Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to NTB HIP VISI
Similar to NTB HIP VISI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
NTB HIP VISI
- 1. Coachee: 38. NURYANTI, SE., ME Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Strategi Pengembangan NTB Halal Industrial Park Melalui Penyusunan RoadMap Terpadu
- 2. 01 POTENSI Mengapa Produk Halal Itu Penting ? 2
- 3. 28,7% •adalah jumlah populasi muslim di dunia. Sedangkan populasi muslim di Indonesia berada di angka 87,2% • Konsumi global untuk produk makanan dan minuman halal pada tahun 2018 mencapai USD 1,369 triliun. Pada tahun 2024, diperkirakan mencapai USD 1,972 triliun (Ekonomi Islam Global 2019/2020). Amerika Indonesia Negara eksportir produk halal Populasi muslim terbesar di dunia A I Mengapa Produk Halal Itu Penting ? Indonesia merupakan negara yang membelanjakan produk makanan halal terbesar di dunia dengan nilai Rp2.400 triliun lebih per tahun. Menangkap Peluang dan Potensi Industri Halal • Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2020/21, 5 negara eksportir produk halal terbesar adalah Amerika Serikat (AS), India, Brasil, Prancis dan Rusia. Kebutuhan Pasar Halal Sangat Besar
- 4. MENGAPA PENTING Global Konsumsi Produk Halal US$ 1369 triliun di 2024 Nasional >Rp 2400 triliun/tahun Tahukah kita? 5 Negara eksportir produk halal terbesar adalah Amerika Serikat, India, Brasil, Prancis, dan Rusia Source: State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2020/2021 Peluang Bagi kita 4
- 5. 02 MASALAH Kondisi Saat ini dan Pemecahan Masalah yang Dihadapi. 5
- 6. 6 Potensi Bahan Baku melimpah 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 Perkembangan Data Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Usaha dan Jenis Komoditas dan Usaha Tahun 2019 s/d 2021 2019 2020 2021 Data Ketersediaan Produksi Daging Tahun 2021 a. Sapi b. Kerbau c. Kuda d. Kambing e. Domba f. Babi g. Ayam Ras h. Ayam Buras i. Itik 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Ayam Buras Itik Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2019-2021 2019 2020 2021 Sumber: Distanbun NTB, Dislut NTB, Disnakeswan NTB 2021
- 7. 7 2018 2019 2020 2021 Unit IKM 72,113 76,148 81,990 88,059 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 Jumlah Unit IKM PERTUMBUHAN UNIT IKM INFORMAL TAHUN 2018 S/D 2021 2018 2019 2020 2021 Jumlah Unit 13,150 13,777 14,310 14,924 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500 IKM FORMAL PERTUMBUHAN IKM FORMAL TAHUN 2018 S/D 2021 2018 2019 2020 2021 Data TK IKM 94,707 97,757 99,621 102,210 90,000 95,000 100,000 105,000 TENAGA KERJA IKM PERTUMBUHAN DATA JUMLAH TENAGA KERJA IKM TAHUN 2018 S/D 2021 2018 2019 2020 2021 Tenaga Kerja 166,125 175,845 221,511 239,218 - 100,000 200,000 300,000 Tenaga Kerja IKM PERTUMBUHAN DATA TENAGA KERJA IKM INFORMAL TAHUN 2018 S/D 2021 Pertumbuhan jumlah IKM dan Tenaga Kerja di NTB Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar pertumbuhan jumlah IKM, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan nilai bahan baku IKM baik formal maupun non formal mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 tren per tahunnya mengalami peningkatan, namun belum berimplikasi pada peningkatan PDRB sektor industri pengolahan.
- 8. Sumber: RPJMD Prov NTB, 2019; BPS Provinsi NTB, 2022 Tahun Target (Milyar) Realisasi (Milyar) 2019 4.449,30 4.458,9 2020 4.568,76 4.351,6 2021 4.514,59 4.442,9 2022 4.687,61 - 2023 4.867,52 - Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022 PDRB Provinsi NTB Tahun 2019-2021 Target dan Realisasi PDRB Sektor Industri Pengolahan Salah satu permasalahan yang muncul dalam pencapaian program industrialisasi adalah lambatnya pertumbuhan industri pengolahan serta belum banyaknya produk yang berasal dari NTB yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menyebabkan rendahnya penerimaan PDRB sektor industri pengolahan. PERMASALAHAN 8
- 9. Belum optimalnya capaian program industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat disebabkan karena beberapa hal, di antaranya: 1.Belum adanya ekosistem industri terpadu yang menjamin ketersediaan rantai pasok industri. 2.Rendahnya minat investor untuk melakukan investasi karena kendala ketersediaan lahan yang tidak pasti serta prosedur perizinan yang panjang. 3.Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh pelaku industri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum terstandarisasi baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas yang berimplikasi pada rendahnya daya saing produk. 4.Rendahnya kapasitas SDM sektor industri dalam inovasi diversifikasi produk serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi. 1. PERMASALAHAN 9
- 10. Belum optimalnya pertumbuhan industri pengolahan dan belum banyaknya produk hasil industri yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional Belum adanya ekosistem industri yang valid, terpadu, dan terintegrasi Data pelaku industri yang belum terpadu sehingga konektifitas dan kerja sama kurang terjalin Belum adanya kawasan industri yang terintegrasi Belum adanya peraturan terkait kawasan industry Belum adanya lahan untuk kawasan industri Kurangnya kontinyuitas rantai pasok/ supply chain Belum mudahnya proses perijinan dan sertifikasi AKIBAT SEBAB MASALAH ANALISIS POHON MASALAH SOLUSI 10
- 11. 03 TANTANGAN Keadaan yang harus diatasi. 11
- 12. TANTANGAN Kondisi ekonomi Global yang belum menentu, seperti perang antara Rusia dan Ukraina yang belum dapat diprediksi kapan berakhir. Sehingga mempengaruhi keputusan investasi industri secara global dan mempengaruhi stabilitas kurs dalam negeri. Pandemic Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhir sehingga mengganggu penerbangan keluar dan masuk NTB. Iklim industri dan pariwisata yang perlu terus dipupuk di NTB sehingga menyebabkan orang leluasa berinvestasi dan berwisata di NTB Penganggaran pemerintah yang terbatas karena rendahnya pendapatan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Pola pembangunan program terintegrasi antar OPD, OPD dengan DU-DI dan Universitas yang belum terealisasi dengan baik.
- 13. 04 GAGASAN PERUBAHAN Roadmap NTB Halal Industrial Park berbasis UMKM. 13
- 14. Kondisi capaian program industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum optimal disebabkan oleh belum adanya ekosistem industri terpadu yang menjamin ketersediaan rantai pasok industri untuk jangka panjang yang mengakibatkan kontinyuitas produksi menjadi tidak terjaga yang berimplikasi pada harga produk yang tidak murah serta ketersediaan produk yang tidak cepat dan mudah. Adapun sebab tidak adanya kawasan industri yang terintegrasi karena (1) Hingga saat ini belum terdapat peraturan terkait kawasan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berfungsi sebagai payung hukum bagi pemerintah maupun pihak swasta yang bermaksud membangun kawasan industri. (2) Belum adanya lahan yang dapat dipergunakan sebagai tempat untuk membangun kawasan industri. Belum adanya ekosistem industri terpadu disebabkan karena belum adanya kawasan industri yang terintegrasi. Yaitu pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang serta kemudahan aksesibilitas transportasi. NTB HALAL INDUSTRIAL PARK Tim Manajemen Halal dan Call Center Klaster Industri Perguruan Tinggi (R&D) Lembaga Keuangan (bank) Ritel dan Food Court Urban Farm Pemerintah Daerah Logistik dan Transportasi Event Organizer (EO) Home stay 14
- 15. KAWASAN EKONOMI NTB tengah menggalakan industrialisasi Khususnya dalam visi dan misi pemerintahan NTB yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa upaya pengembangan produk industri diciptakan dengan membangun kawasan ekonomi. Kawasan ekonomi yang sudah berjalan : • KEK Mandalika Kawasan Ekonomi yang tengah disiapkan : • Kawasan Samota • Kawasan Industri Smelter • Kawasan Shrimp estate di Sumbawa • Kawasan food estate di Sumbawa • Kawasan La Sakosa (Lambu sape, Komodo Sangian) • Global Hub Lombok Utara. 15
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2041 sesuai dengan Pasal (6) dan (7) yang mengamanatkan bahwa arah pengembangan Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dibentuknya kawasan peruntukan industri, sentra industri kecil dan industri menengah, kawasan industri halal dan kawasan industri lainnya. NTB HALAL INDUSTRIAL PARK Industri Pengolahan Bahan Baku Dalam Kawasan (Urban Farming) Perguruan Tinggi (R&D) Lembaga Keuangan Bank Ritel dan Food Court Rumah Kemasan Bahan Baku Luar Kawasan Logistik dan Transportasi Pasar Luar Kawasan Gambar. Alur Produksi dalam Kawasan Perikanan Pertanian Perkebunan Peternakan 16
- 17. INTEGRASI INSTITUSI NTB HIP Penghasil Bahan Baku Pariwisata 1. Manajemen (pengelola) atau Organisasi inti. 2. Universitas sebagai pusat Research and Development (R&D) atau rekayasa pertanian. 3. Klaster industri berupa Kelompok industri kecil, kelompok industri kerajinan dan ekonomi kreatif. 4. Klaster bisnis Sport Business dan juga kebugaran. 5. Bisnis logistik atau transportasi. 6. Jasa perdagangan. 7. Lembaga keuangan atau Perbankan. 8. Event organizer. 9. Rumah kemasan bersifat opsional bila dalam kawasan terdapat UMKM yang juga memproduksi barang. 10.Pemerintah daerah menjadi tempat penyusunan regulasi kawasan, pengurusan perijinan, pemberian insentif dan lain-lain. 11.Kawasan budidaya pertanian, peternakan dan lain-lain.
- 18. Roadmap Detail Pembangunan NTB Halal Industrial park
- 19. Pergub Roadmap NTB Halal Industrial Park no. 61 tahun 2022
- 20. 05 MODEL KAWASAN Grand Design kawasan NTB Halal Industrial Park 20
- 21. Halal Industrial Park (NTB HIP) Apa yang harus tersedia? Infratruktur Dasar Perizinan Berusaha Kawasan Industri Surat Keterangan Kawasan Industri Halal Infrastruktur Utama Dan Pendukung Peta Kawasan NTB HIP 21
- 22. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 MODEL KAWASAN INDUSTRI HALAL Memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri dengan persyaratan: NIB + Izin Minimal lahan 50 Hektar Berada di KPI Memiliki masterplan Memiliki Tata tertib KI dan struktur organisasi Membangun gedung pengelola dan sebagian infrastruktur dasar Infrastruktur Dasar Jaringan jalan Jaringan listrik WWTP WTP Saluran Drainase KAWASAN INDUSTRI KAWASAN INDUSTRI HALAL Memiliki Surat Keterangan Kawasan Industri Halal Perizinan Berusaha Kawasan Industri Memiliki masterplan KI Halal Lahan dapat berupa seluruh kaveling industri atau Sebagian kaveling industri untuk area atau zona halal Menyiapkan: Tim Manajemen Halal Sistem Manajemen Halal Kantor pengelola Laboratorium halal Lembaga pemeriksa halal (LPH) Instalasi pengolahan air baku khusus industri halal Pembatas Kawasan Industri halal adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang memiliki perizinan berusaha kawasan industri dan dilengkapi dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal 22 22
- 23. 06 PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAH Capaian, Pelaksanaan Promosi/Marketing, Kendala dan Strategi menghadapi kendala. 23
- 24. 24 Rencana dan Realisasi Kegiatan Jangka Pendek. Pelaksanaan proyek perubahan Pengembangan NTB Halal Industrial Park Melalui Penyusunan Roadmap Terpadu dilakukan dalam beberapa tahapan yang terbagi dalam milestone yang telah disusun.
- 25. 25 Capaian Proyek Perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembahas PERGUB NTB HIP Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan TIM dan Sekretariat Tim Efektif Proyek Perubahan tentang NTB HIP Peraturan Gubernur No. 61 tahun 2022 tentang Roadmap NTB HIP tahun 2022-2025
- 26. 26 Capaian Terlampaui Peta arahan indikatif ntb seluas 480 ha. Masing-masing akan di bangun NTB HIP di 5 titik (Loteng, Lobar, Sumbawa, Dompu dan Bima) seluas 5 Ha.
- 27. 27 Surat Permohonan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi untuk Pembangunan Kawasan Industri Surat ke Kepala Dinas LHK NTB Surat ke Kepala BAPPEDA NTB Surat balasan DLHK untuk Disperin NTB
- 28. 07 STRATEGI PROMOSI DAN MARKETING Sosialisasi, dukungan dan koordinasi dan Rapat Pergup Roadmap NTB Halal Industrial Park 28
- 29. 29 Rapat tim efektif : pembentukan tim road map dan pergub dan tim sekretariat
- 30. 30 Respon dan Dukungan Tokoh untuk pembangunan NTB Halal Industrial Park "Industrialisasi adalah upaya kita untuk menyelamatkan petani, peternak, nelayan sehingga ikan yang sederhana bisa menjadi ikan asin, makanan yang lainnya bisa diolah," kata Zulkieflimansyah, usai menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Roadmap NTB Halal Industrial Park di Kantor Dinas Perindustrian NTB, Sabtu (21/5/2022.
- 31. 31 Rapat dan koordinasi dgn pemangku kebijakan (DLHK, Dinas Kab/Kota) dan akademisi
- 32. 32 Sosialisasi Draft Rapergub Roadmap NTB HIP
- 33. 33 Konsultasi Publik 1 Narasumber: 1. Bimo Wijayanto, Ph. D Asisten Deputi Investasi Strategis Kemenko Maritim dan Investasi RI 2. PROF. IRWANDI JASWIR (PENERIMA KING FAISAL PRIZE 2018) 3. Nuryanti, SE., ME. (Kadis Perindsutrian NTB) 4. Erwin Raza, S.E, M.M (Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia) 5. Adie Rochmanto Pandiangan (Direktur Perwilayahan Industri - Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional) 6. DADAN KUSWARDHANA, S.HUT. (DLHK NTB) Peserta: 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota dan Provinsi 3. DUDI 4. Diskominfotik NTB 5. DPUPR 6. DLHK 7. Akademisi 8. Aktivis Pemuda dan Mahasiswa 9. NGO
- 34. 34 Konsultasi Publik 2 Narasumber: 1. Khotibul Umam, S.Si., M.Sc (Wakil Rektor III Bid. Riset dan Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa) 2. Muji Juherwin (Wakil ketua rector Lombok International teknologi) 3. Bapak Haliludin, SE. (General Manager Lombok Post) 4. Muhammad Azhar (SuaraNTB.com) Peserta: 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota 2. Bappeda Kab/Kota dan Provinsi 3. DUDI 4. Diskominfotik NTB 5. DPUPR 6. DLHK 7. Akademisi 8. Aktivis Pemuda dan Mahasiswa 9. NGO
- 35. 35 Penandatanganan Pergub No. 61 Tahun 2022 dan Serba serbi beritanya
- 36. 36 3 Hari Menjadi Kepala Dinas Perindustrian Mereka menjadi Duta NTB Halal Industrial Park
- 37. 37 Berita acara dukungan Dinas Perindustrian Kab/Kota pembangunan dan pengembangan NTB HIP
- 38. 38 30 Surat Pernyataan dukungan dari tokoh masyarakat, DU-DI, Aktivis Mahasiswa dan pemuda, Stakeholder, dll. Example:
- 39. 39 Surat Permohonan Kadis Perindustrian dan Pengantar dari gubernur NTB untuk NTB HIP sebagai Program Strategis Nasional melalui keputusan Presiden
- 40. 40 Dukungan DPR RI dan Surat permohonan ke Presiden Republik Indonesia dan Kementerian LHK dari Gubernur NTB untuk NTB HIP Respon positif dan Dukungan dari Anggota DPR RI untuk NTB Halal Industrial Park Surat permohonan ke Presiden Republik Indonesia dan Kementerian LHK dari Gubernur NTB untuk NTB HIP
- 41. 41 NO PROSES KEGIATAN STAKEHOLDER / LEADING SECTOR DOKUMEN KELENGKAPAN KETERANGAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A TAHAP PERSIAPAN 1 Pembentukan Tim Pembangunan Kawasan Industri Halal Disperin, Akademisi, Biro Hukum SK Tim Pembangunan Kawasan Industri Halal Tim Sekretariat Utama dan Tim Pembangunan Kawasan yang terdiri atas : Pemerintah, Akademisi dan Dunia Usaha/ Dunia Industri √ 2 Pemilihan Lokasi Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016 √ 3 Penyusunan Dokumen Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016 √ 4 Pengurusan Perizinan Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016 √ 5 Pembebasan Lahan Pemprov, Pemkab, DLHK, Disperin Dokumen Pembebasan Lahan Rincian Kegiatan : Sosialisasi, Pengukuran Luas Lahan, Pemetaan Lahan, Kesepakatan Harga Jual, Pembayaran Harga Lahan √ 6 Penyusunan DED PUPR, Disperin Dokumen DED Memuat Gambar Teknis, Dokumen Volume Pekerjaan & Estimasi RAB, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) √ Tahapan Persiapan, Pembangunan dan Pengelolaan NTB Halal Industrial Park
- 42. 42 NO PROSES KEGIATAN STAKEHOLDER / LEADING SECTOR DOKUMEN KELENGKAPAN KETERANGAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B TAHAP PEMBANGUNAN 1 Pembentukan Kelembangaan Kawasan Industri Halal Disperin, Akademisi, Biro Hukum SK Tim Pembangunan Kawasan Industri Halal Pembentukan Pengelola NTB HIP √ 2 Rumusan Integrasi Logistik Halal Disperin, MUI Dokumen kelengkapan Sertfifikasi Halal Produk Sosialisasi, Penyuluhan dan Penyatuan Pandangan serta persepsi terkait Integrasi Vertikal Ekosistem Ekonomi Halal dengan Pelaku Usaha . Pelaku Industri √ 3 Koordinasi penguatan IKM sekitar Kawasan Industri Halal sesuai potensi daerah Disperin, Disdag dan Diskoperasi UMKM Bimbingan teknis dan pendampingan serta FGD Penguatan IKM Pembiayaan, Penyuluhan dan Supply √ 4 Pengusulan Kriteria dan Skema Intensif bagi Halal Player dan Kawasan Industri Halal Disperin, MUI Dokumen Roadmap Kawasan Industri Halal (NTB Park) Pembangunan Skema Ekosistem Ekonomi Halal terpadu bagi pelaku usaha dalam kawasan √ 5 Pengajuan Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian terkait Kawasan Industri Disperin Dokumen kelengkapan pengajuan Izin Usaha Kawasan Industri Berdasarkan Permenprin No 45 Tahun 2019 : Penetapan Kawasan menjadi Kawasan Industri Terpadu √ 6 Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Halal Disperin, MUI Dokumen kelengkapan Sertfifikasi Halal Produk Berdasarkan Permenprin 17 Tahun 2020 Penetapan Kawasan menjadi Kawasan Halal ( NTB HIP) setelah penetapan kawasan Industri √ 7 Pembangunan Fisik Kawasan Industri Halal NTB Disperin Perda RPIP, Pergub Roadmap NTB HIP Pembangunan Infrastuktur Dasar dan Infrastuktur Penunjang √
- 43. 43 NO PROSES KEGIATAN STAKEHOLDER / LEADING SECTOR DOKUMEN KELENGKAPAN KETERANGAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C TAHAP PENGELOLAAN 1 Prosedur Pengelolaan Kawasan Industri sebagai Aset Milik Daerah BPKAD Dokumen Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan PP No 28 Tahun 2020 : Melalui Surat Keputusan Pengguna Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota terkait kerja sama pemanfaatan dan kerjasama penyediaan infrastuktur melalui tender atau penunjukkan langsung √ 2 Kelembangaan Kawasan Industri Disperin Dokumen Pengelolaan Kawasan Meliputi : Pengembangan SDM, Riset Pengembangan Infrastuktur, Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Transportasi, Pengelolaan Air dan Pengelolaan Energi √ 3 Sistem Manajemen Halal dan Manajemen Mutu Disperin, MUI Dokumen SOP Manajemen Halal dan Manajemen Mutu Produk Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan KIH NTB √ 4 Pelaksanaan Tata Tertib Kawasan Industri Disperin Dokumen Tata Tertib KIH Pelaksanaan mekanisme manajemen operasional kawasan √ 5 Pelayanan DPMPTSP Dokumen SOP Pelayanan Standar Operasional Pelayanan Internal Kawasan dan Eksternal kepada masyarakat √ 6 Pemasaran DISDAG Dokumen SOP Pemasaran Proses Pemasaran dan Alur Distribusi Produk √ 7 Pengembangan Usaha √ 8 Pengelolaan Lingkungan DLHK Dokumen Panduan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan dan Kepedulian akan Lingkungan Pasca Pembangunan √ 9 Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Disperin, Dinsos Dokumen Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Hubungan Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) √ 10 Penyusunan dan Pelaporan Kawasan Disperin Dokumen Evaluasi dan Analisis Dampak Kawasan Industri Halal NTB terhadap perekonomian daerah dan √
- 44. 08 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan Saran dari Laporan Proyek Perubahan 44
- 45. SARAN Nusa Tenggara Barat yang memiliki dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa cukup layak dikembangkan menjadi KIH yang akan menjadi Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park (NTB HIP), dengan beberapa pertimbangan. 1). Potensi bahan baku, khususnya di sektor maritim, pertanian, perkebunan dan peternakan cukup memadai. 2). Saat ini NTB tengah menjadi sorotan dunia terkait destinasi pariwisata super prioritas, terutama setelah terselenggaranya Moto-GP dan WSBK. Dengan demikian, akan mempermudah mem-branding NTB HIP. 3). Kunjungan wisata NTB yang relatif tinggi, mencapai rata-rata 1 juta pengunjung setiap tahun menjadi pasar potensial bagi NTB HIP. Mengingat potensi tersebut, NTB HIP diajukan tidak saja menghasilkan produk manufaktur halal, namun juga terintegrasi dengan jasa pariwisata. Dengan demikian, NTB HIP akan menjadi satu-satunya atau yang pertama di Indonesia terkait pengembangan kawasan industri manufaktur diintegrasikan dengan event pariwisata dalam satu kawasan. 1. Terus melaksanakan dan mengembangkan strategi marketing yang tepat untuk meyakinkan stakeholder, khususnya terhadap stakeholder yang masih resisten terhadap gagasan Proyek Perubahan. 2. Menjalankan rencana jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan rencana awal. 3. Potensi kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di jangka menengah dan jangka panjang, diantaranya kesulitan menemukan waktu para stakeholder utama untuk membahas hal-hal yang penting. 4. Upaya antisipasi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan di jangka menengah dan jangka panjang, KESIMPULAN
- 46. Thank Yo DINAS PERINDUSTRIAN NTB Sekian dan Terima Kasih