Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN akan berfokus pada perluasan perlindungan sosial, percepatan pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan.

1. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Jangka Menengah 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas
Batam, 8 September 2014

2. KERANGKA PAPARAN
I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA
III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019
IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN
WILAYAH PERKOTAAN :(KUMUH DAN ILEGAL)
V. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN (P2B)
VI. PERAN TKPK-D DALAM EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

3. I. KERANGKA PENYUSUNAN
RPJMN 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4. Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
RPJMN 2015-2019
DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025
(UU 17 TAHUN 2007)
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam
dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu
dan teknologi yang terus meningkat.
RPJM 2015-2019

5. PENYUSUNAN RPJMN
DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015-2019
Rancangan
RPJMN
2015-2019
Rancangan
Akhir
RPJMN
2015-2019
Visi – Misi
Presiden
terpilih
Musrenbang
RPJMN dan Sidang
Kabinet
Arahan
RPJPN 2005-2025
Isu Strategis Jangka
Menengah 2015-
2019
(background
studies)
Evaluasi RPJMN
2010-2014
Aspirasi
Masyarakat

6. AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015,
PERUBAHAN IKLIM
POLHUKAM EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH
• RB
• Tertib hukum
• Anti korupsi
• Demokrasi
• Stabilitas DN
• Tranformasi
Struktur
• Resiliensi: Pangan,
Energi dan Air
• Infrastruktur
• Inovasi
• Mutu SDM
• Kemiskinan
• Pemerataan
• Kesempatan
kerja
• SJSN
• Pengelolaan SDA
dan biodiversity
• Kelautan
• Mitigasi & Adaptasi
Perubahan Iklim
• Pemerataan
• SPM terpenuhi
• Urbanisasi
• Pelaksanaan
Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
Kerangka Pendanaan:
APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka
Kelembagaan
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh
di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas,
serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
JANGKA PANJANG:
TERHINDAR DARI MIT
(tercapai tahun 2030 apabila
ekonomi tumbuh 6-
8%/tahun)
RT RPJMN penting untuk
menguatkan fondasi keluar
dari MIT.
(tidak boleh meleset dalam
masa 5 tahun ke depan).
• Membutuhkan
comprehensive reform
• Not Business as Usual
(out of the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu, tidak
sendiri-sendiri
MEMPERKUAT LANDASAN
UNTUK MENGHINDAR DARI MIDDLE INCOME TRAP

7. TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015-2019
 Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income Trap
(MIT) pada tahun 2030:
 Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan
berkelanjutan
 Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA
dan pengembangan Iptek dan inovasi
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 Ketahanan pangan, energi, dan air
 Penyediaan infrastruktur yang memadai
 Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan
kesenjangan
 Pemberantasan korupsi
 Percepatan konsolidasi demokrasi
 Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim

8. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
SOSIAL
EKONOMI
POLHUKAM
DAERAH
INFRASTRUKTUR
SDA DAN LH
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.
 Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.
 Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
 Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk
pertumbuhan dan pemerataan.
 Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya
alam yang berkelanjutan.
 Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.

9. II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA

10. PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA
Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen
atau turun 0,22% dibandingkan September 2013
 Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk
miskin per tahun. Bahkan, dibandingkan Maret 2013, jumlah penduduk miskin bulan Maret 2014
mengalami kenaikan sebesar 0,11 juta orang.
 Hal ini menunjukan bahwa target menurut APBN-P 2013 yaitu dengan tingkat kemiskinan 9,5%-10,5%
tidak tercapai. Adapun target kemiskinan tahun 2014 adalah 9,0% -10,5% dan 2015 adalah 9,0%-10,0%
14.15
13.33
12.49 11.96
11.37 11.25
0.370 0.380 0.410 0.410 0.413
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks
Persentase
Tingkat Kemiskinan (P0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gini Ratio

11. 0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Maret 2013
Maret 2014
Tingkat Kemiskinan antar Provinsi
Beberapa propinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dan jumlah
penduduk miskin
0
10
20
30
40
50
Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013-
Maret 2014 (ribu orang)

12. KEMISKINAN KRONIS DAN KERENTANAN
TERUS BERLANJUT
Mobilitas dalam 3
tahun (2008-2010) Jumlah RTM
Keluar dari miskin,
namun tetap rentan
1.5 juta
Keluar dari sangat
miskin, namun tetap
miskin
2.1 juta
Keluar dari kondisi
sangat miskin, tapi jatuh
lagi
0.9 juta
Senantiasa dalam
kemiskinan kronis
1.5 juta
RTM 6.0 juta
• 4.5 juta RTM
(75%) tidak
pernah keluar
dari kemiskinan
selama 3 tahun
• 1.5 juta (25%)
tidak pernah
membaik
tingkat
kemiskinan
Rumah Tangga Miskin (10%, PPLS 2011)

13. 3.553.95
4.775.215.745.936.066.46
7.5 7.727.888.078.148.24
9.529.5410.06
12.312.5512.83
14.2414.5614.6714.8615.43
17.5117.617.9718.34
19.4920.03
26.67
31.13
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
5
10
15
20
25
30
35
Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur
Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa
Jumlah penduduk miskin tertinggi
KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH
KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2013

14. ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN
Sumber: Susenas, World Bank calculations
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
PertumbuhanKonsumsiRumahTangga
/Kapita/tahun(%)
Persentil Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kurva pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2003-2010
Growth Incidence
2003 to 2010
Growth in mean
2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah
tumbuh di bawah rata2 nasional
Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi
yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40
dianggap masih rentan.
Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata-rata nasional.
Pertumbuhan lebih besar rumah tangga terkaya.

15. PERMASALAHAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan
penanggulangan kemiskinan:
 menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu, dan
koordinasi antar program/ kegiatan maupun program/ kegiatan pemerintah
pusat dan daerah yang belum selaras;
 masih adanya social exclusion (marjinalisasi) pada penerima program
penanggulangan kemiskinan
 penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terisolir/ terpencil, daerah
perbatasan masih belum efektif;
 peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal;
 Pemekaran wilayah yang terus menerus menyulitkan dalam perencanaan dan
penganggaran.
• Belum optimalnya dukungan dari aspek kebijakan makro dalam mendukung
upaya penanggulangan kemiskinan
• Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan
pendidikan serta kesehatan ibu dan anak

16. Keterbatasan Rumah Tangga
Miskin untuk terlibat dalam
proses pembangunan
Tidak meratanya pertumbuhan
sektor ekonomi
PENYEBAB MENINGKATNYA KESENJANGAN
1 2
Kesempatan RTM untuk
meningkatkan penghidupannya
relatif rendah
Sisi kebijakan:
• Penyerapan tenaga
kerja yang belum
optimal
• Sistem logistik yang
kurang efisien:
distribusi, persaingan
usaha, dan peran
lembaga pangan
belum memihak
masyarakat miskin
Sisi akses:
• Kurangnya jangkauan
pelayanan dasar
• Rendahnya akses
kredit usaha bagi
RTM
• Rendahnya
kepemilikan aset RTM
terutama lahan
produktif
Perkembangan ekonomi yang
mengarah ke sektor industri
dan jasa melebihi
pertumbuhan di sektor
pertanian, sedangkan rata-rata
RTM bekerja di sektor pertanian.
Peningkatan produksi dalam
negeri bersifat padat modal dan
padat skilled labor, lebih banyak
dinikmati oleh golongan
menengah ke atas.

17. TANTANGAN 2015-2019
BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk
mempercepat penurunan kemiskinan.
• Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan
integratif.
• Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin
dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim.
• Penguatan desentralisasi dan sinkronisasi program
penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak: Public, People,
Private Partnerships.
• Peningkatan akses penghidupan bagi masyarakat miskin

18. III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PADA RPJMN 2015-2019

19. ARAH KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019
Perluasan perlindungan sosial dan
pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
Percepatan pengurangan kemiskinan
dan peningkatan pemerataan
Mengurangi kemiskinan dengan
memfokuskan Pengembangan
Penghidupan Berkelanjutan pada
lokasi-lokasi termiskin
Meningkatkan perluasan
perlindungan sosial
Peningkatan
ketersediaan dan
jangkauan pelayanan
dasar bagi penduduk
miskin dan rentan:
pendidikan, kesehatan,
sanitasi, perumahan,
listrik, dsb
Pemberdayaan masyarakat miskin
dengan fokus Pengembangan
Penghidupan Berkelanjutan (P2B):
• Peningkatan kapasitas dan
keterampilan penduduk miskin
dan rentan
• Peningkatan ketersediaan
akses dan aset penghidupan
bagi penduduk miskin
Meningkatkan
ketersediaan dan
cakupan pelayanan
dasar
1. Penataan bantuan sosial
reguler berbasis siklus hidup
dan peningkatan kapasitas
keluarga
2. Penataan bantuan sosial
temporer
3. Perluasan cakupan SJSN
4. Penguatan kelembagaan dan
pelaksanaan bantuan sosial
5. Peningkatan inklusivitas
penyandang disabilitas
ISU STRATEGIS
ARAH
KEBIJAKAN

20. ► Jaminan Kecelakaan Kerja
► Jaminan Kematian
► Jaminan Hari Tua
► Jaminan Pensiun
Beasiswa Siswa Miskin
Raskin
Bantuan Langsung Tunai
Jamkesmas
Tunjangan Anak Terlantar
Tunjangan Penyandang Disabilitas
Tunjangan Lansia
Program Keluarga Harapan (PKH)
Pelayanan, rehabilitasi, &
pemberdayaan sosial Berbasis
Institusi/Komunitas:
Lansia, Penyandang Disabilitas, dan
Anak Telantar
Pelayanan, rehabilitasi &
pemberdayaan Berbasis Keluarga:
Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga
Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l.
anak balita, usia sekolah, ibu hamil,
disabilitas)
Bansos korban bencana alam
Bansos korban bencana sosial
Bansos korban bencana ekonomi
Bansos
Reguler
Bansos
Temporer
Saat ini (2013) 2025
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
TRANSFORMASI KLASTER I
Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable
PENGUATAN IMPLEMENTASI
Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
SINERGI DAN
INTEGRASI
Sistem Rujukan Terpadu,
Perbaikan Penargetan

21. 2013
Klaster II, III, IV
PNPM
UMKMK
Program Pro-Rakyat
 Pembangunan rumah murah
dan sangat murah
 Penyediaan air bersih untuk
rakyat
 Penyediaan listrik murah dan
hemat serta terjangkau
 Penyediaan angkutan umum
murah
 Peningkatan kehidupan
nelayan
 Peningkatan kehidupan
masyarakat miskin perkotaan
2025
Sustainable Livelihood
• Bantuan kredit, pelatihan usaha
kecil mandiri, dan bantuan
integrasi terhadap pasar (aset
finansial)
• Balai pelatihan kerja (bekerjasama
dengan industri, sertifikasi,
pendidikan universal (aset
manusia)
• Perbaikan kampung, listrik mudah
pakai dan jaringan air bersih (aset
infrastruktur)
• Perlindungan lingkungan dan
penanggulangan polusi (aset
alam)
• perencanaan partisipatif
komunitas (aset sosial)
Transformasi
dan
Harmonisasi
TRANSFORMASI KLASTER II, III, IV DAN
KETERLIBATAN CSR DALAM PENGKAYAAN 5 ASET
Klaster IV
Program CSR
Sinkronisasi

22. SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN
RPJMN 2015-2019
RPJPN 2005-2025
RPJMN
2015-2019
MP3KI 2013-2025
RPJMN
2005-2009
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2020-2024
Evaluasi
RPJMN 2010 -
2014
2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024***
8,2 9,0 – 10,5** 6,0 - 8,0 4,0 – 5,0
14,15 - 15,97 11,47*
Target
Realisasi
Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
Background
Study RPJMN
2015 - 2019
Rancangan RPJMN
Teknokratis

23. ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PRIORITAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015
Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif
Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk
penduduk miskin dan rentan
Penguatan pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis
pemberdayaan masyarakat melalui transformasi PNPM menuju
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
1
2
3
Peningkatan peran UMKMK dalam penanggulangan kemiskinan4
FOKUS
PRIORITAS
ARAH
KEBIJAKAN• Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif
• Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
• Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pemberdayaan UMK dan koperasi
• Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan

24. SASARAN RKP 2015:
KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM
• Tingkat Kemiskinan: 9-10 persen dan Tingkat pengangguran: 5,5-5,7 persen
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan
Pengangguran
• Peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas,
terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan
Program Perlindungan Sosial
• Pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat
kemiskinan yang tinggi; dan
• Peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal
Pemberdayaan UMK dan Koperasi

25. GRADUASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM P2B
Program-program Bantuan Sosial
Program P 2 B
(peningkatan kapasitas, akses thd
pasar, keuangan)
Bernilai Tambah
(i.e.: Pembekalan Dasar)
Karitatif Murni
Pembekalan
lanjut
Dana Amanah/Modal
Bergulir/Lapangan kerja
Akses
lanjut
• Program Klaster I: sebagai
program dasar yang akan
dilengkapi dengan P2B
• Program Klaster II (modal
bergulir) dan Klaster III (modal
usaha kecil/mikro): sebagai
program dengan potensi modal
yang dapat dimanfaatkan oleh
beneficiaries P2B
• Program Klaster IV: sebagai
pendukung P2B dengan berbagai
dukungan pelayanan dasar.

26. Transisi PNPM Mandiri Setelah Diberlakukannya UU Desa
TRANSFER OF KNOWLEDGE PNPM MANDIRI
PADA PELAKSANAAN UU DESA
Proses
perencanaan
partisipatif
Mekanisme Musdes
mengacu pada
tahapan
perencanaan
pembangunan yang
ada di PNPM
Keberlanjutan
pendampingan
Pendampingan
diperlukan untuk
peningkatan kualitas
dan pengawasan
pelaksanaan
pembangunan desa
Keberlanjutan
kelembagaan
masyarakat yang
akuntabel
Pemanfaatan
kelembagaan PNPM
untuk membantu
struktur
pemerintahan desa
Peningkatan peran
pemerintah daerah
Mendorong inisiatif
pemerintah daerah
dalam
mengembangkan
program-program
pemberdayaan
masyarakat sesuai
kondisi di daerahnya
PNPM Mandiri  fokus P2B Variabel UU Desa
Kecamatan (lintas Desa) Lokus kegiatan Desa
Lokasi kantong-kantong kemiskinan BLM kegiatan Seluruh Desa secara nasional
Mengembangkan penghidupan berkelanjutan
(pemenuhan 5 aset penghidupan bagi
masyarakat miskin dan rentan: SDA, SDM,
finansial, sosial, dan infrastruktur)
Fokus Pelaksanaan kegiatan
Memperbaiki tata kelola pemerintahan
desa meliputi kegiatan pelayanan publik,
pembagunan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa
Pendampingan di tingkat Kecamatan Pendampingan Pendampingan di tingkat Desa

27. PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN
(1/2)
Optimalisasi pelaksanaan percepatan penurunan tingkat kemiskinan
2014
 Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
penanggulangan kemiskinan oleh K/L dan Pemerintah
Daerah baik dari sisi penentuan target dan waktu di
kantong-kantong kemiskinan (Quick Wins)
 Penggunaan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebagai
acuan untuk distribusi penerima program bantuan sosial
(Raskin, BSM, dan PBI Jaminan Kesehatan Nasional)
 Memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan
di daerah (TKPKD)

28. PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN
(2/2)
Reformasi Menyeluruh Program Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2015
Penguatan kelembagaan
Kemitraan pemerintah,
swasta, dan masyarakat
Sinkronisasi dan
harmonisasi regulasi dan
kebijakan sektoral
Penguatan pengelolaan
sistem data terpadu
a. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam
perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan
b. Peningkatan peran pihak swasta, BUMN dan masyarakat dalam penguatan
sinergi percepatan penurunan kemiskinan termasuk pendekatan pelayanan
dasar terpadu ke masyarakat miskin dan pelibatan perencanaan dan
pemantauan kualitas layanan dasar
c. Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan sektoral yang
secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi penghidupan dan
pelayanan dasar penduduk miskin

29. Sinergi di tingkat rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data
Terpadu (BDT).
G
A
R
I
S
K
E
M
I
S
K
I
N
A
N
Sejahtera
Sangat
Miskin
Miskin
Hampir
Miskin/
Rentan
Tidak
Miskin
SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA
Program-program
Perlindungan
Sosial
Program Keuangan Mikro
dan Pengembangan
Penghidupan

30. Mekanisme pelaksanaan
dan koordinasi antar
Kementerian/ Lembaga,
Pemerintah Daerah, dan
stakeholders lainnya
(BUMN, Swasta, NGO/LSM)
PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI
REGULASI
SISTEM
PROSEDUR DATA
Landasan hukum yang dapat
memberikan kekuatan dan
dukungan dalam melaksanakan
kebijakan PK
• Basis data yang akurat dengan
update regular yang dilakukan
melalui kelembagaan yang
solid
• Definisi kemiskinan yang
tepat dan dapat
mencerminkan taraf
kesejahteraan rakyat

31. IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN
BERBASIS WILAYAH PERKOTAAN:(KUMUH DAN ILEGAL)

32. Fenomena Permasalahan Kemiskinan di Perkotaan
 Peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang bermukim di
kawasan kumuh dan illegal.
 Luas area permukiman kumuh mengalami peningkatan dari tahun-ke
tahun. Berdasarkan renstra Ditjen Cipta Karya luas area kumuh
mengalami peningkatan 54.000 ha pada 2004 menjadi 57.800 ha pada
akhir 2009 (Renstra Dirjen Cipta Karya PU 2010–2014), demikian pula
dengan permukiman ilegal dan penduduk yang bermukim di kawasan
illegal.
 Peningkatan luas kawasan ini disebabkan oleh, antara lain, meningkatnya
arus urbanisasi ke kota-kota besar di Indonesia yang diiringi dengan
urbanisasi kemiskinan. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah penduduk
perkotaan meningkat dari 85,2 juta jiwa (41,9%) pada 2000 menjadi 118,3
juta jiwa (49,7%) pada 2010. Angka ini diprediksikan akan terus
meningkat seiring tingkat urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun.
 Persentase penduduk miskin perkotaan pada tahun 2008 mencapai sekitar
11.65%. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 3.26% hingga
menjadi sekitar 8.39%. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata
persentase penduduk miskin perkotaan per tahun sekitar 0.65%.

33. Fenomena permasalahan kemiskinan di perkotaan
 penduduk miskin yang bermukim di kawasan kumuh dan kawasan ilegal
menghadapi permasalahan yang hampir sama:
 Tinggal di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, memiliki keterbatasan akses
terhadap layanan dasar, serta memiliki keterbatasan di bidang ekonomi dan
keuangan.
 Keterbatasan pendidikan dan keterampilan membuat sebagian besar penduduk
wilayah ini pada umumnya bekerja di sektor informal dengan tingkat kepastian
usaha dan pendapatan yang relatif rendah.
 Bagi perempuan, kondisi kerentanan kerja di sektor ini sering kali lebih tinggi. Untuk
beberapa jenis pekerjaan, kondisi kerja perempuan lebih buruk daripada kondisi
kerja laki-laki; mereka berada dalam kondisi kerja yang lebih berbahaya dan dengan
upah yang lebih rendah.
 Di beberapa lokasi permukiman kumuh dan permukiman ilegal, seperti bantaran
sungai/kali dan pemukiman padat di tengah kota, penduduknya juga sangat rentan
terhadap bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran
 Ketidakjelasan status hukum lahan bagi masyarakat miskin yang tinggal di
kawasan illegal, mengakibatkan ketidakpastian status tempat tinggal dan
ketiadaan identitas kependudukan.
 Rentan terhadap penggusuran dan keterbatasan akses terhadap bantuan
program pemerintah.

34. Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia
No
Koridor
berdasarkan Pulau-
Pulau Besar
Jumlah
Desa
Jumlah
Keluarga
Permukiman Kumuh (Slum Area)
Jumlah
Lokasi
Jumlah
Bangunan
Jumlah
Keluarga
1
Koridor Sumatra 23.461 12.146.848 2.578 108.155 129.638
2
Koridor Jawa 25.159 36.021.662 5.605 242.385 311.352
3
Koridor Bali & Nusa
Tenggara
4.428 3.243.012 340 13.843 17.222
4
Koridor Kalimantan 6.630 3.432.805 776 28.825 37.489
5
Koridor Sulawesi 9.274 4.226.789 1.040 34.168 43.693
6
Koridor Maluku &
Papua
6.458 1.495.589 239 6.430 9.145
Indonesia 75.410 60.566.705 10.578 433.806 548.539
Sumber : Podes 2010

35. Strategi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di
Perkotaan
1. Pada kawasan kumuh, strategi kebijakan akan diarahkan pada upaya
untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kebijakan akan difokuskan
pada pemenuhan akses terhadap listrik, air bersih, air minum, dan
sanitasi, termasuk sanitasi lingkungan (misalnya, pengelolaan air
limbah dan sampah).
2. Pada kawasan permukiman ilegal, strategi kebijakan berfokus pada
pembenahan status lahan permukiman atau relokasi permukiman
dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota yang
berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pembenahan ini juga akan
diikuti dengan upaya menjamin pemenuhan hak masyarakat akan
identitas kependudukan resmi yang meliputi KTP, KK, akta kelahiran,
dan nomor induk kependudukan (single identity number/SIN).
3. Di kedua kawasan tersebut juga dilakukan upaya-upaya
penjangkauan yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
perempuan melalui pelayanan kesehatan yang memadai dan
terjangkau. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk memberikan
perlindungan bagi–dan pencegahan kekerasan terhadap–perempuan
dan anak-anak.

36. Strategi, Agenda Transformasi, dan Target Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di
Kawasan Kumuh dan Kawasan Permukiman Ilegal
Strategi Kebijakan
Periode 2013–2014 Periode 2015–2020 Periode 2021–2025
Agenda Transformasi Target Akhir Periode Agenda Transformasi Target Akhir Periode Agenda Transformasi
Target Akhir
Periode
Kawasan kumuh:
Peningkatan
kualitas
lingkungan
Pemetaan lokasi &
identifikasi
permasalahan
pelayanan dasar
Tersedianya data yang
komprehensif terkait
lokasi dan permasalahan
permukiman kumuh
Pengembangan skema
perbaikan lingkungan
berbasis komunitas
(listrik, air bersih,
sanitasi)
Skema perencanaan
dan pembangunan
infrastruktur
komunitas sudah
berjalan
Perluasan skema
perbaikan
lingkungan berbasis
komunitas
Skema
penjangkauan
layanan perbaikan
lingkungan sudah
berjalan
Kawasan Ilegal:
Pembenahan
status lahan dan
kepastian tempat
tinggal
Pemenuhan hak
atas identitas
kependudukan
Pemetaan lokasi &
permasalahan
pelayanan dasar untuk
permukiman ilegal dan
pengembangan skema
legalisasi tanah atau
relokasi
Pengembangan
mekanisme pendataan
berbasis komunitas
Tersedianya data yang
komprehensif terkait
lokasi, permasalahan
permukiman ilegal, dan
prosedur standar baku
penanganan
permukiman ilegal
Skema pendataan–dan
pembaruan data–
penduduk berbasis
komunitas sudah siap
Penyelesaian masalah
legalitas permukiman
dan kepastian tempat
tinggal berdasarkan
skema standar baku
penanganan
permukiman ilegal
Pengembangan skema
penjangkauan dan
pelayanan berdasarkan
hasil pendataan
Sistem nomor identitas
tunggal sudah siap
Pemberian KTP, KK, dan
akta kelahiran pada
kelompok miskin di
kawasan kumuh dan
kawasan permukiman
ilegal
Skema penyelesaian
masalah legalitas tanah
sudah terintegrasi
dengan program
pengurangan
kemiskinan
Sistem pemantauan,
pendataan dan
penjangkauan
penduduk miskin di
kawasan kumuh dan
kawasan permukiman
ilegal sudah berjalan
dan terintegrasi
dengan SIN
Pengembangan
rencana perumahan
perkotaan nasional
Perluasan skema
penjangkauan dalam
pendataan dan
pelayanan penduduk
miskin dan termiskin
perkotaan di
kawasan kumuh dan
kawasan
permukiman ilegal
Peningkatan
ketersediaan
lahan dan
perumahan bagi
kelompok miskin
Skema
penjangkauan
penduduk miskin
ekstrem
perkotaan sudah
terarusutamakan
dalam program
pengurangan
kemiskinan

37. Strategi Pengembangan Penghidupan
di Perkotaan
 Penyediaan lembaga-lembaga yang memfasilitasi peningkatan
kualifikasi dan kualitas tenaga kerja penduduk miskin.
 Pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil mikro dan kecil di
perkotaan.

38. 38
Arah Program Pengembangan Penghidupan
di Perkotaan
• Usaha peningkatan penjangkauan terhadap penduduk miskin dan
rentan.
• Penguatan kelurahan/kecamatan yang terintegrasi dengan unit
Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu (PPRT) dengan sistem
kedatangan langsung (walk in).
• Penguatan mekanisme penjangkauan bagi kelompok miskin dan
rentan kelompok usia muda dan kelompok dengan ketersisihan
khusus.
• Penguatan kemitraan dengan dunia usaha.
• Pelatihan keterampilan, misalnya melalui penguatan lembaga BLK
menjadi BLK+.
• Penguatan lembaga pembinaan UMKM dan pelatihan
kewirausahaan.

39. Skema Pengembangan Penghidupan
di Perkotaan

40. V. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN (P2B)

41. KETENTUAN UTAMA PNPM P2B
1. Program difokuskan kepada masyarakat miskin.
2. Membekali masyarakat mengenai esensi berkelompok.
3. Membiasakan menabung sebagai salah satu indikator kesungguhan dan
komitmen masyarakat untuk maju dan berkembang.
4. Melibatkan Pemda secara aktif dalam mengenali potensi lokal yang dapat
dikembangkan oleh masyarakat miskin.
5. Memberikan pilihan usaha dan ketrampilan sesuai minat dan kemampuan
masyarakat dan prospektif.
6. Praktek pengelolaan yang baik dari program-program pemberdayaan akan terus
dilanjutkan dan menjadi bagian dari P2B.
7. Fasilitasi dan pendampingan yang intensif, dengan memperjelas siapa yang
melakukan dan bagaimana mekanismenya.
8. Menentukan pola kelembagaan yang paling sesuai dalam mengelola program di
daerah (kab./kota).

42. UJI COBA PENGEMBANGAN
PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
TUJUAN : Mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat miskin secara
berkelanjutan
DESAIN UMUM PNPM P2B
KEGIATAN UTAMA :
1. Peningkatan kapasitas masyarakat,
melalui pelatihan pengelolaan
kelompok, pelatihan keahlian sesuai
minat usaha anggota kelompok
2. Pengembangan penghidupan
masyarakat, melalui pendampingan dan
penyaluran dana bergulir
3. Peningkatan pelibatan Pemda dalam
mengenali potensi lokal yang dapat
dikembangkan oleh masyarakat miskin
PROGRESS
• Ujicoba dilakukan di 6 kecamatan di 3
kabupaten terpilih yakni Kab. Brebes,
Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang
• Kegiatan dilakukan dengan fasilitasi
dan pendampingan yang intensif dari
fasilitator
• Telah diberikan pembekalan kepada
pendamping daerah dan pemerintah
daerah dalam menjalankan
pelaksanaan uji coba penghidupan
berkelanjutan
• Masing-masing kecamatan terpilih
diberikan anggaran sebesar 1,9-2 Miliar

43. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
 Kelembagaan ini diharapkan dapat memberdayakan kelompok
masyarakat miskin lebih optimal  meningkatkan kapabilitas dan
produktivitas serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan
Penentuan target
dan jenis kegiatan
DESA
• Analisa Potensi Desa
• Perencanaan Desa
• Kriteria target PK
• Linkage masyarakat
dan UPK
• Kewirausahaan
• Penempatan kerja
KECAMATAN
KABUPATEN/
PROPINSI
KELOMPOK
INDIVIDU/ RUMAH
TANGGA
Koridor pengembangan wilayah
Pengusulan Kegiatan
• Peningkatan
Keterampilan
• Simpan pinjam
• Peningkatan Aset
Koordinasi/
Pembinaan
• Potensi
Kecamatan
• Potensi Tenaga
Kerja
• Potensi Daerah
• Potensi Tenaga
Kerja
BUMN, Swasta,
dunia usaha

44. PENGEMBANGAN KONSEP PEMETAAN POTENSI
WILAYAH SEBAGAI BAGIAN KETERLIBATAN PEMDA
Masyarakat
Miskin
Kelompok
Masyarakat
Kelompok
Usaha
Kelompok
Usaha
Kelompok
Usaha
Pengembangan Desa
Pengembangan Wilayah
Pemerintah Daerah
Analisis Potensi
Wilayah
Pemerintah daerah berperan dalam
pengenalan potensi lokal yang efektif
sehingga dapat menjadi masukan bagi
masyarakat miskin sebagai peluang
usaha yang dapat dikembangkan

45. LOKASI UJICOBA P2B (TA 2014)
•Potensi daerah (kontribusi sektor terbesar dalam PDRB
2012):
•Brebes: pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ubi
kayu, dan bawang merah)
•Pekalongan: industri pengolahan (pakaian dan
makanan)
•Pemalang: perdagangan, hotel, dan restoran.
•Ketiga kabupaten memiliki potensi sektor pertanian dan
perikanan.
•Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2012:
•Brebes: 9,54%
•Pekalongan: 4,75%
•Pemalang: 6,55%
•(Nasional: 5,92%; Jateng: 6,02).
Kab.
Kondisi
Kemiskinan
Kecamatan
Pdd.
Miskin
(jiwa)
Tingkat
Kemis.
(%)
Desa
Sample
Kondisi Geografis Potensi Usaha RTM
Brebes 394.400 jiwa
(22,72%)
•Bulakamba
•Paguyangan
•Bantarkawung
57.457
35.879
37.126
35,42
35,83
42,37
•Kluwut (BS)
•Wanatirta (SM)
•Pangarasan (MS)
•Dat. rendah & pesisir
•Perbukitan (hutan)
•Dat. rendah (hutan)
•Tani & Nelayan
•Tani & Ternak
•Tani & Ternak
Pemalang 261.200 jiwa
(20,68%)
•Belik 37.252 36,26 •Mendelem (AS) •Dat. tinggi •Tani & Ind. RT
Pekalongan 125.900 jiwa
(15%)
•Petungkriyono
•Paninggaran
1.055
11.648
8,84
33,75
•Simego
•Tlogohendro (KI)
•Yosorejo
•Tlogopakis
•Kayupuring
•Lambanggelun (PW)
•Dat. tinggi
•Dat. rendah (hutan)
•Tani & Ternak
•Tani

46. VI. PERAN TKPK-D DALAM EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

47. STRUKTUR KELEMBAGAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI PUSAT DAN DAN DAERAH

48. Keppres No. 124/2001
jo. Keppres No. 8/2002
tentang Komite
Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 54/2005
tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 13/2009
tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 15/2010
tentang Percepatan
Penanggulangan kemiskinan
Permendagri No. 34/2009
tentang Pedoman Pembentukan
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Permendagri No. 42/2010
tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Dasar Kebijakan
Dasar Operasional
DASAR LEGAL KEBERADAAN
LEMBAGA TKPK-KABUPATEN/KOTA

49. Struktur Lembaga TKPK Kabupaten/Kota
Penanggungjawab
Bupati/Walikota
Ketua
Wakil Bupati/
Wakil Walikota
Sekretariat TKPK
Kepala
Sekretaris Bappeda
Wakil Kepala
Sekretaris BPMD
Anggota
Bappeda dan BPMD
Sekretaris
Kepala Bappeda
Wakil Sekretaris
Kepala BPMD
Kelompok Kerja
• Pendataan dan
Informasi
• Pengembangan
Kemitraaan
• Pengaduan
Masyarakat
Kelompok Program
• Bantuan Sosial
Terpadu Berbasis
Keluarga
• Pemberdayaan
Masyarakat
• Pemberdayaan UMKM
• Program lainnya
Wakil Ketua
Sekretaris Daerah

50. Tugas dan Fungsi Lembaga TKPK Kabupaten/Kota
TKPK
Kabupaten/
Kota
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan
1. Koordinasi penyusunan SPKD sebagai
dasar penyusunan RPJMD
2. Koordinasi penyusunan Renstra SKPD
3. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD
4. Koordinasi penyusunan Renja SKPD
5. Koordinasi evaluasi pelaksanaan
perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah
1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
program dan kegiatan PK
2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan
kelompok program PK oleh SKPD
(target,dana dan kendala)
3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan
program /kegiatan PK secara periodik
4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan PK
5. Pengendalian penanganan pengaduan
masyarakat
6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan
pencapaian program dan kegiatan PK
(Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi)
TUGAS FUNGSI

51. 1. Adanya pendataan dan pemetaan kemiskinan (termasuk kemiskinan multidimensi)
sebagai “basis data dan informasi” untuk penyusunan strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Mengintegrasikan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan secara keseluruhan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Sinkronisasi dan sinergi antara “intervensi pusat” dan “intervensi daerah”, dan antara
berbagai intervensi daerah (antar SKPD) kedalam proses perencanaan reguler di daerah
melalui mekanisme Musrenbang.
4. Mengoptimalkan peran TKPKD dalam mengawal dan memastikan terlaksananya
sinkronisasi dan sinergi berbagai intervensi (strategi, kebijakan, program, kegiatan,
anggaran) serta aliansi, kerjasama, dan kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta,
dan organisasi masyarakat madani).
5. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang kontinyu oleh TKPKD terhadap
pelaksanaan program/kegiatan serta kinerja pencapaian target program/kegiatan.
6. Koordinasi dan konsultasi yang intensif antara TKPKD Kabupaten dengan TKPKD
Provinsi, Bappenas dan TNP2K (pusat) dalam perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan.
7. Dukungan regulasi yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan,
program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
KUNCI KEBERHASILAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

52. 1. Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah
strategis dan mendasar yang harus dilakukan secara sistemik dan konvergen guna
mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titik berat pencapaian
pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada:
(a) Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan
kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan,
perlindungan soial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan; serta
(b) Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif
dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan
global.
(c) Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah
serta keberpihakan kepada koperasi;
3. Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik pusat maupun
daerah serta segenap komponen pembangunan, agar mampu mereduksi berbagai
ketimpangan terutama ego sektoral dan wilayah.
PENUTUP

53. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL