger deficit of Rp364 billion. The revenues came from regional own-sources (PAD), shared revenues, and other legitimate regional revenues. The expenditures were allocated for employee expenses, interest, subsidies, grants, social assistance
1. The document discusses the concepts of money, including its functions as a medium of exchange, store of value, and unit of account. It also examines the desirable properties of money such as portability, durability, and divisibility.
2. The history of money is explored, from barter systems to commodity currencies to modern forms like paper money, bank money, and electronic money. Components of the money supply like M1 and M2 are also defined.
3. Theories of the demand for money are analyzed, including the quantity theory of money and Cambridge equation. The relationship between nominal interest rates, real interest rates, and expected inflation is also assessed. Charts on the money supply, GDP,
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan. Ada tiga strategi pengembangan yaitu berfokus pada industri, pelayanan masyarakat, dan pembangunan berbasis masyarakat. Dokumen juga membahas tentang latar belakang modernisasi aparatur pemerintah dan inefisiensi birokrasi yang terjadi akibat birokratisasi yang berlebihan.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. KEBIJAKAN PUBLIK
• Yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan.“Whatever governments choose to do or
not to do.”, (Thomas R. Dye, 1981)
• kebijakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan
dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson,
1975)
5. Tahap Formulasi kebijakan
• Merupakan langkah pertama
• Terdiri beberapa kegiatan : Perumusan
masalah, penyusunan agenda, pencarian
legitimasi, pemilihan alternatif dan
pernyataan kebijakan
• Proses politik lebih dominan
7. Tahap implementasi kebijakan
• Tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan
diwujudkan dalam tindakan yang nyata
• Dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan
memobilisasi sumber daya
• Tanpa implementasi suatu kebijakan akan sia-sia
• Merupakan rantai yang menghubungkan formulasi
kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang
diharapkan
8. Tahap evaluasi kebijakan
• Dilakukan guna menguji kemampuan suatu
kebijakan dalam mengatasi masalah
• Dapat memberikan informasi tentang
keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan
• Dari tahap ini akan ditentukan masa depan
kebijakan tsb
9. Apakah kebijakan bisa langsung
Diimplementasikan
Tidak Ya
Buat Prosedur Implementasi
Alokasikan Sumber Daya
Sesuaikan Prosedur Implemen
dg Sumber daya
Kendalikan Implementasi
Evaluasi Implementasi
Buat Kebjk Pelaksanaan
10. REALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PUBLIK
• Perubahan program menjadi kenyataan bukan hal
sederhana
• Realitas problem yg berdampak pd implementasi:
– Kptsan kbjk terkait dg berbagai derajat kesulitan scr teknis
yg saling terkait sblum implementasi
– Variasi target mslh yg dibuat pemerintah menyulitkan
implementasi
– Ukuran target group, semakin besar semakin sulit utk
dikelola (kemiskinan)
11. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
George C. Edwards III
• Menggunakan pendekatan top-down:
identifikasi faktor kritik yg menentukan IKP,
disertai interaksi & konsekuensinya.
• Pendekatan Edwards:
1) Tanya: Pra kondisi keberhasilan IKP?
2) Kerangka Sistem: Pemusatan pd 4 faktor yg
beroperasi secara simultan, interaktif &
dinamis
12. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PUBLIK
Menurut George C. Edward III
9/21/2014
GEORGE C. EDWARD III: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
12
Komunikasi
Struktur
Birokrasi
Sumber Daya
Disposisi
Implementasi
13. 21/09/2014
POLICY CONTENT AND CONTEXT
13
Tujuan
Kebijakan
Tujuan
Tercapai?
Perancangan dan
Pendanaan
Program Aksi dan
Proyek individual
Hasil:
a. Dampak thg msy,
individu, klp
b. Perubahan dan
penerimaannya
Aktivitas Implementasi
Dipengaruhi oleh:
a. Content of Policy
1. Kepentingan yg dipengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perub yg diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumberdaya yg disediakan
b. Context of Implementation
1. Kekuasaan, kepentingan &
strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga &
penguasa
3. Kepatuhan & daya tanggap
Penyampaian
Program sesuai
Rencana?
Mengukur
Keberhasilan
Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi
14. PENDEKATAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
• Top-down:
– Asumsi: melihat proses kbjk sbg rangkaian/rantai perintah
ketika pemimpin politik mengartikulasikan preferensi kbjk
yg hrs dilaksanakan birokrasi (keputusan=>karakteristik
birokrasi=>plan=>implementation=> target group)
– Syarat: arah/tujuan/sasaran kbjk jelas (riset kbjk), mandat
legal (regulasi ketat)
– Prioritas: menekankan pd bagaimana pelaksana kebijakan
dapat membuat pekerjaannya lebih efektif
15. Bottom-up: (Elmore, 1979; Hjern & Porter, 1981)
• Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan
aktor yg terlibat dalam kebijakan, menanyakan
kpd mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas.
• Jenis kebijakan yg mendorong masyarakat untuk
mengerjakan implementasi kebijakan.
• Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
yakni dg bantuan aktor (LSM)
• Model ini memandang proses kebijakan sebagai
sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus.
16. PENDEKATAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
• Third:
– Adanya perbedaan top-down dg bottom-up,
cenderung lebih bermakna kalau dikombinasikan
(sabatier: koalisi)
– lebih dr sekedar bottom-up & top-down, melihat
implementasi kbjk sbg kesatuan alat (instrumen)
bg kbjk: studi ttg pilihan rasional
– Sabatier: model koalisi (Advokasi Coalisi)
