SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Disusun Oleh: Eka Saputra, SP.
Pendamping Desa Pemberdayaan
Kec. Setia Janji Kab. Asahan
UU No. 6 Tahun 2014
 Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Permendes No. 22 Tahun 2016
 Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
 Perencanaan program dan kegiatan pembangunan
dapat mempertimbangkan Tipologi Desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.
Prioritas Pembangunan
Berdasarkan Tipologi Desa
• Prioritas DD pada pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sarpras dasar
• Pembangunan Sarpras ekonomi dan kebijakan satu
desa satu produk unggulan
Desa Tertinggal /
Sangat Tertinggal
• Prioritas DD untuk Pembangunan Sarpras yang
diarahkan pada pemenuhan akses masy. Terhadap
pelayanan dasar dan lingkungan
• Pembangunan Sarpras ekonomi dan kebijakan satu
desa satu produk unggulan
Desa
Berkembang
• Prioritas DD untuk Pembangunan Sarpras yang
diarahkan pada pemenuhan akses masy. Terhadap
pelayanan dasar dan lingkungan
• Pengembangan /ekspansi unit usaha ekonomi dan
kebijakan satu desa satu produk unggulan
Desa Maju / Desa
Mandiri
Indeks Desa Membangun (IDM)
 Penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk
mengetahui Tipologi Desa menggunakan data
Indeks Desa Membangun (IDM)
 Data IDM diinformasikan secara terbuka oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam
penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana
Desa oleh Pemerintahan Desa.
Klasifikasi Desa Berdasarkan
IDM
Desa Mandiri skor IDM >
0,815
Desa Maju skor IDM >0,707
dan <0,815
Desa Berkembang skor
>0,599 dan <0,707
Desa Tertinggal skor IDM
>0,491 dan <0,599
Desa Sangat Tertinggal skor
<0,491
Ruang Lingkup Pembangunan
Infrastruktur
 Pembangunan Infratruktur transportasi seperti: jalan,
jembatan, tambatan perahu.
 Pembangunan Infrastruktur pendukung produksi
pertanian seperti: irigasi, embung desa.
 Pembangunan Infrastruktur pendukung pemenuhan
kebutuhan dasar seperti: penyediaan air minum,
sanitasi perdesaan.
Yang harus diperhatikan
 Pembangunan Infrastruktur berorientasi pada upaya
pengentasan kemiskinan baik dalam proses maupun
pemanfaatan hasil harus berdampak langsung pada
penduduk miskin.
 Jenis-jenis Infrastruktur tersebut menjadi dasar
dalam pengelompokan pembangunan yang
dilakukan melalui pendampingan Desa.
Yang harus diperhatikan
 Pembangunan Infrastruktur harus sinergi dengan
program pembangunan Kabupaten/Propinsi yang
akan masuk ke Desa
 Pembangunan Infrastuktur harus melibatkan
partisipasi masyarakat dengan prinsip swakelola dan
berkelanjutan.
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatifPerencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatifriyanto apri
 
PPT DESTANA.pptx
PPT DESTANA.pptxPPT DESTANA.pptx
PPT DESTANA.pptxYuniSafaria
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASPedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASJoy Irman
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota DepokBahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depokifa09
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...Jonh Boekorsjom
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Eka Saputra
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
IAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City IndexIAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City IndexOswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatifPerencanaan partisipatif
Perencanaan partisipatif
 
PPT DESTANA.pptx
PPT DESTANA.pptxPPT DESTANA.pptx
PPT DESTANA.pptx
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASPedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMAS
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota DepokBahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
IAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City IndexIAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City Index
 
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
 

Similar to Pembangunan infrastruktur desa

BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxberesdigitaltec
 
03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendesHeryanto Galut
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptxKemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptxArif Bramantio
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxKemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxsanichaneltpp23
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfKemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfinputdatakabupaten
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
 
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Agus hariyanto
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Sosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdf
Sosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdfSosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdf
Sosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdfSudirmanSudirman74
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Mas Fiq Muhammad
 
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...dermolo
 

Similar to Pembangunan infrastruktur desa (20)

BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptxBAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
BAHAN-kawasan-kota-banda-aceh-MISRIANI.pptx
 
03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 
Bappenas PKP
Bappenas PKPBappenas PKP
Bappenas PKP
 
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptxKemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxKemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdfKemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Sosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdf
Sosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdfSosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdf
Sosialisasi Permen desa Rincian PPDD.pdf
 
Dana desa
Dana desaDana desa
Dana desa
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
 
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
 

More from Eka Saputra

Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxMetodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxEka Saputra
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaPemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaEka Saputra
 
Bursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaBursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaEka Saputra
 
Penanganan stunting
Penanganan stuntingPenanganan stunting
Penanganan stuntingEka Saputra
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaEka Saputra
 
Penjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiPenjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiEka Saputra
 
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Eka Saputra
 
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Eka Saputra
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
Pedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desaPedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desaEka Saputra
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaSistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaEka Saputra
 
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTNota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTEka Saputra
 
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embungSurat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embungEka Saputra
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Eka Saputra
 
pelaku program inovasi desa
 pelaku program inovasi desa pelaku program inovasi desa
pelaku program inovasi desaEka Saputra
 
Laporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaLaporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaEka Saputra
 

More from Eka Saputra (20)

Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxMetodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaPemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
 
Bursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaBursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi Desa
 
Penanganan stunting
Penanganan stuntingPenanganan stunting
Penanganan stunting
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
Penjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiPenjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunai
 
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
Pedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desaPedoman pelaksanaan keuangan desa
Pedoman pelaksanaan keuangan desa
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaSistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan Desa
 
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTNota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
 
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embungSurat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
 
Embung desa
Embung desa Embung desa
Embung desa
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)
 
pelaku program inovasi desa
 pelaku program inovasi desa pelaku program inovasi desa
pelaku program inovasi desa
 
Laporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaLaporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desa
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Pembangunan infrastruktur desa

  • 1. Disusun Oleh: Eka Saputra, SP. Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Setia Janji Kab. Asahan
  • 2. UU No. 6 Tahun 2014  Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
  • 3. Permendes No. 22 Tahun 2016  Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  Perencanaan program dan kegiatan pembangunan dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.
  • 4. Prioritas Pembangunan Berdasarkan Tipologi Desa • Prioritas DD pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras dasar • Pembangunan Sarpras ekonomi dan kebijakan satu desa satu produk unggulan Desa Tertinggal / Sangat Tertinggal • Prioritas DD untuk Pembangunan Sarpras yang diarahkan pada pemenuhan akses masy. Terhadap pelayanan dasar dan lingkungan • Pembangunan Sarpras ekonomi dan kebijakan satu desa satu produk unggulan Desa Berkembang • Prioritas DD untuk Pembangunan Sarpras yang diarahkan pada pemenuhan akses masy. Terhadap pelayanan dasar dan lingkungan • Pengembangan /ekspansi unit usaha ekonomi dan kebijakan satu desa satu produk unggulan Desa Maju / Desa Mandiri
  • 5. Indeks Desa Membangun (IDM)  Penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk mengetahui Tipologi Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM)  Data IDM diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa.
  • 6. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM Desa Mandiri skor IDM > 0,815 Desa Maju skor IDM >0,707 dan <0,815 Desa Berkembang skor >0,599 dan <0,707 Desa Tertinggal skor IDM >0,491 dan <0,599 Desa Sangat Tertinggal skor <0,491
  • 7. Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur  Pembangunan Infratruktur transportasi seperti: jalan, jembatan, tambatan perahu.  Pembangunan Infrastruktur pendukung produksi pertanian seperti: irigasi, embung desa.  Pembangunan Infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.
  • 8. Yang harus diperhatikan  Pembangunan Infrastruktur berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil harus berdampak langsung pada penduduk miskin.  Jenis-jenis Infrastruktur tersebut menjadi dasar dalam pengelompokan pembangunan yang dilakukan melalui pendampingan Desa.
  • 9. Yang harus diperhatikan  Pembangunan Infrastruktur harus sinergi dengan program pembangunan Kabupaten/Propinsi yang akan masuk ke Desa  Pembangunan Infrastuktur harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan prinsip swakelola dan berkelanjutan.