Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KEBERLANJUTAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS)
Jakarta, 31 Agustus 2021
KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

2. Pengantar
• Dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk mewujudkan 100% akses layanan air minum aman dan
sanitasi layak bagi seluruh penduduk Indonesia. Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional
(Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses
penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi
yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasi (Kemendesa PDTT), Direktorat Jendral
Pembangunan Desa dan Perdesaan, adalah salah satu institusi
kementerian yang menjadi pengelola Program Pamsimas di
tingkat pusat, yang mempunyai peran terhadap pemberdayaan
masyarakat.
Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam Program
Pamsimas adalah pembinaan Kelompok Pengelola SPAMS
(KPSPAMS) ditingkat masyarakat

3. SINERGI PROGRAM PAMSIMAS DENGAN
KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA
#MulaiDariDesa
Permendesa No.21
Tahun 2020 tentang
pedoman umum
pembangunan desa
dan pemberdayaan
masyarakat desa

4. TUJUAN PROGRAM
PAMSIMAS
meningkatkan akses
masyarakat terhadap
pelayanan air minum dan
sanitasi yang berkelanjutan
di wilayah perdesaan dan
peri-urban.
PENDEKATAN
PELAKSANAAN PAMSIMAS
program bersama antara Kemendagri,
Kemendesa PDTT, KemenPUPR, Kemenkes dan
Bappenas berdasarkan tupoksi masing-masing
Kolaborasi antar Kementerian dan
Lembaga berbasis TUPOKSI
Program Pamsimas menempatkan masyarakat
sebagai pelaku utama dan penanggung jawab
kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan
sanitasi.
Berbasis Masyarakat;

5. PRINSIP PELAKSANAAN PAMSIMAS
1 Program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan
dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun.
Alokasi bantuan dana stimulan BLM disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan dan kesiapan masyarakat
Tanggap Kebutuhan
2 Seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki)
menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh
tahapan kegiatan Program Pamsimas
Partisipatif
3 Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama
kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil
keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum
dan sanitasi
Kesetaran Gender
4 Program Pamsimas memastikan masyarakat miskin
mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman
Keberpihakan pada Masyarakat Miskin
5 Program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk
masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas)
dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan
berkelanjutan
Akses bagi Semua Masyarakat
6 memastikan bahwa pelayanan air dan sanitasi yang dibangun
mudah untuk dimanfaatkan dan ramah pada anak
Perlindungan pada Anak
7 Sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan
manfaat secara menerus
Keberlanjutan
8 pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Program
Pamsimas harus dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan. Seluruh masyarakat berhak
mendapatkan informasi
Transparansi dan Akuntabilitas
9 Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-
nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih,
dan gotong royong
Berbasis Nilai

6. KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS
Penyediaan sarana air minum
dan sanitasi
Komponen 3
Hibah insentif
Komponen 4
Pemberdayaan masyarakat,
pengembangan kelembagaan
daerah dan desa
Komponen 1
(Kemendesa PDTT)
Peningkatan perilaku dan
layanan hidup bersih dan sehat
melalui sanitasi total berbasis
masyarakat
Komponen 2
Dukungan pengelolaan dan
pelaksanaan program
Komponen 5

7. Komponen 1
Pelaksanaan Pembangunan Berbasis
Masyarakat (Community Driven
Development)
01
Pengembangan Kapasitas Pengelola dan
Pelaksana Program Tingkat Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan, dan Desa untuk
Implementasi Program
02
Pengembangan Kapasitas Pengelola dan
Pelaksana Program Tingkat Provinsi dan
Kabupaten untuk Keberlanjutan Program
03
Pengembangan Kapasitas Pengelola dan
Pelaksana Program Tingkat Desa untuk
Keberlanjutan Program.
04

8. PERAN KEMENDESA PDTT
INSTITUSI PERAN UTAMA INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
Kementerian
Desa PDTT
Mengendalikan upaya pencapaian target
Komponen 1 :
a. Membina BPD dan KKM dalam
mengkoordinasikan pelaksanaan Pamsimas
di tingkat desa
b. Membina kader AMPL dan pendamping desa
dalam perencanaan, dan pendampingan
kepada KPSPAMS dalam menjamin
keberlanjutan pengelolaan pelayanan SPAMS
desa yang berkualitas
Komponen 1
1) KPI 4: 27.000 desa
membuat RencanaKerja
Masyarakat (RKM)
2) KPI 3: 90% desa sasaran
dengan KPSPAMS yang
berkinerja baik dari sisi
kelembagaan dan
pengelolaan keuangan

9. KPI 4:
Jumlah desa membuat
RencanaKerja Masyarakat
(RKM)
CAPAIAN KINERJA
KPI 3:
Persentase desa sasaran
dengan KPSPAMS yang
berkinerja baik dari sisi
kelembagaan dan pengelolaan
keuangan
87,70 %
Jumlah
desa
pasca
37.083
desa

10. ANALISIS CAPAIAN KPI 3
PENYEBAB
BELUM
MENCAPAI
TARGET
1. Sarana
SPAM Tidak
Berfungsi
(bencana alam,
air habis,
pengurus tidak
mampu)
2. Tidak Ada
IURAN
(tidak mau iuran,
tidak transparan,
air tidak
mengalir)
3. Tidak Ada
PERENCANAAN
(tidak paham,
tidak komitmen,
kurang berjiwa
sosial)
3. Belum Mampu
mengembangkan
KEMITRAAN
(tidak paham)

11. ANALISIS CAPAIAN KPI 4
1
2
3
Jumlah RKM tersusun lebih banyak dari desa pasca karena
tidak semua RKM bisa direalisasikan sebab ada desa yang
tidak punya sumber air baku yang layak
Adanya Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat
Antusias: banyak desa yang belum mempunyai akses layanan
air minum dan sanitasi
SUDAH
TERCAPAI

12. STRATEGI KEBERLANJUTAN SPAM
PERDESAAN
Memperkuat eksistensi KPSPAMS sebagai organisasi/wadah partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sanitasi di Perdesaan: melalui
peningkatan kapasitas dan kompetensi baik oleh Pemerintah maupun Pemda
setempat
01
Membangun kerjasama antara KPSPAMS
dengan BUMDES.
02
Mendorong sinergitas Pemerintah Desa dan KPSPAMS dalam
pembangunan air minum dan sanitasi terutama di desa-desa tertinggal
dan sangat tertinggal;( dengan memasukan penyediaan air bersih ke
dalam program pembangunan desa melalui tatakelola desa)
03
Mendorong kemitraan KPSPAMS dengan berbagai
pihak (swasta=CSR; Lembaga Keuangan; NGO;
BAZNAS, dsb.
04

13. TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA dan PERDESAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB/KOTA
INTEGRASI
VISI MISI KADES
TERPILIH
RPJMDESA
✓ Keuangan dan Aset Desa (termasuk Dana Desa)
✓ Sumberdaya Manusia di Desa
✓ Sumberdaya Alam di Desa
✓ Masalah-Masalah Fundamental di Desa
✓ Peluang dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi
Arah Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan Desa
RKP DESA &
APBDESA PER TAHUN
Contoh:
TERWUJUDNYA
SDGs 6
18 AGENDA SDGs DESA
ASPIRASI MASYARAKAT DESA
Menggagas Masa Depan Desa
(MMDD)/Visi Kolektif/Big
Picture Fokus SDGs DESA
Mufakat
secara Damai
SID :
BIG DATA
DESA
PENDATAAN DESA PARTISIPATIF
POKJA PENDATAAN DESA
(Data Mikro: Kewargaan dan
Kewilayahan)
PEMBANGUNAN PERDESAAN
(Pembangunan yang dilaksanakan Antar
Desa)
KECAMATAN
KELUARGA
PEDULI LINGKUNGAN KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

14. Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan
oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan
untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan
SDGs Desa sebagai berikut:
Tipologi 3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;
dan SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
14

15. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
15
No Rekening Kegiatan
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga
(pipanisasi, dll)
2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan,
parit, dll di luar prasarana jalan)
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitasi Jamban Umum/MCK umum, dll.
Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub Bidang: Kawasan Pemukiman

16. MUSYAWARAH DUSUN/KELOMPOK
warga Desa mendiskusikan
rencana Prioritas Penggunaan
Dana Desa berdasarkan data dan
informasi yang diberikan oleh desa
melalui berbagai forum diskusi.
tim penyusunan RPJMDesa atau tim
penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah
dusun/kelompok untuk mendiskusikan
rencana Prioritas Penggunaan Dana.
masyarakat Desa
merumuskan usulan
program dan kegiatan yang
diprioritaskan untuk didanai
dengan Dana Desa
hasil musyawarah
dusun/kelompok menjadi
usulan warga dalam
Musyawarah Desa.
16
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DIBAHAS DAN DISEPAKATI MELALUI MUSYAWARAH DESA

17. T E R I M A K A S I H