Konsep perencanaan pembangunan desa

1. Disampaikan pada :
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2. Apakah Pengertian Perencanaan
Pembangunan Desa ???
Apakah Pengertian Perencanaan
Pembangunan Desa ???

3. PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat
secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat
secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)

4. 4
TURUANAN
TURUNAN
RPJM DESA + RKP DESA
PRODUK
LANDASAN HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

5. 5
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Makna Mendasar dalam Perencanaan Pembangunan Desa :
1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa dan
dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga
Kemasyarakatan.
3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa
4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa
c. Keuangan Desa
d. Profil Desa
e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat

6. TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pedoman penyusunan rancangan RPJMDesa,
RJPDesa dan DURK RKPDesa.
Memperkuat hak dan kewenangan serta
mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan
desa.
Mencerminkan keberpihakan negara
terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

7. Prinsip-prinsip
perencanaan pembangunan desa
Prinsip-prinsip
perencanaan pembangunan desa
1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
3. Keberlanjutan
4. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari
masyarakat desa
5. Partisipatif dan demokratis
6. Pemberdayaan dan kaderisasi
7. Berbasis kekuatan
8. Keswadayaan
9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

8. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014
1. Acuan UU 32/2004 Tetang
Pemerintah Daerah
2. UU 25/2004 Tentang SPPN
3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah
Desa
4. Permendagri 66/2007 Tentang
Perencanaan Desa
5. Musrembang Menyusun RPJMDes
5 tahunan dan RKP Desa tahunan
6. Perencanaan dan Usulan Program
pemerintah desa dan masysarakat
desa jarang diakomodir kebijakan
perencanaan pembangunan tingkat
daerah
7. APBD Tidak banyak untuk
membiayai program /proyek
daerah dan desa hanya sebagai
fokus bukan sebagai
pertanggungjawaban
1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepada
kepala desa untuk mengurus
rumah tangganya sendiri membuat
perencanaan pembangunan sesuai
kewenangan (minimal 2
kewenanagan yaitu kewenagan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa)
4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan
RKP Desa merupakan penjabaran
RPJMDes untuk jangka waktu 1
tahun

9. Keluaran dari PPDKeluaran dari PPD
PPDPPD
Output
RPJMDesa
RKPDesa

10. PERMENDAGRI 114/2014PERMENDAGRI 114/2014
(PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)(PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
 Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pemerintah Desa me-laksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
10

11. JENIS FORUM KELUARAN HAKEKAT PRODUK
HUKUM
Perencana
an 6
tahunan
Musyawarah
Desa RPJMDesa
dan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RPJMDesa -Visi Misi Kades
-Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
-Arah Kebijakan
Keuangan Desa
-Arah Kebijakan Umum
Desa
Perdes
tentang
RPJMDesa
RPJMDesa

12. JENIS FORUM KELUARAN HAKEKAT PRODUK
HUKUM
Perenc
anaan
Tahun
an
Desa
Musyaw
arah
Desa
dan
Musyaw
ara
Perenca
naan
Pemban
gunan
Desa
RKPDesa 1. Penjabaran RPJMdesa untuk Jangka
Waktu 1 Tahun yang Memuat:
a. Kegiatan Yangt didanai APBdesa
terutama berdasar kewenangan lokal
berskala desa.
Kegiatan yang tidak didanai APBDesa
dan bukan merupakan
Kewenangan lokal Berskala Desa yang
diusulkan ke Musrenbang kecamatan
hingga kabupaten/kota.
2. Memuat Informasi Prioritas kegiatan
serta kebutuhan pembangunan desa
yang didanai APBDesa, Swadaya Desa
dan atau APBD Kab/Kota.
Perdes
tentang
RKPDesa
RKPDesa

13. Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU 25 2004 UU 6 TH
2014
D
E
S
A
D
A
E
R
A
H
RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes
PERMENDAGRI 114 TH
2014
Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH

14. WAKTU PENYUSUNAN PPDWAKTU PENYUSUNAN PPD
1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun
sebelumnya
2. Siklus Perencanan dimulai dengan Penyusunan
RPJMDesa dan RKPDesa
3. Bulan Oktober hingga Desember
mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa
menjadi Dokumen APBDesa
4. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga
Desember
5. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap
Semester yaitu bulan juli dan januari

15. SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des
Laporan & Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Perenc
Kab/Kota
Perenc
Kab/Kota
APBDes – P
Siklus
Perencanaan
Pembangunan
Desa

16. Perubahan RPJMDes dan RKP DesaPerubahan RPJMDes dan RKP Desa
1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis
Politik Krisis Ekonomi dan atau
Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan
Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota
1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis
Politik Krisis Ekonomi dan atau
Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan
Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota

17. MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-
RPJM
MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-
RPJM
1. Pembahasan VISI dan Misi
2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan
3. Memisahkan usulan program berskala
desa dan skala kabupaten
4. Pembahasan draft Raperdes
5. Penandatanganan berita acara
6. Memilih delegasi desa untuk forum
musrembang Kecamatan

18. • Sosialisasi &
pembentukan
Pokja /tim
Perencanaan
Desa
• Penguatan
Kapasitas
Pokja/tim
Perencanaan
Desa
• Penyusunan Road
Map (schedulle
penys RPJMDesa
• Identifikasi
Kebutuhan Data
Sekunder Desa
• Sosialisasi Jadwal
ke masing-
masing Dusun
Penggalian
potensi aset
desa dan
assessment
permasalahan
dasar
masyarakat
(integrasi dari
data sekunder
dan primer
• Pengelompok
an Masalah
• Skoring
masalah
• Perumusan issu
strategis
berbasis
pengelompok
kan
Penyusunan
Sejarah &
legenda Desa
• masalah
• Visi – Misi Desa
• Prioritas
Kebijakan
Desa
• Program &
Kegiatan
Indikatif
• Pembahasan
dan
penetapan
Raperdes
RPJMDesame
njadi Perdes
dan ditanda
tangani
Kepala Desa
dan BPD
Musdus
Rancangan
Akhir RPJMDesa
•Rumusan issu
prioritas berdasar
potensi aset dan
masalahak dasar
•Visi & Misi
•Arah Pemb
•Arah Kebijakan
Keuangan Desa
•Tahapan &
prioritas
• Perdes
RPJMDesa
• Laporan
Bupati
melalui
Camat
Persiapan
Musdes
Perencanaan
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
Sosialisasi

19. Identifikasi Permasalahan Yang ada di Desa Masing-
Masing
Identifikasi Potensi untuk Mendukung Pelaksanaan
Program Pembangunan Desa
Cari dan Temukan Strategi Pembangunan Desa
Laksanakan Perencanaan dengan Baik
Laporkan Hasil Pelaksanaan Tugas
Langkah-Langkah Yang Diharapkan

20. KESEJAHTERAAN
OLEH DAN UNTUK SEMUA

21. Matur Nuwun