Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2020-2024 dengan fokus pada penguatan belanja berkualitas untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, pelebaran ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan pengendalian defisit serta rasio utang, serta kerangka makroekonomi dan arah kebijakan makro fiskal untuk tahun 2020 dengan mempertimbangkan berbagai ris
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tantangan Perekonomian dan Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024Lestari Moerdijat
Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan2 sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019
1. Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
2. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terusmeningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.
3. Pembangunan infrastruktur yang sudahmulai operasional akanmemicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
Tantangan Perekonomian dan Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024Lestari Moerdijat
Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan2 sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019
1. Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
2. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terusmeningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.
3. Pembangunan infrastruktur yang sudahmulai operasional akanmemicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
3. BISNIS
Kue Ekonomi
Berasal dari
Sektor Jasa
73%
INDONESIA 2045:
MENJADI
NEGARA MAJU
Sumber: Bappenas,
Kemenkeu
PENDUDUK
Juta Jiwa319
STRUKTUR
bergeser pada
Sektor
Bernilai Tambah
Tinggi
EKONOMI
Terbesar
di Dunia5
ke
PRODUKTIVITAS
Usia
Produktif 47%
MIDDLE INCOME
Kelas
Menengah70%
URBAN
Tinggal
di Kota73% US$23.199
PERKAPITA
Pendapatan per Kapita
3
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Tema Kebijakan Fiskal 2020:
“APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan
Kualitas SDM”
Infrastruktur
Penguatan SDM melalui
pendidikan dan riset,
program kesehatan, dan
perlindungan sosial
Kualitas SDM
Pengayaan inovasi dan
teknologi berperan dalam
menjawab tantangan
industri ke depan
Teknologi
Perbaikan kualitas pelayanan
dan efisiensi proses bisnis
diperlukan
Birokrasi
Pemerintah
Infrastruktur yang layak
menjadi penyokong
mobilitas dan mendorong
pembangunan
Pengelolaan tata ruang
yang baik dan didukung
oleh sistem yang integratif
Tata Ruang
Wilayah
APBN sehat menjadi kunci
kesuksesan target 2045
Sumber Daya
Ekonomi dan
Keuangan
4. DAYA SAING NASIONAL HARUS
DITINGKATKAN
4
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
• Produktivitas dan daya saing harus ditingkatkan
untuk mampu mengejar level index GCI Malaysia
(upper middle income) dan Korea Selatan (high income).
• Fokus pada aspek: infrastruktur, kualitas SDM
(kesehatan, skills, dan pasar tenaga kerja), kemampuan
berinovasi dan adaptasi teknologi, serta sistem
keuangan.
• Perbaikan infrastruktur menjadi kunci penting dalam
peningkatan daya saing dan produktivitas, sebagaimana
rilis IMD World Competitiveness Yearbook, peringkat
Indonesia meningkat signifikan dari 43 di tahun 2018
menjadi peringkat 32 pada tahun 2019.
Sumber: GCI (World Economic Forum), GDP per Capita (harga berlaku) Indonesia (BPS), Malaysia & Korea (World Bank)
5. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDUDUK
INDONESIA MASIH TERPUSAT DI PULAU JAWA
5
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BALI & NUSRA (share PDB: 3,02%)
Jumlah penduduk (2018, juta jiwa) 14,68
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %) 4,64
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta) 31,16
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %) 14,02
PAPUA & MALUKU (share PDB: 2,19%)
Jumlah penduduk (2018, juta jiwa) 7,27
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %) -10,44
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta) 50,90
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %) 21,20
SUMATERA (share PDB: 21,36%)
Jumlah penduduk (2018, juta jiwa) 57,76
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %) 4,55
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta) 55,98
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %) 10,39
KALIMANTAN (share PDB: 8,26%)
Jumlah penduduk (2018, juta jiwa) 16,9
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %) 5,33
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta) 72,71
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %) 6,09
SULAWESI (share PDB: 6,14%)
Jumlah penduduk (2018, juta jiwa) 19,46
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %) 6,51
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta) 47,88
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %) 10,64
JAWA (share PDB: 59,03%)
Jumlah penduduk (2018, juta jiwa) 149,64
Pertumbuhan ekonomi (Q1-2019, %) 5,66
Pendapatan/kapita (2018, Rp juta) 58,57
Tingkat Kemiskinan (Sept 2018, %) 8,94
6. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TANTANGAN PEMBANGUNAN
6
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% Pertanian
Manufaktur
Jasa-Jasa
Sumber: BPS
Krisis
Asia
PERUBAHAN STRUKTURAL & INDUSTRI 4.0
3.377
4.546
6.305
8.804
12.233
16.877
23.199
5,2
6,2
5,6
6,0 5,9
5,4
4
4,5
5
5,5
6
6,5
0
5000
10000
15000
20000
25000
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
PDB Per Capita (USD) GDP Growth (% yoy) Sumber: Bappenas
2036
Keluar dari
MIT
MIDDLE INCOME TRAP
• MIT adalah kondisi dimana suatu negara tidak dapat meningkat menjadi
high income countries
• Daya saing perekonomian lemah:
dengan low income countriesupah tenaga kerja lebih murah
dengan high income countries kalah bersaing dalam teknologi
• Dibutuhkan kemampuan diversifikasi industri, industri dengan teknologi
yang lebih maju, kondisi pasar tenaga kerja yang kondusif, dan tingkat
investasi yang cukup tinggi
• Pertumbuhan rata-rata di atas 6% dalam periode 2020-2030 menjadi
prasyarat untuk dapat keluar dari Middle Income Trap.
TANTANGAN UTAMA: MENCEGAH DEINDUSTRIALISASI PREMATUR
Sejak krisis Asia 1998, proses transformasi struktural mengalami perlambatan.
Indonesia harus melanjutkan akselerasi transformasi struktural
Arah Kebijakan:
• INDUSTRIALISASI untuk membangun export-based industry and natural
resource processing di seluruh wilayah RI dan REINDUSTRIALISASI dengan
revitalisasi manufaktur berteknologi tinggi khususnya di wilayah Jawa
• OPTIMASI SEKTOR JASA: Mempersiapkan industri di masa depan yang mampu
adaptasi dengan perkembangan Digitalisasi, e-Commerce, dan Industri 4.0
(internet of things)
Untuk mampu keluar dari MIT, struktur ekonomi harus bertransformasi ke aktivitas
bernilai tambah tinggi & mampu beradaptasi dengan Industri 4.0
7. 7
2020-2030
Penguatan Daya Saing
2031-2035
Reformasi perpajakan dan Reformasi
PNBP serta pendalaman sektor
keuangan (a.l pengelolaan aset negara);
Penguatan kualitas SDM (produktif,
inovasi, karakter, skill, enterpreneurship,
kompatibel dengan ICT);
Perlindungan sosial (penguatan bansos
dan pemberdayaan) menjawab tantangan
demografi;
Infrastruktur mendukung transformasi
industri; (energi EBT, pangan, konektivitas)
Reformasi birokrasi selaras dengan
kemajuan ICT.
2036-2045
Negara Berdaulat, Maju,
Adil, dan Makmur
Fondasi ekonomi kuat
Industrialisasi berbasis local
content dan value added;
Kedaulatan pangan dan energi;
Kelas menengahnya dominan;
Kesejahteraan mapan (income perkapita tinggi);
Keadilan sosial;
Stabilitas keamanan, politik, ekonomi;
Kemandirian ekonomi (investasi, konsumsi kelas
menengah tinggi, ekspor tinggi, APBN sehat).
Memantapkan kualitas SDM yang
compatible ICT dan economic knowledge;
Memantapkan social protection yang
handal (jaminan sosial, bansos,
pemberdayaan sosial dan jaring
pengaman);
Infrastruktur pendukung industrialisasi
telah memadai dan berfungsi optimal;
Birokrasi yang efisien;
APBN dan insentif fiskal yang solid.
PENGUATAN FONDASI TRANSISI TINGGAL LANDAS
TAHUN 2020 ADALAH PERIODE AWAL DALAM KERANGKA
JANGKA MENENGAH MENUJU VISI INDONESIA 2045
Reformasi fiskal pada saat terjadinya bonus demografi (2020-2030) untuk antisipasi aging
population dan keluar dari middle income trap
Memperkokoh Daya Saing
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8. 8
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ARAH DAN STRATEGI
KEBIJAKAN FISKAL
JANGKA MENENGAH
2020-2024
Penguatan Belanja
yang Berkualitas
1.Penguatan kualitas SDM
(produktivitas dan inovasi agar
kompatibel dengan ICT)
2.Percepatan pembangunan
infrastruktur mendukung
transformasi ekonomi dan merespon
industri 4,0
3.Peningkatan efektivitas perlindungan
sosial dan subsidi
4.Penguatan kualitas desentralisasi
fiskal
5.Penguatan reformasi birokrasi
sebagai bagian reformasi
institusional
6.Peningkatan investasi & ekspor
1.Peningkatan tax ratio
2.Pemberian insentif fiskal
untuk meningkatkan daya
saing dan inovasi
3.Pengelolaan aset yang
optimal
4.Peningkatan efisiensi
belanja
5.Pengembangan
pembiayaan kreatif &
inovatif
6.Pendalaman pasar
keuangan
Pelebaran Fiscal
Space
1.Pengendalian defisit
dan rasio utang
2.Keseimbangan primer
menuju positif
3.Memperkuat ketahanan
fiskal
Pengendalian Risiko
APBN sehat
berkelanjutan
ARAH “MENDORONG PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING BANGSA”
VISI : MENUJU INDONESIA YANG BERDAULAT, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
9. 13,1
11,6
10,8 10,7
11,4
12,212,2 12,4 12,6
13,0
13,3
13,7
11,8 11,9 12,1 12,3 12,5
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arah Makro Fiskal
1. Mobilisasi pendapatan melalui penerimaan
perpajakan yang didorong meningkat dan
Reformasi PNBP
2. Defisit dikendalikan pada batas aman
3. Keseimbangan primer didorong positif
4. Rasio utang dijaga pada kisaran 30% PDB dan
diupayakan menurun
ARAH MAKRO FISKAL
JANGKA MENENGAH
Tax Ratio (% PDB) Defisit (% PDB)
Keseimbangan Primer (% PDB) Rasio Utang (% PDB)
Mendorong pengelolaan fiskal yang sehat
dan berkesinambungan dalam jangka
menengah serta efektif untuk
mewujudkan kesejahteraan
9
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(1,75)
(1,60) (1,55) (1,50) (1,44)
(2,14)
(2,59) (2,49) (2,51)
(1,75)
(1,84)
(1,52)
(1,42) (1,42) (1,37)
(1,27)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0,23
0,31 0,33 0,38
0,48
(0,88)
(1,24)
(1,01)
(0,92)
(0,01)
(0,12)
-
0,15 0,18 0,23 0,29
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30,10
29.68
29.36 29.21
28.69
24,68
27,45
28,33
29,38
29,78 29.67
29,40
28.78
28.45
27.82
26.91
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TAX RATIO MENINGKAT, DEFISIT DAN RASIO UTANG TERKENDALI
DAN KESEIMBANGAN PRIMER MULAI POSITIF PADA TAHUN 2020
11. Risiko perkembangan kondisi ekonomi makro: perlambatan
pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan volatilitas keuangan
global
Risiko penerimaan perpajakan, PNBP SDA seiring potensi
penurunan harga minyak (ICP) dan harga komoditas
Proyeksi belanja masih berpotensi terjadi penghematan
alamiah
Growth
Inflasi
Kurs
SPN 3 Bulan
ICP
Lifting Minyak
Lifting Gas
APBN
5,3
3,5
15.000
5,3
70
775
1.250
Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara
Risiko Penerimaan Perpajakan
(akibat risiko global dan
penurunan harga komoditas).
Risiko PNBP SDA (potensi
penurunan ICP, nilai tukar dan
harga komoditas)
Penyerapan alamiah belanja K/L
Berkisar 94-97%
Penyerapan belanja negara
diperkirakan berkisar 96-98%
Defisit anggaran tetap terkendali 1,84 s.d 1,9% pdb
PELAKSANAAN APBN 2019
11
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan APBN 2019 digunakan sebagai dasar
perumusan asumsi makro fiskal 2020
OUTLOOK
5,2
3,1
14.250
5,6
63
754
1.072
12. ASUMSI EKONOMI MAKRO
2017-2020
Instrumen
2017 2018 2019 2020
Realisasi Realisasi APBN PROYEKSI
a. Pertumbuhan ekonomi (%,yoy) 5,07 5,17 5,3 5,3 – 5,6
b. Inflasi (%, yoy) 3,6 3,13 3,5 2,0 – 4,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 5,0 4,95 5,3 5,0 – 5,6
d. Nilai tukar (Rp/US$) 13.384 14.247 15.000 14.000 – 15.000
e. Harga minyak mentah Indonesia
(US$/barel)
51 67,5 70 60 – 70
f. Lifting minyak (ribu barel per hari) 804 778 775 695 – 840
g. Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.142 1.145 1.250 1.191 – 1.300
12
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
13. ARAH DAN STRATEGI
KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2020
Tema RKP:
Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas
13
“APBN untuk Akselerasi Daya
Saing melalui Inovasi dan
Penguatan Kualitas SDM”
“EKSPANSIF TERARAH
DAN TERUKUR”
1. Tax Ratio: 11,8-12,4% PDB
2. Defisit: (1,52-1,75)% PDB
3. Primary balance: 0,0-0,23% PDB
4. Debt Ratio: 29,40-30,1 % PDB
Adopsi perkembangan ICT
(digitalisasi, e-commerce, internet
of things, AI, AR)
Konsisten menjaga kesehatan
fiskal agar tetap efektif, fleksibel,
dan sustainable
STRATEGI 2020
TEMA KEBIJAKAN FISKAL
Inovasi dan penguatan SDM untuk
peningkatan produktivitas
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Akselerasi daya saing untuk
penguatan investasi dan ekspor
Mendukung transformasi
industrialisasi dan reformasi
institusional
APBN 2020 diarahkan untuk:
14. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
untuk mendukung transformasi
ekonomi
Mendukung tranformasi industrialisasi (pangan,
energi, air, konektivitas) dan antisipasi masalah
sosial di perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan
sampah dan transportasi massal)
Mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan
kreatif (KPBU: VGF atau AP)
Birokrasi yang efisien dan efektif
merupakan bagian Institutional
reform
Mendorong produktivitas, integritas &
pelayanan publik
Peningkatan kesejahteraan (reformasi gaji &
skema pensiun)
Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT
Antisipasi
ketidakpastian
Mitigasi risiko bencana
Pelestarian lingkungan dan pengembangan EBT
Stabilitas ekonomi, keamanan dan politik
Penguatan fiscal buffer untuk fleksibilitas dan
sustainabilitas
Desentralisasi Fiskal
yang Berkualitas
Mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di daerah
Mendorong Pemda agar proaktif mengembangkan
skema pembiayaan kreatif (KPBU)
Penguatan mandatory spending di daerah
Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan
TKDD
Pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat miskin di perdesaan
14
FOKUS
KEBIJAKAN FISKAL 2020
Mendorong pemanfaatan anggaran lebih
produktif dan bermanfaat nyata bagi
perekonomian dan kesejahteraan
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SDM yang berkualitas untuk
produktivitas dan inovasi
Membangun SDM yang sehat (produktif) promotif
& preventif, peningkatan efektivitas program JKN
Membangun SDM yang terampil SDM yang memiliki
skill, entrepreneurship dan penguasaan ICT (industri
4,0) , link and match yang dilakukan dengan
mendorong pendidikan tinggi berskala internasional,
pendidikan vokasional dan revitalisasi BLK (penguatan
ketenagakerjaan dan pra kerja), serta kebijakan afirmatif
untuk masyarakat miskin (sinergi PIP dan Bidik Misi,
serta perluasan sasaran pada KIP Kuliah)
Membangun SDM yang inovatif dan berintegritas
Mendorong kegiatan penelitian a.l. melalui Dana
Abadi Penelitian dan insentif untuk riset serta
penguatan karakter
Membangun SDM yang sejahtera Menjaga daya beli
masyarakat miskin dan mengakselerasi pengentasan
kemiskinan dengan Integrasi dan sinergi bansos/subsidi
(PKH dan BPNT/Rastra) agar lebih efektif dalam
penyaluran serta mejaga harga sembako yang
terjangkau
15. STRATEGI
KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2020
15
MOBILISASI PENDAPATAN YANG INOVATIF
Meningkatkan Tax Ratio
Reformasi perpajakan untuk merespon
ekonomi digital
Insentif fiskal untuk mendorong daya saing
investasi dan ekspor
Reformasi PNBP al. peningkatan
pengelolaan SDA dan aset
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
BELANJA NEGARA YANG EFEKTIF
Penguatan daya saing SDM (vokasional, link & match, penguasaan ICT, dan R&D)
Program perlindungan sosial yang komprehensif: sinergi dan integrasi antarprogram serta selaras
dengan profil demografi
Mendorong subsidi yang efektif dan tepat sasaran disertai dengan perbaikan mekanisme penyaluran
yang terintegrasi dengan bantuan sosial
Mendorong investasi dan ekspor (penguatan industri domestik dan mengurangi defisit current account)
Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan respon industri
4,0 (energi, pangan, dan air, penguasaan ICT serta konektivitas)
Penguatan kualitas desentralisasi fiskal (mendorong pusat pertumbuhan di daerah)
PEMBIAYAAN YANG KREATIF
Pembiayaan kreatif dan inovatif
yang mengikutsertakan peran swasta
Defisit dan rasio utang terkendali
Keseimbangan primer positif
Efektivitas peran quasi fiskal sebagai
agent development (BUMN & BLU)
Pendalaman pasar keuangan
domestik
Antisipasi pemindahan Ibu Kota
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
16. Penerimaan
Perpajakan
(10,6-11,2)
PNBP (2,0-2,5)
Pendapatan Negara
(12,7–13,9)
Belanja
Pusat
(9,6-10,1)
Transfer ke Daerah dan
Dana Desa
(4,8-5,3)
Utang Netto
(2,4-2,1)
Defisit ((1,75) – (1,52))
Investasi
((0,3)-(0,5))
Pembiayaan
(1,75-1,52)
Rasio utang (30,1-29,4)
Hibah (0,05-0,07)
Belanja
Non K/L
(4,7-4,9)
Belanja
K/L
(4,9-5,2)
Primary balance 0,0 - 0,23
Belanja Negara
(14,4–15,4)
2019: 11,1
2019: 2,35
2019: 0,001
2019: 13,4
2019: 10,1
2019: 15,3
2019: 5,3
2019: 4,8
2019: 5,1
2019 : (0,12)(Rp20,1T)
2019: (1,84)
2019:± 30
Catatan:
• Tax ratio th 2019: 12,2%
th 2020: 11,8-12,4%.
• Tax ratio termasuk penerimaan PNBP
SDA Migas dan pertambangan umum.
APBN 2019
POSTUR
MAKRO FISKAL
TAHUN 2020
(% PDB)
16
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
EKSPANSIF YANG TERARAH DAN TERUKUR (1,52-1,75% PDB)
mobilisasi pendapatan, spending better dan inovasi pembiayaan
17. 17
TANTANGAN
Ketidakpastian perekonomian global;
Volatilitas harga komoditas,tekanan terhadap nilai tukar ,
kurang optimalnya lifting minyak;
Menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas pelayanan
publik dan perlindungan terhadap lingkungan;
Merespon aktivitas ekonomi yang berbasis kemajuan ICT
(industri 4,0) dan optimalisasi pengelolaan aset ;
1. Optimalisasi pendapatan melalui
penggalian potensi, perluasan basis
pajak, peningkatan kepatuhan dan
reformasi administrasi dan pemanfaatan
IT;
2. Pemberian insentif fiskal untuk
penguatan investasi, daya saing dan
SDM;
3. Menselaraskan peraturan dengan
kesepakatan internasional;
4. Optimalisasi pengelolaan SDA dan
BMN;
5. Peningkatan tata kelola PNBP dan
efisiensi kinerja BUMN.
6. Penyesuaian tarif dengan tetap
menjaga peningkatan kualitas
pelayanan publik.
KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN NEGARA 2020
MOBILISASI PENDAPATAN YANG INOVATIF
13,914,67
13,08
12,54
12,26
13,09
13,40
12,7
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEM-PPKF
2020
Pendapatan Negara (% PDB)
18. 18
Menyelaraskan Peraturan dengan Kesepakatan Internasional
• AEoI, EoI on request, dan Country by Country reporting
• P3B dan MLI untuk meminimalkan double taxation, double non-taxation, dan BEPS.
Insentif Perpajakan untuk Meningkatkan Investasi, Daya Saing, dan Kualitas SDM
• Mendorong sektor berorientasi ekspor, sektor hulu, dan hilirisasi industri. Diberikan perluasan Tax
Holiday dan Investment Allowance untuk industri dan kawasan tertentu
• Memberikan super deduction untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan
Optimalisasi Penerimaan Melalui Perbaikan Administrasi dan Peningkatan Kepatuhan
Perpajakan
• Memperbaiki kualitas pelayanan, penyuluhan, pengawasan perpajakan dengan melakukan
penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan
• Joint Program DJP-DJBC dan DJP-DJPK-Pemda;
• Menciptakan level playing field bagi semua pelaku usaha, baik konvensional maupun e-commerce
• Mengidentifikasi Barang Kena Cukai (BKC) Baru di perekonomian
ARAH KEBIJAKAN
PENERIMAAN PERPAJAKAN
2020
Terutama mendorong peningkatan rasio
penerimaan perpajakan dengan tetap memberi
insentif fiskal untuk daya saing dan investasi
19. ARAH KEBIJAKAN PNBP
TAHUN 2020
Optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan, kualitas pelayanan, perkembangan dunia usaha,
dan daya beli masyarakat.
Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif, dan efisien a.l.:
• Mendorong optimalisasi produksi SDA melalui pengembangan lapangan
onstream baru migas dan kemudahan perizinan
• Menjalankan upaya pencapaian target lifting migas
• Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian
pengusahaan
• Mendorong efisiensi kegiatan usaha hulu dalam mendukung peningkatan
PNBP bagian pemerintah
Peningkatan kualitas layanan dan penyesuaian tarif PNBP
Pelayanan a.l.:
• Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan
• Meningkatkan kualitas SDM
• Mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBP
• Meningkatkan penggunaan IT
Peningkatan efisiensi kinerja BUMN guna menghasilkan laba
bersih yang lebih besar a.l.:
• Meningkatkan profitabilitas dan likuiditas perusahaan terutama
mempertimbangkan tingkat laba dan kemampuan pendanaan
• Menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan
nilai pasar BUMN di pasar bursa
• Mempertimbangkan regulasi dan covenant yang mengikat
BUMN
Penyempurnaan tata kelola PNBP pasca lahirnya UU PNBP No. 9/2018 a.l.:
• Menyelesaikan beberapa RPP turunan dari UU No. 9/2018
• Memperkuat kewenangan Menkeu dalam penetapan tarif serta penegasan
tugas dan tanggung jawab K/L untuk verifikasi
• Menyempurnakan pemeriksaan pengelolaan PNBP serta menyediakan opsi
keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP
Peningkatan kinerja pelayanan BLU yang lebih professional
a.l.:
• Menerapkan tata kelola BLU yang lebih baik
• Mendorong peningkatan kinerja BLU dari investasi kas BLU
• Memodernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan IT
Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN a.l.:
• Mengoptimalkan pemanfaatan BMN melalui sewa, kerja sama pemanfaatan,
dll
• Melakukan pemetaan dan inventarisasi melalui peningkatan pengawasan
dan pengendalian BMN
25
20. 20
15,4
16,81
15,67
15,03
14,77 14,84
15,26
14,4
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEM-PPKF
2020
Belanja Negara (% PDB)
TANTANGAN
Perlu mendorong efektivitas belanja untuk menstimulasi perekonomian
dan peningkatan kesejahteraan;
Diharapkan mampu merespon tantangan demografi, industry 4.0 dan
keluar dari middle income trap;
Perlu akselerasi dan perbaikan pola penyerapan anggaran;
Mendorong efisiensi belanja non prioritas, penguatan bansos dan subsidi
tepat sasaran serta antisipasi ketidakpastian;
Mendorong implementasi skema pembiayaan yang inovatif
1.Refocusing untuk penguatan kualitas SDM
(produktivitas dan compatible dengan kemajuan ICT),
akselerasi infrastruktur untuk mendukung
transformasi ekonomi, efektivitas program
perlindungan sosial untuk menjawab tantangan
demografi, penguatan kualitas desentralisasi
fiskal, dan mendorong investasi dan ekspor;
2.Penguatan belanja yang efektif (spending better)
melalui penghematan belanja barang, penguatan
belanja modal, reformasi belanja pegawai untuk
pemantapan reformasi birokrasi sebagai bagian
reformasi institusional, serta mendorong efektivitas
bansos dan subsidi agar tepat sasaran;
3.Mendorong K/L agar lebih pro aktif dalam
mengimplementasikan skema KPBU secara lebih
masif;
4.Menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan dan
keamanan, politik serta mengantisipasi ketidakpastian
al. penanganan bencana dan konservasi terhadap
lingkungan.
KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2020
MENDORONG BELANJA NEGARA YANG EFEKTIF
21. BAGAIMANA MENINGKATKAN KUALITAS
BELANJA? SPENDING BETTER
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
21
1. Penajaman belanja barang
operasional dan non-operasional (al.
honor, bahan, dan ATK), perjalanan
dinas, pemeliharaan, dan paket
meeting
2. Penajaman dan sinkronisasi antara
K/L & Pemda dalam belanja barang
yang diserahkan kepada
masyarakat/Pemda
3. Pemanfaatan hasil efisiensi untuk
penguatan reformasi birokrasi
(mendorong konsumsi Pemerintah
untuk target pertumbuhan ekonomi)
4. Belanja barang 2020:1,7-1,8 % PDB
untuk menjaga pertumbuhan ekonomi
5,6 % (Konsumsi Pemerintah)
PENGHEMATAN
BELANJA BARANG
1. Belanja modal difokuskan untuk
meningkatkan kapasitas
produksi dan daya saing al.
energi, pangan, air, penguatan
konektivitas, dan transportasi
massal
2. Pembatasan pengadaan
kendaraan bermotor dan
pembangunan gedung baru
3. Mendorong agar K/L proaktif
mengembangkan skema
pembiayaan kreatif dengan
memberdayakan peran swasta,
BUMN/BUMD dan BLU
4. Belanja Modal 2020:1,4-1,6%
PDB untuk menjaga investasi
Pemerintah
1. Belanja pegawai berpengaruh positif
terhadap efektivitas kinerja
pemerintahan dan penurunan tingkat
korupsi
2. Efektivitas birokrasi menjadi kunci untuk
mendorong keberhasilan reformasi fiskal
(pendapatan, belanja, dan pembiayaan)
3. Reformasi gaji dan pensiun dapat
dijadikan sebagai instrumen untuk
mendorong efektivitas birokrasi dan
memitigasi risiko kewajiban kontijensi
4. Belanja pegawai didorong meningkat
untuk mendukung reformasi birokrasi
dan pertumbuhan ekonomi
1. Integrasi dan sinergi antarprogram
bansos dan subsidi
2. Bansos yang komprehensif: berbasis
siklus hidup, antisipasi ageing
population
3. Memperkuat kualitas implementasi
program (peningkatan ketepatan
sasaran, pemanfaatan ICT, dan
penguatan monev)
4. Mendorong pemberdayaan dan
melindungi daya beli masyarakat
miskin dan rentan (mulai mendorong
perlindungan sosial yang berbasis
produktivitas)
PENGUATAN BELANJA
MODAL
REFORMASI
BELANJA PEGAWAI
MENGEFEKTIFKAN
BANSOS & SUBSIDI
Penghematan belanja barang
mengurangi beban Lap. Operasional
menambah belanja modal
pembentuk aset, atau mengurangi
defisit APBN dan defisit Laporan
Operasional
Penguatan belanja modal untuk
membentuk aset meningkatkan
ekuitas dan investasi pemerintah
pendukung pertumbuhan ekonomi
Reformasi belanja pegawai untuk
efektivitas birokrasi dan efisiensi
jangka panjang
Bansos dan Subsidi sebagai
instrument perlindungan sosial,
investasi SDM dan sumber
pertumbuhan ekonomi jangka panjang
22. PENGUATAN KUALITAS DESENTRALISASI FISKAL
MELALUI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan
dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan
mendorong belanja produktif untuk membentuk aset
22
Meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik
di daerah seperti pendidikan dan kesehatan;
Mendukung penguatan infrastruktur dan konektivitas
antar wilayah terutama di kawasan 3T;
Mendukung kesinambungan program strategis (a.l
pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial,
pembangunan SDM, dan akselerasi daya saing);
Meningkatkan sinergi pusat dan daerah terutama dalam
aspek perencanaan dan penganggaran;
Mendorong penggunaan belanja di daerah yang
produktif, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip value
for money;
Mendorong strategi pembiayaan kreatif bagi Pemda
untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.
573,7 623,1
710,3 742,0 757,8 826,8
5,7 5,4
5,7 5,5
5,1 5,1
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
APBN
DBH DAU DAK Fisik
DAK NF DID Dana Otsus dan Dais DIY
Dana Desa % TKDD thd PDB
Tantangan dan Isu Strategis
Fokus Kebijakan Tahun 2020
Sumber: Kemenkeu
Pemenuhan Mandatory Spending
untuk Pelayanan Publik
Pendidikan
(20%)
146 daerah belum
memenuhi (26,9%)
Kesehatan
(10%)
64 daerah belum
memenuhi
(11,8%)
Infrastruktur
(25% DTU)
289 daerah belum
memenuhi (53,3%)
ADD
(10% DTU)
83 daerah belum
memenuhi
(16,3%)
1. Penguatan Kualitas SDM dan akselerasi
daya saing;
2. Pengurangan kesenjangan dan
kemiskinan daerah;
3. Konektivitas dan pemerataan
pembangunan kewilayahan;
4. Pengelolaan perubahan iklim, lingkungan
hidup, dan risiko kebencanaan;
5. Mendorong nilai tambah ekonomi dan
kesempatan kerja di daerah.
23. TANTANGAN 2020
Perlu mengembangkan skema pembiayaan
yang inovatif yang lebih masif
Perlu pengendalian penambahan utang dan
mitigasi risiko utang (risiko valas dan risiko
suku bunga)
Perlu mendorong efektifitas peran BUMN dan
BLU sebagai agen pembangunan
1. Menjaga rasio utang di kisaran 30%
PDB, primary balance positif, menjaga
defisit di kisaran 1,52-1,75% PDB;
2.Pemberian PMN untuk mendorong
peran BUMN sebagai agen
pembangunan dilakukan secara selektif
dengan pertimbangan (mampu me-
leverage, sehat secara finansial dan
kesiapan proyek secara operasional);
3.Mendorong peran BUMN, BLU untuk
akselerasi infrastruktur, kemudahan
akses pembiayaan bagi KUMKM, UMI dan
pembiayaan perumahan bagi MBR dan
pengembangan EBT serta
mengantisipasi pemindahan Ibu Kota;
4.Mendorong pendalaman pasar SBN
domestik, dan memanfaatkan SAL untuk
antisipasi ketidakpastian;
5.Terus mendorong LPDP sebagai SWF dan
mendorong peningkatan ekspor melalui
program NIA.
PEMBIAYAAN
YANG KREATIF
DAN INOVATIF
Mendorong
pengembangan skema
pembiayaan inovatif
dan pengendalian
risiko yang solid untuk
mengendalikan
liabilitas
DEFISIT (% PDB)
23
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN 2020
(1,75)
(1,75)
EKSPANSIF TERARAH DAN TERUKUR: DEFISIT 1,52-1,75% PDB