Uploaded byDianSopyan
1,459 views

Pedum-Posyantek-1.pdf

Dokumen ini adalah pedoman umum untuk pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Posyantek diharapkan dapat menjembatani antara masyarakat dan sumber teknologi, mendorong inovasi, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Penyusunan pedoman ini melibatkan berbagai pihak dan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Embed presentation

Downloaded 19 times
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN 2020
KATA PENGANTAR Pembangunan perdesaan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yaitu keberdayaan dalam menjaga kesinambungan hidup sehat dan mengembangkan kemampuan berusaha yang memiliki daya saing, sehingga dalam prakteknya perlu dikembangkan mekanisme yang memberi peluang kepada masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu indikator desa yang mampu berdayasaing adalah desa yang mampu mendayagunakan sumber daya alam maupun sumber daya lokalnya melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG) untuk kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu perangkat kelembagaan alih teknologi yang berdayaguna di masyarakat yang diharapkan dibentuk di setiap kecamatan dan desa (Pemendes No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA Desa) adalah Pos Pelayanan Teknologi Desa atau Posyantekdes dan Pos Pelayanan Teknologi Antar Desa atau Posyantek Antar Desa. Misi pembentukan Posyantek adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan sumber-sumber teknologi tepat guna sehingga apabila kebijakan ini secara efektif diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia, maka dengan sendirinya akan terjadi gelombang peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nasional. Sedangkan Posyantek diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak terkait sehingga keterhubungan tersebut dapat meningkatkan kreatiftas masyarakat yang selanjutnya menjadi pemicu terwujudnya inovasi tekrnologi tepat guna yang memberdayakan masyarakat khususnya di desa. Penyusunan pedoman umum ini melibatkan berbagai pihak, yaitu lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Konsultan, pemerhati teknologi tepat guna serta masukan dan saran dai berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan pedoman umum ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan manfaat yang didapat untuk dapat meningkatkan kemampuan secara umum. Jakarta, Desember 2020 Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ROSYIDAH RACHMAWATY
DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Ruang Lingkup 3 1.3 Pengertian Umum 4 BAB II Maksud dan Tujuan 8 2.1 Maksud 8 2.2 Tujuan 8 BAB III Tentang Posyantek 9 3.1 Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai Organisasi 9 BAB IV Pembentukan Lembaga Posyantek 11 4.1 Pembentukan 11 4.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 12 BAB V Pengelolaan Posyantek 13 5.1 Status dan Kependudukan 13 5.2 Tugas 13 5.4 Prinsip Pengelolaan 14 BAB VI Organisasi dan Tata Kerja 16 6.1 Struktur Organisasi 16 6.2 Kepengurusan 16 6.3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 17 6.4 Hubungan Kerja 19 BAB VII Kegiatan 21 7.1 Inventarisasi TTG 21 7.2 Pelayanan Informasi TTG 21 7.3 Kursus/Pelatihan TTG 21 7.4 Peragaan TTG 22 7.5 Pendampingan Pemanfaatan TTG 22 7.6 Pengembangan TTG 22
BAB VIII Sarana dan Prasarana 23 8.1 Bangunan 23 8.2 Ruangan 23 8.3 Perlengkapan 24 BAB IX Indikator Keberhasilan 26 9.1 Organisasi atau Kelembagaan 26 9.2 Pelayanan Informasi 26 9.3 Pelatihan 26 9.4 Kemandirian Dana 26 9.5 Pengembangan TTG 26 9.6 Penggunaan TTG 26 9.7 Pendampingan kepada Masyarakat 27 9.8 Kemitraan 27 BAB X Pendanaan 28 10.1 Sumber dana 28 10.2 Pengelolaan dana 29 BAB XI Pembinaan 30 11.1 Tanggungjawab 30 11.2 Kegiatan 30 BAB XII Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 33 12.1 Kegiatan 33 12.2 Pelaporan 33 12.3 Monitoring dan Evaluasi 33 BAB XIII Penutup 35 Lampiran
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan visi pembangunan nasional, yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah menjadi bangsa yang punya daya saing prima. Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan daya saing bangsa diperlukan strategi dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Pedesaan secara optimal sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Ditemukannya dan dikembangkannya beberapa hasil teknologi merupakan hasil dari dinamika kemajuan penerapan teknologi oleh beberapa pihak. Konsep Revolusi Industri 4.0 yang dikenalkan oleh Prof. Klaus Schwab (seorang ekonom terkenal dunia asal Jerman), pendiri dan Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF) dalam bukunya yang berjudul “The Fourth Industrial Revolution”. Isi dari buku ini menjelaskan tentang revolusi industri telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Kini, revolusi industri mengalami puncaknya dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan secara online. Hal ini sangat berpengaruh pada penyimpanan sebuah data daerah. Seringkali didapat sebuah data di kantor kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, hingga kantor tingkat nasional memiliki data yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada dengan beberapa alasan, diharapkan pengelolaan suatu data daerah dapat lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan menggunakan teknologi konvensional. Pengelolaan data dengan kemudahan teknologi di revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat di desa yang identik dengan daerah yang konservatif. Permasalahannya adalah komunitas masyarakat desa minim sekali yang mengerti perkembangan teknologi terbarukan. Hal ini
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 2 dapat dikarenakan kondisi geografis yang jauh dari pusat kota sehingga masyarakat desa lebih sering menggunakan teknologi konvensional. Dengan demikian, masyarakat desa tidak perlu kesulitan untuk mengelola arsip-arsip desa karena dengan adanya kemudahan pada fase revolusi industri 4.0, akan lebih memudahkan komunitas masyarakat desa menjaga arsip-arsip desa. Masyarakat desa akan melalui proses merekap lebih singkat dengan teknologi konvensional. Juga manfaat dari pengembangan desa dengan mengikuti perkembangan revolusi ini adalah dapat mengembangkan potensi yang ada di desa dan dapat mempromosikan suatu kawasan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan peranan pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. (Pasal, 80, 83 dan 112). Hal ini sesuai misi teknologi tepat guna yaitu penerapan dan pemanfaatan suatu inovasi teknologi yang tepat dan berdayaguna. Pemanfaatan TTG diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien. Teknologi Tepat Guna bukan hanya bentuk atau wujud fisik berupa teknologi, melainkan juga konsep pikir dan aktualisasinya bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan semua aspek sumberdaya lokal (alam, manusia, teknologi, sosial) secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perangkat kelembagaan alih teknologi yang berdaya guna di masyarakat yang diharapkan dibentuk di setiap kecamatan dan desa (Permendes No. 23 Tahun 2017) adalah Pos Pelayanan Teknologi Desa atau Posyantekdes dan Pos Pelayanan Teknologi Antar Desa atau Posyantek Antar Desa. Misi pembentukan Posyantek adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan sumber-sumber teknologi tepat guna sehingga apabila kebijakan ini secara efektif diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia, maka dengan sendirinya akan terjadi gelombang peningkatan penguasaan iptek secara nasional. Oleh karena kedudukannya, dan juga prinsip pembentukannya, Posyantek diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak terkait dan dengan keterhubungan tersebut
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 3 maka kreatifitas masyarakat akan menjadi pemicu terwujudnya inovasi teknologi tepat guna yang memberdayakan. Pedoman umum pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) bermaksud untuk (1) melaksanakan operasionalisasi dan pengembangan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; (2) memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa, serta meningkatkan dan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah; (3) menetapkan pola pembinaannya; (4) mengalokasikan dana/anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dana desa serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dan (5) sistem pelaporan hasil pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan Posyantek desa dan Posyantek antar desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyusun Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. 1.2. Ruang Lingkup Pedoman umum pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Posyantek meliputi: a. Latar belakang; b. Maksud dan tujuan; c. Tentang Posyantek; d. Pembentukan Lembaga Posyantek; e. Pengelolaan Posyantek; f. Organisasi dan Tata Kerja; g. Kegiatan; h. Sarana dan Prasarana; i. Indikator Keberhasilan; j. Pendanaan; k. Pembinaan; l. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; m. Penutup.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 4 1.3. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: a. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat. b. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) yang sudah terbentuk sebelumnya selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa. c. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. d. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. e. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. f. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan. g. Pemasyarakatan TTG adalah upaya menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan melalui kegiatan Gelar TTG, Percontohan, fasilitasi inkubasi, publikasi, edukasi dan pembentukan pos pelayanan TTG.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 5 h. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi. i. Perekayasaan TTG adalah kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai tambah produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika. j. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan melalui indentifikasi, verifikasi dan validasi dan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba Inovasi TTG. k. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi status TTG yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. l. Pemetaan Sumberdaya Lokal adalah suatu proses terpadu untuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara partisipatif, survei, wawancara melalui identifikasi, verifikasi dan validasi sumberdaya alam dan manusia dengan prioritas lima (5) aspek pemanfaatan TTG. m. Aspek Pemanfaatan TTG adalah peningkatan peranan TTG untuk pemberdayaan masyarakat melalui (a). penyediaan/pengolahan pangan, (b). pemanfaatan energi baru dan terbarukan, (c). penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, (d). pengelolaan lingkungan dan (e). pemampuan ekonomi. n. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG, dilakukan melalui penlusuran inovasi teknologi dan sumberdaya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil inovasi TTG serta pengembangan produk TTG Unggulan. o. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan,
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 6 pengkajian, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi TTG dan atau sumberdaya lokal. p. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat yang dilakukan melalui fasilitasi jaringan dan akses modal. q. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. r. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat, dilakukan melalui fasilitasi pengajuan sertifkat HKI, Hak Paten Sederhana, Sertifikasi Standar Nasional Indonesia terhadap inovasi akar rumput. s. Fasilitasi sertifikat HKI adalah upaya perlindungan hukum atas inovasi terhadap temuan akar rumput oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. t. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. u. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat antar Desa. v. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna. w. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 7 x. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi. y. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. z. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 8 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 2.1. Maksud Memberikan arah dan petunjuk kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, dinas/instansi terkait, lembaga riset, perguruan tinggi, kepala desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 2.2. Tujuan a. Memberikan pedoman pembentukan dan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek bagi para pemangku kepentingan terutama di Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pengurus Posyantek dan Posyantek desa seluruh Indonesia. b. Mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017. c. Memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi TTG untuk masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi pelayanan TTG dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat. d. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus Posyantek desa dan Posyantek terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam di sekitar lokasi organisasi. e. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang lebih baik.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 9 BAB III TENTANG POSYANTEK 3.1.Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai Organisasi a. Visi Seluruh Provinsi di Indonesia sudah terbentuk dan memiliki kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa secara Nasional pada akhir tahun 2020 untuk memberikan pelayanan inovasi teknologi yang berdaya guna di Pedesaan. b. Misi 1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga riset negara, perguruan tinggi, swasta penyedia inovasi teknologi tepat guna dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan TTG; 2. Membangun sistem informasi dan komunikasi inovasi teknologi tepat guna secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga kompeten dibidang Inovasi TTG untuk mendukung keseluruhan operasionalisasi Posyantek desa dan Posyantek; 3. Membangun kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi para pengurus; 4. Menjembatani kebutuhan masyarakat pemanfaat/pengguna TTG dengan sumber TTG; 5. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat. c. Sasaran 1. Tercapainya pembentukan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia yang optimal dan berkesinambungan; 2. Tercapainya kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang mandiri dan bersinergi dengan BUM Desa dan BUM Desa bersama serta Lembaga-lembaga Pemerintah dan Swasta;
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 10 3. Terciptanya kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang handal, unggul dan terpercaya. d. Tata Nilai Organisasi Posyantek desa dan Posyantek menetapkan dan mengembangkan tata nilai organisasi yang terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu: 1. Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya 2. Profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan 3. Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan perlayanan terbaik dengan ikhlas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan TTG 4. Effisensi Operasional merupakan upaya untuk mencapau kinerja oprimal melalui perencanaan yang tepat dan effisien.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 11 BAB IV PEMBENTUKAN LEMBAGA POSYANTEK 4.1. Pembentukan Lembaga pelayanan teknologi tepat guna terdiri atas Posyantek Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Posyantek Desa berkedudukan di Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017. Dalam hal ini telah terjadi perubahan penyebutan nama, Posyantek desa semula disebut dengan Warung Teknologi (Wartek) berkedudukan di Desa berdasarkan Permendagri No 20/2010. Pembentukan Posyantek dilakukan dengan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang berasal dari para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa yang berada dalam lingkup suatu wilayah kecamatan. Hasil musyawarah pembentukan Posyantek dengan kelengkapan pengurus disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota 1 . Sedangkan pembentukan Posyantek desa dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap suatu teknologi tepat guna pedesaan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mendirikan Posyantek desa yang disertai dengan kepengurusan lengkap dapat sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Desa. Untuk memperoleh pengakuan status hukum dalam rangka mendapatkan kemudahan untuk menerima bantuan atau hibah dari pihak lain itu diperlukan surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri di kabupaten/kota setempat. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Posyantek khususnya Posyantek Antar Desa perlu dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dan didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang 11 Pengurus Posyantek Desa dan Antar Desa tidak boleh berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik (Permendesa PDTT No 23/2017 Pasal 29)
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 12 menangani bidang politik dalam negeri di kabupaten/kota sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. 4.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sesuai dengan ketentuan untuk pengelolaan sebuah organisasi dan memenuhi persyaratan mendapatkan SKT diperlukan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Pengertian dari AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota, AD-ART berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sifat dari AD-ART adalah mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama. AD-ART memuat paling sedikit hal-hal sebegai berikut : a. nama dan lambang b. tempat kedudukan c. asas, tujuan dan fungsi d. kepengurusan e. hak dan kewajiban anggota f. pengelolaan keuangan g. mekanisme penyelesaian sengketa dan penawasan internal, dan h. pembubaran organisasi. Gambar 1. Bagan Alur Tujuan Posyantek Desa/Posyantek Antar Desa. • Info TTG • Pameran Produk • Radio Komunitas • Wesite • Info Kemasan • Konsultasi • Info Pasar • Teknologi • Pemasaran Produk Masyarakat Penghasil TTG Masyarakat Pengguna TTG Posyantekdes/ Posyantek Antar Desa
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 13 BAB V PENGELOLAAN POSYANTEK 5.1. Status dan Kedudukan Posyantek desa dan Posyantek antar desa ditinjau dari aspek status dan kedudukannya adalah sebagai berikut: a. Posyantek desa dan Posyantek antar desa merupakan lembaga kemasyarakatan desa; b. Posyantek desa berkedudukan di desa atau sebutan nama lain; dan c. Posyantek antar desa berkedudukan di kecamatan. 5.2. Tugas Untuk mencapai maksud pembentukan dan pengembangan Posyantek desa atau Posyantekdes, maka tugas yang harus dilaksanakan adalah; a. Posyantek desa mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar desa; 2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG; 3. Memfasilitasi Posyantek desa/kelurahan dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG; 4. Memfasilitasi identifikasi/penelusuran inovasi TTG; 5. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG; 6. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat; 7. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; 8. Mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek-posyantek desa; 9. Menyusun laporan pengelolaan posyantek desa. b. Posyantek antar desa bertugas sebagai berikut: 1. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa; 2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 14 3. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG di desanya; 4. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG; 5. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat; 6. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; 7. Memfasilitasi penerapan TTG; dan 8. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek Antar Desa. Gambar 2. Bagan Alur Transfer/Alih Teknologi Tepat Guna 5.3. Prinsip Pengelolaan Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Posyantek dan Posyantek desa yaitu: a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa dan Posyantek harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlanjutan program/kegiatannya. b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa dan Posyantek harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan Posyantekdesa dan Posyantek.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 15 c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Posyantek desa dan Posyantek.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 16 BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA 6.1. Struktur Organisasi Berdasarkan tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka struktur organisasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa adalah sebagai berikut: Gambar 3. Struktur Organisasi Posyantek Desa atau Posyantekdes Antar Desa 6.2. Kepengurusan Dengan mengacu pada struktur organisasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka kepengurusan Posyantek desa dan Posyantek antar desa sebagai berikut: a. Pengurus Posyantek desa dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri para inovator TTG, pelaku/pemanfaat TTG, penggiat TTG dan tokoh masyarakat di desa atau antar desa yang secara sukarela/swadaya membentuk lembaga pelayanan TTG; b. Jumlah dan susunan pengurus posyantek desa sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua,
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 17 sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan; c. Penetapan pengurus Posyantek desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; d. Penetapan pengurus Posyantek Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota; e. Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Mewakili unsur masyarakat; 2. Bukan dari kalangan ASN di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), TNI/Polri, atau aparatur pemerintah desa setempat; 3. Bukan partisipan, anggota/pengurus organisasi pendukung (sayap), anggota atau pengurus partai politik tertentu; 4. Memahami adat istiadat masyarakat setempat; 5. Berdomisili di desa atau kecamatan lokasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa setempat; 6. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG; 7. Aktif, kreatif dan inovatif; 8. Memiliki kemampuan manajerial; 9. Memiliki jiwa/spirit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik; 10. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG; 11. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat; 12. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber; 13. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; serta 14. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait. 6.3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Uraian tugas dan tanggungjawab Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa pada struktur organisasi Posyantek desa atau Posyantek adalah sebagai berikut:
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 18 a. Ketua 1. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah tetapkan oleh pengurus; 3. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi; 5. Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek desa dan Posyantek antar desa kepada pengurus (laporan kegiatan dan laporan keuangan); 6. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan 7. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. b. Sekretaris Sekretaris bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama. c. Bendahara Bendahara bertugas mencatat, mengelola dan melaporkan seluruh penggunaan dana/keuangan lembaga Posyantek desa dan Posyantek antar desa. d. Seksi Kemitraan 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) serta pemanfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industry dll); 3. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan/pemanfaatan TTG; 5. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 19 6. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat; 7. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; 8. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/ pengguna TTG; 9. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek desa dan Posyantek antar desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan 10.Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG; 3. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG; 4. Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG, dan 5. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. f. Seksi Pengembangan TTG 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG; 3. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat; 4. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; dan 5. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. 6.4. Hubungan Kerja Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Posyantek desa dan Posyantek antar desa perlu menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain. Adapun mekanisme hubungan kerjasama Posyantek desa dimaksud sebagai berikut : a. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 20 b. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. c. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat konsultatif dan koordinatif. d. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan BUMDesa bersifat kemitraan. e. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan f. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan pihak ketiga di desa dan/ atau di daerah bersifat kemitraan. Sedangkan mekanisme hubungan kerja pada Posyantek antar desa dimaksud sebagai berikut: a. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. b. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. c. Hubungan kerja antara Posyantek antar desadengan BUMDesa dan BUMDesa bersama bersifat kemitraan. d. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan posyantek desa bersifat konsultatif dan koordinatif. e. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan. f. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan pihak ketiga di kecamatan dan/atau di daerah bersifat kemitraan.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 21 BAB VII KEGIATAN Dengan mengacu pada tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka kegiatan yang dapat dilakukan meliputi inventarisasi TTG, pelayanan informasi TTG, kursus/pelatihan TTG, peragaan TTG, pendampingan pemanfaatan dan pengembangan TTG. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: 7.1. Inventarisasi TTG Kegiatan ini bertujuan agar Posyantek desa dan Posyantek antar desa memiliki informasi/data yang terkait dengan sumber daya alam, jenis-jenis TTG yang telah ada/dimanfaatkan masyarakat (TTG eksisting) dan jenis- jenis kebutuhan TTG oleh masyarakat sebagai bahan acuan untuk memberikan pelayanan informasi/teknis TTG kepada masyarakat. TTG yang diinventarisasi dapat berasal dari dalam dan luar desa/daerah tersebut, yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, industri pengolahan, infrastruktur/sipil bangunan, dan lain sebagainya. 7.2. Pelayanan informasi TTG Pelayanan informasi TTG dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek desa dan Posyantek antar desa, pembuatan leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui radio, dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG yang merupakan layanan informasi pemasaran, harga, permintaan dan penawaran TTG dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur. 7.3. Kursus/pelatihan TTG Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan, menggunakan dan mengembangkan TTG. Materi, waktu, frekuensi dan peserta kursus/pelatihan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di wilayah
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 22 desa/kecamatan setempat. Kegiatan ini dijadwalkan secara teratur dengan memperhatikan kebutuhan teknologi oleh masyarakat. 7.4. Peragaan TTG Keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan atau fakta empirik. Oleh karena itu, dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG. Peragaan TTG dapat dilakukan melalui: a. Pameran TTG di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi pada kesempatan tertentu, seperti misalnya pada peringatan 17 Agustus, kebangkitan nasional, dan event sejenisnya; b. Demonstrasi penggunaan TTG ke desa/kelurahan. Dalam rangka peragaan TTG, Posyantek desa/Posyantek dapat bekerjasama dengan pihak pembuat/pencipta TTG. 7.5. Pendampingan Pemanfaatan TTG Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses alih teknologi kepada masyarakat (pemanfaat TTG) dalam rangka pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya lokal di daerah. Sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas dalam proses produksi barang maupun jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan serta menumbuh kembangkangkan kewirausahaan dan industry mikro kecil di desa-desa. 7.6. Pengembangan TTG Kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan perekayasaan TTG, yang dapat dilakukan secara mandiri maupun menjalin kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah/pemda, perguruan tinggi/sekolah kejuruan, bengkel rekayasa teknologi, dan sejenisnya. Sedangkan dalam rangka mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG, Posyantek dapat menyelenggarakan lomba cipta TTG kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 23 BAB VIII SARANA DAN PRASARANA Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Posyantek desa dan Posyantek antar desa sebaiknya memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Posyantek desa dan Posyantek antar desa meliputi: 8.1. Bangunan Posyantek desa dan Posyantek antar desa mempunyai bangunan sekretariat yang mudah diakses oleh masyarakat pemanfaat/pengguna TTG. Keberadaannya harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Untuk itu, lokasi yang strategis adalah di sisi jalan raya, setidaknya di jalan kecamatan. Suatu nilai tambah apabila jalan tersebut dapat menghubungkan ke banyak desa/kelurahan. Selain itu, bangunan Posyantek desa dan Posyantek antar desa sedapat mungkin berada di lantai satu/dasar. Jika memang harus berada di lantai dua, akses menuju ruang harus mudah dan nyaman. 8.2. Ruangan Tata ruang Posyantek desa dan Posyantek antar desa merupakan aspek yang penting. Ruang yang ditata dengan baik dan sesuai dengan estetika dapat membuat pengguna nyaman. Posyantek desa dan Posyantek antar desa sebaiknya memiliki ruangan sebagai berikut: a. Ruang pelayanan teknologi yang dilengkapi dengan ruang membaca berbagai koleksi yang tersimpan dalam rak-rak buku dan peragaan/pamer produk teknologi; b. Ruang pertemuan dan tempat pelatihan; c. Ruang pengurus (apabila dimungkinkan), diperuntukkan bagi pengurus dalam melakukan pengelolaan maupun pengembangan. Selain itu, dapat digunakan untuk menyimpan arsip-arsip administrasi. Berikut ini adalah Ilustrasi Denah Tata Ruang Posyantek desa dan Posyantek antar desa:
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 24 Gambar 4. Denah Tata Ruang Posyantek desa atau Posyantek Keterangan Gambar : 1 = Meja Layanan Elektronik 2 = Rak Displai Publikasi Tercetak 3 = Rak Displai Expose Produk 4 = Meja Pengelola 5 = Meja Konsultasi/Diskusi/Transaksi 8.3. Perlengkapan Untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban Posyantek desa dan Posyantek antar desa, diperlukan perlengkapan perangkat kesekretariatan, terdiri dari alat kantor untuk administrasi dan perangkat layanan terknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 25 Gambar 6. Contoh rak buku Gambar 7. Contoh penempatan alat Gambar 8. Contoh ruang kerja pengurus Gambar 9. Contoh ruang pertemuan/diskusi/pelayanan
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 26 BAB IX INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan pengelolaan Posyantek Desa atau Posyantek adalah sebagai berikut: 9.1. Organisasi atau kelembagaan, meliputi: a. Aturan organisasi; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bupati/walikota, jika dimungkinkan; d. Struktur dan kelengkapan organisasi; e. Administrasi umum dan keuangan. f. Data terkait program kerja, potensi SDA, TTG eksisting dan kebutuhan TTG. 9.2. Pelayanan informasi, meliputi: a. Produk/jenis informasi yang diberikan; b. Cakupan layanan informasi yang diberikan; c. Jenis media pelayanan informasi; d. Jumlah pengguna. 9.3. Pelatihan, meliputi: a. Jumlah orang yang telah dilatih; b. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan; c. Jumlah jasa jenis pelatihan yang dimiliki; d. Jumlah pelatih/instruktur TTG yang dimiliki; e. Kemitraan berupa jumlah badan/lembaga yang dijalin kerjasama pelatihan. 9.4. Kemandirian Dana, meliputi: a. Persentase pembiayaan dari swadaya masyarakat terhadap total pembiayaan; b. Jumlah kegiatan yang menghasilkan dana. 9.5. Pengembangan TTG, meliputi: a. Jumlah TTG yang telah diciptakan; dan b. Jumlah TTG yang telah dimodifikasi atau dikembangkan. 9.6. Penggunaan TTG oleh Masyarakat, meliputi: a. Persen penduduk yang menggunakan TTG dalam usahanya; b. Jumlah jenis TTG yang digunakan oleh masyarakat.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 27 9.7. Pendampingan kepada masyarakat: a. Jumlah sektor industri kecil dan usaha lainnya berkembang akibat pelayanan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; b. Jumlah pengguna yang meningkat produksi, mutu/kualitas produk dan daya saing usahanya. 9.8. Kemitraan, meliputi: a. Jumlah dan frekuensi Kemitraan dengan BUMDesa dan Posyantek lainnya; b. Jumlah dan frekuensi Kemitraan dan Pembinaan/pendampingan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; c. Jumlah lembaga pelayanan TTG yang telah menjalin kerjasama/kemitraan; d. Jumlah Instansi Pemerintah (diluar Dinas PMD), Perguruan Tinggi/Lembaga pendidikan yang telah menjalin kerjasama/kemitraan; e. Jumlah lembaga swasta lainnya atau LSM yang telah menjalin kerjasama/ kemitraan.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 28 BAB X PENDANAAN 10.1. Sumber Dana Untuk operasionalisasi Posyantek desa dan Posyantek, sumber pendanaan dapat berasal dari sumber-sumber berikut: a. APBN APBN digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan TTG, penyediaan sarana dan perlengkapan kantor sekretariat Posyantek desa/Posyantek. b. APBD Provinsi APBD Provinsi digunakan untuk membiayai operasional kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi TTG, pengembangan TTG, administrasi, pemantauan dan pembinaan Tim Pembina Provinsi. c. APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan; d. APBDes/Dana Desa APBDesa/Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai operasional kegiatan Posyantek desa/Posyantek dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat atau pendampingan bagi masyarakat Desa yang terkait dengan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan dan penerapan TTG. e. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat Bantuan dapat bersumber dari lembaga, perusahaan atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri. f. Usaha produktif yang mungkin dapat dikembangkan sebagai unit usaha: 1. Membuka bengkel/perbaikan alat-mesin; 2. Membuka dan melayani jasa rumah kemasan; 3. Menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 29 4. Menyediakan/menyewakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat; 5. Jasa pelayanan konsultasi; 6. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri; 7. Royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek desa atau Posyantek; 8. Kegiatan usaha lainnya yang tidak melanggar hukum. 10.2. Pengelolaan Dana Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana adalah sebagai berikut: a. Dana yang dimiliki Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan; b. Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah; c. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian dan laporan keuangan oleh bendahara; d. Bila lokasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana Posyantek desa dan Posyantek disimpan di bank; e. Setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus; f. Setiap tiga bulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan kepada Bupati/Walikota cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 30 BAB XI PEMBINAAN 11.1. Tanggung Jawab Pembinaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. Pusat Pembinaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa secara nasional menjadi tanggungjawab Menteri Desa PDTT, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan mengadakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. b. Provinsi Pembinaan skala provinsi menjadi tanggungjawab Gubernur, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi atau sebutan nama lain. c. Kabupaten/Kota Pembinaan skala kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan nama lain. d. Kecamatan Pembinaan di kecamatan menjadi tanggungjawab Camat sesuai dengan pelimpahan ugas tyang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. 11.2. Kegiatan Masing-masing tingkat pemerintahan melaksanakan pembinaan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pembinaan pada masing-masing tingkat pemerintahan sebagai berikut:
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 31 a. Pusat Pembinaan dilaksanakan secara nasional melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Pemberian pedoman pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 3. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 5. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; dan 6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. b. Provinsi Pembinaan dilaksanakan dalam skala provinsi melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Pemberian pedoman teknis pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 3. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 5. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. c. Kabupaten/Kota Pembinaan dilaksanakan dalam skala kabupaten/kota melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa;
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 32 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. d. Kecamatan Bupati/Walikota dapat melimpahkan pembinaan kepada Camat, dengan kegiatan pembinaan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 3. Monitoring dan evaluasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa;
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 33 BAB XII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam rangka optimalisasi pelaksaaan tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa dengan penjelasan sebagai berikut: 12.1. Kegiatan. Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa melaporkan kegiatan Posyantek desa/Posyantek kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota. 12.2. Pelaporan. Operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek desa dan Posyantek antar desa dimonitor secara berjenjang oleh Pemerintah desa, Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten/Kota. 12.3. Monitoring dan Evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara: a. Bulanan: Pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali. b. Semesteran: dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, mencakup tingkat pencapaian, kendala, dan tindakan yang diperlukan. c. Tahunan: merupakan pertemuan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada Bupati/Walikota Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya dilakukan evaluasi oleh masing- masing Posyantek desa dan Posyantek antar desa. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek dan Posyantek desa pada wilayah kabupaten/Kota. d. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pelaporan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Ketua Posyantek desa dan Posyantek antar desa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa atau Posyantek setiap triwulan kepada Bupati/Walikota melalui Institusi Dinas PMD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi; b. Kepala Dinas PMD Provinsi.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 34 2. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa dan Posyantek antar desa di wilayahnya kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementeria Desa PDT dan Transmigrasi. 3. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa dan Posyantek antar desa di wilayahnya kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi. 4. Laporan Ketua Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus terkirim selambat lambatnya pada setiap minggu pertama bulan April, Juli, Oktober dan akhir Desember tahun berjalan. 5. Laporan Bupati/Walikota dibuat dan disampaikan setiap enam bulan (semester). 6. Laporan Gubernur dibuat setiap tahun dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional. 7. Format laporan sesuai dengan Lampiran yang tercantum dalam Panduan Umum Posyantek desa dan Posyantek antar desa.
Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 35 BAB XIII PENUTUP Demikian Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa ini menjadi dasar dan rujukan bagi pengelola dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pembentukan dan pengelolaan Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa, serta guna menyusun dokumen-dokumen teknis yang dipersyaratkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengembangan Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa, baik yang dituangkan sebagai Petunjuk Teknis, Standart Operational Procedure (SOP) maupun Kerangka Acuan Kerja.
Page 1 of 4 Lampiran I : Format Laporan Posyantek Desa atau Posyantek Antar Desa Nama Posyantekdes/ Posyantek antar desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : LAPORAN PERIODE …………….S.D. ……………. NO. KEGIATAN WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN HASIL KEGIATAN PELAKSANA DAN SUMBER DANA KET. A. Administrasi 1. Surat Menyurat 2. Laporan Keuangan B. Organisasi 1. Rapat Pengurus 2. Pengutan Kapasitas Pengurus (pelatihan, studi banding, lokakarya, magang, dll) C. Kegiatan Utama : 1. Invetarisai TTG 2. Sosialisasi Posyantek atau Posyantek desa 3. Penyuluhan TTG 4. Layanan Konsultasi TTG 5. Pembuatan media cetak (leaflet, brosur TTG) 6. Penyebaran Informasi elektronis (internet, intranet, FB, Page FB, twitter,dll) 7. Kursus/Pelatihan (sebutka n jenis/nama pelatihannya) 8. Pameran TTG 9. Demontrasi Penggunaan TTG 10.Pengembangan TTG (Rekayasa TTG, Inovasi TTG) D. Kegiatan Usaha / Kemandirian E. Kemitraan /Kerjasama F. Rencana Kerja triwulan ….. Keterangan: Laporan disesuakan dengan kegiatan yang telah dilakukan pada periode laporan. ………….., ………………… Ketua Posyantek Desa/ Posyantek Antar Desa (_____________________________________)
Page 2 of 4 Lampiran II : Format Laporan Semester Pembina Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota : Provinsi : LAPORAN PERIODE …………….S.D. ……………. NO. KEGIATAN WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN HASIL KEGIATAN PELAKSANA DAN SUMBER DANA KET. A. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan B. Supervisi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan C. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta dilampirkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan D. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti lomba Posyantek dan lainnya) Foto kegiatan dilampirkan E. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci jenis pelatihan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan F. Lainnya (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan G. Rencana Kerja Semester berikutnya (Rincian Rencana Kerja dilampirkan) Foto kegiatan dilampirkan ………….., ………………… Kepala Dinas PMD Provoinsi/Kab/Kota (_______________)
Page 3 of 4 Lampiran III : Format Laporan Evaluasi Perkembangan Posyantek desa/ Posyantek Antar Desa Kabupaten/Kota : Provinsi : NO NAMA POSYANTEK/ POSYANTEK DESA ALAMAT TAHUN BERDIRI PENERIMAAN BANTUAN DANA PENGEMBANG-AN (Rp) TAHUN PENERI- MAAN SUMBER DANA (APBN/ APBDProv /APBD Kab/Kota) KATEGORI POSYANTEK Pasif Aktif Tegak Mandiri Keterangan Kategori Posyentek Desa atau Posyantek antar Desa: 1. Pasif: Posyantek telah terbentuk/berdiri tetapi tidak ada aktifitas atau kegiatan. 2. Aktif: Posyantek aktif yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, dan pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat. 3. Tegak: Posyantek tegak yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, dan menguasahi alat teknologi tepat guna. 4. Mandiri: Posyantek mandiri yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, menguasahi alat teknologi tepat guna,mempunyai mini perpustakaan, mempunyai usaha, mempunyai sumber dana, sudah alih teknologi, sudah melatih masyarakat, dan melakukan kemitraan. ………….., ………………… Kepala Dinas PMD Provoinsi/Kab/Kota ……………….. ( ________________ )
Page 4 of 4 Lampiran IV: Format Laporan Tahunan Pembina Provinsi Provinsi : LAPORAN PERIODE …………….S.D. ……………. NO. KEGIATAN WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN HASIL KEGIATAN PELAKSANA DAN SUMBER DANA KET. A. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan B. Pemberian pedoman teknis pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dilampirkan Pedoman Teknis yang dibuat) Buku Pedoman Teknis dilampir- kan C. Supervisi pengelolaan Posyantek (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan D. Monitoring dan evaluasi Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta dilampirkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan E. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti lomba Posyantek dan lainnya) Foto kegiatan dilampir- kan F. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci jenis pelatihan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan G. Lainnya (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan H. Rencana Kerja Tahun berikutnya (Rincian Rencana Kerja dilampirkan) Foto kegiatan dilampir- kan ………….., ………………… Kepala Dinas PMD Provoinsi/Kab/Kota (_______________)
ouMAM DAP, TER REMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL I PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NOMOR CI TAHYN oal TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) TAHUN ANGGARAN 2020 DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, Menimbang a. bahwa dalam rangka pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), maka perlu dibuat pedoman umuma pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek); pembentukan, pengelolaan, dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang pedoman umum pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun anggaran 2020. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratura tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah T'ertinggal dan TTansmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan knologi Tepat Guna dalam Fengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1810, 2017); MEMUTUS KAN: Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN POS PENGELOLAAN, DAN PELAYANAN TEKNOLOGI (PoSYANTEK) TAHUN ANGGARAN 2020. Menetapkan Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini. KESATU Tujuan pedoman umum ini sebagai rujukan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) KEDUA Kecamatan, dan Desa dalam Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Masyarakat Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA- 067.03.1.350456/2020 tanggal 12 Nopember 2019. KETIGA Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Pembangunan Desa Kementerian Daerah Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki semestinya. KEEMPAT Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ta Nove mho r 020 Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA4, esu raczrt un suiag iHasi -reaomtNG. ROSYIDAH RACHMAWATY Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan); 2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan); 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PLDT dan Transmigrasi; 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI; 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta; 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV; 9. Para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal PPMD; 10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen PPMD; 11. Yang bersangkutan.

More Related Content

PPT
Paparan posyantek 2 revisi
bydewi inne kumalasari
 
PPTX
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
byArman Kr
 
PPTX
Sosialisasi Pendataan Desa (IDM berbasis SDGs Desa) 2021.pptx
bymutiaras1
 
PDF
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
byTV Desa
 
PPTX
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
byTeguh Kristyanto
 
PPT
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
bysekolahdesa
 
PPTX
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
byArif Bramantio
 
PPTX
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
byFormasi Org
 
Paparan posyantek 2 revisi
bydewi inne kumalasari
 
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
byArman Kr
 
Sosialisasi Pendataan Desa (IDM berbasis SDGs Desa) 2021.pptx
bymutiaras1
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
byTV Desa
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
byTeguh Kristyanto
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
bysekolahdesa
 
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
byArif Bramantio
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
byFormasi Org
 

What's hot

PPTX
Peningkatan kapasitas aparatur desa
byPusdiklatpemdaPemeri
 
PDF
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
bymuzakir tombolotutu
 
PDF
Sk kader posyandu
byAbdul Kohar
 
PPT
Penyusunan RKP Desa
byUmi Arifah
 
PPTX
paparan.desa.cerdas.pptx
byEdiKusnadi11
 
PPTX
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
byFormasi Org
 
DOCX
SOP PSN RUMAH TANGGA.docx
bydayatali1
 
PPTX
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
byTV Desa
 
PPTX
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
byEka Saputra
 
DOCX
Kak kegiatan desa
byglora sby
 
PPTX
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
bydatangawen
 
PDF
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
byDeeDee150
 
PPT
Bahan pembinaan pokja iii
byPemdesKarangtawang
 
PPTX
Prosedur pembentukan peraturan bupati
byArdi Susanto
 
PPTX
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
PPT
Konsep perencanaan pembangunan desa
byPemdes Seboro Sadang
 
PDF
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
byari saridjo
 
PDF
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
bygunawankusumo
 
PPTX
Profil Posyantek
byposyantek
 
PDF
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
bydesakulonprogo
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
byPusdiklatpemdaPemeri
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
bymuzakir tombolotutu
 
Sk kader posyandu
byAbdul Kohar
 
Penyusunan RKP Desa
byUmi Arifah
 
paparan.desa.cerdas.pptx
byEdiKusnadi11
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
byFormasi Org
 
SOP PSN RUMAH TANGGA.docx
bydayatali1
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
byTV Desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
byEka Saputra
 
Kak kegiatan desa
byglora sby
 
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
bydatangawen
 
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
byDeeDee150
 
Bahan pembinaan pokja iii
byPemdesKarangtawang
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
byArdi Susanto
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
byAdelfios Andyka Fatra
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
byPemdes Seboro Sadang
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
byari saridjo
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
bygunawankusumo
 
Profil Posyantek
byposyantek
 
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
bydesakulonprogo
 

Recently uploaded

DOCX
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 9
byModul Guruku
 
PPTX
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning PPKN Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 8
byModul Guruku
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Matematika Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Etika Berinternet & Bermedia Sosial - Hafawah.pdf
byhafzayah
 
PDF
MODUL AJAR DEEP LEARNING SENI RUPA KELAS 2 (RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM) CP...
byARIS AR
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
PPTX
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
PPTX
Prinsip-Prinsip Investigasi (Panduan ACi/Association of Corporate Investigato...
byKanaidi ken
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Budidaya Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PPTX
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
PDF
SIAP TEMPUR TKA BAHASA INDONESIA SMP/MTS
bylaxim2019
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
PPTX
Mekanisme Pelaporan Tindakan Penyuapan _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 9 [modulguruku.com]
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
PPTX
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 8
byModul Guruku
 
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 9
byModul Guruku
 
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
Modul Ajar Deep Learning PPKN Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 8
byModul Guruku
 
Modul Ajar Deep Learning Matematika Kelas 7 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Etika Berinternet & Bermedia Sosial - Hafawah.pdf
byhafzayah
 
MODUL AJAR DEEP LEARNING SENI RUPA KELAS 2 (RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM) CP...
byARIS AR
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 8
byModul Guruku
 
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
Prinsip-Prinsip Investigasi (Panduan ACi/Association of Corporate Investigato...
byKanaidi ken
 
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Budidaya Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
SIAP TEMPUR TKA BAHASA INDONESIA SMP/MTS
bylaxim2019
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
Mekanisme Pelaporan Tindakan Penyuapan _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 9 [modulguruku.com]
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 7
byModul Guruku
 
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 8
byModul Guruku
 

Pedum-Posyantek-1.pdf

  • 1.
    KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN 2020
  • 2.
    KATA PENGANTAR Pembangunan perdesaanbertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yaitu keberdayaan dalam menjaga kesinambungan hidup sehat dan mengembangkan kemampuan berusaha yang memiliki daya saing, sehingga dalam prakteknya perlu dikembangkan mekanisme yang memberi peluang kepada masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu indikator desa yang mampu berdayasaing adalah desa yang mampu mendayagunakan sumber daya alam maupun sumber daya lokalnya melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG) untuk kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu perangkat kelembagaan alih teknologi yang berdayaguna di masyarakat yang diharapkan dibentuk di setiap kecamatan dan desa (Pemendes No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA Desa) adalah Pos Pelayanan Teknologi Desa atau Posyantekdes dan Pos Pelayanan Teknologi Antar Desa atau Posyantek Antar Desa. Misi pembentukan Posyantek adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan sumber-sumber teknologi tepat guna sehingga apabila kebijakan ini secara efektif diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia, maka dengan sendirinya akan terjadi gelombang peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nasional. Sedangkan Posyantek diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak terkait sehingga keterhubungan tersebut dapat meningkatkan kreatiftas masyarakat yang selanjutnya menjadi pemicu terwujudnya inovasi tekrnologi tepat guna yang memberdayakan masyarakat khususnya di desa. Penyusunan pedoman umum ini melibatkan berbagai pihak, yaitu lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Konsultan, pemerhati teknologi tepat guna serta masukan dan saran dai berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan pedoman umum ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan manfaat yang didapat untuk dapat meningkatkan kemampuan secara umum. Jakarta, Desember 2020 Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ROSYIDAH RACHMAWATY
  • 3.
    DAFTAR ISI BAB IPendahuluan 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Ruang Lingkup 3 1.3 Pengertian Umum 4 BAB II Maksud dan Tujuan 8 2.1 Maksud 8 2.2 Tujuan 8 BAB III Tentang Posyantek 9 3.1 Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai Organisasi 9 BAB IV Pembentukan Lembaga Posyantek 11 4.1 Pembentukan 11 4.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 12 BAB V Pengelolaan Posyantek 13 5.1 Status dan Kependudukan 13 5.2 Tugas 13 5.4 Prinsip Pengelolaan 14 BAB VI Organisasi dan Tata Kerja 16 6.1 Struktur Organisasi 16 6.2 Kepengurusan 16 6.3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 17 6.4 Hubungan Kerja 19 BAB VII Kegiatan 21 7.1 Inventarisasi TTG 21 7.2 Pelayanan Informasi TTG 21 7.3 Kursus/Pelatihan TTG 21 7.4 Peragaan TTG 22 7.5 Pendampingan Pemanfaatan TTG 22 7.6 Pengembangan TTG 22
  • 4.
    BAB VIII Saranadan Prasarana 23 8.1 Bangunan 23 8.2 Ruangan 23 8.3 Perlengkapan 24 BAB IX Indikator Keberhasilan 26 9.1 Organisasi atau Kelembagaan 26 9.2 Pelayanan Informasi 26 9.3 Pelatihan 26 9.4 Kemandirian Dana 26 9.5 Pengembangan TTG 26 9.6 Penggunaan TTG 26 9.7 Pendampingan kepada Masyarakat 27 9.8 Kemitraan 27 BAB X Pendanaan 28 10.1 Sumber dana 28 10.2 Pengelolaan dana 29 BAB XI Pembinaan 30 11.1 Tanggungjawab 30 11.2 Kegiatan 30 BAB XII Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 33 12.1 Kegiatan 33 12.2 Pelaporan 33 12.3 Monitoring dan Evaluasi 33 BAB XIII Penutup 35 Lampiran
  • 5.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan visi pembangunan nasional, yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah menjadi bangsa yang punya daya saing prima. Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan daya saing bangsa diperlukan strategi dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Pedesaan secara optimal sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Ditemukannya dan dikembangkannya beberapa hasil teknologi merupakan hasil dari dinamika kemajuan penerapan teknologi oleh beberapa pihak. Konsep Revolusi Industri 4.0 yang dikenalkan oleh Prof. Klaus Schwab (seorang ekonom terkenal dunia asal Jerman), pendiri dan Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF) dalam bukunya yang berjudul “The Fourth Industrial Revolution”. Isi dari buku ini menjelaskan tentang revolusi industri telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Kini, revolusi industri mengalami puncaknya dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan secara online. Hal ini sangat berpengaruh pada penyimpanan sebuah data daerah. Seringkali didapat sebuah data di kantor kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, hingga kantor tingkat nasional memiliki data yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada dengan beberapa alasan, diharapkan pengelolaan suatu data daerah dapat lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan menggunakan teknologi konvensional. Pengelolaan data dengan kemudahan teknologi di revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat di desa yang identik dengan daerah yang konservatif. Permasalahannya adalah komunitas masyarakat desa minim sekali yang mengerti perkembangan teknologi terbarukan. Hal ini
  • 6.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 2 dapat dikarenakan kondisi geografis yang jauh dari pusat kota sehingga masyarakat desa lebih sering menggunakan teknologi konvensional. Dengan demikian, masyarakat desa tidak perlu kesulitan untuk mengelola arsip-arsip desa karena dengan adanya kemudahan pada fase revolusi industri 4.0, akan lebih memudahkan komunitas masyarakat desa menjaga arsip-arsip desa. Masyarakat desa akan melalui proses merekap lebih singkat dengan teknologi konvensional. Juga manfaat dari pengembangan desa dengan mengikuti perkembangan revolusi ini adalah dapat mengembangkan potensi yang ada di desa dan dapat mempromosikan suatu kawasan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan peranan pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. (Pasal, 80, 83 dan 112). Hal ini sesuai misi teknologi tepat guna yaitu penerapan dan pemanfaatan suatu inovasi teknologi yang tepat dan berdayaguna. Pemanfaatan TTG diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien. Teknologi Tepat Guna bukan hanya bentuk atau wujud fisik berupa teknologi, melainkan juga konsep pikir dan aktualisasinya bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan semua aspek sumberdaya lokal (alam, manusia, teknologi, sosial) secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perangkat kelembagaan alih teknologi yang berdaya guna di masyarakat yang diharapkan dibentuk di setiap kecamatan dan desa (Permendes No. 23 Tahun 2017) adalah Pos Pelayanan Teknologi Desa atau Posyantekdes dan Pos Pelayanan Teknologi Antar Desa atau Posyantek Antar Desa. Misi pembentukan Posyantek adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan sumber-sumber teknologi tepat guna sehingga apabila kebijakan ini secara efektif diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia, maka dengan sendirinya akan terjadi gelombang peningkatan penguasaan iptek secara nasional. Oleh karena kedudukannya, dan juga prinsip pembentukannya, Posyantek diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak terkait dan dengan keterhubungan tersebut
  • 7.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 3 maka kreatifitas masyarakat akan menjadi pemicu terwujudnya inovasi teknologi tepat guna yang memberdayakan. Pedoman umum pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) bermaksud untuk (1) melaksanakan operasionalisasi dan pengembangan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; (2) memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa, serta meningkatkan dan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah; (3) menetapkan pola pembinaannya; (4) mengalokasikan dana/anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dana desa serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dan (5) sistem pelaporan hasil pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan Posyantek desa dan Posyantek antar desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyusun Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. 1.2. Ruang Lingkup Pedoman umum pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Posyantek meliputi: a. Latar belakang; b. Maksud dan tujuan; c. Tentang Posyantek; d. Pembentukan Lembaga Posyantek; e. Pengelolaan Posyantek; f. Organisasi dan Tata Kerja; g. Kegiatan; h. Sarana dan Prasarana; i. Indikator Keberhasilan; j. Pendanaan; k. Pembinaan; l. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; m. Penutup.
  • 8.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 4 1.3. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: a. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat. b. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) yang sudah terbentuk sebelumnya selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa. c. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. d. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. e. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. f. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan. g. Pemasyarakatan TTG adalah upaya menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan melalui kegiatan Gelar TTG, Percontohan, fasilitasi inkubasi, publikasi, edukasi dan pembentukan pos pelayanan TTG.
  • 9.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 5 h. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi. i. Perekayasaan TTG adalah kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai tambah produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika. j. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan melalui indentifikasi, verifikasi dan validasi dan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba Inovasi TTG. k. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi status TTG yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. l. Pemetaan Sumberdaya Lokal adalah suatu proses terpadu untuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara partisipatif, survei, wawancara melalui identifikasi, verifikasi dan validasi sumberdaya alam dan manusia dengan prioritas lima (5) aspek pemanfaatan TTG. m. Aspek Pemanfaatan TTG adalah peningkatan peranan TTG untuk pemberdayaan masyarakat melalui (a). penyediaan/pengolahan pangan, (b). pemanfaatan energi baru dan terbarukan, (c). penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, (d). pengelolaan lingkungan dan (e). pemampuan ekonomi. n. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG, dilakukan melalui penlusuran inovasi teknologi dan sumberdaya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil inovasi TTG serta pengembangan produk TTG Unggulan. o. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan,
  • 10.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 6 pengkajian, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi TTG dan atau sumberdaya lokal. p. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat yang dilakukan melalui fasilitasi jaringan dan akses modal. q. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. r. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat, dilakukan melalui fasilitasi pengajuan sertifkat HKI, Hak Paten Sederhana, Sertifikasi Standar Nasional Indonesia terhadap inovasi akar rumput. s. Fasilitasi sertifikat HKI adalah upaya perlindungan hukum atas inovasi terhadap temuan akar rumput oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. t. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. u. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat antar Desa. v. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna. w. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  • 11.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 7 x. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi. y. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. z. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
  • 12.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 8 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 2.1. Maksud Memberikan arah dan petunjuk kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, dinas/instansi terkait, lembaga riset, perguruan tinggi, kepala desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 2.2. Tujuan a. Memberikan pedoman pembentukan dan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek bagi para pemangku kepentingan terutama di Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pengurus Posyantek dan Posyantek desa seluruh Indonesia. b. Mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017. c. Memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi TTG untuk masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi pelayanan TTG dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat. d. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus Posyantek desa dan Posyantek terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam di sekitar lokasi organisasi. e. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang lebih baik.
  • 13.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 9 BAB III TENTANG POSYANTEK 3.1.Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai Organisasi a. Visi Seluruh Provinsi di Indonesia sudah terbentuk dan memiliki kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa secara Nasional pada akhir tahun 2020 untuk memberikan pelayanan inovasi teknologi yang berdaya guna di Pedesaan. b. Misi 1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga riset negara, perguruan tinggi, swasta penyedia inovasi teknologi tepat guna dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan TTG; 2. Membangun sistem informasi dan komunikasi inovasi teknologi tepat guna secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga kompeten dibidang Inovasi TTG untuk mendukung keseluruhan operasionalisasi Posyantek desa dan Posyantek; 3. Membangun kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi para pengurus; 4. Menjembatani kebutuhan masyarakat pemanfaat/pengguna TTG dengan sumber TTG; 5. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat. c. Sasaran 1. Tercapainya pembentukan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia yang optimal dan berkesinambungan; 2. Tercapainya kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang mandiri dan bersinergi dengan BUM Desa dan BUM Desa bersama serta Lembaga-lembaga Pemerintah dan Swasta;
  • 14.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 10 3. Terciptanya kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek yang handal, unggul dan terpercaya. d. Tata Nilai Organisasi Posyantek desa dan Posyantek menetapkan dan mengembangkan tata nilai organisasi yang terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu: 1. Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya 2. Profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan 3. Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan perlayanan terbaik dengan ikhlas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan TTG 4. Effisensi Operasional merupakan upaya untuk mencapau kinerja oprimal melalui perencanaan yang tepat dan effisien.
  • 15.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 11 BAB IV PEMBENTUKAN LEMBAGA POSYANTEK 4.1. Pembentukan Lembaga pelayanan teknologi tepat guna terdiri atas Posyantek Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Posyantek Desa berkedudukan di Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017. Dalam hal ini telah terjadi perubahan penyebutan nama, Posyantek desa semula disebut dengan Warung Teknologi (Wartek) berkedudukan di Desa berdasarkan Permendagri No 20/2010. Pembentukan Posyantek dilakukan dengan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang berasal dari para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa yang berada dalam lingkup suatu wilayah kecamatan. Hasil musyawarah pembentukan Posyantek dengan kelengkapan pengurus disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota 1 . Sedangkan pembentukan Posyantek desa dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap suatu teknologi tepat guna pedesaan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mendirikan Posyantek desa yang disertai dengan kepengurusan lengkap dapat sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Desa. Untuk memperoleh pengakuan status hukum dalam rangka mendapatkan kemudahan untuk menerima bantuan atau hibah dari pihak lain itu diperlukan surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri di kabupaten/kota setempat. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Posyantek khususnya Posyantek Antar Desa perlu dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dan didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang 11 Pengurus Posyantek Desa dan Antar Desa tidak boleh berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik (Permendesa PDTT No 23/2017 Pasal 29)
  • 16.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 12 menangani bidang politik dalam negeri di kabupaten/kota sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. 4.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sesuai dengan ketentuan untuk pengelolaan sebuah organisasi dan memenuhi persyaratan mendapatkan SKT diperlukan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Pengertian dari AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota, AD-ART berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sifat dari AD-ART adalah mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama. AD-ART memuat paling sedikit hal-hal sebegai berikut : a. nama dan lambang b. tempat kedudukan c. asas, tujuan dan fungsi d. kepengurusan e. hak dan kewajiban anggota f. pengelolaan keuangan g. mekanisme penyelesaian sengketa dan penawasan internal, dan h. pembubaran organisasi. Gambar 1. Bagan Alur Tujuan Posyantek Desa/Posyantek Antar Desa. • Info TTG • Pameran Produk • Radio Komunitas • Wesite • Info Kemasan • Konsultasi • Info Pasar • Teknologi • Pemasaran Produk Masyarakat Penghasil TTG Masyarakat Pengguna TTG Posyantekdes/ Posyantek Antar Desa
  • 17.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 13 BAB V PENGELOLAAN POSYANTEK 5.1. Status dan Kedudukan Posyantek desa dan Posyantek antar desa ditinjau dari aspek status dan kedudukannya adalah sebagai berikut: a. Posyantek desa dan Posyantek antar desa merupakan lembaga kemasyarakatan desa; b. Posyantek desa berkedudukan di desa atau sebutan nama lain; dan c. Posyantek antar desa berkedudukan di kecamatan. 5.2. Tugas Untuk mencapai maksud pembentukan dan pengembangan Posyantek desa atau Posyantekdes, maka tugas yang harus dilaksanakan adalah; a. Posyantek desa mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar desa; 2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG; 3. Memfasilitasi Posyantek desa/kelurahan dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG; 4. Memfasilitasi identifikasi/penelusuran inovasi TTG; 5. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG; 6. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat; 7. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; 8. Mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek-posyantek desa; 9. Menyusun laporan pengelolaan posyantek desa. b. Posyantek antar desa bertugas sebagai berikut: 1. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa; 2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
  • 18.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 14 3. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG di desanya; 4. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG; 5. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat; 6. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; 7. Memfasilitasi penerapan TTG; dan 8. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek Antar Desa. Gambar 2. Bagan Alur Transfer/Alih Teknologi Tepat Guna 5.3. Prinsip Pengelolaan Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Posyantek dan Posyantek desa yaitu: a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa dan Posyantek harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlanjutan program/kegiatannya. b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa dan Posyantek harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan Posyantekdesa dan Posyantek.
  • 19.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 15 c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Posyantek desa dan Posyantek.
  • 20.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 16 BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA 6.1. Struktur Organisasi Berdasarkan tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka struktur organisasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa adalah sebagai berikut: Gambar 3. Struktur Organisasi Posyantek Desa atau Posyantekdes Antar Desa 6.2. Kepengurusan Dengan mengacu pada struktur organisasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka kepengurusan Posyantek desa dan Posyantek antar desa sebagai berikut: a. Pengurus Posyantek desa dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri para inovator TTG, pelaku/pemanfaat TTG, penggiat TTG dan tokoh masyarakat di desa atau antar desa yang secara sukarela/swadaya membentuk lembaga pelayanan TTG; b. Jumlah dan susunan pengurus posyantek desa sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua,
  • 21.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 17 sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan; c. Penetapan pengurus Posyantek desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; d. Penetapan pengurus Posyantek Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota; e. Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Mewakili unsur masyarakat; 2. Bukan dari kalangan ASN di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), TNI/Polri, atau aparatur pemerintah desa setempat; 3. Bukan partisipan, anggota/pengurus organisasi pendukung (sayap), anggota atau pengurus partai politik tertentu; 4. Memahami adat istiadat masyarakat setempat; 5. Berdomisili di desa atau kecamatan lokasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa setempat; 6. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG; 7. Aktif, kreatif dan inovatif; 8. Memiliki kemampuan manajerial; 9. Memiliki jiwa/spirit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik; 10. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG; 11. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat; 12. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber; 13. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; serta 14. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait. 6.3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Uraian tugas dan tanggungjawab Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa pada struktur organisasi Posyantek desa atau Posyantek adalah sebagai berikut:
  • 22.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 18 a. Ketua 1. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah tetapkan oleh pengurus; 3. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi; 5. Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek desa dan Posyantek antar desa kepada pengurus (laporan kegiatan dan laporan keuangan); 6. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan 7. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. b. Sekretaris Sekretaris bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama. c. Bendahara Bendahara bertugas mencatat, mengelola dan melaporkan seluruh penggunaan dana/keuangan lembaga Posyantek desa dan Posyantek antar desa. d. Seksi Kemitraan 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) serta pemanfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industry dll); 3. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan/pemanfaatan TTG; 5. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
  • 23.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 19 6. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat; 7. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; 8. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/ pengguna TTG; 9. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek desa dan Posyantek antar desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan 10.Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG; 3. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG; 4. Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG, dan 5. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. f. Seksi Pengembangan TTG 1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG; 3. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat; 4. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; dan 5. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi. 6.4. Hubungan Kerja Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Posyantek desa dan Posyantek antar desa perlu menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain. Adapun mekanisme hubungan kerjasama Posyantek desa dimaksud sebagai berikut : a. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
  • 24.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 20 b. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. c. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat konsultatif dan koordinatif. d. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan BUMDesa bersifat kemitraan. e. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan f. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan pihak ketiga di desa dan/ atau di daerah bersifat kemitraan. Sedangkan mekanisme hubungan kerja pada Posyantek antar desa dimaksud sebagai berikut: a. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. b. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. c. Hubungan kerja antara Posyantek antar desadengan BUMDesa dan BUMDesa bersama bersifat kemitraan. d. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan posyantek desa bersifat konsultatif dan koordinatif. e. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan. f. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan pihak ketiga di kecamatan dan/atau di daerah bersifat kemitraan.
  • 25.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 21 BAB VII KEGIATAN Dengan mengacu pada tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, maka kegiatan yang dapat dilakukan meliputi inventarisasi TTG, pelayanan informasi TTG, kursus/pelatihan TTG, peragaan TTG, pendampingan pemanfaatan dan pengembangan TTG. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: 7.1. Inventarisasi TTG Kegiatan ini bertujuan agar Posyantek desa dan Posyantek antar desa memiliki informasi/data yang terkait dengan sumber daya alam, jenis-jenis TTG yang telah ada/dimanfaatkan masyarakat (TTG eksisting) dan jenis- jenis kebutuhan TTG oleh masyarakat sebagai bahan acuan untuk memberikan pelayanan informasi/teknis TTG kepada masyarakat. TTG yang diinventarisasi dapat berasal dari dalam dan luar desa/daerah tersebut, yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, industri pengolahan, infrastruktur/sipil bangunan, dan lain sebagainya. 7.2. Pelayanan informasi TTG Pelayanan informasi TTG dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek desa dan Posyantek antar desa, pembuatan leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui radio, dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG yang merupakan layanan informasi pemasaran, harga, permintaan dan penawaran TTG dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur. 7.3. Kursus/pelatihan TTG Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan, menggunakan dan mengembangkan TTG. Materi, waktu, frekuensi dan peserta kursus/pelatihan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di wilayah
  • 26.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 22 desa/kecamatan setempat. Kegiatan ini dijadwalkan secara teratur dengan memperhatikan kebutuhan teknologi oleh masyarakat. 7.4. Peragaan TTG Keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan atau fakta empirik. Oleh karena itu, dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG. Peragaan TTG dapat dilakukan melalui: a. Pameran TTG di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi pada kesempatan tertentu, seperti misalnya pada peringatan 17 Agustus, kebangkitan nasional, dan event sejenisnya; b. Demonstrasi penggunaan TTG ke desa/kelurahan. Dalam rangka peragaan TTG, Posyantek desa/Posyantek dapat bekerjasama dengan pihak pembuat/pencipta TTG. 7.5. Pendampingan Pemanfaatan TTG Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses alih teknologi kepada masyarakat (pemanfaat TTG) dalam rangka pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya lokal di daerah. Sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas dalam proses produksi barang maupun jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan serta menumbuh kembangkangkan kewirausahaan dan industry mikro kecil di desa-desa. 7.6. Pengembangan TTG Kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan perekayasaan TTG, yang dapat dilakukan secara mandiri maupun menjalin kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah/pemda, perguruan tinggi/sekolah kejuruan, bengkel rekayasa teknologi, dan sejenisnya. Sedangkan dalam rangka mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG, Posyantek dapat menyelenggarakan lomba cipta TTG kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga.
  • 27.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 23 BAB VIII SARANA DAN PRASARANA Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Posyantek desa dan Posyantek antar desa sebaiknya memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Posyantek desa dan Posyantek antar desa meliputi: 8.1. Bangunan Posyantek desa dan Posyantek antar desa mempunyai bangunan sekretariat yang mudah diakses oleh masyarakat pemanfaat/pengguna TTG. Keberadaannya harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Untuk itu, lokasi yang strategis adalah di sisi jalan raya, setidaknya di jalan kecamatan. Suatu nilai tambah apabila jalan tersebut dapat menghubungkan ke banyak desa/kelurahan. Selain itu, bangunan Posyantek desa dan Posyantek antar desa sedapat mungkin berada di lantai satu/dasar. Jika memang harus berada di lantai dua, akses menuju ruang harus mudah dan nyaman. 8.2. Ruangan Tata ruang Posyantek desa dan Posyantek antar desa merupakan aspek yang penting. Ruang yang ditata dengan baik dan sesuai dengan estetika dapat membuat pengguna nyaman. Posyantek desa dan Posyantek antar desa sebaiknya memiliki ruangan sebagai berikut: a. Ruang pelayanan teknologi yang dilengkapi dengan ruang membaca berbagai koleksi yang tersimpan dalam rak-rak buku dan peragaan/pamer produk teknologi; b. Ruang pertemuan dan tempat pelatihan; c. Ruang pengurus (apabila dimungkinkan), diperuntukkan bagi pengurus dalam melakukan pengelolaan maupun pengembangan. Selain itu, dapat digunakan untuk menyimpan arsip-arsip administrasi. Berikut ini adalah Ilustrasi Denah Tata Ruang Posyantek desa dan Posyantek antar desa:
  • 28.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 24 Gambar 4. Denah Tata Ruang Posyantek desa atau Posyantek Keterangan Gambar : 1 = Meja Layanan Elektronik 2 = Rak Displai Publikasi Tercetak 3 = Rak Displai Expose Produk 4 = Meja Pengelola 5 = Meja Konsultasi/Diskusi/Transaksi 8.3. Perlengkapan Untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban Posyantek desa dan Posyantek antar desa, diperlukan perlengkapan perangkat kesekretariatan, terdiri dari alat kantor untuk administrasi dan perangkat layanan terknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
  • 29.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 25 Gambar 6. Contoh rak buku Gambar 7. Contoh penempatan alat Gambar 8. Contoh ruang kerja pengurus Gambar 9. Contoh ruang pertemuan/diskusi/pelayanan
  • 30.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 26 BAB IX INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan pengelolaan Posyantek Desa atau Posyantek adalah sebagai berikut: 9.1. Organisasi atau kelembagaan, meliputi: a. Aturan organisasi; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bupati/walikota, jika dimungkinkan; d. Struktur dan kelengkapan organisasi; e. Administrasi umum dan keuangan. f. Data terkait program kerja, potensi SDA, TTG eksisting dan kebutuhan TTG. 9.2. Pelayanan informasi, meliputi: a. Produk/jenis informasi yang diberikan; b. Cakupan layanan informasi yang diberikan; c. Jenis media pelayanan informasi; d. Jumlah pengguna. 9.3. Pelatihan, meliputi: a. Jumlah orang yang telah dilatih; b. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan; c. Jumlah jasa jenis pelatihan yang dimiliki; d. Jumlah pelatih/instruktur TTG yang dimiliki; e. Kemitraan berupa jumlah badan/lembaga yang dijalin kerjasama pelatihan. 9.4. Kemandirian Dana, meliputi: a. Persentase pembiayaan dari swadaya masyarakat terhadap total pembiayaan; b. Jumlah kegiatan yang menghasilkan dana. 9.5. Pengembangan TTG, meliputi: a. Jumlah TTG yang telah diciptakan; dan b. Jumlah TTG yang telah dimodifikasi atau dikembangkan. 9.6. Penggunaan TTG oleh Masyarakat, meliputi: a. Persen penduduk yang menggunakan TTG dalam usahanya; b. Jumlah jenis TTG yang digunakan oleh masyarakat.
  • 31.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 27 9.7. Pendampingan kepada masyarakat: a. Jumlah sektor industri kecil dan usaha lainnya berkembang akibat pelayanan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; b. Jumlah pengguna yang meningkat produksi, mutu/kualitas produk dan daya saing usahanya. 9.8. Kemitraan, meliputi: a. Jumlah dan frekuensi Kemitraan dengan BUMDesa dan Posyantek lainnya; b. Jumlah dan frekuensi Kemitraan dan Pembinaan/pendampingan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; c. Jumlah lembaga pelayanan TTG yang telah menjalin kerjasama/kemitraan; d. Jumlah Instansi Pemerintah (diluar Dinas PMD), Perguruan Tinggi/Lembaga pendidikan yang telah menjalin kerjasama/kemitraan; e. Jumlah lembaga swasta lainnya atau LSM yang telah menjalin kerjasama/ kemitraan.
  • 32.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 28 BAB X PENDANAAN 10.1. Sumber Dana Untuk operasionalisasi Posyantek desa dan Posyantek, sumber pendanaan dapat berasal dari sumber-sumber berikut: a. APBN APBN digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan TTG, penyediaan sarana dan perlengkapan kantor sekretariat Posyantek desa/Posyantek. b. APBD Provinsi APBD Provinsi digunakan untuk membiayai operasional kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi TTG, pengembangan TTG, administrasi, pemantauan dan pembinaan Tim Pembina Provinsi. c. APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan; d. APBDes/Dana Desa APBDesa/Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai operasional kegiatan Posyantek desa/Posyantek dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat atau pendampingan bagi masyarakat Desa yang terkait dengan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan dan penerapan TTG. e. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat Bantuan dapat bersumber dari lembaga, perusahaan atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri. f. Usaha produktif yang mungkin dapat dikembangkan sebagai unit usaha: 1. Membuka bengkel/perbaikan alat-mesin; 2. Membuka dan melayani jasa rumah kemasan; 3. Menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
  • 33.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 29 4. Menyediakan/menyewakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat; 5. Jasa pelayanan konsultasi; 6. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri; 7. Royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek desa atau Posyantek; 8. Kegiatan usaha lainnya yang tidak melanggar hukum. 10.2. Pengelolaan Dana Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana adalah sebagai berikut: a. Dana yang dimiliki Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan; b. Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah; c. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian dan laporan keuangan oleh bendahara; d. Bila lokasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana Posyantek desa dan Posyantek disimpan di bank; e. Setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus; f. Setiap tiga bulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan kepada Bupati/Walikota cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.
  • 34.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 30 BAB XI PEMBINAAN 11.1. Tanggung Jawab Pembinaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. Pusat Pembinaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa secara nasional menjadi tanggungjawab Menteri Desa PDTT, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan mengadakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. b. Provinsi Pembinaan skala provinsi menjadi tanggungjawab Gubernur, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi atau sebutan nama lain. c. Kabupaten/Kota Pembinaan skala kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan nama lain. d. Kecamatan Pembinaan di kecamatan menjadi tanggungjawab Camat sesuai dengan pelimpahan ugas tyang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. 11.2. Kegiatan Masing-masing tingkat pemerintahan melaksanakan pembinaan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pembinaan pada masing-masing tingkat pemerintahan sebagai berikut:
  • 35.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 31 a. Pusat Pembinaan dilaksanakan secara nasional melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Pemberian pedoman pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 3. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 5. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; dan 6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. b. Provinsi Pembinaan dilaksanakan dalam skala provinsi melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Pemberian pedoman teknis pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 3. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 5. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. c. Kabupaten/Kota Pembinaan dilaksanakan dalam skala kabupaten/kota melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa;
  • 36.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 32 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 4. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa. d. Kecamatan Bupati/Walikota dapat melimpahkan pembinaan kepada Camat, dengan kegiatan pembinaan sebagai berikut: 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 2. Supervisi pengelolaan Posyantek desa dan Posyantek antar desa; 3. Monitoring dan evaluasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa;
  • 37.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 33 BAB XII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam rangka optimalisasi pelaksaaan tugas Posyantek desa dan Posyantek antar desa, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Posyantek desa dan Posyantek antar desa dengan penjelasan sebagai berikut: 12.1. Kegiatan. Pengurus Posyantek desa dan Posyantek antar desa melaporkan kegiatan Posyantek desa/Posyantek kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota. 12.2. Pelaporan. Operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek desa dan Posyantek antar desa dimonitor secara berjenjang oleh Pemerintah desa, Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten/Kota. 12.3. Monitoring dan Evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara: a. Bulanan: Pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali. b. Semesteran: dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, mencakup tingkat pencapaian, kendala, dan tindakan yang diperlukan. c. Tahunan: merupakan pertemuan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada Bupati/Walikota Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya dilakukan evaluasi oleh masing- masing Posyantek desa dan Posyantek antar desa. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek dan Posyantek desa pada wilayah kabupaten/Kota. d. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pelaporan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Ketua Posyantek desa dan Posyantek antar desa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa atau Posyantek setiap triwulan kepada Bupati/Walikota melalui Institusi Dinas PMD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi; b. Kepala Dinas PMD Provinsi.
  • 38.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 34 2. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa dan Posyantek antar desa di wilayahnya kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementeria Desa PDT dan Transmigrasi. 3. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek desa dan Posyantek antar desa di wilayahnya kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi. 4. Laporan Ketua Posyantek desa dan Posyantek antar desa harus terkirim selambat lambatnya pada setiap minggu pertama bulan April, Juli, Oktober dan akhir Desember tahun berjalan. 5. Laporan Bupati/Walikota dibuat dan disampaikan setiap enam bulan (semester). 6. Laporan Gubernur dibuat setiap tahun dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional. 7. Format laporan sesuai dengan Lampiran yang tercantum dalam Panduan Umum Posyantek desa dan Posyantek antar desa.
  • 39.
    Pedoman Umum Pembentukan,Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi | 35 BAB XIII PENUTUP Demikian Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa ini menjadi dasar dan rujukan bagi pengelola dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pembentukan dan pengelolaan Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa, serta guna menyusun dokumen-dokumen teknis yang dipersyaratkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengembangan Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa, baik yang dituangkan sebagai Petunjuk Teknis, Standart Operational Procedure (SOP) maupun Kerangka Acuan Kerja.
  • 40.
    Page 1 of4 Lampiran I : Format Laporan Posyantek Desa atau Posyantek Antar Desa Nama Posyantekdes/ Posyantek antar desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : LAPORAN PERIODE …………….S.D. ……………. NO. KEGIATAN WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN HASIL KEGIATAN PELAKSANA DAN SUMBER DANA KET. A. Administrasi 1. Surat Menyurat 2. Laporan Keuangan B. Organisasi 1. Rapat Pengurus 2. Pengutan Kapasitas Pengurus (pelatihan, studi banding, lokakarya, magang, dll) C. Kegiatan Utama : 1. Invetarisai TTG 2. Sosialisasi Posyantek atau Posyantek desa 3. Penyuluhan TTG 4. Layanan Konsultasi TTG 5. Pembuatan media cetak (leaflet, brosur TTG) 6. Penyebaran Informasi elektronis (internet, intranet, FB, Page FB, twitter,dll) 7. Kursus/Pelatihan (sebutka n jenis/nama pelatihannya) 8. Pameran TTG 9. Demontrasi Penggunaan TTG 10.Pengembangan TTG (Rekayasa TTG, Inovasi TTG) D. Kegiatan Usaha / Kemandirian E. Kemitraan /Kerjasama F. Rencana Kerja triwulan ….. Keterangan: Laporan disesuakan dengan kegiatan yang telah dilakukan pada periode laporan. ………….., ………………… Ketua Posyantek Desa/ Posyantek Antar Desa (_____________________________________)
  • 41.
    Page 2 of4 Lampiran II : Format Laporan Semester Pembina Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota : Provinsi : LAPORAN PERIODE …………….S.D. ……………. NO. KEGIATAN WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN HASIL KEGIATAN PELAKSANA DAN SUMBER DANA KET. A. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan B. Supervisi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan C. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta dilampirkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan D. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti lomba Posyantek dan lainnya) Foto kegiatan dilampirkan E. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci jenis pelatihan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan F. Lainnya (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampirkan G. Rencana Kerja Semester berikutnya (Rincian Rencana Kerja dilampirkan) Foto kegiatan dilampirkan ………….., ………………… Kepala Dinas PMD Provoinsi/Kab/Kota (_______________)
  • 42.
    Page 3 of4 Lampiran III : Format Laporan Evaluasi Perkembangan Posyantek desa/ Posyantek Antar Desa Kabupaten/Kota : Provinsi : NO NAMA POSYANTEK/ POSYANTEK DESA ALAMAT TAHUN BERDIRI PENERIMAAN BANTUAN DANA PENGEMBANG-AN (Rp) TAHUN PENERI- MAAN SUMBER DANA (APBN/ APBDProv /APBD Kab/Kota) KATEGORI POSYANTEK Pasif Aktif Tegak Mandiri Keterangan Kategori Posyentek Desa atau Posyantek antar Desa: 1. Pasif: Posyantek telah terbentuk/berdiri tetapi tidak ada aktifitas atau kegiatan. 2. Aktif: Posyantek aktif yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, dan pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat. 3. Tegak: Posyantek tegak yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, dan menguasahi alat teknologi tepat guna. 4. Mandiri: Posyantek mandiri yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, menguasahi alat teknologi tepat guna,mempunyai mini perpustakaan, mempunyai usaha, mempunyai sumber dana, sudah alih teknologi, sudah melatih masyarakat, dan melakukan kemitraan. ………….., ………………… Kepala Dinas PMD Provoinsi/Kab/Kota ……………….. ( ________________ )
  • 43.
    Page 4 of4 Lampiran IV: Format Laporan Tahunan Pembina Provinsi Provinsi : LAPORAN PERIODE …………….S.D. ……………. NO. KEGIATAN WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN HASIL KEGIATAN PELAKSANA DAN SUMBER DANA KET. A. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan B. Pemberian pedoman teknis pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dilampirkan Pedoman Teknis yang dibuat) Buku Pedoman Teknis dilampir- kan C. Supervisi pengelolaan Posyantek (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan D. Monitoring dan evaluasi Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta dilampirkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan E. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti lomba Posyantek dan lainnya) Foto kegiatan dilampir- kan F. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci jenis pelatihan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan G. Lainnya (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan) Foto kegiatan dilampir- kan H. Rencana Kerja Tahun berikutnya (Rincian Rencana Kerja dilampirkan) Foto kegiatan dilampir- kan ………….., ………………… Kepala Dinas PMD Provoinsi/Kab/Kota (_______________)
  • 44.
    ouMAM DAP, TER REMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL I PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NOMOR CI TAHYN oal TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) TAHUN ANGGARAN 2020 DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, Menimbang a. bahwa dalam rangka pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), maka perlu dibuat pedoman umuma pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek); pembentukan, pengelolaan, dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang pedoman umum pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun anggaran 2020. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratura tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
  • 45.
    7. Peraturan MenteriDesa. Pembangunan Daerah T'ertinggal dan TTansmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan knologi Tepat Guna dalam Fengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1810, 2017); MEMUTUS KAN: Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN POS PENGELOLAAN, DAN PELAYANAN TEKNOLOGI (PoSYANTEK) TAHUN ANGGARAN 2020. Menetapkan Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini. KESATU Tujuan pedoman umum ini sebagai rujukan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) KEDUA Kecamatan, dan Desa dalam Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Masyarakat Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA- 067.03.1.350456/2020 tanggal 12 Nopember 2019. KETIGA Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Pembangunan Desa Kementerian Daerah Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki semestinya. KEEMPAT Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ta Nove mho r 020 Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA4, esu raczrt un suiag iHasi -reaomtNG. ROSYIDAH RACHMAWATY Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan); 2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan); 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PLDT dan Transmigrasi; 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI; 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta; 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV; 9. Para pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal PPMD; 10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen PPMD; 11. Yang bersangkutan.