Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Kemenpora RI Bidang Infokom Pora (Cilacap, 30 Des 2013)

1. KEBIJAKAN NASIONAL
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
MENUJU PEMUDA INDONESIA
YANG BERKARAKTER
Cilacap, 30 Desember 2013
OLEH:
DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP
STAF AHLI MENTERI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

2. 2
…..
SIAPAKAH PEMUDA ITU ?
Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai
30 (tiga puluh) tahun.
(Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)

3. Fase Kemandirian dan kematangan
Fase Pertumbuhan dan
Perkembangan yang memerlukan:
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Fase yang menitikberatkan pada:
Pembinaan, Pengaturan
dan Pengawasan
Seluruh per-Undang Undangan
yang terkait dengan Pembangunan
Sumber Daya Manusia
Undang-Undang
Tentang Kepemudaan
Undang-Undang
Tentang Perlindungan Anak
FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA
DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Usia 30 th keatas
Usia 0 < 16 th
Usia 16 – 30 th
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Staf Ahli Menpora
Bidang INFOKOM-PORA 3

4. 4
WADAH PENGEMBANGAN DAN PENYALURAN
MINAT DAN BAKAT MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK USIA
USIA WADAH
0 – 5 Tahun Play Group/PAUD/TK
5 – 12 Tahun Pusat permainan anak-anak
12 – 16 Tahun Kelompok/organisasi aktivitas remaja
16 – 30 Tahun Organisasi Kepemudaan/Kemahasiswaan/Kepelajaran
30 – 60 Tahun Orpol, Ormas, dunia usaha dan dunia kerja/profesi
61 tahun ke atas Perkumpulan Manula

5. 5
JUMLAH PEMUDA USIA 16 – 30 TAHUN
62.343.755
atau 26,23 % dari jumlah penduduk Indonesia (237,6 juta jiwa)
(Sumber: BPS Tahun 2010 - Statistik Pemuda Indonesia 2010)
Terdiri dari:
1. Siswa SMA atau sederajat;
2. Mahasiswa Diploma, S1, S2, atau S3;
3. Pekerja Pemula;
4. Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non Pemerintah, Wiraswasta,
Seniman dll);
5. Anggota Legislatif;
6. Anggota TNI/POLRI;
7. Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan Terdidik;
8. Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman, Warga Binaan, dll);
9. Aktivis (OK, LSM, Ormas, Orpol, dll).

6. 6
MASALAH KEPEMUDAAN
(PEMUDA SEBAGAI ‘TOKSIN’)
- Kriminalitas, (mencuri, merampok, memperkosa),
- Tawuran, (geng motor, perkelahian masal),
- Seks Bebas (HIV-AIDS),
- NAPZA,
- Radikalisme (anarkisme),
- Miskin,
- Penganguran,
- Sumber kekuatan destruktif di masyarakat (pelanggaran
norma sosial, moral dan hukum, dsb)
- dll

7. 7
POTENSI PEMUDA
(PEMUDA SEBAGAI ‘TONIK’)
- Agen Perubahan, sosial kontrol, dan kekuatan moral
- Pemimpin masa kini dan masa akan datang,
- Pelaku wirausaha,
- Pelopor dan teladan,
- Pewaris kepemimpinan bangsa.
- Pelaku bela negara,
- Memiliki idealisme, energik, dan harapan.
- dll

8. 8
TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
(Pasal 3 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas,
kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab,
berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan,
kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. 1. Pemuda yang beriman dan bertakwa; (Karakter)
2. Berakhlak mulia; (Karakter)
3. Demokratis; (Karakter)
4. Bertanggungjawab; (Karakter)
5. Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; (Kapasitas)
6. Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan
kebangsaan. (Karakter & Kapasitas)
7. Berdaya saing; (Daya Saing)
INTI TUJUAN
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
9

10. PEMUDA BERKARAKTER
(Pasal 3)
1. Beriman dan bertakwa;
2. Berakhlak mulia;
3. Demokratis;
4. Bertanggungjawab;
5. Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan,
kepeloporan, dan kebangsaan.
10

11. KARAKTERISTIK PEMUDA INDONESIA
YANG DIHARAPKAN
(Pasal 6)
1. Memiliki semangat kejuangan (tangguh);
2. Cinta tanah air;
3. Disiplin dan bertanggung jawab;
4. Memiliki rasa percaya diri;
5. Memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif,
dinamis, reformis, dan futuristik.
11

12. PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN HAK PEMUDA
(Bab V Pasal 16, 17, 18, 19, 20, dan 21)
Pemuda berperan aktif dalam segala aspek
pembangunan nasional, sebagai:
1. Kekuatan Moral
2. Kontrol Sosial
3. Agen Perubahan
(Pasal 16)
12

13. 1. Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam
bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-
spiritual;
3. Meningkatkan kesadaran hukum.
13
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI KEKUATAN MORAL
(Pasal 17 Ayat 1)

14. 1. Memperkuat wawasan kebangsaan;
2. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan
kewajiban sebagai warga negara;
3. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan
hukum;
4. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; Memberikan
kemudahan akses informasi.
14
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI KONTROL SOSIAL
(Pasal 17 Ayat 2)

15. 1. Pendidikan politik dan demokratisasi;
2. Sumber daya ekonomi;
3. Kepedulian terhadap masyarakat;
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Olahraga, seni, dan budaya;
6. Kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. Pendidikan kewirausahaan;
8. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
15
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
(Pasal 17 Ayat 3)

16. Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional
untuk:
1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
5. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
7. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
TANGGUNG JAWAB PEMUDA
(Pasal 19)
16

17. 1. Setiap pemuda berhak mendapatkan:
a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa
diskriminasi;
c. Advokasi;
d. Akses untuk pengembangan diri; dan
e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program
kepemudaan.
2. Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
HAK PEMUDA
(Pasal 20 dan 21)
17

18. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
18

19. 19
GRAND STRATEGY
PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
1. Pembangunan pemuda menjadi arus utama
(pengarusutamaan pemuda)
2. Jangkauan program meliputi individu, kelompok maupun
lembaga yang berpotensi maupun yang bermasalah;
3. Organisasi Kepemudaan sebagai mitra penting dalam
Pembangunan Kepemudaan (perlu revilatisasi organisasi
kepemudaan )
4. Tanggung jawab berada ditangan Pemerintah, pemerintah
daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat

20. ARSITEKTUR PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
KEBIJAKAN KEPEMUDAAN (PEMERINTAH/KEMENTERIAN)
SEBAGAI REGULATOR DAN FASILITATOR (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA)
PELAKSANA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN
PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT
INDIVIDU KELOMPOK LEMBAGA
PEMUDA MAJU
SASARAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
POTENSI KEPEMUDAAN
PELAYANAN PELAYANAN
PENYADARAN
Drs.H.SakhyanAsmara,M.SP–Deputi BidangPemberdayaanPemuda 520Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Staf Ahli Menpora Bidang
INFOKOM-PORA

21. FAKTOR PENDUKUNG
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
KOMPONEN
YANG PERLU DISIAPKAN
TUJUAN
ARAH
LANDASAN
PANCASILA&UUD1945
ASAS,FUNGSI,TUJUAN
DANKARAKTERISTIK
Menyiapkan
Prasarana dan Sarana
ARAH
Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas,
kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta
memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 40
Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3)
PEMUDA MAJU,
BERKARAKTER,
BERKAPASITAS,
DAN
BERDAYA SAING
Penetapan Peran,
Tanggung jawab dan
Hak Pemuda
Penetapan Tugas, Fungsi,
Wewenang dan
Tanggungjawab Pemerintah
dan Pemerintah daerah
Penetapan Strategi
Pelayanan Kepemudaan
INTI PELAYANAN
KEPEMUDAAN
PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN
PENYADARAN
Menguatkan
Organisasi Kepemudaan
Menyiapkan Pendanaan
Memberikan Penghargaan
Melakukan
Koordinasi Kemitraan
Penguatan
Peran Serta Masyarakat
21 Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Staf Ahli Menpora
Bidang INFOKOM-PORA

22. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui
pelayanan kepemudaan yang meliputi
1. PENYADARAN
2. PEMBERDAYAAN
3. PENGEMBANGAN
INTI PEMBAGUNAN KEPEMUDAAN
22

23. PENYADARAN
Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami
dan menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan. (Pasal 1 Angka 5)
Penyadaran pada hakekatnya adalah pembangunan karakter pemuda
Indonesia yang meliputi keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, berjiwa
kepemimpinan dan demokratis, bertanggungjawab, memiliki jati diri,
kemandirian dan semangat kebangsaan yang tinggi.
23

24. PENYADARAN
Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui:
1. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pendidikan wawasan kebangsaan;
3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penumbuhan semangat bela negara;
5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis
kebudayaan lokal;
6. Pemahaman kemandirian ekonomi;
7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
24

25. PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan
potensi dan peran aktif pemuda.
(Pasal 1 Angka 6)
Pemberdayaan pemuda pada hakekatnya adalah
pembangunan kapasitas pemuda melalui upaya
sistematis yang dilakukan untuk memindahkan kondisi
pemuda saat ini kepada kondisi lain yang lebih baik.
25

26. PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui:
1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional;
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kepemudaan;
8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
26

27. PENGEMBANGAN
Pengembangan kepemudaan pada hakekatnya adalah
upaya untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang
berdaya saing, yang dilakukan melalui:
1. Pengembangan kepemimpinan
2. Pengembangan kewirausahaan
3. Pengembangan kepeloporan
27

28. PENGEMBANGAN
1. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keteladanan,
keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
2. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keterampilan
dan kemandirian berusaha.
3. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan,
melakukan terobosan, menjawab tantangan,
dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
(Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9)
28

29. BAGAN MENUJU PEMUDA MAJU
PEMUDA MAJU
BERKARAKTE
R
BERKAPASITAS BERDAYA SAING
PENYADARAN PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN
KEPEMIMPINAN
KEWIRAUSAHAAN
KEPELOPORAN
TOKSIN
DAN
TONIK
TOKSIN
(MASALAH)
TONIK
(POTENSI)
29

30. MEKANISME PERUMUSAN KEBIJAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
30

31. 31
PENETAPAN
KEBIJAKAN
DEFINITIF
RPJP, RPJMN, &RKP
PEMERINTAH RENSTRA &
RENJA KEMENTERIAN
PROBLEMATIKA KEPEMUDAAN
UNIT KERJA
ASDEP/
DEPUTI
SESKEMEN MENTERI DPR-RI
BAPPENAS
BIRO
PERENCANAAN
PENYELARASAN THD
SASARAN & TARGET
PENETAPAN KEBIJAKAN
& PAGU INDIKATIF
MEMUAT SASARAN & TARGET
UJI PUBLIK
PENETAPAN
KEBIJAKAN
SEMENTARA
TERJADI PERUBAHAN YG BERPENGARUH KPD
CAPAIAN SASARAN & TARGET
PUBLIK/
STAKEHOLDER
MEKANISME PERUMUSAN PROGRAM
KEPEMUDAAN TINGKAT NASIONAL

32. 32
PENETAPAN
KEBIJAKAN
DEFINITIF
RPJPD, RPJMND, &RKP
PEMERINTAH DAERAH
RENSTRA & RENJA
PEMBANGUNAN DAERAH
PROBLEMATIKA KEPEMUDAAN
UNIT KERJA
DINAS
TERKAIT
SEKDA
GUBERNUR/
BUPATI/
WALIKOTA
DPRD
BAPPEDA
BAGIAN
PERENCANAAN
PEMDA
PENYELARASAN THD
SASARAN & TARGET
PENETAPAN KEBIJAKAN
& PAGU INDIKATIF
MEMUAT SASARAN & TARGET
UJI PUBLIK
PENETAPAN
KEBIJAKAN
SEMENTARA
TERJADI PERUBAHAN YG BERPENGARUH
KPD CAPAIAN SASARAN & TARGET
PUBLIK/
STAKEHOLDER
MEKANISME PERUMUSAN PROGRAM
KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH

33. 33
Perangkat
Perumus Program
- Organisasi
- Regulasi
- SDM/aktor
- Manajemen
- Pembiayaan
Objek
Program
Pemuda
PROGRAM
PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN
Lingkungan Internal
Lingkungan Internal
Lingkungan Eksternal
DASAR PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK PRODUK
KEBIJAKAN PUBLIK
Lingkungan Eksternal
PROBLEMATIKA
KEPEMUDAAN
RPJPD,RPJMND,RKP
PEMERINTAH DAERAH
RENSTRA DINAS TERKAIT
PROSES PERUMUSAN
PROGRAM KEPEMUDAAN

34. 34
MODELANALISIS
PROGRAM PEMBANGUNAN PEMUDA
…..EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN
INDIKATOR
1. Konteks
2. Input
3. Proses
4. Produk
EVALUASI PERUMUSAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
1. Proses Perumusan program
2. Unsur-unsur yang terlibat
dalam perumusan program
3. Faktor-faktor lingkungan
eksternal dan internal
4. Dokumen-dokumen yang
seharusnya menjadi rujukan
dalam perumusan program
5. Problematika kepemudaan,
keolahragaan, dan
kepramukaan yang seharusnya
menjadi dasar perumusan
program
KONSTRUKSI IDEAL PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
1. Disusun sesuai dengan UU No
40/2009 tentang Kepemudaan,
2. Sesuai dengan sasaran dan
target yang ditetapkan dalam
RPJP, RPJMN dan RKP serta
Renstra Kementerian/Daerah
3. Dapat menjawab atau
merespon masalah-masalah
aktual kepemudaan dan
Keolahragaan

35. PENUTUP
Parang patah jangan dicela
Elok disepuh dibara api
Hang tuah bijak pernah berkata
Tak pernah pemuda menyerah di bumi
Untuk apa memeras kelapa
Kalau tidak banyak santannya
Untuk apa jadi pemuda
Kalau tak bisa membangun bangsa
Walau debur ombak menerpa
Tak kan perahu berhenti laju
Walau hancur dihantam gempa
Pemuda Indonesia tetap bersatu
35

36. TERIMA KASIH
36

37. Biodata Singkat
Nama Lengkap : DRS. H. SAKHYAN ASMARA, MSP
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 September 1956
NIP : 19560917 198403 10 01
Jabatan : STAF AHLI MENPORA BIDANG INFOKOM-PORA
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)
Status Pernikahan : Menikah (dikaruniai 3 orang anak)
Alamat Rumah : Jl. Udayana III No. 1 Sentul City Bogor – Jawa Barat
Alamat Kantor : Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta, Telp. 021-5703985
Nomor Ponsel/HP : 0811 645346
E-Mail/website : sakhyanmara@yahoo.com / http.www.kemenpora.go.id
Pendidikan : S1 Komunikasi FISIPOL UGM, S2 Studi Pembangunan USU, S3 Kebijakan Publik UI
Pekerjaan dan Jabatan : 1. Pembantu Dekan III FISIP USU (1994-2000)
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi SUMUT (2001-2004)
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SUMUT (2004-2005)
4. Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda (2005-2010)
5. Staf Ahli Bidang INFOKOM-PORA (2010-sekarang)
Riwayat Organisasi : 1. Instruktur Kader HMI Cabang Yogyakarta
2. Wakil Ketua DPD KNPI Tingkat I Sumatera Utara
3. Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta
4. Pengurus KAHMI Nasional
5. Pengurus Nasional KAGAMA
6. Pengurus MPN Pemuda Pancasila
7. Pengurus PSSI Anggota Komisi Etika
37