1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bekerja sama dengan LSM untuk meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam di kabupaten tersebut. 2. Rencana strategis disusun untuk memberdayakan Suku Anak Dalam melalui pemenuhan hak atas wilayah hidup, pendidikan, dan kesehatan. 3. Kerja sama antar instansi diharapkan dapat mendorong perbaikan taraf hidup Suku Anak Dalam secara berkelanjutan.

2. Latar Belakang
 Suku Anak Dalam (SAD) adalah suku asli minoritas yang hidup di Sumatera
bahagian selatan, termasuk di Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya
(Prov. Sumbar).
 Saat ini di sepanjang lintas tengah Sumatera terdapat sekitar 1.500 jiwa,
dan di Dharmasraya jumlahnya sekitar 62 – 75 Jiwa.
 SAD merupakan masyarakat yang masih dalam tahapan “berburu dan
meramu”, sangat tergantung pada Sumber Daya Alam khususnya hutan,
dan hidup secara Nomaden.
 Kehilangan hutan dalam skala luas di Sumatera telah mempersulit
kehidupan SAD.
 Pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya telah berupaya memberikan
perhatian kepada masyarakat SAD dalam aspek pembangunan sosial.
Pemerintah berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan
sosio- ekonomi masyarakat SAD.
 Karena berbagai keterbatasan yang ada, maka dukungan dari pihak lain
seperti NGO diperlukan untuk menjangkau mereka secara lebih baik.

4. Rombongan ini berjumlah 7 KK atau 26 jiwa yang
dipimpin oleh Marni (48 tahun) bersama Hasan (55
tahun) suaminya, kepemimpinan di dalam rombong ini
dipegang oleh perempuan tertua dan dibantu oleh
suaminya.
Lokasi : Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar
ROMBONG MARNI/HASAN

5. Populasi rombong ini tidaklah besar, hanya terdiri
atas 5 KK atau 19 jiwa. Sama dengan Rombong
lainnya, mereka dipimpin oleh perempuan tertua
dalam rombongnya. Rombong ini dipimpin oleh Bidan
(46 tahunan) beserta suaminya Bujang Rendah.
Lokasi : Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar
ROMBONG BUJANG RENDAH/BIDAN

6. Kelompok ini pecahan langsung dari kelompok Marni-
Hasan. Pimpinan rombong yaitu Roi adalah anak
kandung dari Hasan-Marni. Kelompok ini juga
berkomunikasi cukup terbuka dengan orang luar.
Rombong ini terdiri atas 4 KK atau 17 jiwa yang
dipimpin oleh Roi dan suaminya Penyiram.
Lokasi : Wilayah adat masyarakat Padang Lalang
Nagari Banai Kecamatan IX Koto
ROMBONGAN PENYIRAM/SI ROI

7. Rombong ini terdiri atas dua kelompok, pertama
adalah kelompok yang mendiami kabun karet Sudir
(Del) dengan jumlah anggota keluarga mereka lebih
kurang 20 orang yang berdiam dalam
sudung/pondok yang berjumlah sekitar 7-10 pondok.
Diantara keluarga ini juga terdapat beberapa orang
gadis dan bujangan. Kelompok berikutnya berada di
kebun karet milik masyarakat Blok A transmigrasi
lokal, Kecamatan Sungai Rumbai.
ROMBONGAN SUKU ANAK DALAM
DI SUNGAI RUMBAI

9. Isu dan Permasalahan
• Program pengembangan Wilayah belum sepenuhnya memperhatikan
masyarakat SAD karena lemahnya data dan informasi.
• Pemberdayaan SAD masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar
• Belum ditemukan pendekatan yang sesuai dan tepat.
• Pemenuhan layanan dasar terkendala karena SAD hidup belum
menetap.
• Relasi sosial antara SAD dengan masyarakat sekitar terhambat karena
ada gap budaya

10. 1. Melakukan Kolaborasi dengan LSM yang memahami
kehidupan Suku Anak Dalam.
Tanggal 6 Juni 2012 Dilakukannya Penandatanganan
Nota Kesepahaman bersama, antara Bupati
Dharmasraya dengan Direktur Eksekutif SSS Pundi
tentang melakukan sinergi gagasan, program dan
aktivitas guna pemenuhan hak hak dasar kehidupan
Suku Anak Dalam.
2. Tahun 2013 dilakukan langkah konkrit.
menyusun Rencana Strategi Suku Anak Dalam yang
difasilitasi oleh Bappeda bersama SSS Pundi sehingga
Program kegiatan bisa dieksekusi oleh setiap SKPD.

12. 1. Validasi dan Pelembagaan Updating Data
Komunitas Suku Anak Dalam
2. Merubah mindset masyarakat terhadap Suku
Anak Dalam
3. Pemenuhan hak untuk hidup dan ruang hidup
4. Merubah Mindset Komunitas Suku Anak Dalam
terhadap pendidikan
5. Meningkatkan Life Skill (Kecakapan hidup)
Komuntas Suku Anak Dalam
6. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

13. Walaupun belum nampak perubahan secara Signifikan tapi sudah
nampak pergerakannya,antara lain:
-KTP : Saat ini memakai E-KTP, tapi ini tentu belum bisa dilakukan
karena kebiasaan SAD yang masih tetap melangun. Tapi
diberlakukan tindakan khusus yaitu dibuatkan Surat Keterangan
Tanda Komunitas (SKTK) yang juga memiliki NIK seperti KTP.
- BPJS : Karena tidak terdaftar di PBI Pusat (Jamkesmas) maka SAD
didaftarkan di PBI Daerah (Jamkesda).
- Pemkab, SSS - Pundi Sumatera bersama Ninik Mamak telah
menyelesaikan proses hibah lokasi untuk wilayah hidup SAD di 3
lokasi di Dharmasraya.
-Sudah ikut dalam pemilu tahun 2014sebanyak 16 orang.

14. Tentu ini semua tidak luput dari
kerjasama semua team. Baik dari
unsur Pemerintah Daerah maupun
dari LSM yang mengerti secara sosial
terhadap kehidupan Suku Anak
Dalam.
LSM SSS Pundi Pro Aktif memberikan
informasi dan memberikan masukan
kepada Pemerintah Daerah melalui
SKPD sehingga Renstra SAD menjadi
Renja SKPD.

15. 1. Dimasukan dalam RPJMD Kab. Dharmasraya
Tahun 2016-2021
2. Mendapatkan perhatian dari Pusat.
3. Menggalang dukungan dari para pihak :
NGO, unsur swasta, tokoh masyarakat.

16. peta jalan dalam Renstra
•studi sosial
•validasi data
•Kepastian legalitas kawasan
•Rencana detail tindakan/aksi
Langkah - 1
Memastikan wilayah
untuk lokasi hidup SAD
•Penyiapan pemukiman dengan pola
khusus (transmigrasi atau skema lain)
yang didukung dengan penyediaan
lahan sebagai sumber penghidupan.
•Penempatan SAD
•Uji coba/pengenalan tekhnik budidaya
•Uji coba/pengenalan layanan
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain
Langkah - 2
uji coba program
pemberdayaan SAD
•Program pendampingan oleh SKPD dan
LSM,
•Program-proram SKPD yang sesuai
dengan kebutuhan SAD
•Pengarahan dan pembinaan terencana
s/d tahun 2020
Langkah - 3
Pemberdayaan SAD
dengan dukungan
Program rutin SKPD
2014-2015 2016 2017 sd 2020
• LSM, Disdukcapil, BPS, BPML2NPPKB
• Ninik mamak, Wali Nagari,
Dishutbun, BPN, PU, Tapem Sekda
• Bappeda, Dinsosnakertrans,
Dishutbun, BKP3, Disnakkan,
Dispertahor PNPM Peduli
• Bappeda
• Dinsosnakertrans
• Dishutbun, Dispertahor, BKP3,
Disnakkan, PU, Dinkes dan
Dinas Pendidikan
• PNPM Peduli , LSM, Perguruan Tinggi
Semua SKPD dan
stakeholder lain