Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan dasar di daerah tertinggal dan perbatasan, dengan menyoroti masalah yang ada seperti aksesibilitas, kapasitas SDM, dan kesiapan kelembagaan. Dokumen ini juga menawarkan solusi untuk meningkatkan pelayanan dasar melalui transformasi dan akselerasi pembangunan desa.

1. Disampaikan Oleh:
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan
Kementerian PPN/BAPPENAS
TRANSFORMASI DAN
AKSELERASI PELAYANAN DASAR
DI DAERAH TERTINGGAL DAN
KAWASAN PERBATASAN

2. POTRET&MASYARAKAT&DI&DAERAH&TERTINGGAL&&
DAN&PERBATASAN&
• Apakah kita memahami dengan benar dan tepat MASALAH dan AKAR MASALAH
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang tersebar dan beragam?
• Apakah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sudah MENJAWAB DAN
MENGATASI MASALAH?

3. ISU$STRATEGIS$PELAYANAN$DASAR$
80
60
40
20
0
100
Q4 Q5
57,01
62,85 66,87
74,77
86,42
Persentase Penduduk yang Mampu
Mengakses Air Bersih
Q1 Q2 Q3
Sumber: Susenas Maret 2016, diolah Bappenas
Keterangan:
Q1 = 20% penduduk dengan pendapatan terbawah
Q2 = 20% penduduk menengah bawah
Q3 = 20% penduduk menengah
Q4 = 20% penduduk menengah atas
Q5 = 20% penduduk dengan pendapatan teratas
0
50
100
46,50
57,96 64,90
74,34
85,57
Persentase Penduduk yang Mampu
Mengakses Sanitasi Layak
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
100
80
60
40
20
0
tahu
n
Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 19-24
tahun
56,84
13,63
98,41 99,3891,30 97,65
84,04
39,16
Usia 16-18
tahun tahun
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
70,3 78,0 83,3 88,2 93,9
0
50
100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Persentase Anak yang Memiliki Akte
Kelahiran
Pelayanan dasar
masih belum
merata
terutama untuk
masyarakat
berpenghasilan
menengah ke
bawah.

4. ISU$STRATEGIS$Pelayanan'Dasar'di'Daerah'Tertinggal'dan'Perbatasan$
'
The Power of PowerPoint | thepopp.com
Aksesibilitas terhadap unit layanan
Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal
dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan,
layanan kesehatan, dan pendidikan
Aksesibilitas terhadap pusat layanan
Terbatasnya aksesibilitas Desa dan Kawasan Perdesaan
termasuk Kawasan Transmigrasi menuju pusat layanan dasar
dan pusat ekonomi
Kapasitas SDM
Belum memadainya kapasitas sumber daya
manusia di Daerah dan Desa dalam
pelayanan dasar
Kesiapan kelembagaan
Belum terbentuknya sinergi pelayanan
dasar dikarenakan belum jelasnya regulasi
serta jalur koordinasi pihak terkait.
Kapasitas keuangan daerah
Terbatasnya kapasitas keuangan daerah dan masih
minimnya kualitas belanja untuk pelayanan dasar di daerah
tertinggal.
Sarpras layanan
Belum memadainya sarana dan
prasarana pelayanan dasar di daerah
tertinggal
Selain isu di atas, aksesibilitas dan
tata kelola masih menjadi isu
penting di daerah tertinggal dan
perbatasan.

5. TRANSFORMASI&DAN&AKSELARSI&PEMBANGUNAN&
DESA,&KAWASAN&DAN&DAERAH&
1. Regulasi
2. Prasarana
3. Aparatur
4. Pendampingan
5. Peran Masyarakat
6. Manajemen
Organisasi
7. Data dan Sistem
Informasi
8. Pengetahuan
1. Data dan Sistem
Informasi
2. Pengetahuan
3. Prasarana
4. Pendampingan
5. Manajemen
Organisasi
6. Masyarakat
7. Kapasitas Aparat
8. Regulasi
1. Peran Masyarakat
2. Data dan Sistem
Informasi
3. Pengetahuan
4. Manajemen
Organisasi
5. Pendampingan
6. Prasarana
7. Kapasitas Aparat
8. Regulasi
Desa, Kawasan
dan Daerah
Tertinggal
Desa, Kawasan dan
Daerah Mandiri
Desa, Kawasan
dan Daerah
Berkembang
Desa, Kawasan
Berkelanjutan
(Village-Urban)
Kota-Desa
(Urban-Village)
1. Akumulasi Modal Sosial
2. Akumulasi Modal Pengetahuan
3. Akumulasi Modal Fisik
4. Akumulasi Modal Keuangan
(Kapital)
KEUNGGULAN
KOMPETITIF
KEUNGGULAN
KOMPARATIF
KEUNGGULAN
KOMPETITIF
Tahapan
• Perencanaan
• Penganggaran
• Pelaksanaan
• Pemantauan, pengendalian dan evaluasi
• Pelaporan
Proses
• Partisipasi
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Keadilan
• Responsibilitas

6. PENDEKATAN&BERBASIS&HAK&
DALAM&PELAKSANAAN&OTONOMI$
Instrumen
(Masukan)
Mekanisme
(Proses)
Pencapaian
(Keluaran)
Kinerja
(Manfaat dan
Dampak)
Pengambilan
Keputusan
• Pilkada
• Rapat DPRD
• Musrenbang
Jejaring
• DPRD
• Pemda
• Masyarakat Sipil: Ormas, LSM,
Universitas, Media Massa
Keuangan Daerah
• Penerimaan (PAD,
DAU, DAK, dana
bagi hasil dan
pinjaman) dan
Dana Desa
• Pengeluaran
• Investasi
Pelayanan Publik
• Pangan
• Pendidikan
• Kesehatan
• Kesempatan Kerja
• Perumahan
• Air bersih dan sanitasi
• Tanah
• SDA dan Lingkungan
• Rasa aman
• Partisipasi
Administrasi
• Sumber Daya
Manusia
• Peralatan
• Peraturan Daerah
Manajemen Organisasi
• Sistem Data, Informasi dan
Pengetahuan
• Standar Pelayanan Minimum
• Unit Pengaduan Masalah
• Sistem Reward and
Punishment
AmanatKonstitusi,UUKeuanganNegara,UUSistem
PerencanaanPembangunanNasional,UUPemerintahan
Daerah,UUPerimbanganKeuangandanPeraturan
Perundanganlainnya
• Partisipasi
• Keberpihakan
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Efisiensi
• Efektivitas
• Keadilan
Terpenuhinya
hak-hak dasar
Masyarakat yang
maju, adil,
makmur dan
sejahtera
Waktu

7. PERGESERAN&POLA&HUBUNGAN&MASYARAKAT&
ECONOMIC RELATION
• Kerjasama individu
• Motif ekonomi
• Insentif: Kontribusi
• Kampung
SOCIAL RELATION
• Kekeluargaan
• Motif solidaritas sosial
• Desa
SOCIAL OBLIGATION
• Kekerabatan
• Motif Perlindungan
• Kewajiban dan Sanksi Sosial
• Desa dan Kampung
ECONOMIC OBLIGATION
• Kerjasama individu
• Motif ekonomi
• Insentif: Untung dan Rugi
• Kota
INDVIDUAL
KOMUNITAS
Perubahan:
• Amandemen UUD 1945
• Sistem nilai yang mendasari
seluruh UU
• Orientasi strategi dan
kebijakan pembangunan

8. BUDAYA&DAN&KINERJA&PEMBANGUNAN&
PERILAKU
MASYARAKAT
PERILAKU
INDIVIDU
BUDAYA
MENTAL
MODEL
SIKAP, NILAI,
KEYAKINAN
KERJASAMA
PERSAINGAN
MEMBANGUN KAPASITAS
MANUSIA
• Penghoramatan, perlindungan dan pemenuhan
hak-hak dasar rakyat secara bertahap (Pangan,
Pendidikan, kesehatan, perumahan, kesempatan)
• Disiplin, Tepat Waktu, Budaya Kerja dan
Profesionalisme,
• Perlakuan adil dan tanpa diskriminasi
• Penelitian dan pengembangan
• Penghargaan terhadap prestasi dan kinerja
• Penciptaan suasana yang stabil
KINERJA
PEMBANGUNAN
Perubahan Bertahap
SALING PERCAYA
DAN TOLERANSI
SISTEM
POLITIK,
SOSIAL, DAN
EKONOMI
Sumber: Dimodifikasi dari Lawrence
Harrison dan Stace Lindsay. Culture
and Development.

9. KEHIDUPAN&YANG&BERKELANJUTAN&&
(SUSTAINABLE*LIVELIHOOD)&
Modal Keuangan
Modal AlamModal Sosial
Modal Fisik
Modal Manusia
Rakyat Desa
• Sumber pangan alami
• Tanah
• Air dan Sumber daya
perairan
• Hutan dan pepohonan
• Margasatwa
• Keanekaragaman hayati
• Jasa lingkungan
• Upah
• Tabungan
• Pinjaman
• Bantuan
• Infrastruktur: transportasi dan
permukiman
• Listrik, Air Bersih dan Sanitasi
• Prasarana dan Sarana
Komunikasi
• Jaringan dan relasi
• Hubungan saling percaya
dan toleransi
• Partisipasi
• Kepempinan lokal
• Peraturan bersama dan sanksi
• Kesehatan
• Gizi
• Pendidikan dan Keterampian
• Kapasitas untuk bekerja
• Kapasitas untuk beradaptasi
5
DIMENSI

10. PEMBERDAYAAN&MASYARAKAT&DAN&PEMBANGUNAN&&
DESA,&KAWASAN&DAN&DAERAH&
KEBIJAKAN DAN
PROGRAM
Terjadinya migrasi
dan urbanisasi yang
tinggi
Tingginya jumlah
Desa Tertinggal
Masih tingginya
Angka Pengangguran
Masih tingginya
Angka Gizi Buruk dan
Stunting
Masih tingginya
Tingkat Kesenjangan
Pendapatan
Masih tingginya
Angka Kemiskinan
MASALAH
)
Perluasan kesempatan
kerja dan berusaha
MANFAAT DAN
DAMPAK
Pengurangan
kemiskinan dan
ketertinggalan
Penciptaan Upah/
Tambahan Pendapatan
Peningkatan Produksi
dan Nilai Tambah
Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Dasar
Peningkatan
Ketahananan dan
Solidaritas Sosial
Jumlah setengah
penganggur 6 juta
orang di perdesaan
Penduduk miskin di
desa 27,7 juta orang.
10,2 juta orang tinggal
di sekitar dan dalam
kawasan hutan
Status gizi masyarakat
(37,2% stunting)
Jumlah penganggur
2,39 juta orang di
perdesaan
Jumlah pekerja tak
dibayar 10,58 juta
pekerja di perdesaan Kebijakan dan Program
Pelaksana
1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Daerah
3. Pemerintah Desa
4. Masyarakat Sipil
1. Pelayanan Dasar
2. Pembangunan Prasarana dan
Sarana
3. Pengembangan Ekonomi
Produktif
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pendampingan
Laju urbanisasi 41 %

11. Pelayanan'Dasar'dalam'RPJMN$201552019
M e m b a i k n y a t a t a k e l o l a
pembangunan berkelanjutan, yang
tercermin pada meningkatnya
kualitas pelayanan dasar, pelayanan
publik, serta menurunnya tingkat
korupsi.
Meningkatnya penerapan peduli
alam dan lingkungan, sehingga
dapat meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, yang tercermin
pada membaiknya indeks kualitas
lingkungan hidup (IKLH)
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi untuk mendukung
kemandirian ekonomi agar
keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat dan kesejahteraan
ekonomi masyarakat terjaga
sebagaimana tercermin pada
sasaran pokok bidang ekonomi
dan bidang sosial.
SASARAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
2015-2019
Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan
publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat
1
23
Strategi
Melalui peningkatan kualitas
tata kelola pelayanan dasar
menjadi salah satu strategi
dalam meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan.

12. Pelayanan dalam agenda Reformasi Birokrasi (1)
Kerangka Arah Kebijakan dan Road Map Reformasi Birokrasi
Arah
Kebijakan
• Nawacita
• RPJMN
Birokrasi yang bersih
dan akuntabel
Birokrasi yang efektif
dan efisien
Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik
berkualitas
8 Area
Perubahan
Program-
Program
Prioritas
Quick
Wins
Rencana
Aksi
1. Organisasi
2. Tatalaksana
3. Peraturan Perundang-undangan
4. SDM Aparatur
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Pola Pikir (mind set) & Budaya
Kerja (culture set) Aparatur
Hasil yang diharapkan:
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat
Uraian Satuan
2014
(Baseli
ne)
2016 Target
2019
Perkiraan Capaian
2019
Target Realisasi
Skor Integritas Pelayanan Publik
a. Pusat
b. Daerah
Skor 0-10
Skor 0-10
7,22
6,82
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Tingkat Kepatuhan K/L/Pemda dalam Pelaksanaan UU No. 25/1999 tentang Pelayanan Publik
a. Kementerian
b. Lembaga
c. Provinsi
d. Kab/Kota
%
%
%
%
27,27
20,00
9,00
5,26
80,00
35,00
70,00
20,00
44,00
66,67
39,39
22,14
Sumber: Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Sumber: Road Map RB 2015-1019
Pelayanan juga menjadi
s a l a h s a t u a r e a
perubahan dalam agenda
Reformasi Birokrasi.

13. Road Map untuk Menuju Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
• Pelayanan
Publik menjadi salah
satu indikator dalam
RB;
• Program peningkatan
kualitas pelayanan
publik bertujuan
untuk meningkatkan
kualitas pelayanan
publik dari masing-
masing instansi
pemerintah sesuai
dengan kebutuhan
dan harapan
masyarakat;
• Kegiatan yang dapat
mendukung program
tersebut adalah
dengan menetapkan
dan menerapkan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM).
Sumber: Road Map RB 2015-2019
Pelayanan dalam agenda Reformasi Birokrasi (2)

14. 01
02
03
04
05
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui
Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui
Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan
Sumber Daya Air
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu
“Pemerataan Pembangunan Untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas”
Tema:
Pelayanan'dalam'RKP$2019$
7
Sasaran RPJMN:
Gini rasio: 0,36
Tingkat kemiskinan: 7–8%
TPT: 4–5%
IPM: 71,98
Sebagai penjabaran dari RPJMN
2015-2019, pelayanan dasar di daerah
tertinggal dan perbatasan terkait
langsung dengan 2 prioritas nasional
(PN 01 dan PN 02)

15. PEMBANGUNAN
MANUSIA MELALUI
PENGURANGAN
KEMISKINAN DAN
PENINGKATAN
PELAYANAN DASAR
Percepatan
Pengurangan
Kemiskinan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat
Pemerataan
Layanan
Pendidikan
Berkualitas
Peningkatan
Akses
Masyarakat
Terhadap
Perumahan dan
Permukiman
Layak
Peningkatan
Tata Kelola
Layanan
Dasar
2"
1"
4$Program$Prioritas$terkait$Peningkatan$Pelayanan$Dasar$dalam$PN$1$
3"4"
5" Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga
Berencana, dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan
Pengendalian Penyakit
Percepatan Penurunan Stunting
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan
Makanan
Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial
Tepat Sasaran
Penguatan Sistem Jaminan Sosial
Pengembangan Kemitraan Petani,
Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
Pelaksanaan Reforma Agraria
Pengelolaan Sumber Daya Alam
melalui Perhutanan Sosial
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak
Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau
Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman
Penguatan Layanan dan Rujukan Satu
Pintu
Penguatan Integrasi Sistem Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Percepatan Pencapaian SPM di Daerah
1&
2&
3&4&
5&
PN&
PP&
KP&
Penyediaan Afirmasi Pendidikan
Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan
Merata
Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan
Akademik
Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan
REPUBLIK&INDONESIA&
Pada PN 1, terdapat 4 program
prioritas yang terkait langsung
dengan pelayanan dasar.
Sasaran pokok setiap program prioritas terlampir

16. Arah$Kebijakan$Pembangunan$Daerah$Tertinggal$Dan$Perbatasan$$
dalam'RKP'2019'
Program Prioritas 3:
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
KP 1: Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Perbatasan
KP 2: Kawasan Perdesaan
Dan Transmigrasi
KP 3: Percepatan
Pembangunan Desa
PRIORITAS NASIONAL 2:
PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN
Proyek Prioritas
Pengembangan Statistik Kewilayahan
Peningkatan sarana dan prasarana
Peningkatan kapasitas SDM
Pengembangan ekonomi lokal
Penataan ruang kawasan perbatasan
negara
Proyek Prioritas
Penguatan Manajemen Kawasan
Pengembangan Produk Unggulan
Kawasan
Peningkatan Prasarana dan Sarana
Kawasan
Perluasan Kemitraan, Kerjasama, dan
Promosi Kawasan
Proyek Prioritas
Pengelolaan Data, dan Sistem
Informasi Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Pendampingan dan Pembinaan Desa
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Desa
Pada PN 2, pelayanan dasar di daerah tertinggal dan perbatasan difokuskan
pada peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM.

17. Fokus$Kebijakan$Pelayanan$Dasar$bagi$Daerah$Tertinggal$$
dalam'RPJMN'2015=2019'
Rata$rata&
pertumbuhan&
ekonomi&di&
daerah&
tertinggal&
5.57&
2016*"
6.9&C&7.1&
Target"2019&
61.19&
2017"
62.78&
Target"2019&
Rata$rata&IPM&
di&daerah&
tertinggal&
18.04&
2017"
Persentasi&
penduduk&
miskin&di&
daerah&
tertinggal&
15.0&–&15.5&
Target"2019&
Main*Goals*
Program/Kegiatan&Pembangunan&Daerah&Tertinggal&
Akses listrik
Akses
telekomunikasi dan
informasi
Perumahan
Penguatan
Konektivita
s
Perbaikan akses dan
kualitas layanan
kesehatan
Akses Air Bersih
dan Sanitasi
Perbaikan akses dan
kualitas layanan
pendidikan
Pengembangan
Ekonomi Lokal
2004" 2009" 2014" 2019"
+34"kab"DOB"
122&kab&
199"kab"
+9"kab"DOB"
Terentaskan"
:50"kab"
Terentaskan"
:70"kab"
Target&
Terentaskan&
80&kab&
199:50+34" 183:70+9"
Kebijakan pelayanan dasar bagi daerah tertinggal difokuskan pada
penyediaan akses layanan dasar untuk mencapai peningkatan IPM
di daerah tertinggal, serta penurunan persentasi penduduk miskin
dan peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi.
183&kab&

18. Dukungan Anggaran
DAK$NON&FISIK&
Melalui$Alokasi$Bantuan$Operasional$
Sekolah$(BOS)$
$
BOS$Reguler:$
BOS' pendidikan' dasar' dan' menengah'
untuk' mempercepat' pencapaian'
program'wajib'belajar'yang'berkualitas'
BOS$Afirmasi:$
D i a r a h k a n' u n t u k' m e n d u k u n g'
operasional' rutin' satuan' pendidikan'
(sekolah)' dengan' kesulitan' geografis'
dan'tingkat'kemahalan'harga'di'daerah'
3T.'
BOS$Kinerja:$
Diarahkan' untuk' mendorong' sekolah'
dan' daerah' meningkatkan' kualitas'
pendidikan'
DAK$FISIK&
Melalui$DAK$Afirmasi$
&
6 Bidang DAK Afirmasi"
Pendidikan Perumahan"
Permukiman"
Kesehatan
Transportasi Air"Minum Sanitasi
Mempercepat$pembangunan$infrastruktur$dan$
pelayanan$dasar$pada$lokasi$prioritas$yang'termasuk'
kategori'daerah'perbatasan,'kepulauan,'tertinggal,'dan'
transmigrasi'(Area/Spatial'Based).'
Dukungan anggaran terhadap program/
kegiatan pembangunan daerah
tertinggal, salah satunya adalah
kebijakan DAK.

19. 1
2
3
METODE EVALUASI EKPPD (KALKULASI DAN PENILAIAN DUA
VARIABEL UTAMA) TERHADAP LPPD
Pengendalian Pelayanan Dasar di Daerah Tertinggal
Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)
PP 2/2018
Hasil EKPPD berdasarkan LPPD digunakan oleh Pemerintah
Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/
atau non-fiskal kepada Daerah.
UU 23/2014
SPM menjadi indikator kinerja program daerah untuk
urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar.
Permendagri 86/2017
Dana Insentif
Sanksi
Administratif
Pemerintah pusat melakukan pengendalian
pelayanan dasar di daerah tertinggal
melalui LPPD dan dijadikan sebagai dasar
untuk memberikan insentif dan disinsentif.

20. Salah Satu Insentif Fiskal
Dana Insentif Daerah (DID)
KEBIJAKAN'DID'TAHUN'2019'
11$KATEGORI&KINERJA&
1. Kesehatan'Fiskal'dan'Pengelolaan'Keuangan'
Daerah;'
2. Pelayanan$Dasar$Publik$Bidang$Pendidikan;$
3. Pelayanan$Dasar$Publik$Bidang$Kesehatan;$
4. Pelayanan$Dasar$Publik$Bidang$Infrastruktur;$
5. Kesejahteraan'Masyarakat;'
6. Penyelenggaraan'Pemerintahan'Daerah;'
7. Perencanaan'Daerah;'
8. SAKIP;'
9. Inovasi'Pelayanan'Publik;'
10. Kemudahan'Berusaha;'
11. Pengelolaan'Sampah.'
&
PAGU Rp10 T
$(naik$17,6%$dari$outlook$
APBN$2018$Rp$8,5$T)

21. EVALUASI$UMUM$
PEMENUHAN$
PELAYANAN$DASAR$DI$
DAERAH$TERTINGGAL$
PERBATASAN$
21
(Fokus'kepada'6'urusan'wajib'
pelayanan'dasar'SPM)'

22. Kabupaten/Kota$Daerah$Tertinggal$Dan$Daerah$Perbatasan'
22
Kabupaten/Kota Daerah Perbatasan
Kabupaten Daerah Tertinggal
Kabupaten Beririsan Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Daerah Lainnya

23. ASPEK 6 URUSAN
WAJIB:
Diukur dari : Berdasarkan
Penetapan Menteri telah
ditetapkan 6 urusan wajib
yang diterapkan Pemda
yaitu:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU dan Penataan
Ruang
4. Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman;
5. Trantibum dan
Linmas;
6. Sosial.
KINERJA IMPLEMENTASI 6 URUSAN WAJIB
TERDAPAT 92 KABUPATEN, ANTARA LAIN:
1. Aceh Singkil;
2. Kapuas Hulu
3. Bengkayang
4. Kayong Utara
5. Sintang
6. Landak
7. Hulu Sungai Selatan
8. Berau
9. Halmahera Timur
10. Pulau Morotai
11. Jeneponto
12. Sangihe
13. Musi Rawas
14. Asmat
15. Biak Numfor
16. Deiyai
17. Jayawijaya
18. Mamberamo
19. Paniai
20. Puncak Jaya
21. Supiori
22. Tolikara
23. Yahukimo
24. Yalimo
25. Sorong Selatan
KINERJA IMPLEMENTASI 4 S.D 5 URUSAN WAJIB
TERDAPAT 9 KABUPATEN YAITU:
KINERJA IMPLEMENTASI 1 S.D 3 URUSAN WAJIB
TERDAPAT 13 KABUPATEN YAITU:
BELUM MELAKSANAKAN URUSAN WAJIB
TERDAPAT 14 KABUPATEN YAITU:
27. Teluk Bintuni
28. Anambas
29. Pandeglang
30. Seluma
31. Bintan
32. Lebak;
33. dstnya
1. Sambas;
2. Ketapang
3. Karimun
4. Natuna
5. Raja Ampat
6. Wondama
7. Lombok Tengah
8. Buru
9. Nunukan
PERLU DIPERTAHANKAN DAN DIKEMBANGKAN (KAPASITAS SANGAT TINGGI)PERLU DIDORONG (KAPASITAS TINGGI)
PERLU PENDAMPINGAN (KAPASITAS SEDANG)
1. Aceh Besar
2. Melawi
3. Sanggau
4. Halmahera Tengah
5. Kep. Sula
6. Malinau
7. Boven Digul
8. Keerom
9. Merauke
10. Bombana
1. Talaud
2. Dogiyai
3. Intan Jaya
4. Yapen
5. Lanny Jaya
6. Mappi
7. Natuna
8. Peg. Bintang
PERLU PENDAMPINGAN KHUSUS (KAPASITAS RENDAH)
11. Nias
12. Dompu
13. Tojo Una-Una
9. Puncak
10. Sarmi
11. Waropen
12. Tambrauw
13. Konawe
14. Nias Utara
KINERJA$IMPLEMENTASI$SPM$DI$DAERAH$TERTINGGAL$
$DAN$PERBATASAN$
Sumber:"EKPPD,"Kemendagri"

24. EVALUASI$PEMENUHAN$SPM$PER$BIDANG$$
DI$DAERAH$TERTINGGAL$
BIDANG KESEHATAN
24

25. Sumber : Pusdatin Kemenkes 2016, diolah
EVALUASI CAPAIAN SPM KESEHATAN DI DAERAH
TERTINGGAL TAHUN 2016
No. Indikator
rata-Rata
Capaian (%)
1 KUNJUNGAN BUMIL (K4)
74,31
2 KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI
66,28
3
SALINAKES YG MEMPUNYAI KOMPETENSI
KEBIDANAN 77,45
4 PELAYANAN NIFAS
76,86
5 NEONATUS DGN KOMPLIKASI YG DITANGANI
42,93
6 KUNJUNGAN BAYI
82,57
7
DESA/KELURAHAN Universal Child Immunization
(UCI) 71,03
8 PELAYANAN ANAK BALITA
58,86
9
MAKANAN PEND. ASI ANAK 6-24 BLN KELUARGA
MISKIN 69,37
10 BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN
97,52
11 PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD/SEDERAJAT
80,25
12 PESERTA KB AKTIF
64,20
13 AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TH
1,16
14 PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA
40,09
15 PENEMUAN PASIEN BARU TB BTA POSITIF
50,80
16 PENDERITA DBD YANG DITANGANI
93,55
17 PENEMUAN PENDERITA DIARE
79,36
18 PELAYANAN KES. DASAR MASYARAKAT MISKIN
78,88
19 PEL. KES. RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN
15,91
20 PEL. GAWAT DARURAT LEVEL 1 DI RS KAB/KOTA
79,00
21
DESA/KELURAHAN KLB PENYELIDIKAN EPID < 24
JAM 92,57
22 DESA SIAGA AKTIF
56,30
180"
37"
24"
18"
10" 7" 7" 6" 6" 5" 5" 4" 3" 2" 2" 2" 1"
300"
90"
72"
230"
103"
55"
9"
21"
58"
26"
19"
6"
122"
70" 71"
19" 20"
11" 14" 10"
5"
105"
11"
53"
Exercise Perhitungan Pemenuhan SPM Kesehatan
Tahun 2017 (Contoh: Indikator Pembangunan Puskesmas)
Kecamatan"tidak"ada"Puskesmas" Kecamatan"ada"Puskesmas"
322"
1506"
Jumlah"Kecamatan"di"Daerah"Tertinggal"
Kecamatan"tidak"ada"Puskesmas"
Kecamatan"ada"puskesmas"
Kebutuhan Puskesmas Baru :
322 kecamatan x Rp. 8 Milyar
x IKK kabupaten*
= Rp. 5,7 Triliun
Sumber: bppsdmk 2016, diolah *IKK mengacu ke IKK kabupaten 2016 (BPS
! Layanan kesehatan dengan capaian paling baik di daerah tetinggal adalah layanan
“Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan” (97,52%). Masih terdapat 7 indikator
capaian SPM Kesehatan dibawah 60 persen.
! Contoh pemenuhan sarpras untuk meningkatkan layanan kesehatan adalah
“pembangunan puskesmas”. Dari 322 kecamatan yang belum memiliki puskesmas,
lebih dari 50 persen berada di provinsi papua dan sisanya berada di KTI.
Highlight$Perhitungan$Kebutuhan$dan$Capaian$SPM$Bidang$Kesehatan$
di'122'Daerah'Tertinggal$

26. 1. Pembangunan Puskesmas (termasuk Rumah
Tenaga Kesehatan)
2. Renovasi Puskesmas (termasuk Rumah
Tenaga Kesehatan)
3. Pengadaan Ambulans
4. Pengadaan Pusling Perairan
5. Pengadaan Pusling Roda 4
6. Pengadaan Motor
7. Pengadaan Set Alat Kesehatan Puskesmas
8. Pengadaan Obat-Obatan Esensial
SANDINGAN KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN SPM KESEHATAN
DENGAN TOTAL ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2015-2018
DI DAERAH TERTINGGAL
• Daerah yang memerlukan perhatian tinggi
terdapat pada Kuadran 2.
• Terdapat 7 Kabupaten di Kuadran 2 yang memiliki
kebutuhan pemenuhan SPM tinggi namun
mendapat alokasi DAK tahun 2015-2018 rendah
(Bondowoso, Lebak, Teluk Wondama, Teluk
Bintuni, Maybrat, Biak Numfor, Sarmi)
• Dalam rangka pemenuhan SPM, 7 kabupaten
tersebut diprioritaskan dalam pengalokasian DAK
Kesehatan
MENU KEGIATAN DAK KESEHATAN
Kuadran"1"Kuadran"2"
Kuadran"4"Kuadran"3"
Intervensi$Dana$Alokasi$Khusus$(DAK)$Fisik$Kesehatan
dalam%Pemenuhan%Standar%Pelayanan%Minimal%

27. EVALUASI$PEMENUHAN$SPM$PER$BIDANG$$
DI$DAERAH$TERTINGGAL$
BIDANG PENDIDIKAN
27

28. NO. IP! Jenjang! INDIKATOR PENCAPAIAN (IP)!
Rata-Rata
Capaian SPM
(%)!
1"
SD"
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau
dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan
6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen
di daerah terpencil"
76,23"
SMP" 76,23"
2"
SD"
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk
SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak
melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia
1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi
yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis."
23,54"
SMP" 0,00"
3"
SMP"
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA
yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36
siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta didik."
0,11"
4"
SD"
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru,
kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap
SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah
dari ruang guru."
21,68"
SMP" 15,32"
5"
SD"
Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk
setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk
setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4
(empat) orang guru setiap satuan pendidikan."
37,68"
6"
SMP"
Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk
setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia
satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran."
28,82"
7"
SD"
Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang
memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)
orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik."
52,52"
8"
SMP"
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh
diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki
sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing
sebanyak 40% dan 20%."
59,97"
EVALUASI CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DI DAERAH
TERTINGGAL TAHUN 2016
Sumber: http://spm.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Exercise Perhitungan Pemenuhan SPM Pendidikan tahun 2017
(Contoh: Indiaktor Pembangunan Ruang Kelas Baru)
6,391
26,460
Jumlah Satuan Pendidikan (SD dan SMP) di
daerah tertinggal
sekolah yang butuh RKB
sekolah tidak butuh RKB
Sumber: Ditjen Dikdasmen Kemdikbud 2017, diolah
Kebutuhan RKB:
15.442 RKB x unit cost*) x IKK =
Rp 2,46 Triliun
*)"Unit"cost"RKB"mengacu"ke"Peraturan"Dirjen"Pendidikan"Dasar"No"144/2015"tentang"Petunjuk"Pelaksanaan"DAK"
• Dari 6.391 Satuan Pendidikan di
d a e r a h t e r t i n g g a l , k a b y a n g
membutuhkan pembangunan RKB
paling banyak yaitu kab Lombok Timur,
Pandeglang, Lombok Tengah, Sambas,
dan Lombok Barat.
• Masih banyak indikator pencapaian SPM
yang berada di bawah 50%, terutama
untuk Sarana fisik.
• Minimnya monitoring dalam pelaporan
c a p a i a n S P M m e l a l u i s i s t e m
menyebabkan bias data, terutama di
daerah tertinggal.
Highlight$Perhitungan$Kebutuhan$dan$Capaian$SPM$Bidang$Pendidikan$'
di'122'Daerah'Tertinggal'
'

29. • Rehab ruang kelas SD/SMP/SMA
• Rehab ruang guru SD/SMP/SMA
• Rehab jamban SD
• Pembangunan ruang kelas baru SD/SMP/
SMA
• Pembangunan Lab IPA SMP/SMA
• Pengadaan koleksi perpustakaan SD
• Peralatan pendidikan/media pendidikan
SMP/SMA
• Pembangunan ruang praktik siswa
• Pengadaan peralatan praktik siswa
• Asrama Siswa
• Rumah Dinas Guru
Intervensi$Dana$Alokasi$Khusus$(DAK)$Fisik$Pendidikan$
dalam'Pemenuhan'Standar'Pelayanan'Minimal'
SANDINGAN KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN
DENGAN TOTAL ALOKASI DAK PENDIDIKAN TAHUN 2015-2018 DI DAERAH
TERTINGGAL
• Daerah yang memerlukan perhatian tinggi terdapat pada
Kuadran 2. Terdapat 10 Kabupaten dengan kebutuhan
pemenuhan SPM tinggi namun mendapat alokasi DAK
tahun 2015-2018 rendah
• 10 Kabupaten tersebut antara lain: Situbondo, Alor, Kapuas
Hulu, Nabire, Boven Digoel, Asmat, Sarmi, Mamberamo
Raya, Mamberamo Tengah, Dogiyai.
• Dalam rangka pemenuhan SPM, 10 kabupaten tersebut
diprioritaskan dalam pengalokasian DAK Pendidikan
MENU KEGIATAN DAK PENDIDIKAN
Kuadran"1"
Kuadran"2"
Kuadran"4"Kuadran"3"

30. EVALUASI$PEMENUHAN$SPM$PER$BIDANG$$
DI$DAERAH$TERTINGGAL$
BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI
30

31. Highlight Perhitungan Kebutuhan Dan Capaian
SPM Bidang Air Minum di 122 Daerah Tertinggal
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Exercise Perhitungan Pemenuhan Kebutuhan
Akses Air Minum tahun 2017
SPAM BJP (%)
SPAM Perpipaan
(%)!
Rata-Rata non
Daerah Tertinggal!
2,58" 46,45"
Rata-Rata Daerah
Tertinggal!
2,78" 36,81!
EVALUASI CAPAIAN SPM AIR MINUM DI DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2016
Sumber:"Susenas"2016,"diolah
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan air
minum permukiman perkotaan
Indikator : P e r s e n t a s e p e n d u d u k y a n g
mendapatkan akses air minum yang
aman
Target: 81,77% (2019)
• Berdasarkan identifikasi capaian SPM Air Minum di daerah tertinggal,
kab yang memiliki capaian akses air minum paling rendah sebagian
besar berada di Papua. Sebaliknya, Teluk Wondama dan Kep Yapen
justru memiliki akses air minum tinggi.
• Daerah yang bertipologi “pantai” cenderung memiliki akses yang lebih
baik dibandingkan pegunungan.
• Capaian SPAM BJP di daerah tertinggal lebih tinggi, karena sebagian
besar merupakan Perdesaan
Kab dg Akses Air Minum
Terendah"
Rata2 akses SPAM BJP" Rata2 akses SPAM Perpipaan"
Lanny Jaya" 0,21" 0,00"
Mamberamo Raya" 0,00" 0,00"
Mamberamo Tengah" 1,18" 0,00"
Nduga" 0,30" 0,00"
Puncak" 0,00" 0,00"

32. 1. Perluasan dan peningkatan Sambungan
Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan
dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP
2. Pembangunan SPAM
3. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan menjadi SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan terlindungi
Intervensi$Dana$Alokasi$Khusus$(DAK)$Fisik$Air$Minum$
dalam'Pemenuhan'Standar'Pelayanan'Minimal'
SANDINGAN KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN SPM AIR MINUM
DENGAN TOTAL ALOKASI DAK AIR MINUM TAHUN 2015-2018 DI DAERAH
TERTINGGAL
! Daerah yang memerlukan perhatian tinggi terdapat pada
Kuadran 2.
! Terdapat 25 Kabupaten dengan kebutuhan pemenuhan SPM
tinggi (merespon capaian akses air minum yang rendah)
namun mendapat alokasi DAK tahun 2015-2018 rendah
! 25 Kabupaten tersebut antara lain: Nias Selatan, Pasaman
Barat, Seluma, Situbondo, Pandeglang, Lombok Timur,
Kupang, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Manggarai
Timur, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Donggala, Parigi
Moutong, Sigi, Halmahera Selatan, Paniai, Puncak Jaya,
Mappi, Asmat, Lanny Jaya, Nduga, Dogiyai, Deiyai
! Dalam rangka pemenuhan SPM, 25 kabupaten tersebut
diprioritaskan dalam pengalokasian DAK Air minum
MENU KEGIATAN DAK AIR MINUM
Kuadran"1"Kuadran"2"
Kuadran"4"Kuadran"3"

33. Capaian dan Highlight Kebutuhan SPM Bidang Sanitasi
di 122 Daerah Tertinggal
Sasaran : Meningkatnya!kualitas!sanitasi
Indikator : persentase"penduduk"yang"terlayani"sistem"
air"limbah"yang"memadai"
Target: 60% (2019)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Exercise Perhitungan Pemenuhan Kebutuhan
Akses Sanitasi tahun 2017
Capaian"Akses"
Dasar"(%)"
Capaian"Akses"
Layak"(%)"
Rata-Rata non
Daerah Tertinggal!
18,59" 81,28"
Rata-Rata Daerah
Tertinggal!
26,43" 55,99!
• Mayoritas capaian akses layak terendah (hampir 0%) berada
di Papua, namun sebaliknya terdapat kab di Papua yang
memiliki akses sanitasi layak tinggi (80-90%) yaitu di Kab Biak,
Waropen, dan Maybrat.
• Diperlukan intervensi dengan pendekatan khusus untuk
kabupaten yang berada di daerah terisolir, khususnya di
Pegunungan Tengah Papua, dengan mengadopsi kab yang
memiliki akses layak tinggi.
Kab dengan akses
layak terendah!
BABs!
Rata2 capaian
Akses Dasar!
Rata2 capaian
Akses Layak!
Mamberamo Tengah" 94,90" 1,18" 0,00"
Deiyai" 0,58" 99,42" 0,00"
Nduga" 66,67" 33,33" 0,30"
Lanny Jaya" 54,74" 44,00" 1,05"
Puncak" 79,00" 18,00" 3,00"
EVALUASI CAPAIAN SPM DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN
2016

34. 1. Pembangunan sistem pengelolaan air
limbah domestik (SPALD) terpusat;
2. Pembangunan sistem pengelolaan air
limbah domestik (SPALD) setempat;
3. Pembangunan TPS 3R
Intervensi$Dana$Alokasi$Khusus$(DAK)$Fisik$Sanitasi$$
dalam'Pemenuhan'Standar'Pelayanan'Minimal'
SANDINGAN KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN SPM SANITASI
DENGAN TOTAL ALOKASI DAK SANITASI TAHUN 2015-2018 DI DAERAH TERTINGGAL
• Daerah yang memerlukan perhatian tinggi terdapat pada
Kuadran 2. Terdapat 24 Kabupaten dengan kebutuhan
pemenuhan SPM Sanitasitinggi namun mendapat alokasi
DAK tahun 2015-2018 rendah
• 24 Kabupaten tersebut antara lain: Nias, Pasaman Barat,
Bondowoso, Bangkalan, Pandeglang, Lebak, Timor Tengah
Utara, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Bengkayang,
Landak, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Yahukimo, Pegunungan
Bintang, Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Dogiyai,
Puncak, Intan Jaya, Deiyai
• Dalam rangka pemenuhan SPM, 24 kabupaten tersebut
diprioritaskan dalam pengalokasian DAK sanitasi
MENU KEGIATAN DAK SANITASI
Kuadran"1"Kuadran"2"
Kuadran"4"Kuadran"3"

35. KESIMPULAN$
PERHITUNGAN$COSTING$
SPM$BIDANG$
PENDIDIKAN,$
KESEHATAN,$AIR$MINUM$
DAN$SANITASI$DI$
DAERAH$TERTINGGAL$
35

36. Rekap'Kebutuhan'Pemenuhan'Spm'Per$Wilayah$Pulau$
Di'122'Daerah'Tertinggal'
Legenda:
Klasifikasi
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi
KALIMANTAN
Rp. 4,93 T
SULAWESI
Rp. 4,02 T
SUMATERA
Rp. 3,93 T
JAWA
Rp. 5,99 T
MALUKU
Rp. 3,76 T
PAPUA
Rp. 19,51 T
NUSA TENGGARA
Rp. 8,26 T
ISU STRATEGIS PEMENUHAN SPM DI
DAERAH TERTINGGAL
• Rendahnya akses masyarakat terhadap
prasarana dan sarana pelayanan
dasar.
• Rendahnya pengetahuan dan disiplin
masyarakat dalam menerapkan pola
hidup bersih dan sehat.
• Terbatasnya sarana dan prasarana
transportasi dalam mendukung akses
pelayanan dasar.
• Belum optimalnya pengelolaan
anggaran daerah.
• Terbatasnnya kapasitas Pemda dalam
menyusun perkiraan investasi dan
penganggaran untuk mencapai SPM,
serta
• Belum optimalnya sinergi dan
kolaborasi antar K/L dan antara K/L
dengan Pemda dalam mengelola
sumber dana untuk pemenuhan SPM.

37. Hasil'Perhitungan'Kebutuhan'Pemenuhan'SPM$Bidang$Pendidikan,$$
Kesehatan,$Air$Minum,$dan$Sanitasi)$di'122'Daerah'Tertinggal'
Sumber: Hasil Prakarsa Strategis Costing SPM Desa dan Daerah Tertinggal Tahun, Dit DTTP 2017
AIR MINUM DAN
SANITASI
SPAM BJP Perdesaan
46.003 KK di 122 Kab
SPAM JP Perdesaan di
105 Kab
SPAM JP Perkotaan 12.261
KK di 22 Kab
Penyediaan 132.481
Cubluk
Penyediaan 697.503 Tangki
Septic
KESEHATAN PENDIDIKAN
Pembangunan 97 IPLT
Penyediaan 746 Truk
Tinja
322 Puskesmas Baru,
Renovasi 270 Puskesmas
1335 Ambulans Baru,
Perbaikan 111 Ambulans
319 Unit Pusling Motor,
1.412 Perbaikan Pusling Motor
7 Unit Pusling Air, 156
Perbaikan Pusling Air
1.615 Dokter Umum; 1.735
Dokter Gigi; 4.338 Perawat; 4.368
Bidan; 1.267 Kesmas; 1.267
Kesling; 1.573 Ahli Lab. Medik;
1.357 Ahli Farmasi; 1.647 Ahli
Gizi
Distribusi Obat Di 1.938
Puskesmas
341 Unit Pusling Roda 4,
332 Perbaikan Pusling Roda
4
Pembangunan 17 Unit SD/
Asrama Siswa SD; dan 42 Unit
SMP
11.376 unit RKB SD; 4.066
unit RKB SMP
Pembangunan 4.289 unit
Lab IPA SMP
Pembangunan 16.562
Ruang Guru
Penyediaan Akses Listrik di
6.261 SD/SMP
Penyediaan Akses Internet
Di 20.136 SD/SMP
14.130 Guru SD; 11.334 Guru SMP;
5.031 guru SD kualifikasi S1; 552
guru SMP kualifikasi S1; 17.918
sertifikasi guru SD; 39.755 sertifikasi
guru SMP
23,67 T 14,35 T 12,36&T&

38. Strategi$Akselerasi$Perbaikan$Pelayanan$SPM$di'
Daerah'Tertinggal'dan'Daerah'Perbatasan'Negara'
Air Minum dan Sanitasi& Kesehatan& Pendidikan&
1. Penggunaan teknologi tepat guna, misal
pada daerah dengan curah hujan tinggi
menggunakan PAH (penampung air
hujan), dan pada daerah dengan curah
hujan rendah menggunakan sumur
resapan.
2. Optimalisasi dana desa untuk
penyediaan sarpras air minum (SPAM)
dan IPAL.
3. Pengembangan skema water credit,
melalui pembiayaan kredit mikro
pembuatan jamban sehat, sanitasi
sehat, dan air minum.
4. Pengembangan" inovasi" “arisan" jamban”"
untuk" percepatan" penyediaan" MCK" rumah"
tangga."
1. Pengembangan pelayanan kesehatan mobile, melalui:
puskesmas keliling, dokter kunjung, telemedicine, dan
flying health care.
2. Distribusi Nusantara Sehat ke daerah-daerah terpencil/
terisolir di wilayah pegunungan
3. Pemberian tunjangan khusus tenaga kesehatan di
daerah terpencil/terisolir.
4. Distribusi obat di DTPK tidak harus melalui e-katalog
tetapi dapat melalui mekanisme khusus untuk drop
langsung ke kabupaten yang sangat membutuhkan
(AHH rendah dan ketersediaan obat rendah)
5. Inovasi pemerintah daerah dalam promotif dan kuratif
kesehatan.
6. Menghidupkan kembali kewajiban pengabdian bagi
lulusan tenaga medis untuk bertugas di kabupaten
tertinggal."
1. Pengembangan sekolah berasrama
2. Pengembangan metode guru kunjung
3. Distribusi SM3T ke daerah-daerah terpencil/terisolir
di wilayah pegunungan
4. Pemberian tunjangan khusus tenaga pendidikan di
daerah terpencil/terisolir
5. Dukungan pengawasan orang tua dan masyarakat
untuk meminimalisir kemangkiran guru, serta
menjadikan Kehadiran guru sebagai komponen
perhitungan tunjangan.
6. Kerjasama dengan Universitas lokal dalam
peningkatan kualifikasi tenaga pengajar
7. Integrasi Moda transportasi darat/air dengan Fasilitas
pendidikan untuk mobilisasi guru dan siswa"
KESIMPULAN: Total kebutuhan output dan alokasi dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Air Minum dan Sanitasi,
Kesehatan, dan Pendidikan di 122 daerah tertinggal untuk indikator yang dijadikan fokus ruang lingkup kajian adalah
sebesar Rp 46,44 Triliun, dengan rincian kebutuhan pemenuhan SPM bidang Air Minum sebesar Rp 12,83 T; Sanitasi
sebesar Rp 13,26 T; Kesehatan sebesar Rp 9,42 T; dan Pendidikan sebesar Rp 10,93 T.
REKOMENDASI PERCEPATAN PEMENUHAN SPM DI DAERAH TERTINGGAL
Lokasi Prioritas: Kab. Situbondo,
Alor, Kapuas Hulu, Nabire, Boven
Digoel, Asmat, Sarmi, Mamberamo
Raya, Mamberamo Tengah, dan
Dogiyai
Lokasi Prioritas: Kab Bondowoso,
Lebak, Teluk Wondama, Teluk
Bintuni, Maybrat, Biak Numfor, dan
Sarmi
Lokasi Prioritas: Kab Nias
Selatan, Pasaman Barat,
Seluma, Parigi Moutong, Sigi,
Manggarai Timur, dll

39. Terima Kasih

40. 40
SASARAN
2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Sasaran Percepatan Pengurangan Kemiskinan
a. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan/KIS (juta jiwa) 86,4 87,82 91,09 92,38 92,4 107,2 107,2
b. Bantuan Pendidikan/KIP (juta anak usia sekolah) 11,0 20,3 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7
c. Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan
(juta keluarga)
2,8 3,5 6 6 10 10 10
d. Daerah yang menerapkan Bantuan Pangan Non
Tunai
n.a n.a n.a 44 kota
98 kota dan
119 kab
Seluruh kab/
kota
Seluruh kab/
kota
e. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (juta kepala keluarga)
15,5 15,5 15,5 14,05 5,5 n.a n.a
f. Target semesta
kepesertaan Jaminan Sosial
Bidang Ketenagakerjaan
(termasuk TASPEN dan
Asabri)
Formal (juta orang) 22,85 24,56 26,73 28,89
27,23*
(belum
termasuk
TASPEN
dan Asabri)
62,4 65
Informal (juta orang) 0,72 0,28 1,37 1,19 2,42 3,5 10
g. Bidang tanah yang diredistribusi (bidang) 158.529 51.538 175.000 23.925 350.000 3.899.537 1.500.000
h. Sertipikat Hak Atas Tanah (bidang) 868.130 1.440.165 1.064.151 5.041.432 7.500.000 9.000.000 10.000.000
i. Peta Bidang Tanah (bidang) - - - - 8.000.000 9.000.000 10.000.000
j. Pelepasan kawasan hutan untuk TORA (ha) - - 707.346 336.244 1.600.000 1.800.000 -
SASARAN UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR (1/4)

41. 41!
SASARAN
2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Sasaran Percepatan Pengurangan Kemiskinan
k. Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat desa
(ha) 200,000 500.000 1 juta 3 juta 5.5 juta
l. Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan
sosial dan kemitraan (kelompok)
1.000 3.000 3.852 6,325 11,352
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan (Unit)
1.015 (2013) 1.179 1.618 1.618 1.618 5.600 5.600
b. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat
dan vaksin esensial
75,5 (2014) 79,38 81,57 81,57 81,57 95* 95*
c. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 346
(SP 2010)
305
(SUPAS 2015)
NA NA NA 306* 306*
d. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 32
(2012)
NA NA NA NA 24 24
e. CPR semua cara (%) 66 66
f. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)
pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%)
32,9 (2013) NA 26,1 26,1 28,8 28* 28*
g. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%
imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)
71,2 (2013) 66 80,7 80,7 90 95 95
h. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 263 257 257 254 245 245
i. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) 25,8 (2013) NA 32,4 32,4 23,8 23,4 23,4
j. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 98,67 98,67 98,67 93,5 94* 94*
k. Persentase makanan yang beredar aman 95
SASARAN UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR (2/4)

42. 42!
SASARAN
2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di
atas 15 tahun (tahun)
8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8
b. Rata-rata angka melek aksara penduduk
usia di atas 15 tahun
94,1%
(2013) 94,8% 95,1% 95,4% 95,8% 96,1 % 96,1 %
c. Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi
B
50,4%
(2013) 55,9% 58,8% 61,8% 64,8% 68,4 % 68,4 %
d. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 81,6% 84,2% 84,2%
e. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 77,9% 81,0% 81,0%
f. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 82,8% 84,6% 84,6%
g. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk
termiskin dan 20% penduduk terkaya
0,85
(2012) 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90
h. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20%
penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
0,53
(2012) 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60
i. Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin
dan 20% penduduk terkaya
0,07
(2012) 0,29 0,36 0,42 0,48 0,54 0,54
j. Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV n.a n.a 75% 80% 85% 90% 90%
SASARAN UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR (3/4)

43. 43!
SASARAN
2014
(BASELINE)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
4. Sasaran Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
a. Akses Air Minum Layak (%) 68,11 70,97 71,14 84,00 92,00 100,00
b. Akses Sanitasi Layak (%) 69,42 73,68 76,37 84,25 92,12 100,00
Akses layak
61,08
Akses dasar
8,34
Akses layak
62,14
Akses dasar
11,54
Akses
layak 67,20
Akses
dasar 9,17
Akses layak
73,13
Akses dasar
11,12
Akses layak
79,07
Akses dasar
13,06
Akses layak
85,00
Akses dasar
15,00
c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Perkotaan (Ha)
38.431 35.291 32.828,3 23.328,3 21.337,3 0
d. Perencanaan Penanganan Kumuh (Kab/Kota) 0 116 96 0 123 0
e. Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak (Juta
Rumah Tangga)
0 0,1 0,3 0,8 1,2 2,2
f. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak
Layak Huni (Juta Rumah Tangga)
3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 1,9
g. Akses Penerangan (%) 94,74 95,79 96,84 97,90 98,95 100 100
h. Akses Air Minum Layak (%) 55,70 64,56 73,42 82,28 91,14 100 100
i. Akses Sanitasi Layak (%) 20,24 36,19 52,14 68,10 84,05 100 100
SASARAN UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR (4/4)
5. Sasaran Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
a. Kepemilikan Akte Kelahiran (%) 68,41 71,59 74,06 76,46 76 77,40 80