2. PENDAHULUAN
•
Upaya Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
merupakan amanat konstitusi UUD ’45.
•
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENGURANGI
KEMISKINAN
•
Pada Juni 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis potret kemiskinan
kondisi Maret 2013. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin negeri ini
mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk. Jika
dibandingkan dengan kondasi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan
tipis 0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa.
•
Tahun ini, jumlah angkatan kerja itu diprediksi bertambah menjadi 122,55 juta
orang dan terus bertambah pada tahun depan yang mencapai sekitar 124,42
juta orang. Dari angka tersebut, sekitar 33,98 juta orang di antaranya
berpendidikan SD ke bawah.
2
3. DIAGNOSA UMUM PENYEBAB KEMISKINAN
Kegagalan Pemenuhan Hak-hak Dasar :
1.
2.
3.
Terbatasnya kecukupan pangan dan mutu pangan
Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan
Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan
Pendidikan
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
5. Terbatasnya akses layanan Perumahan
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih/aman dan
sanitasi
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan
tanah
8. Memburuknya kondisi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
9. Lemahnya perlindungan/jaminan hak atas rasa
aman
10. Lemahnya akses partisipasi masyarakat miskin
3
3
4. PERMASALAHAN DASAR
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
•
•
•
•
Koordinasi masih lemah, terutama dalam hal:
pendataan, pendanaan dan kelembagaan;
Lemahnya koordinasi antar program-program
penanggulangan kemiskinan di antara instansi
pemerintah pusat dan daerah;
Lemahnya integrasi program pada tahap
perencanaan, sinkronisasi program pada tahap
pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah,
dunia usaha, masyarakat madani);
Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah,
dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam
bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan
kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.
4
4
5. Integrasi di tingkat Kota dan Kelurahan / Desa
Sosialisasi awal
ke Walikota/Bupati
Lobby-2
kelompok
strategis
Proses Belajar dari Lapangan
Lokakarya
Orientasi
Kota/Kab
• Diskusi
• Kunjungan
Lapangan
• Wawancara
Membangun
Relawan
Kemiskinan
Lokakarya
Orientasi
Kecamatan
Refleksi
Kemiskinan
Sosialisasi awal
ke Lurah / Kades
Rembug
Kesiapan
Masy.
Rembug
Kesiapan
Masy.
Pendaftaran
Relawan
warga
Serangkaian
Participatory
Poverty
Assesment
Membangun
Kelompok
swadaya
Pemetaan
Swadaya
Membangun
Pokmas
Penguatan
kelembagaan
dan Orientasi
TKPK-D
Review /
penyusunan
SPK-D
Program
penanggulangan
kemiskinan
Rencana Kerja
Penangulangan
kemiskinan
Mengelola
Bantuan
masyarakat
6. PENGERTIAN LEMBAGA KESWADAYAAN
MASYARAKAT
•
•
•
•
Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap
desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap
pengelolaan kegiatan di desa/kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat
melalui musyawarah desa/kelurahan.
Lembaga keswadayaan masyarakat bertanggungjawab atas, pengorganisasian,
perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di desa/kelurahan.
Mekanisme dan prosedur pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat dan
pelaksanaan musyawarah antar desa/kelurahan tersebut diatur dalam Pedoman
Umum dan petunjuk teknis masing-masing program, dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan, forum musyawarah antar
desa/kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di kecamatan
pedesaan. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah perkotaan, musyawarah antar
kelurahan/desa dilakukan melalui Musrenbang kecamatan.
6
7. HARMONISASI PERENCANAAN PARTISIPATIF MASYRAKAT KE DALAM
SISTEM PERENCANAAN REGULER
• PJM Pronangkis desa/kelurahan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen musrenbang, sehingga dokumen PJM Pronangkis harus menjadi bagian dari
RPJM desa/Renstra kelurahan dan RKP desa / renja kelurahan yang akan menjadi acuan
utama dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan dilanjutkan ke musrenbang di
tingkat yang lebih lanjut.
• Kegiatan masyarakat dimasukkan dalam Daftar Kegiatan Prioritas hasil Musrenbang desa/
kelurahan untuk diusulkan dalam Musrenbang di kecamatan, forum SKPD, dan
Musrenbang di kabupaten/ kota.
• Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dimaksud di atas
diprioritaskan dalam rencana kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
dasar untuk penyusunan RAPBD.
• Pada setiap proses Musrenbang kecamatan dan kabupaten/kota harus ada keterwakilan
masyarakat untuk mengawal dan menegaskan usulannya secara langsung.
• Hasil Musrenbang kabupaten/kota di informasikan kembali kepada masyarakat oleh
perwakilan masyarakat tersebut di atas melalui pertemuan di kecamatan dan di
desa/kelurahan dan melalui media atau saluran informasi lainnya.
7
8. Renja
K/L
Musrenbang
Nasional
PEMERINTAH PUSAT
PERENCANAAN PARTISIPATIF MEMPERKUAT MUSRENBANG
RKP
Musrenbang
Pusat
MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PARTISIPATIF
Musrenbang
Provinsi
• Fasilitasi/mediasi usulan masyarakat
Forum SKPD
Provinsi
• Perlu representasi masyarakat dalam setiap
musrenbang utk menjamin usulan masyarakat
Musrenbang
Kab/Kota
Forum SKPD
Kabupaten/Kota
Kajian
Teknis
Kecamatan
Musyawarah
Antar Desa I
(Kegiatan)
Musyawarah Desa I
(Identifikasi potensi,
masalah dan gagasan
Masyarakat)
Musyawarah
Antar Desa II
(Pendanaan)
Musyawarah
Desa II
(Keputusan Usulan)
T–1
RKPD
Renja
SKPD
Pasca
Musrenbang
Kab/Kota
RKPD
Renja
SKPD
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa/
Kelurahan
Jan
Alur MUSRENBANG
(PROSES REGULER)
Feb
Mar
Apr
PEMERINTAH DAERAH
• Pemda dapat mengatur keterkaitan tata cara
penyusunan perencanaan partisipatif dan
perencanaan reguler (UU 25/2004 ps. 27)
Pasca
Musren
Provinsi
